Jelang rilis laporan keuangan kuartal III, saham-saham bank besar yang masuk dalam kategori Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) 4 justru dilanda koreksi. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dijadwalkan mengumumkan kinerja hari ini. Kemarin, saham BBCA ditutup terkoreksi 1,12% ke level Rp 8.850 per saham. Sementara saham PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) ditutup melorot 2,5% ke level Rp 5.850 per saham dan saham Bank Negara Indonesia (BBNI) turun 1,44% jadi Rp 5.125 per saham. Saham Bank Rakyat Indonesia (BBRI) tercatat stabil di level Rp 5.150 per saham. Tapi, saham bank ini sempat terkoreksi sebesar 1,9% pada hari sebelumnya. Memang, bila mengacu pada laporan keuangan per Agustus, kinerja bank besar di kuartal III tampaknya tak secerah di paruh pertama. Pertumbuhan laba secara bank only di periode tersebut lebih rendah dari pertumbuhan sepanjang enam bulan pertama. Laba bersih BBCA misalnya, dalam delapan bulan tumbuh 29,1%, lebih rendah dari pertumbuhan laba konsolidasi di paruh pertama, 34%. Laba bersih BBNI hanya tumbuh 11,9%. Padahal di semester satu  labanya naik 17%. Senior Investment Information Mirae Aset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta menilai, koreksi yang terjadi saat ini masih dalam kategori wajar. Ini lebih dipengaruhi oleh sentimen makro. Nafan melihat investor sedang menanti hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) terkait penetapan tingkat suku bunga. Dia memprediksi suku bunga tidak akan berubah pada Oktober, karena The Fed masih mengambil kebijakan hawkish. Associate Director of Research & Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus memaparkan, koreksi saham bank besar kemarin dipengaruhi faktor eksternal, yakni perang Israel-Hamas. Jika eskalasi perang membesar, dampaknya bisa terasa ke ekonomi.

Emiten produsen baja, PT Gunung Raja Paksi Tbk (GGRP) melihat ada ruang untuk pertumbuhan kinerja perusahaan, baik dari sisi pendapatan maupun laba bersih. Optimisme ini muncul setelah pemerintah merilis kebijakan bea masuk bagi produk baja impor. Seperti diketahui, pemerintah menambah daftar barang yang dikenakan tarif bea masuk. Barang-barang yang baru akan dikenakan tarif bea masuk ini antara lain sepeda, jam tangan, kosmetik, dan produk baja. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96 Tahun 2023. Beleid ini bertujuan mengatasi banjir barang impor yang beredar melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) alias perdagangan online. Direktur Corporate Affairs GGRP, Fedaus mengatakan, perusahaan masih mencermati kondisi pasar baja dalam negeri, serta melakukan analisa lebih lanjut untuk menentukan dampak kebijakan pemerintah ini terhadap rencana bisnis perusahaan. Ia menerangkan, selama ini GGRP melihat upaya pemerintah mengurangi impor produk baja cukup baik. Contohnya saat penerapan trade remedies (anti dumping dan safeguard) atas produk baja impor untuk menghindari praktik perdagangan tidak sehat. Selain itu, pemerintah juga cukup ketat mengawasi produk baja impor yang tidak memenuhi standar produk yang wajib berlaku di Indonesia. Antara lain Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Pasalnya, menurut Fedaus, penjualan baja GGRP hingga akhir tahun ini sangat dipengaruhi berbagai faktor. Antara lain pasokan dan permintaan (supply and demand), harga, kondisi perekonomian dan lain sebagainya. Fedaus menambahkan, untuk memaksimalkan kinerja, GGRP memiliki strategi bisnis yang komprehensif untuk memperkuat posisi di pasar industri baja. Perusahaan akan terus beradaptasi dengan cepat untuk menghadapi perubahan kondisi pasar. Fokus utama GGRP saat ini meningkatkan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan. Selain juga memperluas pasar di dalam negeri dan melihat potensi pasar luar negeri.

Indonesia memiliki fondasi kuat untuk menopang laju ekonomi tetap di jalur ekspansi. Ada sejumlah indikator menguatkan optimisme tersebut, mulai dari infl asi yang kian terkendali hingga manufaktur yang terus menggeliat.Seluruh komponen pembentuk produk domestik bruto (PDB) pun mendapatkan sentimen positif, baik konsumsi, investasi, hingga ekspor. Kemitraan investasi hingga perluasan akses dagang pun terus dipacu.Termutakhir, Indonesia meneken 10 nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan China, mencakup beberapa sektor ekonomi strategis yakni investasi, perdagangan, kesehatan, hingga pembangunan.Dus, MoU yang ditandatangani Presiden Joko Widodo dan Presiden China Xi Jinping itu memberi angin segar, mengingat Negeri Panda merupakan mitra strategis perdagangan dan investasi.Masih soal investasi, Indonesia Investment Forum (IIF) 2023 yang digelar di London, Inggris berhasil mengamankan 20 investor untuk masuk ke 13 proyek investasi di sektor energi, industri, kendaraan listrik, pariwisata, infrastruktur, transportasi, pertambangan, dan digitalisasi.Adapun, nilai proyek yang ditawarkan dalam agenda tersebut mencapai US$276 juta untuk industri kendaraan listrik dan US$1,7 miliar di sektor pariwisata. Hal ini pun menambah tabungan investasi yang sebelumnya diperoleh dalam Forum Bisnis Indonesia-China. (Bisnis, 18/10). Belum lagi manuver anyar Kepala Negara yang menerbitkan Perpres No. 70/2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi. Beleid yang ditetapkan 16 Oktober 2023 itu menguatkan kepastian kemudahan berusaha yang selama ini acap kali terhambat persoalan lahan.Selain itu, ekspektasi kalangan ekonom yang memprediksi Bank Indonesia (BI) mempertahankan level suku bunga acuan 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) hari ini, memberikan napas tambahan untuk mengakselerasi konsumsi dan investasi. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mengatakan di tengah ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global, Indonesia masih mampu mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,31% pada kuartal II/2023 serta menahan laju infl asi di bawah 3%. Sementara itu, kemitraan dengan China dalam konteks ekspor akan melanjutkan tren positif kinerja dagang. Didukung dengan kebijakan suku bunga yang ramah usaha, peluang bagi pebisnis untuk ekspansi amat terbuka.Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF Krishna Srinivasan menuturkan bahwa BI sejauh ini telah proaktif dalam menghadapi inflasi sehingga fondasi makroekonomi Indonesia cukup baik. Kepala Ekonom Bank BCA David Sumual, menambahkan Perpres No. 70/2023 menjadi pengiring dari masuknya komitmen investasi dari China dan negara lain baru-baru ini.

Sektor properti Jakarta diproyeksi tidak akan terpengaruh dengan pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara di Kalimantan Timur. Jakarta tetap akan menjadi wilayah yang menarik untuk sektor real estat dengan statusnya sebagai salah satu kota besar di Indonesia. Head of Research Jones Lang LaSalle (JLL) Indonesia, Yunus Karim menjelaskan, prospek pasar properti di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) bakal tetap stabil. Alasannya, Jakarta tetap akan menjadi pusat ekonomi Indonesia. Di samping itu, Yunus menambahkan optimisme terhadap pasar properti di Jakarta disandarkan kepada asumsi besarnya segi bisnis yang terkonsentrasi di wilayah Jakarta dan sejumlah daerah penyokongnya.Dia menyebut, 304 hari menjelang upaya pemindahan Ibu Kota ke Nusantara, prospek pasar properti di Jakarta tetap menunjukkan geliat positif. Adapun, tingkat hunian sektor perkantoran, khususnya di wilayah Jakarta tercatat duduk stabil di level 70% sepanjang kuartal III/2023. Sektor lain yang juga terus mendominasi permintaan di kuartal ini, yaitu fast fashion, beauty, dan juga fasilitas hiburan. Selain itu, peritel mancanegara baru juga terlihat membuka gerai pertama mereka di beberapa pusat perbelanjaan.Kemudian dari sisi industri dan logistik, tingkat hunian pergudangan modern di Jabodetabek terpantau stabil di tingkat 88%, sama seperti kuartal sebelumnya.

Ambisi Pemerintah Provinsi Bali untuk memanfaatkan bus listrik sebagai moda transportasi massal dipandang bakal memberikan dampak positif untuk mengurai kemacetan, terutama di wilayah selatan provinsi ini. Apalagi, strategi ini telah mampu mengundang minat investor untuk mendukung aksi tersebut. Apalagi, minat masyarakat Bali baik penduduk setempat maupun wisatawan dalam memanfaatkan kendaraan jenis bus beberapa tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan yang cukup baik.Hal ini ditandai dengan jumlah bus yang ada di Bali meningkat hingga dua digit sepanjang tahun lalu. Lompatannya bahkan jauh melebihi jenis kendaraan lainnya yang hanya berkisar 5%. Tak ayal, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali bersama sejumlah pihak kini telah memulai proses studi kelayakan (feasibility study/FS) untuk pembangunan bus listrik terpadu atau electric bus rapid trans (EBRT) dan electric vehicle charging point (EVCP) yang bakal dihadadirkan di kawasan Denpasar, Badung, Giayar, dan Tabanan (Sarbagita).Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Ervan Maksum menjelaskan bahwa pembangunan transportasi massal berbasis listrik di Bali dinilai sudah mendesak. “Bayangkan 4,4 juta unit sepeda motor, jika satu sepeda motor disubsidi Rp6.000, maka setahun pemerintah mengeluarkan Rp10 triliun untuk subsidi bahan bakar minyak di Bali saja,” jelasnya, Rabu (18/10). Kepala Dinas Perhubungan Bali IGW Samsi menjelaskan bahwa LRT dan EBRT akan terintegrasi di sentral parkir Kuta dan sejumlah titik di kawasan pariwisata di Seminyak dan Canggu. “Dengan konsep transportasi terintegrasi antara LRT dan EBRT, kami yakin masyarakat akan mau beralih ke transportasi massal, karena memang sudah sangat mendesak. Bali tidak selamanya bisa membangun jalan raya,” jelasnya. Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menilai bahwa proyek EBRT dan LRT itu menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan di Pulau Bali. Direktur Eksekutif MCA Indonesia Maurin Sitorus menjelaskan bahwa pelaksana studi kelayakan di lapangan adalah Pricewaterhousecoopers (PWC) dan KIAT. Di sisi lain, Bisnis mencatat bahwa Millenium Challenge Corporation (MCC) Amerika Serikat melalui MCA Indonesia telah mendanai empat proyek transportasi, dan satu proyek pasar di Indonesia.MCC merupakan sebuah program hibah dari Pemerintah Amerika Serikat ke berbagai negara yang bertujuan mengentaskan kemiskinan dengan memacu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap USD mengakibatkan sejumlah sektor industri manufaktur, seperti industri makanan-minuman serta industri tekstil dan produksi tekstil dalam negeri, terdampak. Pelemahan kurs juga berpotensi memangkas daya beli dan permintaan masyarakat. Nilai tukar rupiah saat ini tengah melemah atau terdepresiasi akibat ketidakpastian pasar keuangan global. Mengutip kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) pada Selasa (17/10) malam, kurs rupiah berada di level Rp 15.718 atau melemah 1,49 % dibandingkan akhir September 2023. Secara kalender berjalan, nilai tukar rupiah juga tercatat melemah 0,80 % dibandingkan akhir Desember 2022.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman di Jakarta, Selasa (17/10) mengatakan, dampak depresiasi rupiah dirasakan oleh para pelaku industri makanan-minuman di Tanah Air. Sebab, sebagian besar kebutuhan produksi industri makanan-minuman, seperti bahan baku dan barang modal, masih impor. ”Di samping bahan baku dan barang modal, ada juga biaya lain, seperti logistik dan kapal. Semua itu, kan, dalam bentuk USD sehingga menyebabkan terjadinya kenaikan, baik di sisi produksi, harga pokok produksi, maupun dalam biaya logistik dan distribusinya,” kata Adhi. (Yoga)

Industri perbankan optimistis dapat membukukan pertumbuhan penyaluran kredit yang positif sampai akhir 2023. Penyaluran kredit selama dua bulan terakhir diharapkan menjadi tren positif bagi industri perbankan sehingga target pertumbuhan kredit hingga dua digit pada tahun ini akan tercapai. Menjawab pertanyaan harian Kompas, Sekretaris Perusahaan PT BNI (Persero) Tbk, Okki Rushartomo, secara tertulis, Selasa (17/10) mengatakan,BNI optimistis penyaluran kredit pada 2023 tumbuh. Strategi untuk mengoptimalkannya dengan menyasar korporasi yang memiliki kapitalisasi pasar besar (blue chip) dan unggulan domestik (regional champion). Strategi lainnya adalah mengoptimalkan produk melalui rantai pasok dan rantai nilai serta mengekspansi sektor yang prospektif.

Hal ini mengingat adanya tren positif pada semester II-2023, seperti peningkatan belanja masyarakat dan pemerintah. Kedua tren positif tersebut akan memberi efek berganda positif bagi perekonomian nasional, termasuk segmen korporasi dan komersial. ”Per Agustus 2023, kami mencatatkan pertumbuhan kredit 8,8 % secara tahunan. Kami juga optimistis kredit dapat bertumbuh sesuai dengan target pertumbuhan kredit perseroan sebesar 7 % hingga 9 % pada akhir 2023,” katanya. Okki menambahkan, pihaknya tetap disiplin menumbuhkan current account saving account (CASA) sebagai basis likuiditas utama sehingga total biaya bunga yang dikeluarkan oleh bank dapat terjaga efisien. (Yoga)