Penghiliran tak hanya untuk industri besar. Usaha Kecil Menengah (UKM) juga dapat berpartisipasi pada program strategis nasional tersebut. Presiden Joko Widodo menegaskan hal ini dalam sambutannya pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). “Yang UKM pun kita harus industrialisasikan, harus hilirisasikan semua produk yang masih mentahan,” kata Presiden. Pernyataan orang nomor satu di Indonesia tersebut menegaskan bahwa UKM dapat berpartisipasi dalam program penghiliran utamanya untuk komoditas non minerba. Partisipasi UKM dapat dilakukan salah satunya melalui penghiliran pertanian. Penghiliran pertanian adalah upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil pertanian menjadi produk turunan lain. Sebagai contoh jagung yang dapat diolah menjadi berbagai produk turunan diantaranya tepung jagung, beras jagung, pati jagung, sirup glukosa, hingga bioetanol. Program penghiliran pertanian memberikan berbagai manfaat bagi perekonomian nasional melalui peningkatan harga produk, pengembangan industri pengolahan, penyerapan tenaga kerja dan adopsi teknologi, serta mendukung ketahanan pangan. Hasil survei Bank Indonesia terhadap 274 korporasi pangan menunjukan bahwa tingkat penghiliran korporasi kecil/UKM jauh lebih rendah dibandingkan dengan korporasi besar. Dari sekitar 164 korporasi kecil, masih terdapat 60% yang belum melakukan penghiliran. Di sisi lain, penghiliran pada korporasi besar telah mencapai 63%. Program penghiliran salah satunya dapat dicapai melalui pengembangan UKM berbasis klaster. Michael E.Porter (1990) mengungkapkan bahwa klaster merupakan fenomena ekonomi yang di mana banyak bisnis secara bersamaan bersaing dan berkolaborasi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Program klasterisasi UKM dilakukan melalui pengelompokan individu pelaku UKM yang memiliki karakteristik serupa guna peningkatan skala usaha, produktivitas, dan nilai ekonomi produk. Adapun skema KUR Khusus diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster yang melibatkan mitra usaha untuk perkebunan rakyat, perikanan rakyat, peternakan rakyat, industri UMKM, serta kelompok usaha yang memproduksi produk lokal, berbahan baku lokal, dan usaha produktif lainnya. Subsidi suku bunga KUR Khusus oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan permintaan kredit oleh Klaster UKM.

Perubahan kebijakan penyaluran kredit yang relatif masih cukup longgar sampai dengan kuartal III/2023 memberi keyakinan bagi dunia usaha untuk menarik pinjaman sampai dengan akhir tahun ini.  Berdasarkan Survei Permintaan dan Penawaran Pembiayaan Perbankan yang dirilis Bank Indonesia pada Selasa (17/10), perubahan kebijakan penyaluran kredit atau lending standar sampai dengan September 2023 tercatat 0,01%.Jika dibandingkan dengan posisi pada kuartal II/2023, posisi lending standar sebesar 0,6%. Sementara itu, pada kuartal I/2023 sebesar 0,9%.Lending standar dengan nilai positif menggambarkan bank masih ketat dalam kebijakan penyaluran kredit. Adapun, lending standarnegatif mencerminkan bank longgar dalam penyaluran kredit.Selama tiga kuartal terakhir, lending standar bank di angka positif, tetapi cenderung turun. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan bank dalam menyalurkan kreditnya masih cukup longgar.Survei Bank Indonesia itu juga menggambarkan prospek penyaluran pembiayaan oleh bank. Angka SBT tercatat sebesar 28,1% dengan sektor penopang permintaan kredit yakni konstruksi yang naik 3,9% dan sektor perdagangan sebesar 2,6%. Sektor usaha lain yang juga mencatat kenaikan permintaan yakni transportasi pergudangan dan real estat. Peneliti lembaga ESED dan praktisi perbankan BUMN Chandra Bagus Sulistyo mengatakan bahwa iklim usaha yang kondusif dengan serangkaian acara internasional telah berlangsung di Indonesia telah menjadi salah satu katalis penawaran kredit. Di sisi lain, Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto mengatakan penyebab penawaran penyaluran kredit lebih tinggi karena faktor siklus. Menurutnya, terdapat dua perilaku utama yang memengaruhi peningkatan tersebut. Pertama, dari segi perilaku konsumen, masyarakat cenderung meningkatkan pengeluaran mereka pada kuartal IV/2023. Kedua, dari sisi belanja pemerintah yang cenderung naik karena penerapan APBN dan APBD. Dari sisi perbankan, Sekretaris Perusahaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Okki Rushartomo menyebut pihaknya optimistis kredit dapat tumbuh sesuai target pertumbuhan kredit perseroan sebesar 7% hingga 9% pada akhir 2023.

Subholding PT Pelindo Terminal Petikemas (Pelabuhan Indonesia Group) terus mengintegrasikan pelayanan 29 terminal kontainer di seluruh Indonesia untuk membantu menekan biaya logistik. Direktur Utama Subholding PT Pelindo Ter minal Pe tikemas (SPTP) M. Adji mengatakan bahwa pengintegrasian ekosistem pelabuhan sudah dilakukan sejak bergabungnya empat BUMN pelabuhan menjadi satu kesatuan.Saat ini, SPTP terus melakukan transformasi dalam perintegrasian seluruh pelabuhan peti kemas milik perseroan, salah satunya dalam hal pertukaran data antara terminal dan perusahaan pelayaran.Menurutnya, pertukaran data itu dilakukan guna mengetahui jadwal dan muatan yang dibawa oleh kapal dari suatu tempat ke tempat lainnya. SPTP merupakan subholding PT Pelabuhan Indonesi (Persero) yang mengelola 29 terminal peti kemas dengan 15 kantor cabang di Tanah Air. Adji melanjutkan SPTP terus mengembangkan ekosistem pelabuhan yang terintegrasi untuk mengefi sienkan aktivitas bongkar muat di pelabuhan.Sejak bergabungnya empat BUMN pelabuhan, dia menegaskan SPTP melakukan penyatuan pendataan dan pemberkasan data pelayaran.Sebelumnya, dia menyatakan ada perbedaan ketika bersandar dari satu pelabuhan ke terminal lainnya. Dia juga memaparkan salah satu pelabuhan yang sukses memperbaiki layanan sekaligus memangkas biaya adalah Terminal Peti Kemas di Sorong. Sebelum merger, ungkapnya, aktivitas bongkar muat di terminal itu butuh waktu sekitar 3 hari dan kini menjadi 1 hari.Dari Semarang, General Manager Terminal Peti Kemas (TPK) Semarang I Nyoman Sudhiarta mengungkapkan TPK Semarang mendorong penggunaan jalur kereta api untuk memberikan pilihan pengiriman peti kemas dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.Salah satu jalur dalam proses reaktivasi adalah jalur kereta api dari TPK Semarang (Pelindo) di Pelabuhan Tanjung Emas ke Stasiun Semarang Tawang milik PT Kereta Api Indonesia (KAI). Nyoman juga mengungkapkan salah satu tantangan utama reaktivasi jalur KA adalah mencari pasar untuk menggunakan jasa KA itu. Dalam pembahasan pola operasional antara Pelindo, PT KAI, dan Bea Cukai, ada beberapa poin yang harus disoroti a.l. penambahan fasilitas CCTV pemisahan antara peti kemas domestik dan impor dan penjadwalan layanan KA.Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Tanjung Emas Semarang Supriyono mengapresiasi TPK Semarang menerapkan terminal booking system (TBS) untuk mengurai kepadatan kendaraan peti kemas.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) memantik pro kontra. Bahkan, putusan tersebut berpotensi memanaskan suhu politik menjelang Pemilu 2024. Pasalnya, putusan MK melapangkan jalan bagi putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, menjadi bakal cawapres di pemilihan presiden (pilpres) nanti mendampingi Prabowo Subianto. PDI Perjuangan, sebagai partai asal Gibran menunjukkan reaksi negatif atas putusan MK. "MK seharusnya menjadi benteng demokrasi," ungkap Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Apindo Sarman Simanjorang mengharapkan para tim sukses capres-cawapres lebih mengedepankan visi misi dan pendekatan kondusif. Kampanye juga diharapkan bisa menghindari hal yang menyebabkan gesekan-gesekan di lapangan. Solihin, Ketua Apindo DKI Jakarta juga menyebutkan saat ini ekonomi sedang mengalami penurunan. Maka itu, dia berharap putusan MK tidak membawa efek negatif. Maximilianus Nico Demus, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas menyebutkan, pasar memang masih akan menunggu kelanjutan dari putusan MK. Salah satu tahapan yang ditunggu adalah pencalonan capres dan cawapres.

Satu lagi indikator ekonomi Indonesia menjelang akhir tahun bakal tersendat. Tantangan itu terutama berasal dari sisi investasi maupun ekspor, yang merupakan penyumbang produk domestik bruto (PDB) nasional. Lihat saja, kinerja ekspor maupun impor pada September 2023 kembali menurun. Bahkan, nilai impor menyusut lebih dalam dibandingkan penurunan nilai ekspor. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai ekspor September mencapai US$ 20,76 miliar atau turun 5,63% month to month (mtm) dan menyusut 16,17% year on year (yoy). Secara bulanan, pelemahan ekspor dipicu segmen lemak dan minyak hewan (HS 15) yang turun 20,54% mtm. Secara tahunan, "(Penurunan ekspor) melanjutkan tren sejak awal 2023, terutama disebabkan harga komoditas unggulan di pasar global yang lebih rendah dari tahun lalu," kata Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS Amalia Adininggar, Senin (16/10). Sementara itu, nilai impor September sebesar US$ 17,34 miliar. Angka ini turun 8,15% mtm dan terkontraksi 12,45% yoy. Penurunan nilai impor dialami semua kelompok penggunaan, dengan penurunan terbesar pada impor barang konsumsi. Catatan BPS, impor barang konsumsi turun 22,19% mtm menjadi US$ 1,67 miliar. Penyebab utamanya adalah penurunan impor komoditas mesin dan perlengkapan elektrik dan bagiannya, kendaraan dan bagiannya, serta serealia. Ekonom Bank Danamon Irman Faiz menghitung, nilai impor di sepanjang kuartal III-2023 terkontraksi hingga 11,9% yoy. Terutama, penurunan impor barang modal. "Penurunan impor barang modal disebabkan lemahnya permintaan eksternal sehingga peningkatan kapasitas produksi terbatas," kata dia, kemarin.

Musim rilis laporan keuangan perbankan untuk kuartal III akan segera tiba. Bank-bank besar akan mulai merilis kinerja mulai pekan ini. Bank Central Asia Tbk (BCA) misalnya dijadwalkan merilis kinerja keuangannya pada Kamis (19/10). Jika mengacu laporan bulanan perbankan per Agustus, kinerja bank-bank besar per kuartal tiga tampaknya tak akan secerah kinerja paruh pertama. Bank Rakyat Indonesia (BRI) hanya mencatat laba bersih bank only naik 3,7% selama delapan bulan pertama tahun ini. Sedangkan di semester pertama laba konsolidasinya tumbuh 18,7%. Laba bersih BCA secara bank only dalam delapan bulan tumbuh 29,1%, sedangkan laba konsolidasi semester pertama tumbuh 34%. Laba BNI dalam delapan bulan tumbuh 11,9%, padahal semester pertama sudah tumbuh 17%. Hanya Bank Mandiri yang menorehkan peningkatan pertumbuhan laba. Dalam delapan bulan tumbuh 27,5%, sementara paruh pertama baru meningkat 24,7%. Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, BRI tahun ini menargetkan laba bersih Rp 58 triliun. Adapun pada semester pertama sudah tercapai Rp 29,42 triliun. Artinya, perolehan laba di semester II harus lebih tinggi untuk bisa mencapai target itu. Sementara itu, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar memperkirakan kinerja sampai akhir tahun akan tumbuh lebih tinggi seiring dengan kinerja kredit yang semakin solid. Per Agustus, kredit BNI tumbuh 8,45%. Praktisi perbankan BUMN dan Peneliti Lembaga Ekonomi, Sosial, dan Ekosistem Digital (ESED) Chandra Bagus Sulistyo menilai, kinerja perbankan kuartal III terjaga stabil didukung permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai dan profil risiko yang terjaga.

Lokomotif ekonomi Indonesia belum beranjak menuju jalur cepat setelah masuk lintasan lambat sejak awal tahun ini. Hal tersebut merujuk pada penyusutan surplus neraca perdagangan yang masih terjadi. Teranyar, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kinerja dagang pada September 2023 surplus US$3,42 miliar, atau surplus ke-41 bulan secara berturut-turut sejak Mei 2020. Namun jika dicermati lebih jauh, surplus neraca dagang itu lebih rendah ketimbang September 2022 yang mencapai US$4,99 miliar, kendati lebih tinggi US$300 juta dibandingkan dengan Agustus 2023. Malah jika dihitung secara kumulatif, surplus neraca dagang juga makin menciut, dari US$39,85 miliar pada Januari-September 2022 menjadi US$27,75 miliar pada Januari-September 2023. “Surplus neraca perdagangan secara kumulatif hingga September 2023 lebih rendah US$12,01 miliar dibandingkan periode tahun sebelumnya,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Senin (16/10). Faktor eksternal geopolitik global yang memicu depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tampaknya belum berhasil dimanfaatkan guna mendongkrak nilai ekspor. Buktinya, nilai ekspor Indonesia periode Januari–September 2023 mencapai US$192,27 miliar atau turun 12,34% dibandingkan dengan periode yang sama 2022. Sebaliknya, ekspor nonmigas pada periode 9 bulan pertama 2023 juga turun 12,89% secara year-on-year (YoY) menjadi US$180,48 miliar. Amalia mengatakan, sejak India melakukan restriksi ekspor pada komoditas beras, proporsi beras impor dari Negeri Bollywood terus menurun bahkan sangat kecil. Pada September 2023, proporsi beras asal India hanya mencakup 0,39% dari total impor beras. Selain India, Bangladesh dan Rusia turut menerapkan kebijakan yang sama, tetapi tidak memiliki dampak terhadap kinerja impor Indonesia. Negara seperti India dan Thailand pun tercatat dalam BPS yang berpengaruh besar terhadap surplus neraca dagang Indonesia yang pada September 2023 mencapai US$3,42 miliar. India terpantau menjadi negara kedua dengan kontribusi surplus terbesar yakni senilai US$1,14 miliar pada September 2023. Menanggapi data tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyatakan penyusutan surplus neraca dagang dipicu pelemahan permintaan seiring dengan perlambatan konsumsi dan daya beli yang cukup signifikan. Shinta juga menyoroti kinerja impor pada September 2023 yang mengalami kontraksi 8,15% MtM menjadi US$17,34 miliar. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kebijakan Fiskal Suryadi Sasmita berharap pelaku usaha dan pemerintah menjaga akses pasar utama dan membuka pasar baru seiring dengan penguatan industri manufaktur. Faktanya, Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia memang tercatat berada pada periode ekspansif selama 24 bulan secara berturut-turut. Terakhir, pada September 2023, PMI tercatat 52,3. Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede berpendapat surplus neraca perdagangan pada September 2023 terutama didorong penurunan pada semua kelompok impor.

Indonesia kembali membukukan surplus neraca dagang untuk yang ke 41 kalinya secara berturut-turut sejak Mei 2020. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus US$3,42 miliar pada September 2023. Pada periode Mei 2020 hingga September 2023, surplus dagang sempat mencatatkan rekor sebesar US$7,6 miliar pada April 2022 dan titik terendah sebesar US$427,2 juta pada Mei 2023. Adapun, surplus ditopang oleh ekspor September sebesar US$20,76 miliar, yang turun 5,63% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Surplus neraca perdagangan Indonesia pada September 2023 ditopang oleh surplus pada komoditas nonmigas sebesar US$5,34 miliar. Komoditas bahan bakar mineral (HS 27), lemak dan minyak hewani/nabati (HS 15) dan besi baja (HS 72) menjadi penyumbang utama. Sementara itu, nilai impor September tercatat US$17,34 miliar, turun 8,15% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Penurunan impor golongan barang nonmigas terbesar September adalah mesin/perlengkapan elektrik dan bagiannya senilai US$401,7 juta (17,95%). Sementara, peningkatan terbesar adalah garam, belerang, batu, dan semen US$33,3 juta (43,27%). Secara kumulatif, dari Januari hingga September 2023, total surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai US$27,75 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Januari—September 2022 yang mencapai US$39,85 miliar. Jika ekspor lebih besar dari impor dikatakan bahwa neraca perdagangan kita surplus, dan sebaliknya apabila impor lebih besar daripada ekspor maka dikatakan neraca perdagangan adalah defisit. Secara sederhana, surplus perdagangan selama 41 bulan terakhir bisa diartikan bahwa Indonesia mampu menumpuk dolar AS sejak Mei 2020. Penurunan posisi cadangan devisa dipengaruhi, antara lain oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai langkah antisipasi dampak rambatan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

Kebijakan penghiliran untuk menciptakan nilai tambah bagi ekonomi nasional melahirkan risiko baru, yakni terbatasnya investasi dan rapuhnya struktur produk domestik bruto karena ekspor yang dipengaruhi oleh harga komoditas. Musababnya, saat ini ekspor na-sional masih berkutat pada komoditas bernilai tambah rendah yang pergerakan harganya amat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian global. Di sisi lain, kebijakan penghiliran sumber daya alam (SDA) yang diiringi dengan penghentian ekspor sejumlah komoditas mendapatkan kritik dan pertentangan dari sejumlah negara di dunia.Tak pelak, aktivitas ekspor pun terkendala sehingga berimbas pada terbatasnya laju produk domestik bruto (PDB). Demikian pula dengan investasi pada sektor penghiliran atau komoditas. Sejalan dengan itu, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perdagangan dan Pembangunan atau United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini dari 4,6% menjadi 4,2%.UNCTAD dalam Laporan Trade and Development Report 2023 yang dirilis pekan lalu, memandang aksi Indonesia yang menggeser pola pertumbuhan ekonomi dari sebelumnya yang bertumpu permintaan swasta ke sektor yang lebih berorientasi ekspor, memang mampu memacu PDB cukup solid. Menurut UNCTAD, negara berkembang termasuk Indonesia perlu mencari pasar baru untuk memacu kinerja ekspor.Sementara itu, kalangan ekonom menyarankan kepada pemerintah untuk memacu aliran modal baik dari dalam maupun luar negeri ke sektor usaha yang memiliki nilai tambah tinggi. Ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB Universitas Indonesia (UI) Teuku Riefky mengatakan hingga saat ini Indonesia masih mengandalkan komoditas untuk memacu ekspor, terutama komoditas bernilai rendah.

Pemerintah dinilai perlu untuk menuntaskan tumpang tindih lahan perkebunan kelapa sawit lantaran telah mengganggu iklim investasi.Hal tersebut diungkapkan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumatra Utara (Sumut).Ketua Gapki Sumut Timbas Prasad Ginting mengatakan bahwa status tumpang tindih lahan perkebunan kelapa sawit dengan kawasan hutan menjadi persoalan yang kini menjadi keresahan di kalangan pelaku perkebunan kelapa sawit.Dia berharap masalah ini dapat diselesaikan dengan memperhatikan kepentingan semua pihak dan menjaga iklim investasi di perkebunan kelapa sawit. Menurutnya, HGU adalah produk hukum agraria yang diperoleh dari prosedur berjenjang untuk memperoleh lahan perkebunan, mulai dari izin pelepasan kawasan oleh pemerintah melalui Kementerian KLHK, izin lokasi dan izin usaha perkebunan dari pemerintah daerah, hingga memperoleh HGU perkebunan sawit dari Kementerian ATR. “IPOS Forum ke-8 diharapkan menjadi wadah bagi stakeholder perkelapasawitan nasional untuk mendiskusikan hingga rencana aksi atas hal-hal yang menjadi isu utama di industri kelapa sawit nasional saat ini,” jelasnya.