”Di mana pangan lokal Manggarai? Saya tidak menemukannya selama di Labuan Bajo ini. Pagi ini saya mencari makanan lokal di hotel ini juga tidak ada,” kata Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas, Rinna Syawal yang kami temui dalam semiloka di Labuan Bajo, Senin (14/8). Kegelisahan Rinna beralasan. Semiloka yang diselenggarakan di salah satu hotel berbintang itu membahas transformasi sistem pangan di NTT, yang di antaranya menekankan pentingnya pangan lokal. Namun, seperti lazimnya hotel-hotel lain di sana, tak ada menu lokal tersaji, bahkan sekadar ubi, jagung, atau pisang rebus pun tak ada. Padahal, NTT kaya dengan jenis pangan itu.

”Pangan lokal seharusnya bisa diintegrasikan dengan kegiatan wisata yang saat ini sudah tumbuh. Dinas pariwisata sebenarnya bisa mewajibkan hotel agar menyediakan pangan lokal,” kata Rinna. Menu pangan lokal di NTT seperti tersisih di tanah sendiri. Hal ini sebenarnya bisa menandakan ketidakpercayaan diri masyarakat menampilkan pangan lokal mereka. Serfia Owa (59), petani yang juga  Ketua Aliansi Perempuan Mandiri Manggarai Barat, mengatakan, anak-anak muda saat ini tidak lagi mengenal dan mengonsumsi pangan lokal. Bahkan, anak-anak saat diberi pangan lokal kerap menolak karena tidak terbiasa. ”Saya kira ini juga terjadi di banyak kampung di NTT,” kata Serfia, yang tinggal di Kampung Munting Kajang, Kecamatan Komodo. (Yoga)

Jakarta, ID-Ditengah hiruk pikuk tahun politik, kota jakarta akan kedatangan lima hotel baru pada 2024. Kelima hotel itu mencakup bintang tiga, empat, dan lima. Hotel yang dijadikan beroperasi pada 2024 itu adalah Sam Ratulangi Menteng Boutique Hotel dan BW Express Hotel tanah Abang. Lalu, Park Royal Hotel, Pacific Jakarta, dan Waldorf Astoria. "Memasuki tahun 2024, kinerja hotel diperkirakan dipengaruhi oleh pemilu. Pelambatan kinerja hotel diperkirakan terjadi awal 2024. Pelambatan ini sebagian disebabkan oleh lemahnya kinerja aktivitas  bisnis dan puasa Ramadhan. Namun, ada kemungkinan besar bahwa aktivitas  bisnis akan mendapatkan  kembali momentumnya pada kuartal  momentumnya pada kuartal kedua tahun 2024," ujar Senior Associate Director Research Colliers Indonesia, Perry Salanto, di Jakarta, baru-baru ini. (Yetede)

Sudah sekian lama persoalan biaya tinggi logistik membayangi ekonomi Indonesia. Persoalan tersebut krusial mengingat sektor logistik menjadi faktor penting yang turut memengaruhi iklim investasi, salah satu pilar penting pertumbuhan ekonomi. Upaya itu tak semudah membalik telapak tangan. Apalagi, pemerintah menargetkan dapat mencapai biaya logistik menjadi 8% dari produk domestik bruto (PDB), sama seperti negara-negara maju. Angka yang kelewat optimistis jika melihat perkembangan sektor logistik sejauh ini. Faktanya, hingga September 2023, pemerintah baru sanggup memangkas ongkos logistik menjadi 14,29% dari PDB, dari sebelumnya mencapai 24% pada 2020. Beragam upaya telah dilakukan pemerintah untuk memangkas ongkos logistik. Contohnya adalah implementasi National Logistics Ecosystem (NLE) sebagai bagian dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. NLE bertujuan meningkatkan efisiensi logistik nasional, dengan memastikan kelancaran pergerakan arus barang ekspor dan impor, maupun pergerakan arus barang domestik, baik antardaerah. Dus, kehadiran NLE diharapkan memudahkan importir, eksportir, dan pelaku logistik, karena secara teknis tak perlu memasukkan data berulang ke masing-masing instansi. Selain itu, kolaborasi NLE juga memungkinkan penerapan single risk management antar-K/L. Kehadiran NLE pun dapat mendorong standardisasi layanan dan standar teknis lain seperti biaya, kelayakan, hingga sertifikasi profesi. Kendati demikian NLE masih sulit menjadi solusi utama untuk menekan ongkos logistik. Persoalan lain yang dihadapi adalah infrastruktur telekomunikasi yang belum merata di berbagai daerah. Situasi yang tentu menyulitkan untuk menerapkan sistem digital yang amat bergantung pada jaringan telekomunikasi.

Sampai saat ini, warga masih tak habis pikir. ”Mengapa warga yang harus digusur untuk sebuah proyek  yang belum pasti? Ada apa di balik itu?” ujar Marsita, warga Sembulang, Rempang, Minggu (8/10). Masyarakat Rempang sudah kenyang dengan janji politik dan iming-iming pembangunan, Presiden Jokowi pernah menjanjikan sertifikat tanah di kampung-kampung tua Pulau rempang, April 2019. Presiden juga menjanjikan pembangunan jembatan penghubung Pulau Batam dan Pulau Bintan. Janji itu masih dinantikan warga. Namun, yang terjadi sekarang malah warga terancam digusur dari kampung tua akibat proyek Rempang Eco City. Meski rencana penggusuran itu diikuti iming-iming penggantian rumah dan tanah, warga tidak mudah percaya lagi. ”Betul tak cerita pemerintah tu mau bangun rumah untuk kami,” ucap Didi, warga Pasir Panjang. Didi dan Marsita menolak pindah, baik itu relokasi maupun pergeseran. ”Ini kampung kami. Tanah kelahiran dan sumber kehidupan kami. Tidak ada pindah walau sejengkal pun,” kata Marsita.

Dalam catatan Kompas, iming-iming pembangunan kerap berkelindan di Pulau Rempang. Proyek Rempang Eco City digaungkan sejak dua dasawarsa lalu. PT Makmur Elok Graha dan Pemerintah Kota Batam juga telah meneken nota kesepahaman pada 2004. Namun, tak terwujud jua. Pada 2006, pemerintah merencanakan proyek penelitian dan pengembangan bioteknologi komersial berupa kawasan bioisland di Pulau Rempang (Kompas, 6/1/2006). Ada pula rencana pengembangan pariwisata khusus di Pulau Rempang yang diketahui warga empat atau lima tahun silam. Kedua rencana itu tak jelas realisasinya. Pertengahan 2023 terdengar lagi rencana pembangunan Rempang Eco City demi terwujudnya kawasan industri terpadu. Warga sebenarnya tak menghalangi pembangunan itu, asal tidak menggusur penduduk. Penggusuran menimbulkan ketidakpercayaan pada pemerintah. Apalagi, tempat tinggal baru yang dijanjikan belum tuntas dibangun. (Yoga)

Pemprov DKI Jakarta menerima 62 fasilitas sosial dan fasilitas umum yang menjadi kewajiban pengembang sepanjang tahun ini. Kewajiban itu terbit seiring keluarnya surat izin penunjukan penggunaan tanah, izin peruntukan penggunaan tanah, atau izin prinsip pemanfaatan ruang. Akan  tetapi, tak semua pengembang tertib menunaikan kewajibannya. Ada kewajiban yang tertunda selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta didorong mengoptimalkan penagihan serta menerapkan sanksi bagi pengembang yang menunda kewajibannya. Pada Senin (9/10) Pemprov DKI Jakarta menerima penyerahan 44 kewajiban pengembang selama April-September 2023, terdiri dari lahan seluas 424.000 meter persegi dan konstruksi seluas 414.181 meter persegi. Nilainya mencapai Rp 4,8 triliun. Selama Januari-Maret 2023, ada 18 kewajiban yang ditunaikan, yakni lahan seluas 119.403 meter persegi dan konstruksi seluas 77.001 meter persegi dengan nilai Rp 1,7 triliun.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebutkan, saat ini perizinan di DKI Jakarta sudah lebih mumpuni sehingga pengembang lebih mudah melaksanakan kewajibannya. Pengembang bisa sesegera mungkin menyerahkan kewajiban tanpa menunda terlalu lama. ”Kami tagih kewajiban yang realistis sehingga pengembang bisa menyerahkannya dengan cepat. Tidak menjadi terutang terus,” katanya seusai serah terima di Balai Kota Jakarta. Heru meminta Bappeda dan Asisten Pembangunan Pemprov DKI Jakarta untuk giat menagih kewajiban pengembang. Sementara itu, Badan Pengelolaan Aset Daerah sebisa mungkin melakukan serah terima kewajiban dua kali sepekan, misalnya, setiap Selasa dan Kamis. Terkait itu, DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta mempercepat penagihan kewajiban pengembang. Selain sanksi tegas, percepatan itu bisa dengan perjanjian dan memperkuat peran wali kota. (Yoga)

Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Senin (9/10/2023), kembali berkunjung ke Papua. Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi mengatakan, Wapres akan mengawal percepatan pembangunan Papua dengan tetap berpaku pada perlindungan HAM, terutama bagi orang asli Papua. Selama lima hari, Wapres akan beraktivitas di Provinsi Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. (Yoga)

BADUNG,ID-Pemerintah Indonesia mendukung eksistensi Archipelagic and Island States (AIS) Forum atau Forum Negara Pulau dan Kepulauan melalui komitmen pendanaan sebesar US$ 5 juta. Lewat dukungan ini, inisiatif program-program konkret yang implementatif diharapkan bisa dikembangkan, sehingga mampu memberi kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan negara-negara AIS. "Pada 2019 Indonesia (telah) menyalurkan kontribusi sebesar US$1 juta untuk beberapa hal seperti pendirian sekretariat, implementasi kerja sama dan memperkuat kolaborasi antar negara," kata ujar Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Jodi Mahardi dalam keterangan tertulis, Senin (09/10/2023). Selain itu, tambah dia, pemerintah Indonesia juga membuat platform berbagai pengetahuan dan lokarya. Kegiatan itu melibatkan pemuda, inovator hingga usaha UMKM guna mendukung ekonomi biru. (Yetede)

KEKERASAN polisi di Desa Bangkal, Seruyan, Kalimantan Tengah, makin meneguhkan institusi ini lebih berpihak kepada industri alih-alih melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat. Pada 7 Oktober lalu, polisi menembak hingga tewas seorang penduduk di sana yang ikut berunjuk rasa menuntut PT Hamparan Masawit Bangun Persada menyediakan plasma perkebunan kelapa sawit.

Menyediakan plasma atau perkebunan sawit rakyat adalah kewajiban perusahaan sawit sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian. Peraturan itu merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang mewajibkan perusahaan sawit menyediakan perkebunan sawit rakyat seluas 20 persen dari hak guna usaha mereka.

Warga Desa Bangkal berdemonstrasi karena, dari 1.175 hektare hak plasma mereka, perusahaan baru menyediakan 443 hektare. Alih-alih memenuhi tuntutan itu, PT Hamparan Masawit mengerahkan polisi untuk menghadangnya. Bukannya melindungi masyarakat sebagai bagian dari tugasnya, polisi malah menembaki mereka memakai peluru tajam. (Yetede)

JAKARTA,ID-Presiden Jokowi menerima kedatangan mentan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Minggu malam (08/10/2023). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo diapit oleh SYL yang mengenakan kemeja batik berwarna coklat dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ketiganya berbincang disalah satu ruangan di istana Merdeka pafa pukul 19.10 WIB.  Namun, awak  media tidak diperbolehkan merkeam gambar bergerak serta wawancara dalam  pertemuan tersebut. Awak media hanya boleh memotret pertemuan itu. Adapun mantan Menteri Pertanian SYL tiba di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam untuk menemui Presiden Jokowi. Kedatangannya terlihat saat mobil Alphard dengan plat nomor tersebut sebelumnya juga SLY saat ia tiba di Bandara Soetta usai melakukan perjalanan  dinas di Eropa dan dikabarkan hilang kontak setelahnya. Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan dan menandatangani surat pengunduran diri SYL sebagai menteri pertanian menyusul kasus dugaaan korupsi yang tengah disidik oleh KPK.(Yetede)