JAKARTA,ID-Pemilu 2024 diprediksi mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal IV-2023, setelah tertekan pada kuartal III. Sebab, saat pesta demokrasi digelar, pemerintah, parpol, hingga para kontenstan bakal menggelontorkan belanja besar, yang dapat mengorek konsumsi rumah tangga, urat nadi ekonomi Indonesia. Pada kuartal IV tahun ini, pertumbuhan ekonomi diprediksi bisa kembali di atas 5%. Selain efek pemilu, ekonomi nasional akan digerakkan pencarian belanja pemerintah pusat dan daerah yang selalu berakselerasi pada pengunjung tahun. Ini dilakukan agar tingkat penyerapan anggaran tahunan tinggi. Selain itu, pertumbuhan indeks penjualan riil (IPR) yang direkap BI melambat menjadi 1% pada September 2023, dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 1,1%. Tekanan inflasi juga meningkat  pada September secara bulanan, dipicu lonjakan harga beras  dan harga BBM nonsubsdi, yang bisa menggerus daya beli masyarakat, terutama menengah kebawah. (Yetede)

JAKARTA,ID-Presiden Joko WIdodo bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin sebelum menghadiri Welcoming Dinner Leaders Belt and Road Forum (BRF) yang dilaksanakan di Great Hall of the People, Beijing, China, Selasa (17/10/2023). Berdasarkan foto dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Jokowi dan Putin terlibat perbincangan santai dan tampak akrab. Ibu Negara Iriana ikut mendampingi  Jokowi pada moment tersebut, dan tidak lupa melakukan sesi foto bersama. Putin dijadwalkan mengikuti konferensi tingkat tinggi (KTT) BRF China. Putin juga akan bertemu Presiden China Xi Jumping pada Rabu (18/10/2023). BRF China telah melakukan pertemuan puncak dua kali pada 2017 dan 2019. Tahun ini sekaligus memperingati 10 tahun program Belt and Road Initiative (BRI) China. BRI China merupakan program/skema proyek pembangunan infrastruktur global. Perusahaan-perusahaan China dalam proyek tersebut telah membangun pelabuhan, jalan raya, jaringan kereta api,pembangkit listrik dan infrastuktur  lain diseluruh dunia. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pemerintah menjalankan kebijakan hilirisasi komoditas sumber daya alam (SDA) dan diversifikasi  mitra dagang sebagai langkah antisipasi terhadap dampak dari perlambatan ekonomi global. Di sisi lain, perkembangan neraca dagang pada September 2023 akan berdampak  positif terhadap ketahanan eksternal perekonomian Indonesia lebih lanjut. Kepala Bidang kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, pemerintah terus memantau secara cermat dampak perlambatan global terhadap ekspor nasional. "Pemerintah juga telah menyiapkan langkah antisipasi melalui dorongan terhadap keberlanjutan  hilirisasi SDA, peningkatan daya saing produk ekspor nasional, serta diversifikasi  mitra dagang utama," jelas dia melalui pernyataan resmi, Selasa (17/10/2023). (Yetede)

JAKARTA,ID-Melemahnya rupiah dalam beberapa pekan terakhir dapat membuat dampak negatif pada industri manufaktur seperti otomotif yang masih impor bahan baku. Pemerintah diharapkan tidak terlalu kaku mengenai impor untuk membantu industri menekan dampak tersebut. Sebab, jika rupiah terus memburuk maka tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian harga di produk mobil. Wakil Presiden PT Toyota Motor Manufacturing  Indonesia (TMMIN) Bob Azam  mengatakan, pelemahan rupiah pasti berdampak kenaikan  harga bahan bakar impor. Akan tetapi, disaat yang bersamaan juga menjadi berkah bagi ekspor mobil. Apakah keuntungan ekspor dapat menekan  dampak negatif, hal itu terhantung dari komposisinya. Bob mengatakan, pihaknya berterima kasih kalau pemerintah bisa mengantisipasi pelemahan rupiah ini dengan baik dan bijak. Dia sadar, bahwa memang enggak mudah karena masalah ini cukup kompleks  dan menyangkut beberapa aspek. (Yetede)

JAKARTA,ID-Bank Indonesia (BI) menyatat penyaluran kredit  baru pada September 2023 terindikasi meningkat dibandingkan Agustus 2023. Terlihat dari saldo bersih tertimbang (SBT) sebesar 92,6% pada September 2023, lebih tinggi dari bulan sebelumnya 86,2%. Berdasarkan katagori bank, peningkatan penyaluran kredit baru pada September 2023 diperkirakan terjadi pada seluruh katagori bank. Sementara, dari jenis penggunaannya, penyaluran kredit baru pada September juga terindikasi meningkat. Tercermin dari SBT sebesar 16,1%, naik dari 14,7% pada Agustus 2023. peningkatan kebutuhan pembiayaan korporasi terutama didorong oleh sektor konstruksi, perdagangan, dan jasa pendidikan. Peningkatan kebutuhan pembiayaan yang terjadi terutama digunakan untuk aktivitas operasional, membayar kewajiban jatuh tempo, serta mendukung aktivitas investasi. (Yetede)

Presiden Joko Widodo getol mengundang investor global untuk membenamkan investasinya di Indonesia. Saat melawat ke China dalam rangka menghadiri KTT Belt and Road Initiative hingga 18 Oktober 2023, Presiden menawarkan China agar masuk Indonesia, termasuk menanamkan investasi ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad-interim Erick Thohir dalam Forum Bisnis Indonesia-China menyebutkan, ada penandatanganan kesepakatan kerja sama bernilai jumbo, yakni US$ 13,7 miliar atau setara Rp 215,1 triliun dengan kurs Rp 15.700 per dollar AS. Ini adalah kerja sama antara sektor swasta di China dengan perusahaan swasta dan perusahaan milik negara atau BUMN Indonesia. "Nilai kerja sama ini yang sudah agreement US$ 13,7 miliar. Ada potensi lagi US$ 29 miliar," ujar Erick di Kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (17/10). Dari 31 perusahaan Indonesia yang terlibat, Erick menyebutkan sembilan di antaranya adalah BUMN. Yakni Indonesia Battery Corporation (IBC) yang menggandeng Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) untuk mengembangkan industri baterai listrik. Lalu, PLN bekerja sama dengan perusahaan listrik negara China untuk membangun sistem kelistrikan ramah lingkungan, serta kemungkinan kerja sama membangun hidropower PLN. Erick menyebut, kerja sama ini menjadi bagian pemerintah untuk terus dorong pengembangan industrialisasi di Indonesia. Pertumbuhan investasi China ke Indonesia memang terus meningkat. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita mengingatkan agar Indonesia tak terjebak utang dari China. "Ada potensi jebakan utang dari China yang biasanya tidak bisa atau sulit dinegosiasikan," tegas dia. Alhasil, investasi China tidak akan terlalu mengungkit perekonomian nasional. Pasalnya, efek berganda (multiplier effect) dari pendanaan proyek ini justru kembali ke Tiongkok. "Biasanya baja, besi, semen dan barang modal lain akan diimpor dari China. Bahkan seperti kereta cepat, keretanya bulat-bulat diimpor dari sana," ungkap Ronny. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah mencermati berbagai aspek dalam mendorong investasi China ke Indonesia.  

Para pembuat konten (content creator) masuk dalam radar pengawasan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan. Otoritas Pajak menempuh langkah ini dalam upaya memaksimalkan penerimaan negara melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Kabar terbaru, Ditjen Pajak dikabarkan menagih pajak salah satu pembuat konten, Soleh Solihun. Melalui akun media sosial pribadinya, Soleh Solihun mengaku terus ditagih oleh petugas pajak terkait penghasilannya yang berasal dari Youtube. Namun dia mengaku sudah tidak mendapatkan lagi penghasilan dari Youtube sejak tahun 2018. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemkeu, Dwi Astuti menyatakan pihaknya akan terus memperkuat pengawasan kepada seluruh wajib pajak, termasuk wajib pajak influencer dan content creator. Namun Dwi menegaskan, tidak ada strategi pengawasan khusus yang dilakukan oleh Ditjen Pajak bagi wajib pajak content creator. Sebab, "Semua wajib pajak dilakukan pengawasan dengan cara yang sama," ungkap Dwi kepada KONTAN, kemarin. Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji mengatakan, pada dasarnya penghasilan profesi digital dikenakan ketentuan perpajakan secara umum sebagaimana profesi lainnya. Untuk meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan mereka, maka perlu melihat karakteristik aliran penghasilan yang diperoleh. "Untuk itu, akan sangat bermanfaat jika Ditjen Pajak memiliki akses terhadap data dan informasi dari platform tersebut untuk mengawasi penghasilan para content creator Indonesia," kata Bawono kepada KONTAN, kemarin. Namun tantangannya adalah bentuk pembayaran yang dilakukan tidak selalu berupa uang, melainkan bisa berupa natura dan kenikmatan. Misalnya, penginapan gratis, pemberian produk, potongan harga dan berbagai bentuk lainnya. Pengamat Pajak Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan, perhitungan pajak atas penghasilan content creator memiliki empat skenario. Yakni, sebagai pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai dan kegiatan usaha. Menilik data Ditjen Pajak, setoran pajak penghasilan (PPh) 21 per akhir Agustus 2023 mencapai Rp 141,09 triliun, masih jauh dari pencapaian di sepanjang 2022 yang mencapai Rp 174,38 triliun. Adapun setoran PPh 25/29 orang pribadi per akhir Agustus mencapai Rp 10,16 triliun, mendekati realisasi sepanjang 2022 yang mencapai Rp 11,58 triliun. 

Perubahan iklim bukan hanya berdampak terhadap ketahanan pangan, tetapi juga merembet ke biaya investasi infrastruktur. Alhasil, pembiayaan infrastruktur di Indonesia berisiko membengkak. Berdasarkan simulasi Bank Pembangunan Asia (ADB), perubahan iklim mendorong kenaikan kebutuhan investasi infrastruktur di Indonesia hingga 6%. Hal ini sejalan dengan adanya kenaikan kebutuhan energi dan air bersih yang tinggi. Adapun perhitungan baseline, estimasi kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia mencapai sekitar US$ 70 miliar. Kemudian, dengan perubahan iklim, estimasi kebutuhan investasi Indonesia akan meningkat 5,7% menjadi sekitar US$ 74 miliar. Berdasarkan perhitungan ADB pula, apabila ada perubahan iklim, kebutuhan investasi infrastruktur India mencapai US$ 261 miliar, naik 13% dari baseline US$ 753 miliar. Sedangkan kebutuhan China adalah sebesar US$ 837 miliar atau naik sekitar 11% dari baseline yang sebesar US$ 753 miliar. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky mengemukakan, untuk menanggulangi pembiayaan yang berpotensi membengkak, ia mengimbau pemerintah untuk lebih getol dalam menarik investasi mulai saat ini. "Seperti pensiun dini PLTU, memberi insentif kendaraan listrik, sudah mengeluarkan kebijakan perdagangan karbon meski volumenya belum terlalu besar," ungkap dia. Melalui langkah itu, Riefky optimistis kebutuhan investasi infrastruktur akan cukup sehingga pembangunan berkelanjutan akan terjadi.