Musim rilis laporan keuangan perbankan untuk kuartal III akan segera tiba. Bank-bank besar akan mulai merilis kinerja mulai pekan ini. Bank Central Asia Tbk (BCA) misalnya dijadwalkan merilis kinerja keuangannya pada Kamis (19/10). Jika mengacu laporan bulanan perbankan per Agustus, kinerja bank-bank besar per kuartal tiga tampaknya tak akan secerah kinerja paruh pertama. Bank Rakyat Indonesia (BRI) hanya mencatat laba bersih bank only naik 3,7% selama delapan bulan pertama tahun ini. Sedangkan di semester pertama laba konsolidasinya tumbuh 18,7%. Laba bersih BCA secara bank only dalam delapan bulan tumbuh 29,1%, sedangkan laba konsolidasi semester pertama tumbuh 34%. Laba BNI dalam delapan bulan tumbuh 11,9%, padahal semester pertama sudah tumbuh 17%. Hanya Bank Mandiri yang menorehkan peningkatan pertumbuhan laba. Dalam delapan bulan tumbuh 27,5%, sementara paruh pertama baru meningkat 24,7%. Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, BRI tahun ini menargetkan laba bersih Rp 58 triliun. Adapun pada semester pertama sudah tercapai Rp 29,42 triliun. Artinya, perolehan laba di semester II harus lebih tinggi untuk bisa mencapai target itu. Sementara itu, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar memperkirakan kinerja sampai akhir tahun akan tumbuh lebih tinggi seiring dengan kinerja kredit yang semakin solid. Per Agustus, kredit BNI tumbuh 8,45%. Praktisi perbankan BUMN dan Peneliti Lembaga Ekonomi, Sosial, dan Ekosistem Digital (ESED) Chandra Bagus Sulistyo menilai, kinerja perbankan kuartal III terjaga stabil didukung permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai dan profil risiko yang terjaga.

Lokomotif ekonomi Indonesia belum beranjak menuju jalur cepat setelah masuk lintasan lambat sejak awal tahun ini. Hal tersebut merujuk pada penyusutan surplus neraca perdagangan yang masih terjadi. Teranyar, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kinerja dagang pada September 2023 surplus US$3,42 miliar, atau surplus ke-41 bulan secara berturut-turut sejak Mei 2020. Namun jika dicermati lebih jauh, surplus neraca dagang itu lebih rendah ketimbang September 2022 yang mencapai US$4,99 miliar, kendati lebih tinggi US$300 juta dibandingkan dengan Agustus 2023. Malah jika dihitung secara kumulatif, surplus neraca dagang juga makin menciut, dari US$39,85 miliar pada Januari-September 2022 menjadi US$27,75 miliar pada Januari-September 2023. “Surplus neraca perdagangan secara kumulatif hingga September 2023 lebih rendah US$12,01 miliar dibandingkan periode tahun sebelumnya,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Senin (16/10). Faktor eksternal geopolitik global yang memicu depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tampaknya belum berhasil dimanfaatkan guna mendongkrak nilai ekspor. Buktinya, nilai ekspor Indonesia periode Januari–September 2023 mencapai US$192,27 miliar atau turun 12,34% dibandingkan dengan periode yang sama 2022. Sebaliknya, ekspor nonmigas pada periode 9 bulan pertama 2023 juga turun 12,89% secara year-on-year (YoY) menjadi US$180,48 miliar. Amalia mengatakan, sejak India melakukan restriksi ekspor pada komoditas beras, proporsi beras impor dari Negeri Bollywood terus menurun bahkan sangat kecil. Pada September 2023, proporsi beras asal India hanya mencakup 0,39% dari total impor beras. Selain India, Bangladesh dan Rusia turut menerapkan kebijakan yang sama, tetapi tidak memiliki dampak terhadap kinerja impor Indonesia. Negara seperti India dan Thailand pun tercatat dalam BPS yang berpengaruh besar terhadap surplus neraca dagang Indonesia yang pada September 2023 mencapai US$3,42 miliar. India terpantau menjadi negara kedua dengan kontribusi surplus terbesar yakni senilai US$1,14 miliar pada September 2023. Menanggapi data tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyatakan penyusutan surplus neraca dagang dipicu pelemahan permintaan seiring dengan perlambatan konsumsi dan daya beli yang cukup signifikan. Shinta juga menyoroti kinerja impor pada September 2023 yang mengalami kontraksi 8,15% MtM menjadi US$17,34 miliar. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kebijakan Fiskal Suryadi Sasmita berharap pelaku usaha dan pemerintah menjaga akses pasar utama dan membuka pasar baru seiring dengan penguatan industri manufaktur. Faktanya, Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia memang tercatat berada pada periode ekspansif selama 24 bulan secara berturut-turut. Terakhir, pada September 2023, PMI tercatat 52,3. Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede berpendapat surplus neraca perdagangan pada September 2023 terutama didorong penurunan pada semua kelompok impor.

Indonesia kembali membukukan surplus neraca dagang untuk yang ke 41 kalinya secara berturut-turut sejak Mei 2020. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus US$3,42 miliar pada September 2023. Pada periode Mei 2020 hingga September 2023, surplus dagang sempat mencatatkan rekor sebesar US$7,6 miliar pada April 2022 dan titik terendah sebesar US$427,2 juta pada Mei 2023. Adapun, surplus ditopang oleh ekspor September sebesar US$20,76 miliar, yang turun 5,63% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Surplus neraca perdagangan Indonesia pada September 2023 ditopang oleh surplus pada komoditas nonmigas sebesar US$5,34 miliar. Komoditas bahan bakar mineral (HS 27), lemak dan minyak hewani/nabati (HS 15) dan besi baja (HS 72) menjadi penyumbang utama. Sementara itu, nilai impor September tercatat US$17,34 miliar, turun 8,15% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Penurunan impor golongan barang nonmigas terbesar September adalah mesin/perlengkapan elektrik dan bagiannya senilai US$401,7 juta (17,95%). Sementara, peningkatan terbesar adalah garam, belerang, batu, dan semen US$33,3 juta (43,27%). Secara kumulatif, dari Januari hingga September 2023, total surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai US$27,75 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Januari—September 2022 yang mencapai US$39,85 miliar. Jika ekspor lebih besar dari impor dikatakan bahwa neraca perdagangan kita surplus, dan sebaliknya apabila impor lebih besar daripada ekspor maka dikatakan neraca perdagangan adalah defisit. Secara sederhana, surplus perdagangan selama 41 bulan terakhir bisa diartikan bahwa Indonesia mampu menumpuk dolar AS sejak Mei 2020. Penurunan posisi cadangan devisa dipengaruhi, antara lain oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai langkah antisipasi dampak rambatan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

Kebijakan penghiliran untuk menciptakan nilai tambah bagi ekonomi nasional melahirkan risiko baru, yakni terbatasnya investasi dan rapuhnya struktur produk domestik bruto karena ekspor yang dipengaruhi oleh harga komoditas. Musababnya, saat ini ekspor na-sional masih berkutat pada komoditas bernilai tambah rendah yang pergerakan harganya amat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian global. Di sisi lain, kebijakan penghiliran sumber daya alam (SDA) yang diiringi dengan penghentian ekspor sejumlah komoditas mendapatkan kritik dan pertentangan dari sejumlah negara di dunia.Tak pelak, aktivitas ekspor pun terkendala sehingga berimbas pada terbatasnya laju produk domestik bruto (PDB). Demikian pula dengan investasi pada sektor penghiliran atau komoditas. Sejalan dengan itu, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perdagangan dan Pembangunan atau United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini dari 4,6% menjadi 4,2%.UNCTAD dalam Laporan Trade and Development Report 2023 yang dirilis pekan lalu, memandang aksi Indonesia yang menggeser pola pertumbuhan ekonomi dari sebelumnya yang bertumpu permintaan swasta ke sektor yang lebih berorientasi ekspor, memang mampu memacu PDB cukup solid. Menurut UNCTAD, negara berkembang termasuk Indonesia perlu mencari pasar baru untuk memacu kinerja ekspor.Sementara itu, kalangan ekonom menyarankan kepada pemerintah untuk memacu aliran modal baik dari dalam maupun luar negeri ke sektor usaha yang memiliki nilai tambah tinggi. Ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB Universitas Indonesia (UI) Teuku Riefky mengatakan hingga saat ini Indonesia masih mengandalkan komoditas untuk memacu ekspor, terutama komoditas bernilai rendah.

Pemerintah dinilai perlu untuk menuntaskan tumpang tindih lahan perkebunan kelapa sawit lantaran telah mengganggu iklim investasi.Hal tersebut diungkapkan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumatra Utara (Sumut).Ketua Gapki Sumut Timbas Prasad Ginting mengatakan bahwa status tumpang tindih lahan perkebunan kelapa sawit dengan kawasan hutan menjadi persoalan yang kini menjadi keresahan di kalangan pelaku perkebunan kelapa sawit.Dia berharap masalah ini dapat diselesaikan dengan memperhatikan kepentingan semua pihak dan menjaga iklim investasi di perkebunan kelapa sawit. Menurutnya, HGU adalah produk hukum agraria yang diperoleh dari prosedur berjenjang untuk memperoleh lahan perkebunan, mulai dari izin pelepasan kawasan oleh pemerintah melalui Kementerian KLHK, izin lokasi dan izin usaha perkebunan dari pemerintah daerah, hingga memperoleh HGU perkebunan sawit dari Kementerian ATR. “IPOS Forum ke-8 diharapkan menjadi wadah bagi stakeholder perkelapasawitan nasional untuk mendiskusikan hingga rencana aksi atas hal-hal yang menjadi isu utama di industri kelapa sawit nasional saat ini,” jelasnya.

Rusia mengumumkan akan melarang semua impor makanan laut asal Jepang, Senin (16/10) terkait pelepasan air yang terkontaminasi radioaktif dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Fukushima. Kebijakan ini mengikuti langkah China yang telah melarang seluruh impor makanan laut asal Jepang pada akhir Agustus 2023. Lembaga regulator produk pertanian Rusia, Rosselkhoznadzor, mengatakan, langkah yang diterapkan pada Senin ini merupakan tindakan pencegahan. Pelarangan tetap berlaku hingga tersedia informasi bahwa keamanan produk-produk makanan laut makanan laut Jepang terkonfirmasi aman.

Menurut Rosselkhoznadzor, selama Januari-September, Rusia mengimpor 118 metrik ton ikan dan makanan laut dari Jepang. Sebagian besar ikan dan makanan laut Rusia juga ditangkap di perairan wilayah timur jauh yang relatif dekat dengan Jepang. Pada akhir Agustus lalu, pihak China menyebut pelepasan air olahan limbah radioaktif Fukushima sebagai tindakan egois dan tidak bertanggung jawab. Jepang memulai tahap pelepasan pertama air terkontaminasi Fukushima pada 24 Agustus 2023. Mereka mengklaim tindakan itu aman karena air limbah terlebih dulu diolah sebelum dilepaskan ke Samudra Pasifik. Tahapan kedua mereka mulai pada 5 Oktober 2023. Pelepasan limbah ini juga dianggap aman oleh Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). (Yoga)

Stok beras Indonesia pada tahun ini tertekan penurunan produksi dan restriksi ekspor beras dari negara lain. Produksi beras nasional diperkirakan turun 650.000 ton dan impor sedikit terhambat meskipun ada pengalihan negara asal impor beras. Berdasarkan hasil survei kerangka sampel area, BPS memperkirakan produksi beras nasional pada 2023 sebanyak 30,9 juta ton. Jumlah itu turun sebanyak 650.000 ton atau 2,05 % dibandingkan dengan produksi beras tahun lalu yang mencapai 31,54 juta ton. Penurunan produksi beras terbesar terjadi di Sulsel, Jabar, dan Jateng. Secara tahunan, produksi beras di Sulsel turun 239.332 ton atau 7,78 %, Jabar 195.605 ton (3,58 %), dan Jateng 169.448 ton (3,15 %). ”Produksi beras turun lantaran luas panen padi berkurang akibat kekeringan panjang yang disebabkan El Nino,” kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta, Senin (16/10).

Kondisi itu juga akan membuat defisit neraca produksi dan konsumsi beras pada Juli 2023 berpotensi makin melebar sampai akhir tahun ini. Per Juli 2023, Indonesia mengalami defisit beras 70.000 ton. Pada Desember 2023, defisit beras itu berpotensi melebar menjadi 1,45 juta ton. Namun, neraca beras nasional sepanjang tahun ini diperkirakan masih surplus 280.000 ton, lebih rendah dibandingkan dengan surplus tahun lalu sebesar 1,3 juta ton. Untuk menambah cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog, pemerintah telah mengalokasikan kuota impor beras sebanyak 2,3 juta ton tahun ini. Dari jumlah itu, BPS menyebutkan, realisasi impor beras pada Januari-September 2023 telah mencapai 1,786 juta ton, senilai 980 juta USD. Menurut Amalia, restriksi ekspor beras yang dilakukan sejumlah negara juga berpengaruh terhadap impor beras yang dilakukan Indonesia. Ada tiga negara yang menerapkan pembatasan ekspor beras, yakni India (20 Juli 2022-31 Desember 2023), Bangladesh (29 Juni 2022-31 Desember 2023), dan Rusia (30 Juni 2022-31 Desember 2023). (Yoga)

Indonesia-Belanda berupaya memperkuat kerja sama maritim pada tiga sektor prioritas, yakni pengembangan  pelabuhan berkelanjutan, energi terbarukan, dan edukasi maritim. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi dalam keterangan pers Bilateral Maritime Forum (BMF) ke-5 Indonesia-Belanda, Senin (16/10/2023), mengemukakan, kemitraan diharapkan menghadirkan peluang investasi yang bermanfaat bagi kedua negara. (Yoga)

Utang luar negeri Indonesia pada akhir Agustus 2023 menurun 0,8 % secara tahunan menjadi 395,1 miliar USD. Utang tersebut dinilai tetap sehat dilihat dari posisi jangka waktu utang yang mayoritas berjangka panjang dan rasio utang dengan pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah ambang batas. Namun, pengelolaan utang perlu kewaspadaan terhadap pelemahan nilai tukar rupiah dan suku bunga The Fed. Berdasarkan data BI, utang luar negeri (ULN) Indonesia hingga akhir Agustus 2023 tersebut terdiri atas utang pemerintah dan bank sentral (utang publik) sebesar 200,8 miliar USD atau 50,82 % dari total ULN. Selebihnya berasal dari utang swasta sebesar 194,3 miliar USD atau 49,28 % dari total ULN. Secara keseluruhan, posisi ULN Indonesia didominasi oleh ULN jangka panjang dengan porsi 87,4 % dari total ULN.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, dalam keterangan resminya, Senin (16/10) menjelaskan, ULN pemerintah pada Agustus 2023 tumbuh melambat 3,6 %. Posisi ULN pemerintah tersebut turun dari 193,2 miliar USD pada Juli 2023 menjadi 191,6 miliar USD pada Agustus 2023. ”Perkembangan ULN tersebut utamanya dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresident (asing) dalam pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestic seiring dengan volatilitas di pasar keuangan global yang tinggi,” ujarnya. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad berpendapat, pemerintah tetap perlu mewaspadai adanya potensi risiko dari ULN tersebut. Risiko tersebut meliputi pelemahan nilai tukar rupiah dan kebijakan suku bunga tinggi untuk waktu yang lama (higher for longer) oleh The Fed, bank sentral AS. (Yoga)

Indonesia melalui PT Telkom Data Ekosistem berambisi menjadi pemain utama penyedia pusat data di Asia Tenggara pada 2030. Pertumbuhan ekonomi digital dalam negeri yang dibarengi permintaan yang tinggi dinilai menjadi modal utama untuk mengembangkan pasar itu. ”Kami dari BUMN akan mendorong penuh dari regulasi yang mendukung supaya kita menjadi salah satu pemain global, terutama di ASEAN dalam bidang data center,” ujar Wakil Menteri BUMN, Rosan Perkasa Roeslani di kantor Hyperscale Data Center (HDC),Cikarang, Jabar, Senin (16/10).

PT Telkom Data Ekosistem, akan berkompetisi dengan pihak swasta ataupun asing. Namun, anak perusahaan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk itu terbuka untuk bekerja sama guna menarik klien-klien asing. Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia menambah optimisme pemerintah untuk mendorong pengembangan pusat data. Perekonomian digital di Tanah Air diproyeksikan tumbuh delapan kali lipat, dari Rp 632 triliun pada 2020 menjadi Rp 4.531 triliun pada 2030. Kenaikan itu linier dengan kontribusinya terhadap PDB, dari 4 % menjadi 18 %. (Yoga)