JAKARTA,ID-Pemerintah akan melakukan transparansi  harga obat agar tak ada lagi rumah sakit atau apotek yang mematok harga terlalu tinggi. Masyarakat pun dapat membeli obat dengan harga terbaik. "Obat tidak (diatur) langsung ke Menkes (Menteri kesehatan)  tapi BPOM. Nomor satu itu, obat Indonesia untuk yang generik harganya bagus dan aksesnya juga mudah. Justru yang mahal yang nongenerik," ungkap Menteri Kesehatan  RI Budi Gunadi Sadikin dalam diskusi Investor Daily Roundtable  (IDR). Menkes Budi memaparkan biang keladi mahalnya harga obat  nongenerik di Indonesia. "Banyak yang bilang oh mahalnya karena pajak. Memang mahalnya ternyata biaya marketing  dan promosi. Kita nanti akan bikin sistem harga obat-obatan agar transparan. Semoga mudah-mudahan masyarakat bisa melihat dan tahu dan akan ada public punishment terhadap rumah sakit yang menetapkan harga terlalu mahal," kata Menkes Budi. (Yetede)

Berbagai pihak mendukung langkah Menteri BUMN Erick Thohir memperbaiki tata kelola dana pensiun. Kementerian menemukan 70 % atau 34 dari 48 dana pensiun di bawah payung BUMN berstatus tidak sehat. Audit dengan tujuan tertentu bersama Kejaksaan Agung dan BPKP pada empat dana pensiun sementara menemukan kerugian Rp 300 miliar. Dirut PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo menyatakan dukungannya terhadap aksi Kementerian BUMN dalam upaya memperbaiki dana pensiun dibawah payung BUMN yang bermasalah. Kendati tidak mengelola dana pensiunnya secara mandiri, alokasi anggaran untuk pensiunan pegawai PT KAI tetap dikelola lembaga milik negara. Terlebih lagi, sebagian pegawai PT KAI berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN).

”Perbaikan masalah dana pensiun BUMN) itu penting untuk masa depan pegawai BUMN,” ujarnya di Cirebon, Jabar, Rabu (4/10). Menurut Koordinator Advokasi BPJS Ketenagakerjaan Timboel Siregar, kunci pengelolaan investasi dana pensiun di dana pensiun pemberi kerja (DPPK) yang sehat terletak pada pengawasan. Selama ini, berdasarkan pengamatannya, pengelolaan investasi di DPPK, seperti diBUMN, cenderung kurang diawasi, bahkan untuk urusan syarat penempatan investasi. Ditambah lagi, karyawan perusahaan yang memiliki DPPK biasanya kurang memiliki akses pengawasan dan informasi penempatan investasi. Akibatnya, ketika terjadi kegagalan investasi dana pensiun, karyawan relatif pasrah. (Yoga) 

JAKARTA,ID-Nilai tukar rupiah terkapar dalam tiga bulan terakhir, lantaran maraknya sejumlah sentimen negatif. Rupiah diprediksi bisa menembus level psikologis Rp16.000 per dolar AS jika pemerintah tidak segera melakukan langkah antisipasi. Sentimen negatif utama rupiah datang dari kembali mencuatnya sikap hawkish bank sentral Amerika Serikat (AS), The federal Reserve (The Fed). Artinya, kemungkinan The Fed masih mempertahankan rezim suku bunga tinggi demi menjangkar inflasi disasaran 2%. Ini akan memicu pelarian modal dari negara-negara pasar berkembang, seperti Indonesia, sehingga memukul rupiah. Tekanan ke rupiah makin dahsyat setelah harga minyak di pasar dunia melonjak, yang tidak diimbanGi dengan kenaikan andalan komoditas ekpor. Sebagai negara net importir minyak, Indonesia membutuhkan banyak dolar untuk mengimpor komoditas itu. Namun, pasokan dolar menipis, lantaran ekspor melorot. (Yetede)

JAKARTA,ID-Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan hak Azasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim menyebutkan, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo telah terdeteksi masuk ke Imigrasi Indonesia pada Rabu petang (04/10/2023). Diketahui Syaril Yasin limpo meninggalkan bandara Internasional Soetta, Banten, pada tanggal 24 September 2023, ke Doha, Qatar dalam rangka transit, sebelum menuju Roma, Italia. "Sudah masuk imigrasi Indonesia pukul 18.41," kata Silmy Karim di jakarta, Rabu (04/10/2023). Diberitakan sebelumnya,  Silmy Karim menyatakan bahwa belum ada perintah cegah atau tangkal terhadap Syahrul Yasin Limpo yang hilang kontaak usai perjalanan dinas dari luar negeri. Sementara itu, KPK mengatakan bahwa kabar Menteri Pertanian Syahrul yasin Limpo yang hilang kontak usai perjalanan dinas dari luar negeri tidak akan memengaruhi penyidikan kasus dugaan korupsi di Kementan. (Yetede)

Pertumbuhan industri perusahaan pembiayaan kian menunjukkan tren pemulihan dari dampak pandemi Covid-19 meskipun masih dihadapkan pada tantangan peningkatan risiko kredit yang dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global. Kondisi pemulihan ini diperlihatkan dari jumlah pendanaan perusahaan pembiayaan yang perlahan tapi pasti meningkat sejak pandemi berakhir. Untuk memanfaatkan momentum ini, Otoritas Jasa Keuangan telah menekankan arah pengembangan jangka pendek perusahaan pembiayaan pascapandemi untuk mengoptimalkan peran multifinance dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi. Adapun arah pengembangan struktural ditujukan untuk memperkuat industri perusahaan pembiayaan agar memiliki daya tahan lebih baik, berdaya saing lebih tinggi, dan memiliki kontribusi lebih optimal terhadap perekonomian. Peningkatan daya saing ini mencakup program memperkuat permodalan dan akselerasi konsolidasi industri yang ditargetkan dilaksanakan pada 2025. Salah satu peluang penguatan ketahanan industri perusahaan pembiayaan adalah dengan melakukan sinergi melalui strategi penggabungan usaha, pengambilalihan, dan melakukan konsolidasi. Upaya penguatan industri pembiayaan terkini kali ini datang dari proses akuisisi perusahaan pembiayaan PT Home Credit Indonesia yang telah rampung oleh Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF), Selasa (3/10). MUFG melalui Bank of Ayudhya Public Company Limited (Krungsri) dan Adira Finance sepakat mengakuisisi Home Credit dengan nilai akuisisi sebesar EUR209 juta atau setara Rp3,4 triliun. Perusahaan berharap transaksi ini dapat membuka kunci sinergi yang signifikan dalam ekosistem Home Credit dan MUFG, menggerakkan bisnis Home Credit, dan memfasilitasi akses pembiayaan yang lebih luas bagi konsumen. Selain itu, pandemi Covid-19 juga seakan telah menuntut perusahaan pembiayaan untuk sadar IT dan segera mereset ulang strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Adanya pembatasan kegiatan masyarakat telah menyebabkan akselerasi transformasi proses penyaluran dan penagihan pembiayaan yang menghendaki pemanfaatan teknologi informasi. Perubahan proses bisnis ini, tentu saja menggaris bawahi kebutuhan investasi yang besar.

Sebanyak 34 dana pensiun yang dikelola BUMN terindikasi bermasalah. Penyertaan portofolio investasi yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian kerap menjadi momok sehingga memicu kegagalan pengelolaan dana pensiun. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, 70 % dari 48 dana pensiun di bawah payung BUMN berstatus tidak sehat. Selain penyimpangan investasi, minimnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana telah meningkatkan potensi masalah di tubuh dana pensiun BUMN.

”Ini amat sangat mengecewakan pegawai (BUMN) yang telah bekerja puluhan tahun. Masa tuanya dirampok oleh pengelola yang biadab,” kata Erick dalam konferensi pers perkara dana pensiun BUMN di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (3/10). Indikasi masalah yang menjangkiti 34 dana pensiun BUMN ditemukan setelah terbongkarnya penyelewengan pengelolaan dana oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri). Erick mengaku curiga akan kemungkinan penyelewengan dana serupa yang menjangkiti tubuh dana pensiun BUMN. Oleh sebab itu, Kementerian BUMN menggandeng Kejaksaan Agung serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit dengan tujuan payung BUMN berstatus tidak sehat. (Yoga)

Obat paten yang harganya mahal bukan berarti khasiatnya jauh lebih baik. Mutu obat generik juga baik dan khasiatnya terjamin. Bedanya hanya pada pengemasan dan pemasaran yang membuat harganya berbeda. Perspektif ini harus ditanamkan agar tidak membingungkan masyarakat. Ketua Program Studi Profesi Apoteker Universitas Pancasila Hesty Utami Ramadaniati menjelaskan, obat bermerek dan obat generik memiliki kandungan zat aktif dan efikasi yang sama. Yang membedakan hanyalah kemasan dan bahan tambahan yang tidak memiliki efek farmakologi. Jenama yang melekat juga meningkatkan harga jual obat paten.

Industri farmasi biasanya membuat segmentasi pasar. Contohnya, obat untuk kebutuhan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibuat tanpa merek agar harga bisa murah. Sementara untuk segmen pasar lain, industri mencantumkan merek dan mengemasnya lebih premium. ”Berarti ada investasi untuk marketing-nya. Misalnya, obat untuk BPJS Kesehatan dikemas tablet dengan strip plastik, sementara yang lain dikemas dengan blister, jadi lebih mahal. Blister ini kemasan yang lebih tahan lama dan lebih kuat dari kelembaban, tetapi isinya sama saja,” kata Hesty dalam diskusi yang digelar Systematic Tracking of At-Risk Medicines (STARmeds) di Jakarta, Selasa (3/10). (Yoga) 

Kebijakan yang bertumpu pada ilmu pengetahuan,teknologi, dan inovasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Penguasaan iptek dan inovasi juga sangat penting dalam transformasi sosial untuk kesejahteraan. Hal tersebut mengemuka dalam sesi pembuka The Indonesian Science Technology Innovation (STI) Policy Lecture Series III-2003 bertajuk ”Penguasaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi (Iptekin) untuk Transformasi Tata Kelola, Ekonomi, dan Sosial Pusat dan Daerah Menuju Indonesia Emas 2045” secara daring, Selasa (3/10). Kepala Pusat Riset Kebijakan Publik BRIN Yanuar Farida Wismayanti mengemukakan, suatu program atau kebijakan tidak akan secara tiba-tiba bisa berdampak pada kesejahteraan rakyat.

Namun, program pembangunan tersebut disusun melalui observasi secara ilmiah dan metodologi tertentu sebagai dasar kebijakan. ”Hal terpenting dalam pengembanganiptek adalah adanya proses inovasi karena bagaimanapun akan ada celah ketika diimplementasikan atau diaplikasikan. Melalui inovasi  ini, akan dikembangkan sesuatu untuk mendorong peningkatan ekonomi hingga fokus terhadap kesejahteraan rakyat,” ujarnya. Menurut Farida, sejumlah negara telah menjadi contoh bahwa kebijakan iptekin telah mendorong pertumbuhan industri manufaktur, aktivitas ekspor, dan perdagangan lintas negara. Pada akhirnya, hal ini menghasilkan nilai tambah secara ekonomi dan daya saing di beberapa negara Asia. (Yoga)

Ketergantungan pemda terhadap suntikan dana dari pemerintah pusat masih tinggi. Sebanyak 68 % dari total pendapatan daerah masih bersumber dari dana transfer ke daerah. Diperlukan opsi pembiayaan alternatif yang kreatif untuk membuka akses pembiayaan dan mendorong kemandirian fiskal daerah. Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman dalam Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal di Kemenkeu, Selasa (3/10) mengatakan, Indonesia sudah dua dekade menjalankan sistem desentralisasi. Namun, masih banyak pekerjaan rumah untuk mendorong kemandirian fiskal daerah serta mendorong efektivitas belanja daerah. Dari tahun ke tahun, alokasi transfer ke daerah (TKD) dalam APBN terus meningkat.

Pada 2024, anggaran TKD meningkat menjadi Rp 857,6 triliun, tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Alokasi itu meningkat 3,9 % dibandingkan dengan 2023 dan naik 49 % dibandingkan dengan 2014. Porsi terbesar adalah dana alokasi umum (DAU) yang dalam APBN 2024 mencapai Rp 427,7 triliun atau 49 % dari total anggaran TKD. Luky mengatakan, kemandirian fiskal daerah sampai sekarang masih jadi tantangan. Pada 2023, 68 % pendapatan daerah masih bersumber dari suntikan dana pemerintah pusat. ”Ini menunjukkan ketergantungan yang masih tinggi. Ke depan kita berharap daerah bisa lebih independen mengelola fiskalnya, bisa dengan memaksimalkan pungutan pajak dan retribusi daerah atau menggali opsi-opsi pembiayaan alternatif,” katanya. (Yoga)