JAKARTA,ID-Pemerintah menilai, cakupan dan kualitas dari sejumlah intervensi dalam kasus stunting (anak gizi buruk)  masih perlu ditingkatkan untuk mempercepat penurunanan prevalensi kasus di angka 14% pada 2024. berkaitan itu, pemerintah pusat memberikan penghargaan  uang (insentif fiskal) bagi kepala daerah provinsi di kabupaten kota yang berhasil menurunkan  angka stunting secara cepat. Pemerintah mencatat, meski angka stunting balita di Indonesia turun 30,8% pada 2018 menjadi 21,6% pada 2022, capaian itu masih perlu intervensi optimal untuk mencapai angka 14% pada tahun depan. Adapun anggaran penurunan stunting tahun 2023 di kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 30,0 triliun dan realisasi sampai dengan 30 September 2023 sebesar Rp 22,5 triliun atau 74,9%. Sementara itu, total insentif fiskal untuk daerah yang menurunkan stunting tercepat dan terbaik  adalah sebesar Rp1,68 triliun diberikan kepada 90 daerah terdiri atas 20 provinsi, 30 kota, dan 40 kabupaten (prestasi tahun 2022). (Yetede)

JAKARTA – Langkah pemerintah memperketat perdagangan lintas barang dinilai belum cukup membendung barang-barang impor masuk ke Tanah Air. Pemerintah diminta mencari jalan keluar atas kelesuan di industri tekstil dan produk tekstil akibat tekanan banjirnya barang impor, yang menyebabkan maraknya perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) ataupun merumahkan pekerjanya. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara Ristadi mencatat setidaknya ada 5.044 pekerja dari enam perusahaan tekstil dan produk tekstil yang dikenai PHK pada semester I 2023. "Ada ratusan anggota kami yang masuk dalam PHK tersebut," katanya kepada Tempo kemarin.

Turunnya jumlah pesanan menjadi alasan utama perusahaan-perusahaan tekstil akhirnya tutup dan memberhentikan karyawannya. Kebanyakan perusahaan tekstil dan produk tekstil selama ini memasarkan produknya untuk pasar ekspor. Namun belakangan pesanan tersebut merosot karena pelemahan ekonomi yang terjadi di negara tujuan ekspor, seperti Eropa dan Amerika Serikat. Di sisi lain, produk-produk dari pabrik tersebut sulit bersaing di dalam negeri karena pembeli lebih memilih barang-barang dengan harga murah, yang kebanyakan berasal dari impor. "Akibatnya, produksi berhenti dan pekerja di-PHK ataupun dirumahkan," ujarnya. (Yetede)

Kendati tertekan sentimen ekonomi global, aset pendapatan tetap diproyeksi masih menarik untuk dikoleksi. Pemodal domestik diharapkan cukup bergairah untuk melakukan penyertaan di sejumlah penerbitan surat utang, termasuk obligasi negara ritel seri ORI024 yang mulai ditawarkan hari ini, Senin (9/10). Kementerian Keuangan menawarkan ORI024 dalam dua tenor yakni 3 dan 6 tahun. Untuk surat utang bertenor 3 tahun, kupon yang telah ditetapkan sebesar 6,10%. Sedangkan imbal hasil untuk ORI024 bertenor 6 tahun sebesar 6,35%. Masa penawaran akan berlangsung hingga 2 November 2023. Pelaku pasar memproyeksikan penyertaan ORI024 tidak akan sebanyak seri sebelumnya yaitu ORI023. Juli lalu, penawaran ORI023 sukses menyerap Rp28,3 triliun dana investor. Dengan mempertimbangkan ketidakpastian ekonomi saat ini, capaian penyerapan Rp25 triliun saja dinilai sudah cukup baik. Kita menyadari bahwa permintaan atas surat utang ritel sangat dipengaruhi oleh sentimen global karena sifatnya yang tradeable. Kekhawatiran penaikan suku bunga The Fed telah berdampak pada yield US Treasury 10 tahun. Tingkat imbal hasil obligasi Amerikat Serikat kini melonjak 0,61% ke level 4,8%. Ini membuat yield surat berharga negara atau SBN Indonesia bertenor 10 tahun ikut melonjak 1,31% ke level tertingginya sebesar 7,12%. Investor asing terpantau melakukan aksi jual di pasar SBN domestik. Berdasarkan data Bank Indonesia per 29 September 2023, aliran modal asing yang keluar dari SBN telah mencapai Rp7,86 triliun. Adapun total nilai jual bersih di pasar obligasi ditaksir mencapai US$972 juta selama kuartal III/2023. Situasi ini tentu menjadi alarm bagi pasar surat utang di dalam negeri. Tak heran, kupon ORI024 ditetapkan lebih tinggi dari seri sebelumnya ORI023. Imbal hasilnya pun masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi yang diprediksi pada kisaran 2,5%—3,0% hingga akhir 2023. Tingkat kupon SBN ritel juga cenderung berkorelasi positif terhadap suku bunga acuan Bank Indonesia.

Bursa Karbon yang diluncurkan oleh Presiden RI Joko Widodo, Indonesia Carbon Xchange (IDX Carbon), pada 26 September 2023 sejatinya adalah langkah nyata Pemerintah untuk untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan emisi karbon sekaligus mewujudkan net zero emission pada 2060. Selain itu peluncuran tersebut juga sebagai implementasi atas isi perjanjian untuk menekan karbon dengan 195 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2016 yang dikenal dengan Paris Agreement. Bursa Karbon sendiri merupakan implementasi dari POJK No. 14/2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon yaitu sebuah perdagangan unit karbon antarpengguna industri yang menghasilkan karbon dioksida, teknisnya industri dengan tingkat emisi tinggi membeli unit karbon industri dengan emisi rendah. Langkah ini merupakan langkah strategis di tengah meningkatnya efek GRK yang mencapai 413,2 bagian per juta pada 2020. Peningkatan tersebut lebih tinggi daripada rata-rata tahunan selama dekade terakhir meski ada penurunan 5,6% dalam emisi karbondioksida dari bahan bakar fosil karena pembatasan mobilitas manusia sepanjang pandemi Covid-19. Data dari kantor iklim PBB disebutkan bahwa emisi global pada 2030 diproyeksikan menjadi 16% lebih tinggi dari 2022. Namun, untuk menuju net zero emission tidak bisa hanya mengandalkan perdagangan karbon saja. Karena penyebab GRK bukan hanya Karbon Dioksida (CO2), tetapi juga ada gas-gas lain yang turut berkontribusi, seperti; Belerang Dioksida (SO2) yaitu gas beracun dari gunung berapi, Nitrogen Monoksida (NO), Nitrogen Dioksida (NO2) seperti seperti asap rokok, atau polutan dari kendaraan, kemudian ada juga Gas Metana (CH4). Dalam hal ini, Masyarakat secara umum juga perlu diajak berpartisipasi untuk menjaga lingkungan hijau yang bebas emisi. Karena tidak hanya industri saja yang berperan strategis dalam penanganan lingkungan hijau. Data dari Kementrian Lingkungan Hidup menyatakan bahwa penyebab GRK adalah efek rumah kaca yang terdiri dari gas-gas, seperti: Uap Air (H20) 36%—70%, Karbon Dioksida (CO2) 9%—26%, Metana (CH4) 3%—7%. Pemerintah daerah pun juga sudah membuat perda-perda tentang Lingkungan Hijau. Di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) misalnya, melalui Perda No. 13/2019 yang di dalamnya terdapat aturan teknis tentang pengelolaan sampah, bahkan sampai ada ketentuan pelarangan membuang sampah sembarangan, membakar sampah, dengan disertai sanksi dan pelanggaran pidana denda sampai Rp50 juta.

Aneka satwa dan pemeliharanya berdatangan meramaikan acara Pet Euphoria di Paris van Java Mall atau PVJ Bandung pada akhir pekan ini, 6-8 Oktober 2023. Bertempat di area Sky Level yang luasnya sekitar 1.000 meter persegi, acara ini diikuti sejumlah kelompok pencinta hewan yang, antara lain, membawa kucing, anjing, serangga, dan musang. Komunitas Reptil Bandung, misalnya, menyiapkan 20 anggotanya sambil membawa hewan kesayangan mereka. Jenisnya, antara lain, ular pucuk, piton, sanca kembang, sanca dahan, dan ular kadut. Selain itu, ada iguana, gecko, biawak, dan kura-kura. 

Di komunitas yang dibentuk pada 20 April 2009 itu, para anggotanya kebanyakan memelihara ular. “Karena gampang memelihara ular dan makannya hanya seminggu sekali,” kata Reyhan Granadi, anggota Komunitas Reptil Bandung, Jumat, 6 Oktober lalu. Mahasiswa 25 tahun dari sebuah kampus swasta di Bandung itu kini memelihara gecko, yaitu sejenis tokek, dan dua ekor ular sanca titipan teman. Dia telah menghentikan pembiakan atau breeding ular piton sejak tahun lalu karena tidak bisa membagi waktunya dengan jadwal kuliah.

Menyukai reptil sejak lama, Reyhan dulu memelihara iguana dan biawak. Dia bergabung ke Komunitas Reptil Bandung pada 2016 karena anggotanya aktif berkegiatan, seperti berkumpul dan saling berbagi pengetahuan. “Mau enggak mau saya juga jadi belajar. Sebab, malu kalau ditanya orang, reptil apa, tapi enggak tahu,” ujarnya. Terutama soal satwa liar yang suka masuk rumah warga, seperti ular sawo kopi, ular pucuk, atau biawak. (Yetede)

Layanan ”pay later” semakin diminati masyarakat. Konsep”buy now pay later” (beli sekarang bayar nanti) memungkinkan konsumen membeli barang walau ia belum bisa membayarnya secara penuh. Dengan syarat yang relative mudah, pengajuan ”pay later” dapat dilakukan oleh siapa pun, termasuk pembeli yang belum memiliki penghasilan, seperti mahasiswa. Karina (21), mahasiswi perguruan tinggi swasta di Jakarta, mengaku mulai menggunakan pay later sejak 2018, saat masih duduk di bangku SMA dan belum memiliki penghasilan sendiri. Layanan pay later yang Karina pilih berasal dari aplikasi ojek daring sehingga kegunaannya berkisar untuk transportasi dan pemesanan makanan daring. Sejak menggunakan pay later, Karina jadi boros lantaran merasa tidak perlu membayar langsung transaksi yang dilakukannya. ”Itu (pay later) beneran jadi addict banget,” katanya pada Rabu (4/10) di Jakarta. Kecanduan itu berlangsung hingga pertengahan 2023. Karina bahkan pernah dihubungi debt collector (penagih utang) untuk mengingatkan tagihannya yang akan jatuh tempo. ”Aku pernah ditelepon sama 20 nomor seminggu sebelum jatuh tempo. Karina akhirnya sadar bahwa kebiasaan buruknya itu tidak bisa terus berlanjut. Dia kemudian mengatur limit kredit di aplikasi. Ia juga memutuskan untuk tidak mendaftarkan kembali akun pay later-nya ketika ada kebijakan baru untuk verifikasi ulang.

Tak hanya digunakan untuk konsumsi pribadi, layanan pay later juga dimanfaatkan sebagian orang untuk kepentingan lain. Rosa (21), mahasiswi perguruan tinggi negeri di Depok, Jabar, menggunakan pay later untuk membantu sang teman yang sedang butuh uang untuk membayar uang kuliah tunggal (UKT). Pertama-tama, sang teman menjual barang fiktif menggunakan akun lokapasar pribadinya, yang dibeli Rosa metode pembayaran pay later.”Waktu itu (dia) jual photo card seharga Rp 3,7 juta. Karena dicicil 12 kali, jadi ada bunga. Total tagihan pay later-nya lebih dari 5 juta,” kata Rosa. Meski tagihan dibayar sang teman, Rosa harus terus mengingatkannya agar membayar tagihan tepat waktu. Pernah temannya menghilang tanpa kabar, bahkan pernah meminta Rosa menalangi utangnya saat jatuh tempo. Rosa menyesal lantaran terus merasa tertekan setiap bulan akibat tagihan tersebut. Perencana keuangan dari OneShildt, Budi Raharjo, mengatakan, layanan pay later bisa membantu mahasiswa yang memiliki kebutuhan di luar dari dana yang mereka punya. Namun, mahasiswa harus bisa mengatur keuangannya dengan baik. ”Mahasiswa harus memiliki kemampuan cara mengatur keuangan mereka. Soal budgeting, itu paling basic. Mereka harus tahu bagaimana cara mengatur prioritas,” tutur Budi. (Yoga) 

Presiden Jokowi pada Jumat (6/10) telah menerima surat permohonan pengunduran diri Mentan Syahrul Yasin Limpo dari posisinya sebagai menteri. Presiden kemudian menunjuk Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi sebagai Pelt Mentan, sambil menunggu pengangkatan menteri yang definitif. Sementara itu, KPK mencegah sembilan orang bepergian ke luar negeri. Mereka disebut sebagai para tersangka dan pihak-pihak terkait dugaan korupsi di Kementan. Namun, KPK belum secara resmi mengumumkan tersangka dalam kasus korupsi di Kementan tersebut. Kondisi ini bisa menimbulkan sejumlah spekulasi dalam pengusutan kasus ini. Apalagi, selain sudah ada dugaan pemerasan penanganan kasus ini yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya, kini juga beredar foto pertemuan antara Ketua KPK Firli Bahuri dan Syahrul yang diduga terjadi di lapangan bulu tangkis.

Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, berjanji akan secepatnya mengangkat menteri pertanian definitif untuk menggantikan Syahrul. Namun, Presiden tidak bersedia menjawab ketika ditanya apakah posisi mentan akan kembali diberikan kepada perwakilan dari Nasdem karena Syahrul sebagai salah satu kader partai itu. Saat menyerahkan surat pengunduran diri dari posisi mentan kepada Mensesneg Pratikno, Kamis (5/10), Syahrul mengaku mengundurkan diri untuk menghadapi persoalan hukum. Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD menyebut Syahrul telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi di Kementan yang disidik KPK. Ketua Kelompok Humas PPATK Natsir Kongah enggan memerinci isi laporan transaksi keuangan yang diserahkan kepada KPK. Ia hanya memastikan analisis PPATK memiliki indikasi pencucian uang dan korupsi. Sejauh ini KPK telah mengungkap ada tiga kluster perkara dalam dugaan korupsi di Kementan, yakni dugaan pemerasan dalam jabatan, penerimaan gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang. Dari serangkaian penggeledahan di rumah dinas dan pribadi Syahrul, termasuk kantor Kementan, KPK juga menyita sejumlah dokumen, uang puluhan miliar rupiah, 12 pucuk senjata, dan mobil Audi A6. (Yoga) 

Untuk mengejar penurunan angka tengkes 3,8 % per tahun hingga mencapai 14 % pada 2024, Tim Percepatan Penurunan Stunting Pusat mengusulkan 10 % dana desa dialokasikan untuk program tengkes (stunting). Hal tersebut disampaikan Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Pusat Hasto Wardoyo saat menyampaikan laporan kepada Wapres Ma’ruf Amin dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023, Jumat (6/10) di Istana Wakil Presiden. ”Kami mengusulkan tiga  poin. Yang pertama, untuk mempercepat capaian (penurunan) 3,8 % per tahun, kami mengusulkan penambahan provinsi prioritas menjadi 17 provinsi,” kata Hasto.

Saatini ada 12 provinsi yang ditetapkan pemerintah sebagai provinsi prioritas penanggulangan tengkes karena menjadi penyumbang angka prevalensi tengkes tinggi. Ke-12 provinsi tersebut, antara lain, NTT, Sulawesi Barat, NTB, Aceh, dan Kalbar. ”Yang kedua, fokus konvergensi menggunakan dana desa perlu ditingkatkan, kami mohon izin mengusulkan jika diperkenankan, 10 % minimal dana desa. Juga, kami mohon izin mengusulkan Program Keluarga Harapan (PKH) difokuskan untuk pemberian makanan tambahan bagi keluarga berisiko stunting dan makanan tambahan produk lokal,” kata Hasto. Usulan ketiga adalah perlunya dukungan lintas sektor untuk penguatan pengisian Elsimil (aplikasi elektronik siap  nikah dan siap hamil) serta SIGA/Pendataan Keluarga. (Yoga) 

Sosialisasi dana pensiun menjadi kewajiban perusahaan dan pengelola dana pensiun agar karyawan sebagai penerima manfaat dapat mengetahui besaran manfaat yang akan diterima, portofolio investasi, serta tingkat risiko. Saat ini, 12 dana pensiun berada dalam status pengawasan khusus OJK. Pengamat industri keuangan nonbank, Suheri, Jumat (6/10) mengatakan, transparansi pengelolaan dana pensiun merupakan hak bagi penerima manfaat atau karyawan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan edukasi dan pemahaman bagi penerima manfaat mengenai pengelolaan dana pensiun.

”Setiap orang berhak tahu (pengelolaan oleh dana pensiun) melalui sosialisasi, baik dari pengelola dana pensiun maupun perusahaan mengenai apa yang menjadi hak karyawan pada saat bekerja dan pensiun. Sosialisasi dana pensiun ini seharusnya juga dilakukan saat karyawan menjadi penerima manfaat sehingga mereka tahu rumus perhitungannya, pengelolaannya, dan portofolio investasinya sehingga nanti saat pensiun dapat diketahui besar manfaatnya,” ujar Suheri saat dihubungi dari Jakarta. Berdasarkan data OJK per 31 Agustus 2023, terdapat 198 dana pensiun yang terdiri dari 138 Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), 36 DPPK Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), dan 24 Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Secara keseluruhan, total aset neto dana pensiun tersebut sebesar Rp 358,7 triliun. (Yoga) 

Produsen minyak dan gas (migas) asal Amerika Serikat (AS) ExxonMobil Corporation akan mengakuisisi perusahaan migas AS, Pioneer Natural Resources Corp. Mengutip laporan Reuters, Jumat (6/10), nilai akuisisi ini mencapai US$ 60 miliar. Jika negosiasi berjalan mulus, sumber Reuters menyebut, Exxon dan Pioneer akan mencapai kesepakatan dalam beberapa hari ke depan. Juru bicara Exxon dan Pioneer menolak berkomentar. Yang pasti, langkah akuisisi Exxon terhadap Pioneer Natural akan menjadi aksi korporasi terbesar bagi Exxon. Ini setidaknya sejak Exxon memutuskan melakukan merger dengan Mobil pada tahun 1998, dengan nilai kesepakatan US$ 81 miliar. Permian Basin, yang membentang di sebagian Texas dan New Mexico, merupakan ladang migas paling diincar oleh pelaku industri energi AS. Salah satunya, karena biaya ekstraksi minyak dan gas alamnya relatif rendah. Pada kuartal kedua tahun ini, ExxonMobil memproduksi sekitar 620.000 boepd di Permian Basin.  Namun, angka produksi tersebut masih jauh dibandingkan produksi rata-rata Pioneer di wilayah tersebut sebesar 711.000 boepd pada periode yang sama. Dus, dengan mengakuisisi Pioneer, Exxon bisa menggenjot produksi. Akuisisi dinilai lebih baik bagi Exxon ketimbang mempertaruhkan dana besar untuk mengembangkan ladang minyak, yang belum terbukti cadangannya. "Mereka bisa menambah cadangan tanpa harus menggali lubang," kata Bill Smead, Kepala Investasi di Smead Capital Management.