Konsumen Indonesia dengan mudah menemukan produk impor di lokapasar. Di lokapasar, harga produk impor asal China jauh lebih murah dibandingkan produk buatan lokal. Produk perawatan rambut perempuan seperti hairmask buatan lokal dihargai Rp 22.000 untuk kemasan 200 gram di lokapasar Shopee. Sementara itu, produk sejenis milik pelaku usaha asal Guangdong, China, dijual seharga Rp 38.800 untuk kemasan ukuran 500 gram. Artinya, harga produk impor asal China tersebut hanya 70 % dari harga local alias lebih murah Rp 16.200 untuk bobot 500 gram. Produk kosmetik impor asal China salah satu yang membanjiri Indonesia lewat lokapasar. Fitriani (30), warga asal Kota Tangerang, Banten, mengaku sering mendapat rekomendasi kosmetik impor saat berbelanja di lokapasar. Dia mengatakan, kosmetik impor itu harganya lebih murah ketimbang kos metik lokal yang kerap dia beli.”Beberapa produk yang impor memang harganya murah,” kata Fitriani, Rabu (25/10). Barang impor murah yang memadati lokapasar membuat pelaku UMKM kesulitan bersaing dari sisi harga.

Irsyad, pemilik jenama Tara Indonesia yang salah satu produknya adalah daster border, menilai, saat ini daster bordir impor dengan harga jauh lebih murah telah membanjiri lokapasar. Sebagai gambaran, Irsyad selama ini menjual daster border sekitar Rp 150.000. Sementara daster bordir impor yang beredar di pasaran dijual seharga Rp 40.000. Menurut dia, harga tersebut terlalu murah karena di bawah ongkos produksinya. Apalagi, daster yang dia jual dibordir secara manual. Guna mangatasi membanjirnya impor barang ke platform e-dagang, pemerintah melalui Kemenkeu menerbitkan Permenkeu (PMK) No 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman. Regulasi ini berlaku sejak 17 Oktober 2023 guna menggantikan PMK No 199/PMK.010/2019. ”Aturan ini bertujuan menekan impor barang kiriman de gan memperketat  pengawasan barang yang masuk,” ujar Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo. (Yoga)

Pelaku pasar properti menyambut positif rencana pemerintah menggulirkan insentif properti. Relaksasi itu berupa PPN yang akan ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah di bawah Rp 2 miliar, serta subsidi biaya administrasi sebesar Rp 4 juta untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah berencana menanggung 100 % PPN untuk pembelian rumah seharga di bawah Rp 2 miliar sampai Juni 2024, lalu untuk Juni-Desember 2024 diberikan 50 %. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (DPP REI) Joko Suranto mengemukakan, kebijakan PPN yang ditanggung pemerintah (PPNDTP) untuk pembelian rumah dapat menggerakkan dan menumbuhkan industri properti.

Pertumbuhan industri properti menjadi penggerak ekonomi nasional karena memberikan  multiefek terhadap pengembangan 185 industri terkait properti, mulai dari bahan bangunan sampai peralatan rumah tangga. Selain itu, juga menyerap lapangan kerja. ”(Pihak) yang menerima insentif PPN ini konsumen, bukan developer. Tujuannya untuk menggerakkan, memudahkan, dan meringankan konsumen dalam menjangkau rumah,” kata Joko, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (25/10). Menurut Joko, pasar residensial saat ini didominasi kebutuhan rumah dengan harga di bawah Rp 2 miliar, yakni 40 % dari total pasar. Dari hasil kajian REI, penyerapan rumah seharga Rp 400 juta per unit mampu menciptakan kapitalisasi pasar senilai Rp 9,35 triliun, serta dampak ekonomi Rp 1,79 triliun. Jika serapan rumah didorong hingga seharga Rp 2 miliar lewat stimulus PPNDTP, potensi penambahan kapitalisasi pasar ditaksir Rp 20 triliun. (Yoga)

Kenaikan suku bunga acuan berpotensi mengakibatkan pengetatan likuiditas industri perbankan. Meski demikian, sejumlah bank besar optimistis penyaluran kredit dapat terus bertumbuh hingga akhir tahun didukung permodalan yang kuat. Sebelumnya, BI mengumumkan kenaikan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 6 % karena ketidakpastian global yang terus meningkat hingga mengakibatkan nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir terdepresiasi mendekati Rp 16.000 per dollar AS. Dirut BRI Sunarso mengatakan, keputusan BI untuk menaikkan suku bunga acuan tersebut akan berdampak pada pengetatan likuiditas perbankan. Meski begitu, sampai saat ini kinerja BRI masih positif yang ditunjukkan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), likuiditas yang memadai, dan permodalan yang kuat.

”Pertumbuhan DPK BRI hingga kuartal III-2023 tercatat 13,21 persen secara tahunan menjadi Rp 1.290,29 triliun. Jumlahnya jauh di atas pertumbuhan DPK industri perbankan yang pada Agustus 2023 tercatat 6,24 % secara tahunan. Kemudian, LDR (loan to deposit ratio) BRI terjaga di level 87,76 %, jauh di atas ketentuan regulator,” katanya dalamkonferensi pers Pemaparan Kinerja BRI Kuartal III-2023 secara virtual, Rabu (25/10). Di sisi lain, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) BRI tercatat sebesar 27,48 %. Dengan likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat tersebut, Sunarso optimistis BRI mampu mengantisipasi berbagai risiko dalam tiga bulan ke depan sekaligus mendorong pertumbuhan BRI melalui penyediaan jasa layanan keuangan serta pembiayaan dan pemberdayaan UMKM. (Yoga)

Pemerintah mengeluarkan tiga paket kebijakan pada akhir tahun 2023 untuk melindungi perekonomian dari berbagai dampak guncangan global dan siklus El Nino. Paket kebijakan difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat UMKM, dan meningkatkan keterjangkauan hunian. ”APBN terus memosisikan sebagai instrumen yang responsif dan cukup fleksibel untuk bisa menjaga masyarakat dan perekonomian kita dari ketidakpastian dan guncangan global,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (25/10/2023). Kemenkeu sedikitnya menyiapkan tambahan anggaran Rp 13,62 triliun untuk implementasi ketiga paket kebijakan. Paket kebijakan pertama berupa penebalan bansos untuk memitigasi dampak El Nino guna menjaga daya beli masyarakat. Awalnya pemerintah hanya merencanakan bansos beras pada Maret-November dengan anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 15,9 triliun.

Sebagai penebalan, anggaran ditambahkan sebesar Rp 2,67 triliun agar program ini dapat berlanjut hingga Desember 2023. Penebalan bansos itu dengan memperpanjang pemberian bansos beras yang sudah ada, yakni 10 kg per keluarga penerima manfaat (KPM). Pemerintah telah mengalkulasi akan ada 21,3 juta KPM hingga Desember 2023. Pemerintah juga memberikan bantuan langsung tunai sebesar Rp 7,52 triliun yang akan disalurkan kepada 18,8 juta KPM pada periode November hingga Desember 2023. Untuk paket kebijakan kedua, pemerintah akan melakukan penguatan UMKM untuk menopang pertumbuhan ekonomi ditengah suku bunga yang tinggi dengan melakukan percepatan penyaluran subsidi kredit usaha rakyat (KUR) yang dianggarkan sebesar Rp 297 triliun. Paket kebijakan ketiga berupa penguatan sektor strategis untuk menopang pertumbuhan di sektor perumahan. Pemerintah akan menanggung PPN pembelian rumah dengan harga sampai Rp 2 miliar. Berdasarkan kalkulasi Kemenkeu, ketiga paket kebijakan ini dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2023, hingga mencapai 5,06 %. (Yoga)

JAKARTA,ID-Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menegaskan, Indonesia bersikap nonblok dan terus membuka diri untuk melakukan  hubungan serta kerja sama investasi dengan semua negara. Pasalnya, Indonesia membutuhkan investasi  dalam nilai yang besra sebagai salah satu  penopang utama pertumbuhan ekonomi domestik. Pemerintah menampik anggapan, Indonesia membuka pintu lebih lebar  bagi aliran investasi dari kelompok negara tertentu dan sebaliknya  bagi kelompok dengan negara yang lain. Kekhawatiran ini mulai dikemukakan oleh beberapa pihak di dunia internasional. "Tidak terkecuali, kompalin tersebut datang dari negara adidaya yang menyampaikan kepada kami. Saya sampaikan, Indonesia sangat terbuka kepada siapa saja, siapa saja yang mau melakukan investasi dan kerja sama," ujar Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi Nurul Ichwan. (Yetede)

JAKARTA,ID-Ditengah tantangan dan ketidakpastian perekonomian global karena meningkatnya tensi  geopolitik dunia. PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berhasil menjaga kinerja keuangan yang impresif hingga akhir Kuartal III 2023. Keberhasiannya BRI Group menjaga kinerja positif  tersebut ditunjukkan  dari asset yang secara konsolidasi meningkat  9,93% year on year (yoy) menjadi Rp1.851,97 triliun.  Pertumbuhan aset tersebut  juga diiringi dengan perolehan laba dalam 9 bulan yang mencapai sebesar Rp 44,21 triliun atau tumbuh 12,4% yoy. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama BRI  Sunarso dalam pemaparan Kinerja keuangan BRI Triwulan III 2023 pada Rabu (25/10). Sunarso mengungkapkan  bahwa kontributor utama  penopang kinerja positif BRI tersebut  diantaranya adalah  penyaluran kredit yang  tumbuh double digit, kualitas kredit yang juga terjaga, serta proporsi fee-based income yang porsinya terus meningkat terhadap keseluruhan pendapatan BRI. (Yetede)

JAKARTA,ID-Investasi hijau atau green investment yang dilakukan oleh PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Astra Internasional TBK (ASII) diyakini mampu mengangkat kinerja di lantai bursa. Saham BREN yang bergerak di bidang panas bumi, telah mencatatkan kenaikan hingga 389% sejak listing di Bursa Efek Indonesia  (BEI) pada 9 Oktober 2023. Saham ASII juga memiliki peluang besar untuk terkerek dari investasi hijau yang menjadi salah satu fokus bisnis Group Astra saat ini. President Director Barito Renewables Hendra Soetjipto Tan mengatakan,  fokus perseroan di portfolio investasi  hijau telah mengangkat kinerja saham perseroan sebanyak empat kali. "Jadi kami tidak setuju kalau harga saham tidak naik, yang tidak merasakan kenaikan saham itu, mereka tidak ikut pre-IPO" Ujar Hendra. (Yetede)

JAKARTA,ID-PT freeport Indonesia (PTFI) menegaskan komitmennya unutk mendukung pemerintah terhadap program hilirisasi bahan mineral mentah di Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas saat menjadi pembicara dengan tema Resources: Backbone of Indonesia's Economy. Tony menyebut, saat ini pembangunan smelter baru Freeport yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE Gresik nyaris rampung pembangunan smelter  pun sudah mencapai 80% dan siap beroperasi pada Mei 2024. "Intinya adalah (hilirisasi) kita lakukan terus. Sudah kita lakukan dan kita akan lanjutkan, dan sekarang tahapannya smelter baru yang sedang  sudah 80% prosesnya. Hiharapkan bulan Mei tahun depan sudah bisa mulai operasi," kata Tony. Ini merupakan smelter kedua yang dimiliki PTFI setelah smelter pertama telah dibangun PTFI tahun 1996, dan dikelola oleh PT Smelting yang juga berlokasi di Gresik. (Yetede)