Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi hub manufaktur untuk industri farmasi dan alat kesehatan. Salah satu yang dilakukan dengan memperkuat kemitraan Indonesia-Jepang di subsektor industri tersebut. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, Jepang merupakan negara terdepan yang aktif berinvestasi di sektor industri farmasi, produk obat kimia, dan obat tradisional. Hingga saat ini, lebih dari sepuluh perusahaan farmasi Jepang terus beroperasi dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan kesehatan nasional. Selain itu, sebagian besar dari mereka telah beroperasi lebih dari 50 tahun sejak didirikan di Indonesia.Pemerintah berharap kerja sama investasi dan bentuk kemitraan lainnya antara Indonesia dan Jepang terus meningkat sehingga inovasi teknis dan kemajuan di bidang farmasi dapat bermanfaat bagi banyak sektor masyarakat yang membutuhkannya. Menurutnya, terdapat beberapa faktor utama yang membuat Indonesia menarik bagi produsen alat kesehatan yakni pasar yang besar dan terus bertumbuh, populasi generasi muda, meningkatnya kelas menengah, kebijakan pemerintah yang probisnis, serta ketersediaan tenaga kerja industri terampil. Untuk mendukung kebijakan substitusi impor, pihaknya terus membuka peluang yang menjanjikan untuk para perusahaan berinvestasi di sektor bahan baku untuk industri farmasi dan alat kesehatan. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menuturkan, untuk menarik perusahaan alat kesehatan dan farmasi Jepang berinvestasi dibutuhkan daya saing iklim investasi yang bagus di Indonesia.

JAKARTA,ID-Pemerintah perlu melakukan sejumlah terobosan guna mendongkrak daya saing industri kesehatan nasional, agar tidak saja bisa melayani kebutuhan kesehatan masyarakat didalam negeri. Sementara didalam negeri, pemerintah akan memfokuskan pelayanan kesehatan ke arah pencegahan atau promotif preventif. Hal ini merupakan bagian dari transformasi kesehatan yang dilakukan pemerintah. Kita akan perkuat pusksemas, posyandu, sampai layanan kesehatan yang sifatnya promotif atau edukasi dan preventif atau pencegahan," ujar Menkes usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin  oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Merdeka. Salah satu upaya pencegahan yang ditekankan oleh Menkes adalah dengan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan difasilitas pelayanan kesehatan. (Yetede)

Setelah kembali ke Indonesia, Mentan Syahrul Yasin Limpo mengajukan pengunduran diri sebagai menteri kepada Mensesneg Pratikno, Kamis (5/10) dengan alasan agar ia bisa menghadapi proses hukum dengan serius. Sebelumnya KPK menggeledah rumah dinas menteri yang ditempati Syahrul, kantor Kementan, dan rumah pribadi Syahrul di Makassar, Sulsel, guna kepentingan penyidikan dugaan korupsi di Kementan. Namun, hingga semalam, KPK belum mengumumkan tersangka dan kronologi kasus ini.

Padahal, tidak menutup kemungkinan sejumlah pihak terlibat walaupun Menkopolhukam, Mahfud MD telah menyebutkan bahwa Syahrul menjadi tersangka dalam kasus ini. Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM, Zaenur Rohman, mengatakan, KPK perlu menyampaikan kronologi kasus ini dengan jelas. Mulai dari kapan perkara ini diterima laporannya, waktu penyelidikan hingga penyidikan, siapa saja tersangkanya, alat bukti yang dikumpulkan, dan bagaimana kasus pidananya.

”Saat ini justru menimbulkan situasi ketidakpastian. SYL (Syahrul) belum diumumkan sebagai tersangka, tetapi Mahfud mengumumkan SYL sebagai tersangka,” kata Zaenur. KPK telah mengungkap adanya tiga kluster perkara dalam dugaan korupsi di Kementan, terkait dugaan pemerasan dalam jabatan, penerimaan gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang. Namun, KPK belum juga menjelaskan kronologi perkara dan pihak-pihak yang terlibat pada tiap-tiap perkara tersebut. (Yoga) 

Kejahatan keuangan di dana pensiun ternyata bukan isapan jempol. Semula hanyalah gosip, tetapi kini terkuak mereka yang merampok hak orangtua kita. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, 70 % dari 48 dana pensiun di bawah paying BUMN berstatus tidak sehat. Selain penyimpangan investasi, minimnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana telah meningkatkan potensi masalah di  tubuh dana pensiun BUMN. ”Ini amat sangat mengecewakan pegawai (BUMN) yang telah bekerja puluhan tahun. Masa tuanya dirampok pengelola yang biadab,” kata Erick dalam konferensi pers perkara dana pensiun BUMN di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (3/10).

Indikasi masalah yang menjangkiti 34 dana pensiun BUMN ditemukan setelah terbongkarnya penyelewengan pengelolaan dana oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) (Kompas, 4/10). Untuk mengetahui dampak dari kejahatan ini, kita bisa menanyakan orangtua kita yang hak pensiunnya terpaksa dipotong, dimana mereka harus menelan ludah karena penghasilan menurun drastis karena ada yang hilang sekitar 50 %. OJK tentu sudah melakukan berbagai upaya maksimal. Mereka melakukan pelindungan dan pengawasan terhadap dana kelolaan serta investasi. Pengawasan mungkin perlu diperketat dalam konteks bagaimana para pengelola bisa memahami asal-usul dana kelolaan sehingga bertindak lebih hati-hati. (Yoga) 

Kontroversi seputar teknologi finansial peer-to-peer lending (tekfin P2P lending) alias pinjaman online (pinjol) seperti tak ada ujungnya. Isu ‘teror’ pinjol belum reda, kini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengendus dugaan kartel suku bunga pinjaman tekfin lending. KPPU dalam keterangan resmi pada Rabu (4/10) malam, mengumumkan penyelidikan awal perkara inisiatif atas dugaan pengaturan atau penetapan suku bunga pinjaman kepada konsumen oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Penyelidikan awal ini bermula dari penelitian KPPU atas pinjol berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat. Dari penelitian itu, KPPU menemukan bahwa terdapat pengaturan oleh AFPI kepada anggotanya terkait penetapan suku bunga flat 0,8% per hari dari jumlah pinjaman aktual penerima alias borrower. Penetapan suku bunga itu diikuti oleh seluruh anggota AFPI yang berjumlah 89 tekfin lending. KPPU menilai penentuan suku bunga pinjol oleh AFPI berpotensi melanggar UU No 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penyelidikan awal KPPU atas dugaan kartel bunga tampaknya menjadi mimpi buruk AFPI. Kesepakatan yang awalnya diharapkan untuk mengendalikan agar pelaku pinjol tak sewenang-wenang mengutip bunga tinggi, malah dianggap sebagai ‘persekongkolan’. AFPI memang menyepakati suku bunga pinjol untuk diterapkan anggotanya, yakni maksimum flat 0,4% per hari. Besaran suku bunga itu dituangkan dalam pedoman perilaku atau code of conduct asosiasi. Code of conduct itu juga mengatur denda keterlambatan pembayaran pinjaman dan tenor pinjaman. Direktur Eksekutif AFPI Kuseryansyah menampik bahwa kesepakatan asosiasi tentang suku bunga pinjol adalah tindakan kartel. Menurutnya, pengenaan bunga atau biaya praktik itu merupakan langkah AFPI melindungi konsumen. OJK juga belum mendapatkan informasi langsung tentang penyelidikan awal dugaan kartel bunga oleh AFPI dari KPPU. Namun, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Edi Setijawan mengatakan regulator tak segan mengambil sikap jika dugaan kartel terbukti. OJK memang belum mengatur batasan bunga pinjol, tetapi menyerahkannya pada mekanisme pasar yang direpresentasikan melalui asosiasi. Regulator hanya mewanti-wanti agar penetapan batas manfaat ekonomi pinjol, termasuk bunga, harus dievaluasi terus-menerus. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Agusman pun menegaskan kembali bahwa OJK memang berencana mengatur bunga pinjol. Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira melihat, jika pengaturan bunga oleh AFPI benar, maka konsumen dirugikan. Bunga pinjol yang seharusnya lebih kompetitif, terhambat oleh kesepakatan penetapan bunga tersebut. Peneliti Center of Digital Economy and SME Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan keterlibatan OJK dibutuhkan.

Pendar cahaya terang mulai datang dari industri hulu minyak dan gas bumi atau migas nasional. Penemuan cadangan gas bumi dengan volume jumbo oleh Eni, perusahaan asal Italia, mendorong sentimen positif di industri yang tinggi modal dan risiko ini. Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Eni menemukan cadangan gas di Wilayah Kerja North Ganal, sekitar 85 kilometer lepas pantai Kalimantan Timur. Proyeksi awal gas in place mencapai 5 trilion cubic feed (TCF). Adapun, proyeksi discovered resources lebih kurang 609 juta barel setara minyak. Data tersebut menjadikan temuan di sumur Geng North-1 sebagai salah satu dari tiga besar temuan eksplorasi dunia pada tahun ini. Penemuan ini pun memberikan sinyal optimisme bahwa pencapaian target produksi minyak mentah 1 juta barel, dan produksi gas sebesar 12 billion standard cubic feet per day (BScFD) pada 2030, telah berada di jalur yang tepat. Penemuan cadangan gas raksasa ini makin memperkuat fakta bahwa potensi gas bumi di Tanah Air masih begitu menjanjikan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merilis potensi gas bumi mencapai 41,62 TCF dengan 68 cekungan potensial dari total 128 cekungan yang masih perawan. Plant of development (PoD) yang matang menjadi kunci untuk mencapai target first gas di sumur Geng North-1 dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Penemuan cadangan gas raksasa di Kaltim ini, pada dasarnya buah manis dari sejumlah strategi yang diimplementasikan pemerintah untuk mencapai target produksi migas 2030. Selama ini, pemerintah mendorong sekaligus membantu KKKS untuk menoptimalisasikan produksi migas di lapangan existing. Dari sisi eksternal, pemerintah juga rutin melakukan penjajakan kerja sama dengan institusi riset global untuk meningkatkan kualitas data guna menemukan penemuan cadangan yang besar.

JAKARTA,ID-Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang merupakan hasil revisi sejumlah UU melalui metode omnibus law ditargetkan mulai terimplemtasi pada pada Januari tahun depan. Peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana UU tersebut diharapkan sudah terbit pada bulan ini, muncur dari harapan awal pada September 2023. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan PP aturan pelaksana tersebut kini sudah dalam tahap pembahasan antar kementerian. Terkait itu, sejumlah diskusi dilakukan dan diakui bahwa masih saja ada tarik-ulur kepentingan  dalam pembahasan tersebut. Selain itu, pemerintah juga melakukan  uji publik dan meminta masukan-masukan dari pihak luar pemerintah. "Kami harap, sebenarnya kalau bisa PP selesai Oktober, supaya peraturan menterinya  bisa keluar sebelum akhir tahun. Hingga, paling lambat-saya berharap bisa lebih cepat-mulai Januari tahun depan semua (kebijakan kesehatan) sudah bisa terlaksana dengan landasan hukum yang jelas," ujar Menkes. (Yetede)

JAKARTA,ID-Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) resmi mengajukan surat pengunduran diri kepada  Presiden Joko Widodo di tengah kasus dugaan korupsi di kementeriannya yang sedang disidik KPK. Syahrul datang menemui Mensesneg Pratikno didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya pukul 17.20 WIB melalui pintu Selatan Komplek Istana Kepresidenan yang melewati Wisma Negara. "Diberikan kesempatan melalui Mensesneg (Menteri Sekertaris Negara) Pak Pratikno untuk menyampaikan usul dan surat pengunduran diri saya sebagai menteri," kata Syahrul di Kementerian Sekretariat Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kamis petang (05/10/2023). Syahrul, menteri yang juga Politikus Partai NasDem itu tiba di Indonesia, Rabu (04/10/2023) petang, setelah dikabarkan "hilang kontak" ditengah pengusutan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. (Yetede)

PANDU Syahputra terduduk memandangi layar telepon selulernya yang terus berkedip. Pesan berisi peringatan pembayaran tagihan dari sebuah platform pinjaman online (pinjol) terus membanjiri ponselnya, setelah dia gagal melunasi utangnya sesuai dengan tenggat sejak dua bulan lalu. "Waktu itu terpaksa meminjam karena ada kebutuhan keluarga mendesak untuk biaya kesehatan. Memang prosesnya cepat, tapi ternyata bunga dan biaya lain-lain tinggi," ucap dia kepada Tempo, kemarin. Saat mengajukan pinjaman, Pandu mendapat pencairan sebesar Rp 3,2 juta untuk tenor 28 hari. Dari jumlah itu, Pandu dikenai bunga dan biaya layanan Rp 440 ribu. Maka total yang harus dibayar sebesar Rp 3.640.000. Namun jumlah tagihan itu terus berlipat ketika dia gagal menepati pembayaran sesuai dengan tenggat. "Sekarang jumlah yang harus saya bayar menyentuh Rp 4 juta karena keterlambatan dihitung denda setiap hari."

Karyawan swasta 31 tahun itu cukup kaget dengan jumlah utang yang terus menumpuk. Padahal dia memastikan sudah memilih penyelenggara pinjol alias fintech lending resmi yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  "Saya belum mampu melunasi karena gaji bulanan masih habis untuk keperluan pengobatan keluarga. Saya sudah minta tambahan waktu, tapi bunga terus berjalan dan teror peringatan bayar tagihan terus masuk," ucapnya. Pandu pun bertekad segera melunasi utangnya agar segera keluar dari jerat bunga tinggi industri pinjol. Keluhan bunga pinjol yang menyengsarakan para peminjam sudah lama dan telah berkali-kali disuarakan masyarakat, terutama lewat media sosial. Belakangan isu ini kembali mencuat setelah dikabarkan bahwa sejumlah nasabah pinjol yang tak mampu melunasi utangnya memilih mengakhiri hidup. (Yetede)