Teknologi digital dinilai akan menjadi penggerak utama ekonomi keuangan syariah nasional di kancah global. Sebagai bentuk adaptasi ekonomi keuangan syariah atas perkembangan teknologi, pemerintah meluncurkan aplikasi Satu Wakaf Indonesia. Hal ini mengemuka dalam pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-10 tahun 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (26/10). Hadir dalam acara tersebut, antara lain, Wapres Ma’ruf Amin, Gubernur BI Perry Warjiyo, serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Wapres Amin menuturkan, penerapan teknologi dan digitalisasi menjadi prasyarat bagi kesuksesan semua sector potensial. Teknologi transversal, yang merujuk pada teknologi yang dapat diterapkan secara lintas sektor, dinilai akan menjadi penggerak utama pertumbuhan global di masa depan.

Tanpa inisiatif strategis untuk mempercepat implementasi teknologi transversal, Indonesia diperkirakan tidak akan optimal dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada 2045. ”Saya juga meyakini ekonomi dan keuangan syariah sebagai potensi luar biasa yang dimiliki Indonesia untuk menerbangkan ekonomi nasional,” kata Wapres Amin saat memberikan sambutan. Pada perhelatan ISEF kali ini, Wapres Amin menyampaikan sejumlah pesan kepada semua pegiat ekonomi syariah. Pertama, meningkatkan dan memperluas pemanfaatan digitalisasi dan inovasi digital sebagai penggerak utama akselerasi pengembangan ekonomi syariah yang akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri halal. Kedua, Wapres meminta peningkatan literasi dan inklusi ekonomi serta keuangan syariah setidaknya mencapai 50 %. Hal ini dinilai akan berkorelasi dengan meluasnya pangsa pasar ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Ketiga, menjaga dan mengawal bersama konsistensi dan keberlanjutan program ekonomi dan keuangan syariah hingga masa mendatang. (Yoga)

JAKARTA,ID-Insentif fiskal untuk penguatan sektor properti bakal menggenjot pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2023 hingga sepanjang 2024. Betapa tidak, insentif itu datang ditengah kian meningkatnya ketidakpastian global yang bisa mengancam perekonomian Indonesia. Hitungan Kementerian keuangan (Kemenkeu), insentif properti bakal mendongkrak pertumbuhan ekonomi kuartal IV tahun ini sebesar 0,2% menjadi 5,06%. Tanpa insentif ini, pertumbuhan ekonomi bisa melemah menjadi 4,86% dari baseline  5,06% akibat ketidakpastian dunia. Insentif ini juga akal menambah pertumbuhan ekonomi sepanjang 2023 sebesar 0,06% menjadi 5,1%, diatas basedline 5,09%. Tanpa insentif itu, pertumbuhan ekonomi hanya 5,04%.  Efek insentif ini ke pertumbuhan ekonomi 2024 lebih dahsyat lagi, yakni sebesar 0,13%. Artinya, dengan insentif ini, ekonomi bisa tumbuh 5,2%, sedangkan tanpa insentif, ekonomi hanya tumbuh 5,08%. (Yetede)

Dua dari jajaran bank besar sudah merilis kinerja kuartal III-2023, yakni Bank Rakyat Indonesia (BBRI) dan Bank Central Asia (BBCA). Hasilnya masih menggembirakan dengan laba bersih tumbuh dua digit selama sembilan bulan.Jika diadu, BRI tampil sebagai pencetak laba tertinggi. Tapi dari sisi pertumbuhan, baik laba bersih maupun pendapatan, BCA pemenangnya. BRI melaporkan laba tahun berjalan yang diatribusikan ke entitas induk per September Rp 43,9 triliun, tumbuh 12,4% secara tahunan. Perinciannya, Rp 15,5 triliun diperoleh di kuartal I, lalu Rp 13,9 triliun di triwulan kedua dan Rp 14,5 triliun pada kuartal III. Sedangkan BCA meraup laba bersih Rp 36,4 triliun, tumbuh 25,8% secara tahunan. Sebesar Rp 11,5 triliun didapat di kuartal pertama, Rp 12,7 triliun di triwulan II, lalu Rp 12,2 triliun di kuartal III. Bila dicermati, laba bersih kuartalan BCA di kuartal III lebih rendah dari laba di kuartal II. Sedang laba BRI di kuartal III lebih rendah dari laba di kuartal I, kendati menguat dari laba kuartal II. Dari sisi margin, BRI menang. Net interest margin (NIM) BRI 8,05%. Ini sejalan dengan fokus bisnis pada usaha mikro, kecil dan menengah yang memiliki yield lebih tinggi. Tahun ini, BRI menargetkan NIM 7,7%-7,9%. NIM BCA ada di level 5,5%, naik dari 5,1% di September 2022. Untuk ekspansi, BRI dan BCA sama-sama kuat. Kredit keduanya tumbuh melampaui target yang dipatok tahun ini. Kredit BRI tumbuh 12,5% dan BCA meningkat 12,3%. Keduanya sama-sama menargetkan pertumbuhan 10%-12%. Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nicodemus melihat BCA dan BRI punya pangsa pasar yang berbeda. BRI fokus di UMKM dengan risiko lebih tinggi. Sedang BCA fokus di segmen lain, meski ikut menggarap UMKM. "Fokus utama BCA bagaimana menjaga kualitas aset," ucapnya. Berbeda, Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori Fajar Dwi Alfian belum merekomendasikan kedua saham meski fundamentalnya oke. Alasannya, valuasi BBCA dan BBRI sudah mahal. Hitungan dia, harga wajar BBRI saat ini Rp 4.800. Kemarin, BBRI ditutup di Rp 5.175.

Lagi-lagi, penyerapan anggaran belanja pemerintah seret. Padahal, realisasi anggaran belanja pemerintah seharusnya lebih cepat, bahkan sejak awal tahun sehingga menjadi roda penggerak perekonomian di tengah tekanan global dan domestik. Mengacu data Kementerian Keuangan (Kemkeu), realisasi belanja negara hingga akhir September 2023 hanya Rp 1.967,9  triliun. Angka itu baru 64,3% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang sebesar Rp 3.061,2 triliun. Bahkan hanya tumbuh 2,8% year on year (yoy). Pertama, realisasi belanja kementerian dan lembaga (K/L) pada periode tersebut tercatat Rp 669,6 triliun atau 66,9% dari target. Kedua, belanja non K/L yang terealisasi Rp 727,3 triliun. Bahkan angka ini hanya mencapai 58,4% dari target, meski tumbuh 5,9% yoy. Ketiga, realisasi transfer daerah per akhir September sebesar Rp 571,0 triliun, atau 70,1%. Angka ini tumbuh 3,3% yoy. Di sisi lain, realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp 2.035,6 triliun. Alhasil, APBN periode Januari hingga September 2023 masih mencetak surplus Rp 67,7 triliun atau 0,32% terhadap produk domestik bruto (PDB). "Sementara itu, keseimbangan primer juga masih mengalami surplus sebesar Rp 389,7 triliun," kata Sri Mulyani, Rabu (25/10). Belanja negara di akhir tahun akan direalisasikan untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp 901,3 triliun. Selain itu, untuk transfer ke daerah sebesar Rp 254,4 triliun. "Ini karena untuk belanja pemerintah pusat yang akan direalisasi baik K/L maupun oleh bendahara umum akan mengalami puncaknya. Semua kontrak dan tagihan mulai dibayarkan," tambah Menkeu. "(Rerata nilai tukar rupiah) kemungkinan akan lebih tinggi dari (asumsi) Rp 14.800 di APBN. Mungkin dari situ dampaknya akan ada. Mudah-mudahan tidak terlalu besar," kata Dirjen Anggaran Kemkeu, Isa Rachmatarwata. Sementara lonjakan harga minyak diperkirakan tak akan mempengaruhi anggaran subsidi dan kompensasi energi. Sebab, rerata Indonesian Crude Price (ICP) year to date masih di level US$ 77,69 per barel, lebih rendah dari asumsi ICP dalam APBN yang sebesar US$ 90 per barel.

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) membidik pertumbuhan kinerja hingga dua digit pada tahun 2024 mendatang. Emiten farmasi ini juga menargetkan laba bersih dan EBITDA bisa berada di level positif. "Tahun 2024 kami menginginkan pertumbuhan dobel digit. Kami juga mau pastikan EBITDA dan net income positif," ujar David Utama, Direktur Utama KAEF, saat ditemui di acara forum investor di Jakarta, Rabu (25/10). Sepanjang tahun ini, kinerja KAEF masih akan disokong meningkatnya penjualan produk dan jasa layanan laboratorium medis dan klinik. David juga menyinggung soal rencana membawa anak usahanya, PT Kimia Farma Apotek (KFA) untuk melakukan penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO). Rencana IPO ini memang menjadi salah satu aksi korporasi yang dibidik KAEF. Namun, dia melihat IPO KFA belum akan terlaksana di tahun depan. "Tetapi kemungkinan besar adalah di 2025. Karena kami mau menyiapkan fundamental KFA sebaik-baiknya kata David.

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 makin dekat. Kemarin, Rabu (25/10), salah satu tahapan penting dalam agenda politik lima tahunan itu, yakni pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) telah selesai.Dus, sejumlah kalangan pun mengingatkan pemerintah untuk makin taktis dalam merumuskan kebijakan fiskal penopang ekonomi. Sebab, berkaca pada penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya, pertumbuhan ekonomi cenderung loyo saat pesta demokrasi digelar.Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang direkapitulasi Bisnis, terakhir kali pemerintah berhasil menaikkan laju ekonomi pada tahun politik pada 2004.Selama tiga pemilu setelahnya pertumbuhan ekonomi selalu mencatatkan penurunan. Di antaranya momok inflasi yang kembali menghantui pascaketegangan geopolitik di Timur Tengah, hingga pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang berlarut. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, tak memungkiri adanya aral yang bakal mengganjal gerak roda ekonomi pada tahun depan. Terlebih, kendala itu muncul setelah pemerintah menyelesaikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. "APBN 2024 sudah ditetapkan, dan akan kita jalankan. Tetapi kita terus lakukan kalibrasi terhadap kondisi ekonomi, karena itu kita beri penguatan melalui bantuan sosial," ujarnya, Rabu (25/10). Sementara itu, prospek konsumsi rumah tangga sedikit suram karena adanya ancaman infl asi. Mesin lain yang tersendat adalah ekspor, yang sensitif dengan dinamika ekonomi dunia. Pendorong lain adalah investasi. Namun, pemilu acapkali memaksa pengusaha wait and see.Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa minat investor terutama asing terhadap Indonesia masih amat tinggi. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Carmelita Hartoto, menjelaskan stabilitas politik memiliki keterkaitan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi. Alhasil, ketika stabilitas politik terganggu akan menekan laju ekonomi. Selain mengharapkan stabilitas, pebisnis juga tengah mewaspadai resiko jatuhnya nilai tukar rupiah, yang makin tertekan bila terjadi ketidakstabilan politik.