Bursa Crude Palm Oil (CPO) sudah masuk perdagangan perdana pada 20 Oktober 2023. Di sesi I peluncuran, hanya dua perusahaan yang terlibat dari 18 perusahaan yang mengungkapkan kesiapannya masuk di Bursa. Sebagai peluncuran awal, tentu tidak ada yang perlu dirisaukan karena ini produk baru di Indonesia. Keberhasilan peluncuran bursa ini saja sudah menjadi sesuatu hal yang patut diapresiasi mengingat selama puluhan tahun harga acuan komoditas CPO kita merujuk pada price di Bursa Malaysia dan Forward Rotterdam, Belanda. Harapannya pengusaha sawit dalam negeri mulai yang besar sampai kecil mau ikut sekalipun tidak ada aturan yang mewajibkan mereka (sifatnya sukarela) sebagaimana ketentuan Peraturan Bappebti No. 7/2023 tentang Tata Cara Perdagangan CPO di Bursa Berjangka. Kesukarelaan ini akan diuji sejauh mana pelaku usaha kita bersedia berpartisipasi dalam Bursa CPO dan pemerintah berperan penting meyakinkan mereka dengan berbagai insentif, kemudahan ekspor dan sebagainya. Kalau ini berjalan maka inilah sesungguhnya (salah satu) wujud konkret ajaran Trisakti Soekarno ‘Berdikari dalam Ekonomi’. Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia—lebih dari 50% kebutuhan CPO global dipasok dari Indonesia. Dengan hadirnya Bursa CPO, Indonesia bisa menentukan harga acuan sendiri dan itulah kedaulatan yang sesungguhnya. Tentu butuh waktu agar Bursa CPO menjadi barometer harga acuan internasional. Sebagaimana Belanda dan Malaysia atau negara lain itu butuh 40 tahun bahkan 100-an tahun dalam membangun kepercayaan pasar. Ada berbagai isu yang menjadi tantangan terutama bagi Kemendag, Bappebti, dan pengusaha sawit. Pertama, dari sisi hukum, yaitu law enforcement akan memberikan kepastian hukum menjadi perihal pokok untuk membangun kepercayaan. Kedua, menggaet pengusaha agar mau masuk ke bursa CPO kita bukan perkara mudah, sehingga pemberian insentif fiskal seperti pengurangan pajak, ekspor bea dan beragam kemudahan lain sangat diperlukan. Ketiga, perbaikan tata kelola, misalnya di bagian hulu bagaimana pelaku usaha bisa mendapatkan harga yang adil dan transparan secara real time. Keempat, melakukan sosialisasi dan literasi kepada pengusaha—pemilik pabrik besar maupun UMKM pabrik kelapa sawit perihal aturan-aturan Bursa CPO maupun mekanisme perdagangan di Bursa CPO. Kelima, Bappebti harus memastikan bahwa prinsip perdagangan di bursa CPO antara penjual dan pembeli setara. Keenam, selama ini pola perdagangan sawit Indonesia adalah business to business. CPO yang diperdagangkan lewat lelang relatif masih kecil.

Rencana pemerintah menggulirkan insentif perpajakan untuk pembelian properti mengembuskan angin segar ke emiten-emiten properti dan real estat. Strategi untuk mempertebal prapenjualan disiapkan untuk menyambut insentif tersebut. Dua emiten properti berskala jumbo, PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) dan PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) menilai insentif pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar yang tengah dimatangkan oleh pemerintah dapat berimbas positif terhadap kinerja perseroan.Secara garis besar, emiten-emiten itu memandang rencana kebijakan pemerintah itu bertujuan menggairahkan kembali industri properti di Tanah Air. Direktur BSDE Hermawan Wijaya mengatakan bahwa rancangan insentif yang digelontorkan oleh pemerintah dinilai dapat mendongkrak pertumbuhan sektor properti. Hingga September 2023, BSDE merealisasikan prapenjualan atau marketing sales sebesar Rp6,75 triliun atau tumbuh 1% secara tahunan. Capaian itu ditopang oleh penjualan segmen residensial dan telah memenuhi 77% dari target marketing sales yang dipatok sebesar Rp8,8 triliun.Sementara itu, Direktur Ciputra Development Harun Hajadi menyampaikan kemungkinan besar insentif akan meningkatkan penjualan rumah tapak. Sebab, pembebasan PPN dalam pembelian rumah diperkirakan hampir sama dengan diskon 10%. Terpisah, PT Intiland Development Tbk. (DILD) meminta agar aturan teknis terkait pembebasan PPN untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar segera dirilis. Sekretaris Perusahaan Intiland Theresia Rustandi menyampaikan kebijakan tersebut akan membangkitkan kembali gairah industri properti beserta 185 industri turunannya. Untuk itu, dia berharap aturan teknis terkait kebijakan ini dapat segera diluncurkan. Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk menjalankan program PPN Ditanggung Pemerintah secara penuh atau 100%. Di lantai bursa, indeks IDX Property & Real Estate menguat 1,87% pada perdagangan Selasa (24/10) tetapi melemah tipis 0,09% pada perdagangan kemarin. Sepanjang tahun berjalan 2023, indeks tersebut melemah 2,4%.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan segera mencari solusi agar eksportir dapat mengoptimalkan Pelabuhan Tanjung Emas sebagai pintu perdagangan. Pasalnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jateng mencatat ekspor yang melewati pelabuhan di Jawa baru mencapai angka 67,18%. Selebihnya, ekspor Jateng melalui pelabuhan di provinsi lainnya. Bila diperinci, sekitar 30,47% ekspor asal Jateng justru keluar melalui pelabuhan di wilayah Jakarta. Sebagian kecil produk ekspor lainnya melewati pelabuhan di Jawa Timur. Kepala Disperindag Jateng Ratna Kawuri mengakui 30% ekspor Jateng keluar melewati Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta. “Nanti kami petakan, kenapa masih 30% lewat Jakarta. Apakah kapasitas terpasang kita yang kurang, ataukah memang karakter-karakter produk kita yang memang lebih cepat atau ketersediaan shipment-nya ini juga sangat memengaruhi,” jelas Ratna. Sementara itu, Ketua DPD Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPE) Jateng Ade Siti Muksodah menyebutkan bahwa selama ini pelabuhan di Jateng masih belum memenuhi kebutuhan para eksportir. Ade menambahkan, eksportir juga menghadapi dilema lantaran tak sedikit buyer yang meminta pengiriman produk lewat Jakarta. “Karena langsung ke negara tujuannya. Ada kapal yang ke sana. Kalau kita sebagai feeder.”

Persaingan platform e-dagang di Indonesia untuk menguasai pasar dilakukan dengan memberikan promosi ke konsumen. Selama Oktober 2023, perang harga barang dan ongkos kirim yang murah terlihat untuk memikat konsumen agar tetap berbelanja daring. Beberapa hari sebelum Tiktok Shop ditutup 4 Oktober 2023, tim Kompas mendaftarkan akun dan berbelanja di platform ini. Sejumlah produk muncul di bagian atas laman Tiktok Shop. Tim membeli kotak makan siang yang ditawarkan Rp 100. Padahal, harga normalnya Rp 17.010 per buah. Di kesempatan lain, kami mendaftar sebagai pengguna dilokapasar Shopee, harga kotak makan yang ditawarkan akun penjual bernama toko yang sama di Tiktok Shop tertera Rp 19.990. Pembeli mendapatkan bebas ongkos kirim, tetapi dikenai tambahan biaya layanan dan penanganan masing-masing Rp 1.000 sehingga total yang dibayarkan Rp 21.990. Clarissa, anggota tim pemasaran Aimilo House penjual kotak makanan, membenarkan bahwa harga produknya Rp 100 karena ada potongan harga itu dari Tiktok. Meski harga barang Rp 100, ia tetap mendapat omzet Rp 17.010 atau sesuai harga jual dari Aimilo House. Sebab, promo jenis itu sepenuhnya dikendalikan Tiktok.

Subsidi dari platform e-dagang untuk harga produk biasanya terhitung sebagai ongkos iklan dan pemasaran perusahaan. Terkait itu, firma penasihat investasi di Jakarta, Nilzon Capital, menganalisis rasio biaya iklan dan pemasaran terhadap pendapatan sejumlah perusahaan lokapasar. Pada 2022, biaya iklan dan pemasaran GoTo (induk Tokopedia) sebesar 38 % dari pendapatan, kemudian rasio pada SeaLimited (induk Shopee) 26 %, Shopify 22 persen, Alibaba 14 %, dan Amazon 8 %. Adapun data keuangan Tiktok Shop tidak diketahui karena Tiktok masih perusahaan tertutup. Di balik persaingan dan perang harga di platform e-dagang, pengusaha jasa kurir terkena getahnya. Data di laman idx.co.id menyebut, sebuah perusahaan jasa pengiriman ekspres berkantor pusat di Jakarta merugi Rp 243,019 miliar seperti dalam laporan keuangan per Desember 2022. Lalu, kerugian operasional Januari-Juni 2023 sekitar Rp 76,2 miliar. Seorang direksi di perusahaan ini yang tidak mau disebut identitasnya menyatakan, kerugian itu disebabkan penurunan daya pengiriman yang signifikan. Faktor perang harga atau price war pengiriman menjadi pemicunya. (Yoga)

Membanjirnya produk impor murah di pasar daring membuat produk dalam negeri kian tersisih dari persaingan pasar. Segenap upaya mesti dilakukan pelaku usaha agar produk mereka tetap dapat mencuri perhatian. Kebangkitan industri konfeksi pada 2016 sempat menjadikan produk T-shirt lokal sebagai primadona di pasaran. Momen ini ditandai dengan kemunculan banyak UMKM di sejumlah daerah. Hal ini setidaknya diakui oleh Ecky Nugraha, pemilik jenama perlengkapan outdoor Ammossi. Kala itu, Ecky melihat antusiasme pasar terhadap T-shirt lokal sebagai peluang yang menjanjikan. Terbukti, T-shirt menjadi produk andalan dengan tingkat penjualan hampir 1.000 potong sebulan. Cerita kemudian berbalik pada tahun 2019, saat produk T-shirt impor murah mulai membanjiri lokapasar. T-shirt dengan harga lebih rendah dari produk lokal mulai bermunculan. Hal ini membuat produk T-shirt lokal perlahan-lahan tersingkir dari persaingan.

”Kalau pasar diibaratkan kue, ini kuenya makin kecil. Pilihannya, (UMKM) mau berebutan kue dengan ikut banting harga atau mati dengan sendirinya karena tidak sanggup memakan kue itu,” ujarnya saat ditemui di Tangsel, Kamis (5/10). Meski mengaku memiliki segmen tersendiri, Ecky menilai banjirnya produk impor tetap berpengaruh terhadap penjualan produk T-shirt Ammossi. T-shirt dengan harga di atas Rp 50.000, dinilai terlalu mahal. Padahal, harga T-shirt yang dijual Ammossi di atas Rp 100.000. ”Penginnya bisnis di marketplace bisa fair. Pemerintah sebagai wasit seharusnya bisa kasih kartu kuning atau kartu merah kalau ada yang main curang,” ungkapnya.

Direktur Bisnis dan Pemasaran Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan UKM (Smesco) Kementerian Koperasi dan UKM Wientor Rah Mada menjelaskan pentingnya perlindungan pelaku UMKM di tengah gempuran produk impor melalui platform e-commerce. Sebanyak 64 juta usaha atau 99 % populasi usaha merupakan UMKM. Sebesar 97 % angkatan kerja ada di UMKM. ”Jadi, kalau ekosistem UMKM-nya terganggu, ini kami bicara ekonomi domestik yang mungkin akan terganggu,” ujar Wientor. Untuk melindungi UMKM, pemerintah menerbitkan Permendag No 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik, untuk memberi perlindungan terhadap UMKM dari produk impor serta platform e-dagang. (Yoga)

Konsumen Indonesia dengan mudah menemukan produk impor di lokapasar. Di lokapasar, harga produk impor asal China jauh lebih murah dibandingkan produk buatan lokal. Produk perawatan rambut perempuan seperti hairmask buatan lokal dihargai Rp 22.000 untuk kemasan 200 gram di lokapasar Shopee. Sementara itu, produk sejenis milik pelaku usaha asal Guangdong, China, dijual seharga Rp 38.800 untuk kemasan ukuran 500 gram. Artinya, harga produk impor asal China tersebut hanya 70 % dari harga local alias lebih murah Rp 16.200 untuk bobot 500 gram. Produk kosmetik impor asal China salah satu yang membanjiri Indonesia lewat lokapasar. Fitriani (30), warga asal Kota Tangerang, Banten, mengaku sering mendapat rekomendasi kosmetik impor saat berbelanja di lokapasar. Dia mengatakan, kosmetik impor itu harganya lebih murah ketimbang kos metik lokal yang kerap dia beli.”Beberapa produk yang impor memang harganya murah,” kata Fitriani, Rabu (25/10). Barang impor murah yang memadati lokapasar membuat pelaku UMKM kesulitan bersaing dari sisi harga.

Irsyad, pemilik jenama Tara Indonesia yang salah satu produknya adalah daster border, menilai, saat ini daster bordir impor dengan harga jauh lebih murah telah membanjiri lokapasar. Sebagai gambaran, Irsyad selama ini menjual daster border sekitar Rp 150.000. Sementara daster bordir impor yang beredar di pasaran dijual seharga Rp 40.000. Menurut dia, harga tersebut terlalu murah karena di bawah ongkos produksinya. Apalagi, daster yang dia jual dibordir secara manual. Guna mangatasi membanjirnya impor barang ke platform e-dagang, pemerintah melalui Kemenkeu menerbitkan Permenkeu (PMK) No 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman. Regulasi ini berlaku sejak 17 Oktober 2023 guna menggantikan PMK No 199/PMK.010/2019. ”Aturan ini bertujuan menekan impor barang kiriman de gan memperketat  pengawasan barang yang masuk,” ujar Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo. (Yoga)

Pelaku pasar properti menyambut positif rencana pemerintah menggulirkan insentif properti. Relaksasi itu berupa PPN yang akan ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah di bawah Rp 2 miliar, serta subsidi biaya administrasi sebesar Rp 4 juta untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah berencana menanggung 100 % PPN untuk pembelian rumah seharga di bawah Rp 2 miliar sampai Juni 2024, lalu untuk Juni-Desember 2024 diberikan 50 %. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (DPP REI) Joko Suranto mengemukakan, kebijakan PPN yang ditanggung pemerintah (PPNDTP) untuk pembelian rumah dapat menggerakkan dan menumbuhkan industri properti.

Pertumbuhan industri properti menjadi penggerak ekonomi nasional karena memberikan  multiefek terhadap pengembangan 185 industri terkait properti, mulai dari bahan bangunan sampai peralatan rumah tangga. Selain itu, juga menyerap lapangan kerja. ”(Pihak) yang menerima insentif PPN ini konsumen, bukan developer. Tujuannya untuk menggerakkan, memudahkan, dan meringankan konsumen dalam menjangkau rumah,” kata Joko, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (25/10). Menurut Joko, pasar residensial saat ini didominasi kebutuhan rumah dengan harga di bawah Rp 2 miliar, yakni 40 % dari total pasar. Dari hasil kajian REI, penyerapan rumah seharga Rp 400 juta per unit mampu menciptakan kapitalisasi pasar senilai Rp 9,35 triliun, serta dampak ekonomi Rp 1,79 triliun. Jika serapan rumah didorong hingga seharga Rp 2 miliar lewat stimulus PPNDTP, potensi penambahan kapitalisasi pasar ditaksir Rp 20 triliun. (Yoga)

Kenaikan suku bunga acuan berpotensi mengakibatkan pengetatan likuiditas industri perbankan. Meski demikian, sejumlah bank besar optimistis penyaluran kredit dapat terus bertumbuh hingga akhir tahun didukung permodalan yang kuat. Sebelumnya, BI mengumumkan kenaikan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 6 % karena ketidakpastian global yang terus meningkat hingga mengakibatkan nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir terdepresiasi mendekati Rp 16.000 per dollar AS. Dirut BRI Sunarso mengatakan, keputusan BI untuk menaikkan suku bunga acuan tersebut akan berdampak pada pengetatan likuiditas perbankan. Meski begitu, sampai saat ini kinerja BRI masih positif yang ditunjukkan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), likuiditas yang memadai, dan permodalan yang kuat.

”Pertumbuhan DPK BRI hingga kuartal III-2023 tercatat 13,21 persen secara tahunan menjadi Rp 1.290,29 triliun. Jumlahnya jauh di atas pertumbuhan DPK industri perbankan yang pada Agustus 2023 tercatat 6,24 % secara tahunan. Kemudian, LDR (loan to deposit ratio) BRI terjaga di level 87,76 %, jauh di atas ketentuan regulator,” katanya dalamkonferensi pers Pemaparan Kinerja BRI Kuartal III-2023 secara virtual, Rabu (25/10). Di sisi lain, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) BRI tercatat sebesar 27,48 %. Dengan likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat tersebut, Sunarso optimistis BRI mampu mengantisipasi berbagai risiko dalam tiga bulan ke depan sekaligus mendorong pertumbuhan BRI melalui penyediaan jasa layanan keuangan serta pembiayaan dan pemberdayaan UMKM. (Yoga)

Pemerintah mengeluarkan tiga paket kebijakan pada akhir tahun 2023 untuk melindungi perekonomian dari berbagai dampak guncangan global dan siklus El Nino. Paket kebijakan difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat UMKM, dan meningkatkan keterjangkauan hunian. ”APBN terus memosisikan sebagai instrumen yang responsif dan cukup fleksibel untuk bisa menjaga masyarakat dan perekonomian kita dari ketidakpastian dan guncangan global,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (25/10/2023). Kemenkeu sedikitnya menyiapkan tambahan anggaran Rp 13,62 triliun untuk implementasi ketiga paket kebijakan. Paket kebijakan pertama berupa penebalan bansos untuk memitigasi dampak El Nino guna menjaga daya beli masyarakat. Awalnya pemerintah hanya merencanakan bansos beras pada Maret-November dengan anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 15,9 triliun.

Sebagai penebalan, anggaran ditambahkan sebesar Rp 2,67 triliun agar program ini dapat berlanjut hingga Desember 2023. Penebalan bansos itu dengan memperpanjang pemberian bansos beras yang sudah ada, yakni 10 kg per keluarga penerima manfaat (KPM). Pemerintah telah mengalkulasi akan ada 21,3 juta KPM hingga Desember 2023. Pemerintah juga memberikan bantuan langsung tunai sebesar Rp 7,52 triliun yang akan disalurkan kepada 18,8 juta KPM pada periode November hingga Desember 2023. Untuk paket kebijakan kedua, pemerintah akan melakukan penguatan UMKM untuk menopang pertumbuhan ekonomi ditengah suku bunga yang tinggi dengan melakukan percepatan penyaluran subsidi kredit usaha rakyat (KUR) yang dianggarkan sebesar Rp 297 triliun. Paket kebijakan ketiga berupa penguatan sektor strategis untuk menopang pertumbuhan di sektor perumahan. Pemerintah akan menanggung PPN pembelian rumah dengan harga sampai Rp 2 miliar. Berdasarkan kalkulasi Kemenkeu, ketiga paket kebijakan ini dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2023, hingga mencapai 5,06 %. (Yoga)