Lagi-lagi, penyerapan anggaran belanja pemerintah seret. Padahal, realisasi anggaran belanja pemerintah seharusnya lebih cepat, bahkan sejak awal tahun sehingga menjadi roda penggerak perekonomian di tengah tekanan global dan domestik. Mengacu data Kementerian Keuangan (Kemkeu), realisasi belanja negara hingga akhir September 2023 hanya Rp 1.967,9  triliun. Angka itu baru 64,3% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang sebesar Rp 3.061,2 triliun. Bahkan hanya tumbuh 2,8% year on year (yoy). Pertama, realisasi belanja kementerian dan lembaga (K/L) pada periode tersebut tercatat Rp 669,6 triliun atau 66,9% dari target. Kedua, belanja non K/L yang terealisasi Rp 727,3 triliun. Bahkan angka ini hanya mencapai 58,4% dari target, meski tumbuh 5,9% yoy. Ketiga, realisasi transfer daerah per akhir September sebesar Rp 571,0 triliun, atau 70,1%. Angka ini tumbuh 3,3% yoy. Di sisi lain, realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp 2.035,6 triliun. Alhasil, APBN periode Januari hingga September 2023 masih mencetak surplus Rp 67,7 triliun atau 0,32% terhadap produk domestik bruto (PDB). "Sementara itu, keseimbangan primer juga masih mengalami surplus sebesar Rp 389,7 triliun," kata Sri Mulyani, Rabu (25/10). Belanja negara di akhir tahun akan direalisasikan untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp 901,3 triliun. Selain itu, untuk transfer ke daerah sebesar Rp 254,4 triliun. "Ini karena untuk belanja pemerintah pusat yang akan direalisasi baik K/L maupun oleh bendahara umum akan mengalami puncaknya. Semua kontrak dan tagihan mulai dibayarkan," tambah Menkeu. "(Rerata nilai tukar rupiah) kemungkinan akan lebih tinggi dari (asumsi) Rp 14.800 di APBN. Mungkin dari situ dampaknya akan ada. Mudah-mudahan tidak terlalu besar," kata Dirjen Anggaran Kemkeu, Isa Rachmatarwata. Sementara lonjakan harga minyak diperkirakan tak akan mempengaruhi anggaran subsidi dan kompensasi energi. Sebab, rerata Indonesian Crude Price (ICP) year to date masih di level US$ 77,69 per barel, lebih rendah dari asumsi ICP dalam APBN yang sebesar US$ 90 per barel.

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) membidik pertumbuhan kinerja hingga dua digit pada tahun 2024 mendatang. Emiten farmasi ini juga menargetkan laba bersih dan EBITDA bisa berada di level positif. "Tahun 2024 kami menginginkan pertumbuhan dobel digit. Kami juga mau pastikan EBITDA dan net income positif," ujar David Utama, Direktur Utama KAEF, saat ditemui di acara forum investor di Jakarta, Rabu (25/10). Sepanjang tahun ini, kinerja KAEF masih akan disokong meningkatnya penjualan produk dan jasa layanan laboratorium medis dan klinik. David juga menyinggung soal rencana membawa anak usahanya, PT Kimia Farma Apotek (KFA) untuk melakukan penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO). Rencana IPO ini memang menjadi salah satu aksi korporasi yang dibidik KAEF. Namun, dia melihat IPO KFA belum akan terlaksana di tahun depan. "Tetapi kemungkinan besar adalah di 2025. Karena kami mau menyiapkan fundamental KFA sebaik-baiknya kata David.

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 makin dekat. Kemarin, Rabu (25/10), salah satu tahapan penting dalam agenda politik lima tahunan itu, yakni pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) telah selesai.Dus, sejumlah kalangan pun mengingatkan pemerintah untuk makin taktis dalam merumuskan kebijakan fiskal penopang ekonomi. Sebab, berkaca pada penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya, pertumbuhan ekonomi cenderung loyo saat pesta demokrasi digelar.Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang direkapitulasi Bisnis, terakhir kali pemerintah berhasil menaikkan laju ekonomi pada tahun politik pada 2004.Selama tiga pemilu setelahnya pertumbuhan ekonomi selalu mencatatkan penurunan. Di antaranya momok inflasi yang kembali menghantui pascaketegangan geopolitik di Timur Tengah, hingga pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang berlarut. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, tak memungkiri adanya aral yang bakal mengganjal gerak roda ekonomi pada tahun depan. Terlebih, kendala itu muncul setelah pemerintah menyelesaikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. "APBN 2024 sudah ditetapkan, dan akan kita jalankan. Tetapi kita terus lakukan kalibrasi terhadap kondisi ekonomi, karena itu kita beri penguatan melalui bantuan sosial," ujarnya, Rabu (25/10). Sementara itu, prospek konsumsi rumah tangga sedikit suram karena adanya ancaman infl asi. Mesin lain yang tersendat adalah ekspor, yang sensitif dengan dinamika ekonomi dunia. Pendorong lain adalah investasi. Namun, pemilu acapkali memaksa pengusaha wait and see.Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa minat investor terutama asing terhadap Indonesia masih amat tinggi. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Carmelita Hartoto, menjelaskan stabilitas politik memiliki keterkaitan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi. Alhasil, ketika stabilitas politik terganggu akan menekan laju ekonomi. Selain mengharapkan stabilitas, pebisnis juga tengah mewaspadai resiko jatuhnya nilai tukar rupiah, yang makin tertekan bila terjadi ketidakstabilan politik.

Di tengah tantangan dan ketidakpastian perekonomian global karena meningkatnya tensi geopolitik dunia, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berhasil menjaga kinerja keuangan yang impresif hingga akhir kuartal III/2023.Keberhasilan BRI Group menjaga kinerja positif ditunjuk kan dari aset secara konsolidasian meningkat 9,93% year-on-year(YoY) menjadi Rp1.851,97 triliun. Pertumbuhan aset juga diiringi perolehan laba dalam 9 bulan mencapai Rp44,21 triliun atau tumbuh 12,47% YoY.Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan penopang kinerja positif BRI di antaranya penyaluran kredit yang tumbuh double digit; penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan dana murah yang juga tumbuh double digit; kualitas kredit yang terjaga; serta fee based income yang porsinya terus meningkat terhadap keseluruhan pendapatan BRI. Seluruh segmen kredit BRI tumbuh positif. Khusus penyaluran kredit UMKM tumbuh 11,01% dari semula Rp935,86 triliun pada kuartal III/2022 menjadi Rp1.038,90 triliun pada kuartal III/2023 sehingga porsi kredit UMKM BRI terhadap total kredit mencapai 83,06%. Sunarso menjelaskan keberhasilan BRI dalam menyalurkan kredit juga diiringi dengan penguatan aspek Environmental, Social & Governance (ESG) secara komprehensif dalam kegiatan bisnis perseroan. Kredit ESG BRI hingga akhir kuartal III/2023 tumbuh 11,89% men jadi Rp750,91 triliun sehingga porsinya mencapai 66,1% dari total portofolio kredit. Keberhasilan BRI menyalurkan kredit juga diimbangi oleh manajemen risiko yang baik. BRI berhasil menurunkan Loan at Risk(LAR) menjadi sebesar 13,80% hingga akhir kuartal III/2023 atau membaik dibandingkan dengan September 2022 sebesar 18,68%. Dari sisi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) BRI mencatatkan sebesar Rp1.290,29 triliun atau tumbuh 13,21% YoY. Penopang utama DPK BRI masih bersumber dari dana murah (CASA) dengan porsi 63,64% atau sebesar Rp821,14 triliun.

Peran dan keberadaan ekonomi syariah nasional saat ini seperti kurang mendapatkan perhatian publik. Eksistensi ekonomi syariah nyata tetapi seakan tak dilirik. Banyaknya tantangan membuat pencapaian ekonomi syariah harus diakui belum optimal. Tantangan-tantangan tersebut berupa pertumbuhan usaha syariah yang relatif rendah, pangsa pembiayaan syariah yang masih kecil, dan tingkat literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah yang masih rendah. Dengan kekuatan penduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia hanya menempati posisi keempat pada The Global Islamic Economy Indicator dalam State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022 yang diluncurkan DinarStandard. Posisi Indonesia tertinggal di bawah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Ekosistem halal dan ekonomi syariah modern yang dikembangkan Malaysia yang menempati urutan pertama, bisa menjadi pelajaran pembanding buat negara kita. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi syariah merupakan sebuah kebutuhan dalam rangka pembangunan Indonesia. Sebenarnya implementasi ekonomi syariah nasional selama ini telah berjalan meski dengan gerak yang begitu-begitu saja. Cepat tidak, lambat pun tak demikian. Perbankan syariah nasional memang terus mencatatkan perkembangan yang baik. Pangsa pasarnya pun telah meningkat meskipun hanya sekitar 7% dari total industri perbankan. Namun, total aset keuangan syariah yang mencapai Rp2.375,8 triliun relatif membanggakan dan haruslah menjadi pelecut untuk peningkatan sektor usaha lainnya. Industri makanan minuman, fesyen, farmasi, kosmetik, dan pariwisata merupakan segmen usaha ekonomi halal yang dapat ditumbuhkembangkan lebih pesat lagi. Dukungan kemudahan berusaha, termasuk sertifikasi halal dan kemudahan ekspor bagi UMKM industri halal bisa menjadi wujud komitmen pengembangan ekonomi syariah nasional. Prospek ekonomi syariah saat ini tidak saja untuk kebutuhan pasar muslim domestik, tetapi juga untuk memenuhi permintaan pasar halal global. Apresiasi juga layak diberikan kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang aktif mendorong pengembangan ekonom syariah nasional. Wapres Ma’ruf Amin pun termasuk pihak yang getol memacu pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) sebagai orkestrator di tingkat wilayah. Ini merupakan inisiatif yang sangat baik. Kita pun mendukung tiga program kunci kebijakan pemerintah untuk pengembangan ekonomi syariah agar lebih optimal, yaitu kebijakan pengembangan ekosistem halal yang mengedepankan kualitas, kebijakan penguatan intermediasi pembiayaan, serta kebijakan penguatan literasi ekonomi dan keuangan syariah.

Bursa Crude Palm Oil (CPO) sudah masuk perdagangan perdana pada 20 Oktober 2023. Di sesi I peluncuran, hanya dua perusahaan yang terlibat dari 18 perusahaan yang mengungkapkan kesiapannya masuk di Bursa. Sebagai peluncuran awal, tentu tidak ada yang perlu dirisaukan karena ini produk baru di Indonesia. Keberhasilan peluncuran bursa ini saja sudah menjadi sesuatu hal yang patut diapresiasi mengingat selama puluhan tahun harga acuan komoditas CPO kita merujuk pada price di Bursa Malaysia dan Forward Rotterdam, Belanda. Harapannya pengusaha sawit dalam negeri mulai yang besar sampai kecil mau ikut sekalipun tidak ada aturan yang mewajibkan mereka (sifatnya sukarela) sebagaimana ketentuan Peraturan Bappebti No. 7/2023 tentang Tata Cara Perdagangan CPO di Bursa Berjangka. Kesukarelaan ini akan diuji sejauh mana pelaku usaha kita bersedia berpartisipasi dalam Bursa CPO dan pemerintah berperan penting meyakinkan mereka dengan berbagai insentif, kemudahan ekspor dan sebagainya. Kalau ini berjalan maka inilah sesungguhnya (salah satu) wujud konkret ajaran Trisakti Soekarno ‘Berdikari dalam Ekonomi’. Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia—lebih dari 50% kebutuhan CPO global dipasok dari Indonesia. Dengan hadirnya Bursa CPO, Indonesia bisa menentukan harga acuan sendiri dan itulah kedaulatan yang sesungguhnya. Tentu butuh waktu agar Bursa CPO menjadi barometer harga acuan internasional. Sebagaimana Belanda dan Malaysia atau negara lain itu butuh 40 tahun bahkan 100-an tahun dalam membangun kepercayaan pasar. Ada berbagai isu yang menjadi tantangan terutama bagi Kemendag, Bappebti, dan pengusaha sawit. Pertama, dari sisi hukum, yaitu law enforcement akan memberikan kepastian hukum menjadi perihal pokok untuk membangun kepercayaan. Kedua, menggaet pengusaha agar mau masuk ke bursa CPO kita bukan perkara mudah, sehingga pemberian insentif fiskal seperti pengurangan pajak, ekspor bea dan beragam kemudahan lain sangat diperlukan. Ketiga, perbaikan tata kelola, misalnya di bagian hulu bagaimana pelaku usaha bisa mendapatkan harga yang adil dan transparan secara real time. Keempat, melakukan sosialisasi dan literasi kepada pengusaha—pemilik pabrik besar maupun UMKM pabrik kelapa sawit perihal aturan-aturan Bursa CPO maupun mekanisme perdagangan di Bursa CPO. Kelima, Bappebti harus memastikan bahwa prinsip perdagangan di bursa CPO antara penjual dan pembeli setara. Keenam, selama ini pola perdagangan sawit Indonesia adalah business to business. CPO yang diperdagangkan lewat lelang relatif masih kecil.

Rencana pemerintah menggulirkan insentif perpajakan untuk pembelian properti mengembuskan angin segar ke emiten-emiten properti dan real estat. Strategi untuk mempertebal prapenjualan disiapkan untuk menyambut insentif tersebut. Dua emiten properti berskala jumbo, PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) dan PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) menilai insentif pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar yang tengah dimatangkan oleh pemerintah dapat berimbas positif terhadap kinerja perseroan.Secara garis besar, emiten-emiten itu memandang rencana kebijakan pemerintah itu bertujuan menggairahkan kembali industri properti di Tanah Air. Direktur BSDE Hermawan Wijaya mengatakan bahwa rancangan insentif yang digelontorkan oleh pemerintah dinilai dapat mendongkrak pertumbuhan sektor properti. Hingga September 2023, BSDE merealisasikan prapenjualan atau marketing sales sebesar Rp6,75 triliun atau tumbuh 1% secara tahunan. Capaian itu ditopang oleh penjualan segmen residensial dan telah memenuhi 77% dari target marketing sales yang dipatok sebesar Rp8,8 triliun.Sementara itu, Direktur Ciputra Development Harun Hajadi menyampaikan kemungkinan besar insentif akan meningkatkan penjualan rumah tapak. Sebab, pembebasan PPN dalam pembelian rumah diperkirakan hampir sama dengan diskon 10%. Terpisah, PT Intiland Development Tbk. (DILD) meminta agar aturan teknis terkait pembebasan PPN untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar segera dirilis. Sekretaris Perusahaan Intiland Theresia Rustandi menyampaikan kebijakan tersebut akan membangkitkan kembali gairah industri properti beserta 185 industri turunannya. Untuk itu, dia berharap aturan teknis terkait kebijakan ini dapat segera diluncurkan. Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk menjalankan program PPN Ditanggung Pemerintah secara penuh atau 100%. Di lantai bursa, indeks IDX Property & Real Estate menguat 1,87% pada perdagangan Selasa (24/10) tetapi melemah tipis 0,09% pada perdagangan kemarin. Sepanjang tahun berjalan 2023, indeks tersebut melemah 2,4%.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan segera mencari solusi agar eksportir dapat mengoptimalkan Pelabuhan Tanjung Emas sebagai pintu perdagangan. Pasalnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jateng mencatat ekspor yang melewati pelabuhan di Jawa baru mencapai angka 67,18%. Selebihnya, ekspor Jateng melalui pelabuhan di provinsi lainnya. Bila diperinci, sekitar 30,47% ekspor asal Jateng justru keluar melalui pelabuhan di wilayah Jakarta. Sebagian kecil produk ekspor lainnya melewati pelabuhan di Jawa Timur. Kepala Disperindag Jateng Ratna Kawuri mengakui 30% ekspor Jateng keluar melewati Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta. “Nanti kami petakan, kenapa masih 30% lewat Jakarta. Apakah kapasitas terpasang kita yang kurang, ataukah memang karakter-karakter produk kita yang memang lebih cepat atau ketersediaan shipment-nya ini juga sangat memengaruhi,” jelas Ratna. Sementara itu, Ketua DPD Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPE) Jateng Ade Siti Muksodah menyebutkan bahwa selama ini pelabuhan di Jateng masih belum memenuhi kebutuhan para eksportir. Ade menambahkan, eksportir juga menghadapi dilema lantaran tak sedikit buyer yang meminta pengiriman produk lewat Jakarta. “Karena langsung ke negara tujuannya. Ada kapal yang ke sana. Kalau kita sebagai feeder.”

Persaingan platform e-dagang di Indonesia untuk menguasai pasar dilakukan dengan memberikan promosi ke konsumen. Selama Oktober 2023, perang harga barang dan ongkos kirim yang murah terlihat untuk memikat konsumen agar tetap berbelanja daring. Beberapa hari sebelum Tiktok Shop ditutup 4 Oktober 2023, tim Kompas mendaftarkan akun dan berbelanja di platform ini. Sejumlah produk muncul di bagian atas laman Tiktok Shop. Tim membeli kotak makan siang yang ditawarkan Rp 100. Padahal, harga normalnya Rp 17.010 per buah. Di kesempatan lain, kami mendaftar sebagai pengguna dilokapasar Shopee, harga kotak makan yang ditawarkan akun penjual bernama toko yang sama di Tiktok Shop tertera Rp 19.990. Pembeli mendapatkan bebas ongkos kirim, tetapi dikenai tambahan biaya layanan dan penanganan masing-masing Rp 1.000 sehingga total yang dibayarkan Rp 21.990. Clarissa, anggota tim pemasaran Aimilo House penjual kotak makanan, membenarkan bahwa harga produknya Rp 100 karena ada potongan harga itu dari Tiktok. Meski harga barang Rp 100, ia tetap mendapat omzet Rp 17.010 atau sesuai harga jual dari Aimilo House. Sebab, promo jenis itu sepenuhnya dikendalikan Tiktok.

Subsidi dari platform e-dagang untuk harga produk biasanya terhitung sebagai ongkos iklan dan pemasaran perusahaan. Terkait itu, firma penasihat investasi di Jakarta, Nilzon Capital, menganalisis rasio biaya iklan dan pemasaran terhadap pendapatan sejumlah perusahaan lokapasar. Pada 2022, biaya iklan dan pemasaran GoTo (induk Tokopedia) sebesar 38 % dari pendapatan, kemudian rasio pada SeaLimited (induk Shopee) 26 %, Shopify 22 persen, Alibaba 14 %, dan Amazon 8 %. Adapun data keuangan Tiktok Shop tidak diketahui karena Tiktok masih perusahaan tertutup. Di balik persaingan dan perang harga di platform e-dagang, pengusaha jasa kurir terkena getahnya. Data di laman idx.co.id menyebut, sebuah perusahaan jasa pengiriman ekspres berkantor pusat di Jakarta merugi Rp 243,019 miliar seperti dalam laporan keuangan per Desember 2022. Lalu, kerugian operasional Januari-Juni 2023 sekitar Rp 76,2 miliar. Seorang direksi di perusahaan ini yang tidak mau disebut identitasnya menyatakan, kerugian itu disebabkan penurunan daya pengiriman yang signifikan. Faktor perang harga atau price war pengiriman menjadi pemicunya. (Yoga)

Membanjirnya produk impor murah di pasar daring membuat produk dalam negeri kian tersisih dari persaingan pasar. Segenap upaya mesti dilakukan pelaku usaha agar produk mereka tetap dapat mencuri perhatian. Kebangkitan industri konfeksi pada 2016 sempat menjadikan produk T-shirt lokal sebagai primadona di pasaran. Momen ini ditandai dengan kemunculan banyak UMKM di sejumlah daerah. Hal ini setidaknya diakui oleh Ecky Nugraha, pemilik jenama perlengkapan outdoor Ammossi. Kala itu, Ecky melihat antusiasme pasar terhadap T-shirt lokal sebagai peluang yang menjanjikan. Terbukti, T-shirt menjadi produk andalan dengan tingkat penjualan hampir 1.000 potong sebulan. Cerita kemudian berbalik pada tahun 2019, saat produk T-shirt impor murah mulai membanjiri lokapasar. T-shirt dengan harga lebih rendah dari produk lokal mulai bermunculan. Hal ini membuat produk T-shirt lokal perlahan-lahan tersingkir dari persaingan.

”Kalau pasar diibaratkan kue, ini kuenya makin kecil. Pilihannya, (UMKM) mau berebutan kue dengan ikut banting harga atau mati dengan sendirinya karena tidak sanggup memakan kue itu,” ujarnya saat ditemui di Tangsel, Kamis (5/10). Meski mengaku memiliki segmen tersendiri, Ecky menilai banjirnya produk impor tetap berpengaruh terhadap penjualan produk T-shirt Ammossi. T-shirt dengan harga di atas Rp 50.000, dinilai terlalu mahal. Padahal, harga T-shirt yang dijual Ammossi di atas Rp 100.000. ”Penginnya bisnis di marketplace bisa fair. Pemerintah sebagai wasit seharusnya bisa kasih kartu kuning atau kartu merah kalau ada yang main curang,” ungkapnya.

Direktur Bisnis dan Pemasaran Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan UKM (Smesco) Kementerian Koperasi dan UKM Wientor Rah Mada menjelaskan pentingnya perlindungan pelaku UMKM di tengah gempuran produk impor melalui platform e-commerce. Sebanyak 64 juta usaha atau 99 % populasi usaha merupakan UMKM. Sebesar 97 % angkatan kerja ada di UMKM. ”Jadi, kalau ekosistem UMKM-nya terganggu, ini kami bicara ekonomi domestik yang mungkin akan terganggu,” ujar Wientor. Untuk melindungi UMKM, pemerintah menerbitkan Permendag No 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik, untuk memberi perlindungan terhadap UMKM dari produk impor serta platform e-dagang. (Yoga)