JAKARTA,ID-Penguatan dan penggunaan teknologi digital menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi di kisaran 6-7%. Dengan menjaga pertumbuhan ekonomi pada kisaran tersebut, Indonesia dapat mencapai cita-cita menjadi negara maju. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah terus memperkuat sinergitas melalui kementerian/lembaga, bersama asosiasi, pemerintah daerah (pemda), pelaku industri, dan bank pembangunan daerah (BPD) untuk menjalankan inisiatif dan kebijakan digital dalam mendukung penguatan ekosistem digital secara nasional. "Salah satu upaya untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tersebut adalah melalui penguatan  teknologi digital. Penguatan teknologi digital menuntut kesiapan di semua lini termasuk pemerintah daerah," ujar Wapres Ma'ruf Amin dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas p2DD) Tahun 2023 di Jakarta, Selasa (3/10/2023). (Yetede)

Menyebut perjudian sebagai “bermain peluang” dapat membangkitkan kesenangan, perasaan beruntung, dan keterlibatan kolektif. Pemaknaan yang terdengar menyenangkan ini mungkin menjadi alasan hampir 80 persen orang dewasa terlibat perjudian pada suatu waktu selama hidup mereka. Saya pernah bertanya kepada mahasiswa psikologi saya mengapa, menurut mereka, orang berjudi. Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapat uang, atau sekadar mencari sensasi.

Awalnya, alasan orang bermain judi memang demikian. Namun kini perjudian tidak lagi menjadi kegiatan sampingan untuk mencari kesenangan, melainkan sudah membuat manusia menjadi impulsif. Para psikolog tidak tahu pasti mengapa bisa demikian. Apa yang membuat orang terus bermain judi bahkan ketika hal itu tidak lagi menyenangkan? Mengapa tetap bertahan dengan permainan yang mereka tahu bahwa itu dirancang untuk membuat mereka kalah? Apakah beberapa orang hanya lebih sial atau tidak pintar menghitung peluang? (Yetede)

Dunia usaha mulai mencermati gagasan ekonomi setiap kandidat calon presiden yang akan berlaga di Pemilihan Umum 2024. Pemikiran serta arah kebijakan ekonomi tiap kandidat itu akan ikut memengaruhi keputusan pengusaha dalam berinvestasi, antara tetap wait and see atau berekspansi di tengah ingar-bingar tahun politik. Tren wait and see investor itu terutama dijumpai di investasi asing atau PMA. Sementara investasi dalam negeri atau PMDN cenderung tetap tumbuh stabil di tahun pemilu. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, Jumat (29/9) mengatakan, salah satu faktor utama yang membuat pengusaha ragu untuk berinvestasi di tahun politik adalah ketidakpastian arah kebijakan ekonomi ke depan. Sebab, sudah menjadi hal lumrah bahwa pergantian pucuk kepemimpinan biasanya juga berdampak pada perubahan arah kebijakan.

”Setiap perubahan leadership artinya ada risiko untuk diskontinuitas kebijakan. Walaupun kali ini risiko itu cukup kecil, tetapi tetap ada. Mungkin untuk investasi yang jumlahnya tidak terlalu besar tetap akan tumbuh, tetapi untuk investasi jangka panjang, pengusaha pasti berpikir dua kali,” kata Shinta di sela-sela acara Kompas CEO Forum Afternoon Tea bertopik ”Peta Politik 2024” di Jakarta. Ia  menilai, sebagian besar kebijakan ekonomi pemerintahan Joko Widodo dalam 10 tahun terakhir ini sudah di jalan yang tepat. Pengusaha pun berharap kandidat calon presiden (capres) dapat melanjutkan program ekonomi yang dirasa sudah tepat, khususnya terkait reformasi struktural dan pemerataan pembangunan. Namun, masih banyak pula implementasi kebijakan reformasi ekonomi itu yang tidak konsisten sehingga membutuhkan perbaikan oleh rezim yang akan datang. ”Pemerintahan berikutnya harus lebih profesional dan result-oriented untuk memastikan perubahan ekosistem ekonomi yang nyata di lapangan, bukan hanya di atas kertas,” katanya. (Yoga)

Dalam Asian Development Outlook edisi September 2023 yang dirilis pada Rabu (20/9) Bank Pembangunan Asia (ADB) menurunkan proyeksi inflasi Indonesia. Tingkat inflasi Indonesia pada 2023 direvisi menjadi 3,6 % dari perkiraan sebelumnya yang sebesar 4,2 % pada proyeksi April 2023. Kendati begitu, ADB juga mengingatkan, laju penurunan inflasi itu dapat terhambat gegara dampak El Nino. Kementan memperkirakan dampak El Nino sedang dapat menyebabkan produksi beras berkurang sebanyak 380.000 ton beras. Namun, jika yang terjadi El Nino kuat, produksi beras yang hilang bisa mencapai 1,2 juta ton. Penurunan produksi itu akan diikuti dengan kenaikan harga gabah dan beras sehingga akan berujung pada kenaikan inflasi. Hal itu terindikasi dari kenaikan harga beras yang terjadi sejak Juli 2023. Hingga September 2023, BPS mencatat, harga rata-rata beras secara nasional di tingkat penggilingan Rp 12.708 per kg, grosir Rp 13.037 per kg, dan eceran Rp 13.799 per kg. BPS juga menyebutkan, kenaikan harga beras yang tajam justru terjadi di sentra-sentra produksi padi nasional, seperti Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, dan Sulsel. Hal ini mengindikasikan terjadinya penurunan pasokan beras akibat penurunan produksi padi di sentra-sentra produsen beras tersebut.

Hal itulah yang menjadikan beras sebagai penyumbang utama inflasi September 2023 sebesar 0,19 % secara bulanan dan 2,28 % secara tahunan. Andil beras terhadap inflasi bulanan dan tahunan itu masing-masing 0,18 % dan 0,55 %. Inflasi beras juga tinggi, yakni 5,61 % secara bulanan dan 18,44 % secara tahunan. Tahun ini, pemerintah optimistis inflasi akan terkendali dan terjaga sesuai target BI dan pemerintah, di kisaran 2-4 %. Kendati begitu, di balik optimisme dan angka inflasi itu, masyarakat kelas bawah yang paling menanggung kenaikan harga beras itu. Masyarakat kelas menengah juga harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli beras. Bahkan, petani yang merupakan produsen padi terpaksa harus membeli beras dengan harga lebih mahal saat stok gabah di rumah habis. Penyebab lain tergerusnya dompet masyarakat adalah akumulasi kenaikan sejumlah harga barang dan jasa, termasuk BBM, minyak goreng, dan tarif angkutan umum, belum sebanding dengan kenaikan upah atau gaji. (Yoga) 

MK akhirnya menyatakan UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi UU konstitusional. Namun, putusan itu tidak bulat karena ada empat hakim konstitusi yang menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion. MK menolak lima permohonan uji formil UU No 6/2023 yang diajukan sejumlah serikat pekerja dalam sidang pembacaan putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (2/10). Sidang yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman sempat molor dari jadwal semula pukul 13.00 dan baru dimulai pukul 14.24. Uji formil UU No 6/2023 diajukan lantaran para pemohon menilai proses penetapan Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU tidak sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) UUD 1945 yang mengatur, persetujuan oleh DPR diberikan pada masa persidangan berikutnya. Presiden menerbitkan Perppu Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 dan mengajukannya kepada DPR pada 9 Januari 2023 atau pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023. Namun, DPR baru menyetujui RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi UU pada 21 Maret 2023, bertepatan dengan Masa Persidangan IV 2022-2023. Para pemohon mendalilkan, seharusnya persetujuan DPR ditetapkan paling lambat pada Masa Persidangan III 2022-2023, merujuk Pasal 22 Ayat (2) UUD 1945 yang mengatur persetujuan DPR diberikan pada masa sidang berikutnya sejak perppu diajukan ke DPR.

MK menilai seluruh dalil pemohon tidak beralasan. MK pun menyatakan, dalam tataran implementasi, proses pembentukan UU yang berasal dari perppu memiliki perbedaan satu sama lain. Sebab, tiap-tiap perppu memiliki karakter yang tentu berbeda. Initerutama terkait dengan materi muatan yang berimplikasi pada terbitnya pengaturan yang luar biasa (extraordinary rules). MK juga menyatakan dapat memahami DPR membutuhkan waktu yang cukup untuk membahas dan mengkaji Perppu Cipta Kerja, karena perppu tersebut mencakup substansi pengaturan yang luas, yaitu 78 UU dari berbagai sektor. ”Adanya penambahan jangka waktu pembahasan sampai dengan pengambilan keputusan menyetujui atau menolak RUU No 6/2023 yang memerlukan dua kali masa sidang setelah penetapan Perppu No 2/2022, yaitu masa sidang IV DPR tahun 2022-2023 dan tidak terdapat adanya upaya untuk membuang waktu dalam membahas dan memberikan persetujuan,” kata hakim konstitusi Daniel Yusmic P Foekh saat membacakan pertimbangan. Sementara itu, buruh dari berbagai kelompok hingga Senin malam masih bertahan di sekitar Gedung MK menolak UU Cipta Kerja (Yoga) 

Tingginya polusi udara di Jakarta dan sekitarnya telah memicu meningkatnya jumlah pasien penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Kementerian Kesehatan (Kemkes) melaporkan, jumlah pasien ISPA melonjak dari kondisi normal sekitar 50.000 orang per bulan menjadi 200.000 orang pada Agustus lalu. Salah satunya adalah PT Kimia Farma Tbk (KAEF) yang mencatat adanya  peningkatan permintaan obat ISPA dalam beberapa waktu terakhir. Sekretaris Perusahaan Kimia Farma, Ganti Winarno menyampaikan, sejak Juni-Agustus 2023 permintaan obat-obatan ISPA di apotek Kimia Farma tumbuh sekitar 20%. Obat-obatan tersebut dibutuhkan sebagian masyarakat yang terpapar dampak negatif polusi udara di tengah musim kemarau berkepanjangan atau El Nino yang terjadi di banyak daerah di Indonesia. Ia memprediksi, potensi peningkatan permintaan obat-obatan ISPA masih tetap tinggi ke depannya. Karena itu, pihak KAEF berusaha tetap menjaga stok bahan baku, produk obat, dan alat kesehatan untuk penanganan ISPA. Sebagai gambaran, sepanjang semester I-2023 lalu, KAEF mencatatkan pendapatan Rp 4,94 triliun, naik 11,78% year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 4,42 triliun. Melihat tingginya permintaan masyarakat terhadap obat ISPA dan juga obat-obatan untuk penyakit lainnya, KAEF berencana untuk terus ekspansif menambah jaringan apoteknya tahun ini. Rencananya, KAEF akan membangun apotek baru di berbagai kota Indonesia. Sepanjang 2023 berjalan, KAEF telah membuka 51 gerai apotek baru di seluruh Indonesia. Tahun ini KAEF menargetkan membuka 100 gerai baru di berbagai daerah. Direktur Utama KAEF, David Utama mengatakan, pihaknya akan mendorong jaringan apotek melalui anak usaha PT Kimia Farma Apotek (KFA). Ekspansi itu diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan penjualan lebih dari 15%.

Di tengah persaingan antarcalon peserta Pemilu 2024 yang sangat kompetitif, para pengusaha berharap penyelenggaraan pemilu berjalan aman dan damai. Siapa pun yang terpilih nanti diharapkan bisa membawa perbaikan bagi Indonesia. Para penyelenggara pemilu juga harus memastikan persiapan hingga penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai dengan rencana. Di sisi lain, pemilih juga harus diedukasi agar memilih pemimpin yang kuat gagasan sekaligus mampu memunculkan langkah-langkah konkret, serta memiliki rekam jejak yang baik. Harapan itu, antara lain, mengemuka dari sejumlah peserta diskusi Kompas Collaboration Forum-Afternoon Tea#15 bertajuk ”Peta Politik 2024” yang digelar harian Kompas di Jakarta, Jumat (29/9). Diskusi dipandu Pemimpin Redaksi Harian Kompas Sutta Dharmasaputra.

Sekitar 20 pengusaha menghadiri acara ini, di antaranya CEO Sintesa Group Shinta Widjaja Kamdani, CEO Citibank Indonesia Batara Sianturi, Komisaris Utama PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk Antonius J Supit, Presdir PT AKR Corporindo Tbk Haryanto Adikoesoemo, Komisaris Independen Bank OCBC NISP Betti S Alisjahbana, dan Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk Franciscus Welirang. Dalam diskusi tersebut Shinta Widjaja Kamdani menyampaikan sejumlah harapan pengusaha terkait Pemilu 2024. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia itu mengungkapkan, salah satunya pemilu bisa berlangsung tenang dan tak ada gejolak dari sisi keamanan. Para peserta pemilu juga diharapkan bisa berkompetisi secara jujur, adil, serta saling menghargai hasil pemilu. Artinya, yang kalah harus menghargai siapa pun yang keluar menjadi pemenang. ”Yang penting, dari hasilnya, jangan ribut-ributlah. Silakan bertanding kalian, tetapi don’t make the winner takes it all, silakan berbagi sehingga ini jadi pemilu yang siapa pun pemenangnya, yang penting semua bisa baik untuk negeri,” ujar Shinta. (Yoga) 

Dua tahun merger PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo telah memosisikan Indonesia memiliki operator terminal peti kemas terbesar ke-8 di dunia. Namun, apakah skala arus bongkar muat barang bisa menjamin arah masa depan yang membawa nilai lebih untuk manusia, bisnis, dan lingkungan? Kini dengan pelabuhan dan hinterland (wilayah pendukung pelabuhan) dari Sabang sampai Merauke, Pelindo mungkin menjadi pemangku kepentingan keberlanjutan terbesar di pesisir Asia Tenggara. Mampukah Pelindo menjaga keberlanjutan masa depan industri pelabuhan Indonesia dengan pendekatan lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environment, Social, and Governance/ESG)?. Sektor maritim Indonesia sangat beragam, mulai dari pelayaran, kepelabuhanan, galangan kapal, perikanan, pariwisata, hingga pemanfaatan berbagai Sumber Daya Alam. Segala anugerah tersebut berpotensi tinggi untuk menjadi baling-baling mesin pendorong perekonomian Indonesia selama dapat dikelola sesuai Prinsip ESG yang baik. Namun, pelabuhan merupakan belanga kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan yang menyebabkan kompleksitas relasi. Penyelarasan pengelolaan pelabuhan yang mengakomodir harapan, tuntutan, dan kebutuhan pemangku kepentingan makin menantang, baik karena kurangnya cakupan regulasi, maupun akibat dari tumpang-tindihnya cakupan regulasi. Pelindo sebagai BUMN merupakan perpanjangan tangan negara yang sepatutnya mengelola potensi pelabuhan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebenarnya sejumlah lembaga pemerintah, pendidikan/kajian, maupun entitas swasta, sudah merencanakan, merancang, menyempurnakan dan menerbitkan berbagai dokumen terkait peta jalan maritim negeri yang bertolak dari latar belakang dan lingkup kepentingan masing-masing.

Maka tantangannya bukanlah ketiadaan, tetapi terseraknya berbagai arahan. Setiap negara perlu fokus dalam menentukan visi maritim untuk menjadi ekosistem yang terintegrasi yang membentengi kepentingan bangsa. Setiap regional atau forum multilateral juga perlu fokus memandang luas di anjungan kapal untuk menuju ke tujuan pelabuhan yang sama, meski dapat melintasi berbagai rute pelayaran yang berbeda. Komunitas maritim berada di garis depan risiko ancaman perubahan iklim. Bukan hanya karena bahaya pasang air laut, badai, gelombang panas, tetapi juga ancaman laten: naiknya level permukaan air laut.Kerangka kerja ESG memiliki banyak titik temu dengan konsep Triple Bottom Line (3BL) dan 3 bidang prioritas Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang diarahkan oleh Kementerian BUMN. Prinsip ESG sebagai kerangka kerja sangat potensial sebagai panduan arah perusahaan. Konsep 3BL, yang terdiri atas “people, profit, planet,” menekankan bahwa kesuksesan bisnis juga harus diukur berdasarkan dampak positifnya pada manusia (kesejahteraan sosial), keuntungan (kinerja finansial), dan planet (kelestarian lingkungan). Selain itu, ketiga bidang prio­ritas Program TJSL mem­bu­ka ruang untuk ek­se­­ku­si im­ple­mentasi kerangka ker­ja ESG: lingkungan se­ba­gai wujud loyalitas pa­da pelestarian Tanah Air, pen­didikan untuk turut men­cer­daskan bangsa, serta pe­ngembangan UMK sebagai wujud keberpihakan pa­da pelaku usaha kecil mitra membangun perekonomian negeri. 

Kurang dari 20 hari lagi pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden, sebagian partai terus melakukan konsolidasi. Bakal capres pun bersafari mencari dukungan. Dinamika ini tak lepas dari kekuatan politik pada pemilihan presiden di Indonesia yang masih terletak pada figur, bukan dukungan parpol. PDI-P, de ngan koalisi yang ramping bersama PPP, Perindo, dan Hanura mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres, cukup percaya diri dapat memenangi pemilihan presiden dan pemilihan legislatif di Pemilu 2024. Partai berlambang kepala banteng ini pun lebih menekankan pada soliditas dan kesetiaan kader menghadapi pemilu yang tinggal lima bulan lagi. Prabowo Subianto, bakal capres yang diusung Partai Gerindra bersama Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Bulan Bintang (PBB) dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), meminta dukungan kepada guru hingga cendekiawan saat ia menyampaikan gagasannya terkait Indonesia ke depan di seminar kebangsaan. ”Penguatan Peradaban Menyongsong Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Sabtu (30/9).

Untuk menambah dukungan, Anies R Baswedan-Muhaimin Iskandar, bakal capres-cawapres yang diusung Partai Nasdem, PKB, dan PKS dalam Koalisi Perubahan, Jumat (29/9), sowan kepara kiai di sejumlah pondok pesantren di Jatim. Pada Sabtu, Anies menghadiri IdeaFest 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, untuk berdialog dengan kaum muda. Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dalam pengarahan di hari kedua Rakernas IV PDI-P di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu, menekankan pentingnya soliditas untuk meme nangi Pemilu 2024, baik pemilihan anggota legislatif (pileg) maupun pilpres untuk ketiga kalinya. Ditemui seusai pengarahan, Puan menyampaikan, komitmen dan kesetiaan setiap kader terhadap partai ketika menghadapi berbagai ujian menjadi kunci keberhasilan di 2024 nanti. Dari segi dukungan politik, PDI-P didukung satu parpol parlemen dan dua parpol non-parlemen. Berbeda dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari empat parpol parlemen dan tiga parpol nonparlemen. Koalisi Perubahan terdiri atas tiga parpol parlemen. (Yoga)