Pemerintah belum juga bisa memberikan kepastian mengenai keputusan divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) sebagai salah satu syarat perpanjangan kontrak, meski Presiden Joko Widodo telah berpesan untuk diselesaikan secepatnya dengan jalan keluar yang menguntungkan semua pihak. Hingga kini, proses pembahasan divestasi saham INCO masih berjalan di internal pemerintah dengan melibatkan perseroan dan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID yang bakal melaksanakan proses tersebut. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, negosiasi sisa kewajiban divestasi saham INCO masih berlangsung alot, meski Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyetujui rencana pengembangan seluruh wilayah atau RPSW perusahaan. “Sedang diskusi terus. alot,” katanya saat ditemui, Senin (30/10). Pada kesempatan berbeda, Erick juga mengaku bahwa pihaknya masih terus mempelajari untung-rugi dari rencana divestasi saham INCO. Dirinya tidak ingin Indonesia mendapatkan manfaat yang kurang optimal dari proses yang menjadi salah satu syarat perpanjangan kontrak tersebut.Hal tersebut menjadi salah satu landasan bagi pemerintah agar proses divestasi INCO dilakukan dengan setengah hati. Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, proses pelepasan saham INCO kepada pihak Indonesia sebagai syarat peralihan status izin tambang kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sudah masuk tahap finalisasi di Kementerian BUMN. Hal-hal terkait dengan perpanjangan izin konsesi tambang INCO yang menjadi kewenangan Kementerian ESDM pun diklaim telah diselesaikan. Arifin menyebut, perpanjangan kontrak INCO bakal diberikan setelah proses divestasi sahamnya rampung. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia juga memastikan pemerintah bakal memperpanjang kontrak tambang INCO dengan menyetujui konversi kontrak lama menjadi IUPK. Beberapa persyaratan yang dimaksud oleh Bahlil di antaranya adalah kewajiban sisa divestasi kepada MIND ID, serta penciutan lahan atau relinquishment sebagian blok konsesi yang dianggap tidak dikembangkan oleh INCO selama masa konsesi.

Memasuki tahun politik, aksi merger dan akuisisi (M&A) mulai injak rem  dan melambat. Banyak perusahaan menepi dan tak melanjutkan aksi itu sembari menanti nahkoda baru Indonesia hasil pemilihan umum (Pemilu) 2024. Sikap menahan diri melakukan merger dan akuisisi ini setidaknya terlihat dari pemberitahuan merger dan akuisisi yang didaftarkan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sampai kuartal III-2023, hanya ada 106 M&A, turun dibandingkan periode sama tahun lalu sebanyak lebih dari 300 notifikasi. Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur menyatakan, aksi merger dan akuisisi berpeluang naik lagi di akhir tahun ini, meski pemilu mulai berjalan. "Pemilu tidak menjadi penghalang aksi merger dan akuisisi, terutama sektor yang teregulasi." ungkap Deswin, akhir pekan lalu. Namun bagi Nailul Huda, Peneliti Ekonomi Digital Institue for Development of Economics and Finance (Indef) menilai, agenda Pemilu 2024 menjadi pertimbangan pebisnis melakukan aksi merger dan akuisisi. Mereka cenderung wait and see, termasuk menunggu kebijakan pemerintahan baru usai pemilu. "Sektor yang mungkin sering terlibat aksi merger dan akuisisi adalah sektor yang di-endorse  pemerintah," kata Huda ke KONTAN, akhir pekan lalu.

Di tengah tren pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), sektor kesehatan justru menjadi salah satu sektor yang bisa melaju di zona hijau. Sepekan terakhir ini indeks tepangkas sekitar 1,32%. Pada perdagangan bursa saham Jumat (27/10), indeks sektor saham kesehatan ditutup  menguat 16,85 poin atau 1,13% menjadi 1.504,83. Kondisi ini melanjutkan penguatan di hari sebelumnya. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus melihat, penguatan sektor kesehatan ini salah satunya karena kenaikan suku bunga. Sektor kesehatan menjadi salah satu sektor yang defensif terhadap kondisi tersebut. Tapi Nico menegaskan, sektor kesehatan hanya menjadi alternatif  berinvestasi, Jadi bukanlah menjadi sektor prioritas. Maka ia menyarankan investor  tetap memilih emiten kesehatan yang tidak memiliki komponen impor yang besar. Lantaran pada saat ini kondisi rupiah masih terus mengalami tekanan. Meski begitu, analis Henan Putihrai Sekuritas, Jono Syafei menambahkan, sektor kesehatan biasanya mengalami peningkatan kinerja pada semester kedua, termasuk pada periode saat ini. Jono memproyeksi, kinerja sektor kesehatan akan terus tumbuh. Salah satu emiten kesehatan yakni PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) sebelumnya juga sudah merilis kinerja keuangan kuartal III-2023. Hasilnya adalah, salah satu emiten dari Grup Lippo mencatatkan kenaikan laba 91,2% di periode tersebut menjadi Rp 858,90 miliar, dari periode serupa tahun lalu sebesar Rp 449,21 miliar.

Kondisi geopolitik dan suku bunga tinggi menyebabkan aset safe haven dan komoditas yang meningkat tahun ini diprediksi bertahan pada level tinggi di 2024. Research & Education Coordinator Valbury Asia Futures, Nanang Wahyudin menilai, emas masih menjadi favorit ketika prospek suku bunga Amerika Serikat (AS) mulai meredup di tahun 2024. Penurunan prospek suku bunga acuan The Federal Reserve (Fed) ini seiring dengan potensi penurunan laju inflasi AS. Selain itu, kondisi global yang tengah diwarnai sejumlah konflik turut mempengaruhi harga emas. Harga emas berjangka pada Jumat (26/10) di level US$ 1.998,5 atau naik 0,2% dalam sepekan. Kenaikan harga emas juga akan memberi dorongan bagi perak menguji area atas, yakni US$ 24.200-US$ 25.000 per ons troi. Akhir pekan lalu perak tutup di US$ 22.887 per ons troi. "Kedua logam mulia ini sangat menarik menjadi alat instrumen investasi dengan kondisi saat ini dan ke depan," kata dia. Presiden Komisioner HFX International Berjangka, Sutopo Widodo memprediksi, harga emas akan diperdagangkan pada level US$ 2.004,22 per ons troi pada akhir 2023. Di tengah konflik geopolitik di Timur Tengah, Sutopo melihat dolar AS juga ikut menguat sebagai aset lindung nilai untuk mengurangi risiko. Namun, Head of Industry and Regional Research Bank Mandiri, Dendi Ramdani justru melihat harga-harga komoditas di tahun 2024 akan terkoreksi karena masih dalam proses normalisasi harga. Ia memprediksi, batubara, minyak, crude palm oil (CPO), dan emas akan menuju ke harga fundamentalnya.

Bank Indonesia (BI) telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi 6% pada 19 Oktober 2023 lalu. Analis memandang keputusan bank sentral itu akan menjadi pedang bermata dua, terutama bagi emiten sektor perbankan dengan produk yang sensitif terhadap kenaikan bunga. Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nicodemus mengatakan, pada dasarnya kenaikan bunga acuan BI akan meningkatkan net interest margin (NIM) perbankan. Namun, di sisi lain, kenaikan bunga acuan juga berpotensi membuat penyaluran kredit berkurang akibat tingginya bunga pinjaman. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia Muhammad Nafan Aji Gusta bilang, akan ada potensi kenaikan non performing loan (NPL) di tengah tingginya suku bunga. Karenanya, kedua analis sepakat bahwa kinerja emiten perbankan masih cukup baik di di kuartal IV ini. Nafan bilang, katalis pendorongnya adalah stabilitas perekonomian domestik yang bisa mendorong pertumbuhan konsumsi. Menurut Nafan, meski ekonomi global masih diselimuti ketidakpastian, tetapi fokus ekspor dari Indonesia ke negara-negara yang memiliki fundamental makro ekonomi yang relatif solid dan menunjukan pemulihan, seperti India, China, dan AS. Menilik hasil survei permintaan dan penawaran pembiayaan perbankan yang dirilis BI, saldo bersih tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru pada September 2023 mencapai 92,6%. Angka itu lebih tinggi dari SBT Agustus di 2023 sebesar 86,2%. Adapun kenaikan berasal berasal dari kredit investasi dan kredit konsumsi. Analis BRI Danareksa Sekuritas, Victor Stefano mencatat total kredit secara agregat untuk bank saja tumbuh 11% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 3.502 triliun di  bulan Agustus. Secara bulanan, hanya Bank Central Asia Tbk (BBCA) yang melaporkan pertumbuhan kredit yang sedikit lebih lambat yaitu 10,1% yoy dari bulan sebelumnya 10,4%. "Sementara itu, bank-bank BUMN melaporkan pertumbuhan kredit yang lebih cepat, seperti Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dari 11,2% ke 11,9%. Lalu, Bank Mandiri Tbk (BMRI) dari 10,2% ke 12,3%, dan Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dari 6,9% menjadi 8,5%," terang Victor dalam riset yang dirilis Senin (2/10).

Tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden peserta Pemilihan Presiden (Pilpres) pada Februari 2024, resmi terdaftar di Komisi Pemilihan Umum. Tahapan selanjutnya yang akan dilalui yakni proses penetapan dan pengundian nomor urut peserta Pilpres. Layaknya pesta, sorot panggung akan tertuju pada para bintang yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md, dan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Visi dan misi ketiga pasangan itu telah disusun. Gagasan baru pun siap dilontarkan untuk memupuk keyakinan calon pemilih, sekaligus menjemput impian membangun Indonesia ke depan.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. mengambil langkah nyata untuk mendukung inklusi perbankan syariah di dalam negeri dengan menjalin sinergi dan kolaborasi strategis bersama 15 lembaga keuangan di Tanah Air.Kerja sama dengan lembaga keuangan itu merupakan wujud komitmen Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam meningkatkan penetrasi keuangan syariah sekaligus memperingati Bulan Pembiayaan Syariah. Direktur Utama BSI yang juga Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Hery Gunardi mengatakan bahwa inisiatif bersama itu sebagai bentuk nyata dukungan konstruktif dari BSI beserta Asbisindo yang mewadahi berkumpulnya bank-bank syariah, terhadap inisiatif Bank Indonesia (BI) untuk memperkuat sektor keuangan syariah di Indonesia. “Saya berharap kolaborasi antara BI dan pelaku industri perbank an syariah makin erat. Baik dalam lingkup penciptaan produk juga mekanisme baru lainnya seperti pengembangan instrumen pasar uang syariah valas [valuta asing], pengembangan produk lindung nilai syariah, serta pasar uang syariah melalui mekanisme bursa komoditi,” ujar Hery. Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI Wahyu Purnama menyatakan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, terus berupaya meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Wahyu menyebutkan ki nerja keuangan syariah terus menunjukkan tren menguat setiap tahun. Hal ini tidak terlepas dari stabilnya kondisi perekonomian makro Indonesia di tengah berbagai dinamika dan ketidakpastian global.

Komisi Pemilihan Umum menutup masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden peserta Pemilihan Presiden 2024 pada Rabu (25/10). Dokumen tiga kandidat pasangan yang telah terdaftar dilakukan verifi kasi sebelum diumumkan resmi sebagai peserta pada 13 November 2023. Tepat pada Jumat (27/10), Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima hasil pemeriksaan kesehatan pasangan calon presiden dan calon presiden (capres-cawapres) dari tim dokter pemeriksa RSPAD Gatot Soebroto.Tiga pasangan capres-cawapres yang telah menjalani tes kesehatan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, lalu pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md, dan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.Pemeriksaan kesehatan merupakan rangkaian dari prosesi pendaftaran capres-cawapres sebelum ditetapkan resmi sebagai peserta. Setelah itu, perang gagasan antara ketiga capres-cawapres akan mulai mewarnai diskursus publik. Ide-ide baru yang akan dibawa menuju perbaikan dan peningkatan skala ekonomi di Tanah Air, bakal banyak ditawarkan dan ditunggu para pemilih dan pelaku ekonomi.Jika melihat agenda besar yang disiapkan oleh ketiga pasangan capres-cawapres sejauh ini, mereka bertumpu pada program-program yang relatif sama seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, perluasan lapangan kerja, pengembangan infrastruktur, dan perbaikan berbagai aspek regulasi.Juru bicara Bidang Ekonomi dan Luar Negeri untuk Anies Baswedan, Thomas Trikasih Lembong mengatakan bahwa program ekonomi yang ditawarkan oleh pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di antaranya reindustrialisasi dan urbanisasi. Dalam perspektif pasangan Anies-Muhaimin, fokus pemerintah saat ini lebih besar ke sektor padat modal seperti pembangunan smelter untuk penghiliran maupun pengembangan industri kendaraan listrik. Oleh sebab itu, dia menuturkan pengembangan industri tradisional padat karya seperti tekstil, alas kaki, sepatu, mebel, hingga elektronik, perlu menjadi perhatian utama.“Kami melihat sektor tradisional hampir terbengkalai karena dianggap tidak seksi dan tidak hi-tech. 

Padahal lapangan kerja di situ besar,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (27/10). Dengan demikian, kehadiran kota-kota besar yang memiliki infrastruktur, teknologi, hingga modernitas yang mengimbangi Jakarta, akan mampu meningkatkan ketersediaan lapangan kerja serta mendongkrak pendapatan masyarakat.Terkait dengan program pemerintahan sebelumnya yang layak dilanjutkan, Tom melihat pembangunan infrastruktur, perbaikan iklim usaha, dan berbagai upaya dalam penyederhanaan izin, menjadi perhatian yang perlu dilanjutkan. Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Arsjad Rasjid menyatakan ada tiga aspek yang menjadi perhatian utama dalam program yang ditawarkan pasangan itu yakni lapangan kerja, stabilitas harga, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Guna mengejar pencapaian program itu, upaya yang perlu dilakukan yakni memastikan investasi terus mengalir ke dalam negeri dan membuka peluang kerja yang besar.Kesempatan kerja itu juga perlu diimbangi dengan kapasitas tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, populasi penduduk besar, bahkan bonus demografi yang akan diraih dalam kurun beberapa waktu ke depan, serta lokasi yang strategis, Indonesia harus mampu mencapai keunggulan dibandingkan dengan negara-negara lain.Dari aspek program yang dilanjutkan dari pemerintahan sebelumnya, Arsjad menyatakan pembangunan Ibu Kota negara (IKN) Nusantara akan dilanjutkan dan dilakukan percepatan. Adapun Cawapres Gibran Rakabuming Raka menegaskan kelanjutan program pemerintahan Presiden Jokowi.“Saya di awal pidato sudah bilang, yang kami fokuskan adalah keberlanjutan dan penyempurnaan. Kuncinya adalah konsistensi,” kata Gibran ditemui wartawan di Balai Kota Solo, Jumat (27/10) seperti dikutip dari Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI).Gibran bicara tentang program-program yang ditawarkan seperti dana abadi pesantren, kredit untuk startupmilenial, Kartu Indonesia Sehat (KIS) lansia, dan Kartu Anak Sehat.

Pelaku usaha acapkali menahan diri untuk menanamkam modal di tengah berlangsungnya momentum Pemilihan Umum (Pemilu). Apalagi, pesta demokrasi pada tahun depan tidak hanya di level pusat, tetapi juga melibatkan pemilihan kepala daerah. Indonesia akan memasuki momentum pesta demokrasi pada 2024, saat pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD, hingga Presiden dan Wakil Presiden akan digelar bersamaan pada 14 Februari 2024. Jika Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 berlangsung dua putaran, prosesnya masih akan berlangsung pada 26 Juni 2024. Setelah dinamika Pemilihan Legislatif dan Pilpres rampung, pesta demokrasi bergeser ke daerah dengan perhelatan Pilkada Serentak pada November 2024 atau 1 bulan setelah pemerintahan baru hasil Pemilu 2024 terbentuk. Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengatakan bahwa pihaknya akan menjaga daya tarik investasi yang masuk ke kota itu dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang baik. Investasi yang sudah berjalan, perlu dilanjutkan. Demikian halnya kegiatan investasi baru. “Khususnya saat transisi pemerintahan, mungkin akan bergantung pada situasi politik. Tapi kami yakin pemerintah pusat akan bijaksana dalam mengelola investasi, karena mereka juga berkepentingan menarik investasi ke sini,” ujarnya. Dia mengatakan bahwa sekitar 95% pembangunan IKN bergantung pada jalur laut, sehingga dibutuhkan kolaborasi dalam logistik, perkapalan, dan penyediaan berbagai bahan pokok. Situasi ini menjadi kesempatan bagi pengusaha lokal, terutama generasi muda, untuk menjadi pengusaha di berbagai bidang, termasuk logistik, penyediaan bahan pokok, serta fasilitas angkutan laut. “Kami ingin pengusaha lokal bisa bersaing dengan pengusaha dari luar daerah maupun luar negeri. Kami ingin pengusaha lokal memberikan kontribusi positif bagi pembangunan IKN dan kesejahteraan masyarakat,” katanya. Keyakinan serupa juga disampaikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Timur, Dyah Wahyu Ermawati. Sebagai salah satu pusat industri utama di Tanah Air, investasi di Jatim saat tahun politik bakal tetap terjaga. Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko, menyebut pemerintah daerah fokus menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) jelang tahun politik. Menurutnya, strategi itu bakal menjamin stabilitas sosial dan politik yang secara tidak langsung bakal mendukung iklim investasi di periode transisi. Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono berharap progres pembangunan IKN tak terhambat di tengah tahun politik. Bambang mendorong para investor menyelesaikan proyek tepat waktu, mengingat situasi dan kondisi global yang penuh ketidakpastian. Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira menilai sejauh ini langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, selaras dengan tujuan awal pembangunan ekonomi lewat pengembangan infrastruktur dan reformasi perizinan. Saat ini, katanya pemerintah telah membuat kerangka awal, sehingga pemerintahan selanjutnya bisa menjabarkan lebih lanjut. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menyatakan secara historis risiko terbesar yang dihadapi selama masa pemilu berlangsung adalah perlambatan konsumsi pasar, perlambatan pertumbuhan kinerja usaha, perlambatan arus investasi dan realisasi karena peningkatan persepsi ketidakpastian di mata investor dan calon investor.

Indonesia butuh industri manufaktur yang tangguh untuk naik kelas menjadi negara maju. Namun, tantangan untuk menghidupkan sektor pengolahan semakin berat di tengah gejala deindustrialisasi dini dan ketidakpastian ekonomi dunia yang menjadi-jadi. Pelaku industri dan pemerintah harus sama-sama memutar otak untuk menjaga momentum pertumbuhan. Gejala deindustrialisasi dini, yang bisa dilihat lewat menurunnya kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, mulai terlihat sejak tahun 2002 dan semakin signifikan sejak 2009. Sebagai perbandingan, pada 2008 porsi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB nasional masih 27,8 %. Sejak tahun 2010, kontribusinya turun ke 22 %, dan selama lima tahun terakhir selalu bertengger di bawah 20 %. Terakhir, pada triwulan II-2023, industri manufaktur hanya mampu menyumbang 18,25 % dari total perekonomian nasional. Di luar persoalan struktural yang terjadi, perekonomian dunia juga semakin tidak pasti.  Akibat berbagai faktor global, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS melemah hingga nyaris menyentuh Rp 16.000 per dollar AS, berdampak pada kenaikan beban biaya produksi bagi industri.

Melemahnya ekonomi sejumlah negara maju juga membuat lesu ekspor manufaktur. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani, di tengah iklim perekonomian global dan domestik yang sama-sama tidak kondusif itu, tidak heran apabila ekspansi industri manufaktur nasionnasional cenderung jalan di tempat. Meskipun kinerja sektor pengolahan masih di zona ekspansif, seperti ditunjukkan data Indeks Kepercayaan Industri (IKI) dan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia. ”Masih ada ekspansi dunia usaha, tetapi ekspansinya lebih moderat, tidak eksponensial (konsisten tumbuh semakin tinggi),” kata Shinta, Kamis (26/10). Dari dalam negeri, problem inefisiensi iklim usaha yang tak kunjung diatasi membuat kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB terus menurun. Investasi di sektor manufaktur menurun akibat iklim investasi yang kurang bersahabat sehingga memperburuk gejala deindustrialisasi dini. (Yoga)