MK Akhirnya Tetapkan UU Cipta Kerja Konstitusional

;

MK Akhirnya Tetapkan UU Cipta Kerja Konstitusional

Sosial, Budaya, dan Demografi Yoga 03 Oct 2023 Kompas

MK akhirnya menyatakan UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi UU konstitusional. Namun, putusan itu tidak bulat karena ada empat hakim konstitusi yang menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion. MK menolak lima permohonan uji formil UU No 6/2023 yang diajukan sejumlah serikat pekerja dalam sidang pembacaan putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (2/10). Sidang yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman sempat molor dari jadwal semula pukul 13.00 dan baru dimulai pukul 14.24. Uji formil UU No 6/2023 diajukan lantaran para pemohon menilai proses penetapan Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU tidak sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) UUD 1945 yang mengatur, persetujuan oleh DPR diberikan pada masa persidangan berikutnya. Presiden menerbitkan Perppu Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 dan mengajukannya kepada DPR pada 9 Januari 2023 atau pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023. Namun, DPR baru menyetujui RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi UU pada 21 Maret 2023, bertepatan dengan Masa Persidangan IV 2022-2023. Para pemohon mendalilkan, seharusnya persetujuan DPR ditetapkan paling lambat pada Masa Persidangan III 2022-2023, merujuk Pasal 22 Ayat (2) UUD 1945 yang mengatur persetujuan DPR diberikan pada masa sidang berikutnya sejak perppu diajukan ke DPR.

MK menilai seluruh dalil pemohon tidak beralasan. MK pun menyatakan, dalam tataran implementasi, proses pembentukan UU yang berasal dari perppu memiliki perbedaan satu sama lain. Sebab, tiap-tiap perppu memiliki karakter yang tentu berbeda. Initerutama terkait dengan materi muatan yang berimplikasi pada terbitnya pengaturan yang luar biasa (extraordinary rules). MK juga menyatakan dapat memahami DPR membutuhkan waktu yang cukup untuk membahas dan mengkaji Perppu Cipta Kerja, karena perppu tersebut mencakup substansi pengaturan yang luas, yaitu 78 UU dari berbagai sektor. ”Adanya penambahan jangka waktu pembahasan sampai dengan pengambilan keputusan menyetujui atau menolak RUU No 6/2023 yang memerlukan dua kali masa sidang setelah penetapan Perppu No 2/2022, yaitu masa sidang IV DPR tahun 2022-2023 dan tidak terdapat adanya upaya untuk membuang waktu dalam membahas dan memberikan persetujuan,” kata hakim konstitusi Daniel Yusmic P Foekh saat membacakan pertimbangan. Sementara itu, buruh dari berbagai kelompok hingga Senin malam masih bertahan di sekitar Gedung MK menolak UU Cipta Kerja (Yoga)