Akhir tahun ini menjadi momentum bagi korporasi untuk mempertajam strategi dalam mengarungi 2024. Tak terkecuali, sederet emiten pelat merah yang membidik pertumbuhan kinerja dan cuan yang lebih tebal di tengah prospek akselerasi ekonomi dan tahun politik. Racikan strategi telah dimatangkan oleh emiten BUMN dari berbagai sektor mulai dari perbankan, pertambangan, infrastruktur, hingga konstruksi. Di sektor perbankan, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) optimistis dapat melanjutkan kinerja positif di tengah tren tingginya suku bunga dan risiko pengetatan likuiditas. Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Sigit Prastowo mengatakan bank pelat merah itu akan mempertahankan current account saving account (CASA) di level yang tinggi. Dengan biaya dana yang rendah, lanjutnya, BMRI dapat meningkatkan laba. Terkait dengan kualitas kredit, Direktur Manajemen Risiko Bank Mandiri Ahmad Siddik Badruddin menyebut BMRI memitigasi ketidakpastian eksternal dengan melakukan analisis sensitivitas dampak gejolak harga komoditas, dinamika pasar ekspor, hingga imbas konflik geopolitik terhadap debitur. BNI juga berambisi untuk meningkatkan profitabilitas yang lebih optimal. Hal itu tecermin pada target BNI untuk meningkatkan rasio return on equity (ROE) dari 15,5% per September 2023 menjadi 18% pada 2025. Untuk menggapai target tersebut, Direktur Human Capital & Compliance BNI Mucharom mengatakan BNI merancang empat langkah strategis. Langkah tersebut ialah mengoptimalkan jaringan kantor luar negeri, mendiversifikasi kredit, perbaikan struktur dana pihak ketiga (DPK), dan mengelola manajemen risiko yang prudent.

Optimisme menatap 2024 juga disampaikan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI). Direktur Keuangan Jasa Marga Prami­tha Wulanjani menyebut emiten BUMN jalan tol itu menargetkan kenaikan pendapatan sekitar 8%—10% pada 2024. Pramitha menambahkan mobilitas masyarakat yang meningkat, penyesuaian tarif tol, dan operasional jalan tol baru menjadi faktor pendorong kinerja top line JSMR. Meski demikian, target kenaikan pendapatan jalan tol JSMR itu tak setinggi estimasi pertumbuhan lebih dari 10% pada tahun ini. Sementara itu, dua emiten BUMN karya punya pandangan berbeda terkait dengan prospek kinerja pada 2024. ADHI masih percaya diri dapat meraih kenaikan nilai kontrak baru (NKB) sejalan dengan realisasi per Oktober 2023 yang mencapai Rp30,3 triliun atau melampaui target tahun ini Rp27 triliun. “Kami menganggarkan pertumbuhan 5%—10% dengan komposisi utamanya proyek-proyek besar, termasuk berasal dari Badan Usaha Jalan Tol , atau dari pengelolaan air,” kata Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson. Entus mengakui bahwa tahun politik atau periode pemilihan umum (Pemilu) 2024 dapat berimbas kepada penurunan omzet kontrak baru. Di sisi lain, kenaikan anggaran infrastruktur dalam APBN 2024 masih memberikan optimisme kepada ADHI. Seirama, Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya mengatakan perusahaan konstruksi biasanya menghadapi siklus perlambatan pada tahun politik. Sejalan dengan itu, emiten BUMN yang tengah mengupayakan restrukturisasi utang bank senilai Rp13 triliun itu memperkirakan NKB pada 2024 tidak jauh berbeda dengan tahun ini. Beranjak ke sektor pertambangan, PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) mengindikasikan peningkatan produksi pada 2024 seiring dengan pertumbuhan kapasitas angkutan kereta batu bara hingga 52 juta ton. Dihubungi terpisah, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai prospek indeks saham BUMN pada tahun depan masih akan ditopang oleh sektor finansial ataupun infrastruktur yang memiliki performa baik. Ke depan, IDX BUMN 20 mendapat sentimen positif dari aksi window dressing pada akhir 2023, serta stabilitas ekonomi dan euforia pemilihan presiden 2024. Mirae Asset Sekuritas Indonesia memandang sejumlah saham BUMN yang menarik untuk dicermati pada 2024 ialah BBNI dengan target harga Rp5.850, BBRI yang disematkan target Rp5.575, saham BMRI Rp6.600, dan TLKM ditargetkan menembus level Rp4.140 per saham. CEO Edvisor.id Praska Putrantyo memandang emiten BUMN yang akan memiliki prospek cerah pada 2024 ialah sektor telekomunikasi infrastruktur.

Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat menyoroti efektivitas Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional menyusul berlanjutnya penurunan nilai ekspor di Indonesia. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP Darmadi Durianto menyatakan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Ekspor Nasional justru berbanding terbalik dengan nilai ekspor. Dia juga bingung dengan banyaknya satgas yang dibentuk pemerintah. “Saya bingung dengan Satgas Peningkatan Ekspor ini, tugasnya nanti seperti apa supaya efektif,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Kementerian Perdagangan di DPR, Senin (27/11). Selain Satgas Peningkatan Ekspor Nasional, pemerintah juga membentuk Satgas Penertiban Impor. Darmadi menekankan agar peran satgas tersebut perlu diperjelas kerjanya agar efektif dalam meningkatkan kinerja perdagangan Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor sepanjang Ja­nua­ri—Oktober 2023 sebesar US$214,41 miliar atau mengalami penurunan 12% (year-on-year/YoY) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencapai US$244,06 miliar. (Lihat infografik) Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP Harris Turino juga menyoroti masih lemahnya upaya Kementerian Perdagangan menggarap pasar ekspor nontradisional terutama di Eropa. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Nasdem Subardi justru melihat ada tren kenaikan impor bahan pangan dan bahan pokok di tengah penurunan ekspor. Menurutnya, komoditas bahan pangan yang paling banyak impor adalah gula. “Saya melihat kalau ini didiamkan terus bisa taka da perubah­an,” kata Subardi. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan penurunan volume dan nilai ekspor sepanjang Januari—Oktober 2023 disebabkan perlambatan ekspor dan penurunan harga komoditas di pasar global. Zulkifli menegaskan perlambatan ekspor juga terjadi lantaran adanya perlambatan ekonomi di negara mitra utama seperti China dan Uni Eropa. Oleh karena itu, Mendag mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan upaya untuk menekan perlambatan ekspor tersebut yakni melalui pembentukan satgas percepatan ekspor melalui Keputusan Presiden No. 24/2023 tentang Satgas Peningkatan Ekspor Nasional pada September 2023. Zulkifli juga mengungkapkan pemerintah tidak mendukung aksi boikot produk diduga pro-Israel secara masif terjadi di masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak pernah membuat daftar produk untuk diboikot oleh masyarakat terkait dengan konflik Israel-Palestina. Namun, Mendag membiarkan sikap masyarakat yang memang ingin menghindari produk-produk yang diduga pro-Israel tersebut.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah dipastikan bakal mengumumkan divestasi 10% saham Freeport Indonesia dalam 2 pekan ke depan, karena proses yang harus dilewati kali ini tidak serumit sebelumnya. “Freeport Indonesia itu penambahan saham 10%. sekecil itu pasti akan lebih murah, dan angkanya akan saya umumkan 2 pekan lagi,” katanya, Senin (27/11). Pemerintah memang telah memastikan bakal memperpanjang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport Indonesia yang akan berakhir pada 2041. Banyaknya cadangan mineral di Grasberg, Papua, menjadi alasan utama pemerintah menyetujui permintaan perusahaan. “Karena mereka sudah sekian puluh tahun , dan dalam persyaratan ini ada cadangan. Masa kami mau putus , nanti mencari investor lagi,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif. Sementara itu, VP Corporate Communication Freeport Indonesia Katri Krisnati memastikan, Freeport Indonesia berkomitmen untuk menjalankan seluruh persyaratan dalam proses perpanjangan izin, termasuk pembangunan smelter di Papua dan divestasi 10% saham perusahaan. “Pembangunan smelter di Papua, serta penambahan saham pemerintah sebesar 10% merupakan bagian dari perpanjangan IUPK Freeport Indonesia.”

Menjelang masa kampanye Pemilu 2024 yang akan dimulai pada Selasa (28/11) selama 75 hari, para kandidat, baik di pemilihan presiden maupun pemilihan anggota legislatif, berhadapan dengan calon pemilih yang ingin mendapat informasi soal program ekonomi. Solusi yang ditawarkan masing-masing kandidat bisa menjadi pertimbangan calon pemilih dalam menentukan pilihan. Jajak pendapat Litbang Kompas pada 20-23 November melibatkan 506 responden dari 34 provinsi, menunjukkan isu ekonomi masih menjadi materi kampanye yang paling banyak dinanti pemilih. Program terkait harga bahan pokok terjangkau (22,7 %), lapangan pekerjaan (21,6), dan pemberantasan kemiskinan (10,2) menjadi tiga materi teratas yang diharapkan disampaikan capres-cawapres.

Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Firman Noor, Minggu (26/11), mengatakan, harapan publik kepada capres-cawapres dan caleg untuk membawa materi ekonomi dalam kampanye mesti dijawab seluruh kontestan. Solusi yang ditawarkan kandidat bisa menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih. Terlebih pemilih yang berpendidikan tinggi terus meningkat sehingga mereka ingin mengetahui terobosan yang ditawarkan kontestan. ”Meskipun model kampanye  konvensional menggunakan gimik masih akan ada di Pemilu 2024, kampanye dengan membawa gagasan dalam menyelesaikan masalah rakyat masih dinantikan, terutama bagi pemilih rasional,” tutur Firman. (Yoga)

Tarif Pajak Penghasilan final sebesar 0,5 % untuk sebagian UMKM, yang berlaku sejak 2018, akan selesai masa berlakunya akhir Desember 2023. Pemerintah akan menerapkan tarif normal mulai awal 2024. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan, pemerintah akan menerapkan tarif normal Pajak Penghasilan (PPh) final bagi sebagian UMKM mulai 2024. Untuk itu, pemerintah mulai melakukan edukasi dan sosialisasi. ”Kami berusaha konsisten menjalankan yang sudah diatur dalam PP (peraturan pemerintah). Pada masanya, UMKM harus naik kelas mengikuti model penghitungan pajak secara normal, dan ini yang sedang terus kami lakukan edukasi dan penjelasannya,” kata Suryo, Minggu (26/11).

PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, serta PP No 55 Tahun 2022, mengatur ketentuan tarif pajak final terhadap UMKM berikut periodenya. Melalui kebijakan yang berlaku sejak 2018 ini, UMKM mendapat pengurangan tarif PPh final dari sebelumnya 1 % menjadi 0,5 %. Keringanan ini diberikan untuk wajib pajak UMKM yang memiliki omzet usaha di bawah Rp 4,8 miliar dalam setahun. Sejak 2022, UMKM yang omzet usahanya di bawah Rp 500 juta dibebaskan sama sekali dari PPh. Adapun sebagian UMKM akan kembali dikenai tarif PPh final normal mulai tahun depan, bisa berupa wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, seperti koperasi, firma, CV, PT, dan perseroan perseorangan. (Yoga)

Perdagangan ritel mulai terdampak oleh gerakan sebagian masyarakat yang memboikot produk-produk yang dianggap berafiliasi dengan Israel. Pelaku di sektor ritel meminta pemerintah jangan hanya tinggal diam atas persoalan ini, tetapi bersikap dengan jelas demi kepentingan perekonomian dalam negeri. Seruan boikot terhadap produk-produk yang diduga berkaitan dengan Israel mengemuka sejak eskalasi konflik antara Hamas dan Israel di wilayah Gaza menjelma menjaditragedi kemanusiaan. Salah satunya adalah gerakan sosial global bernama Boycott, Divestment, and Sanction (BDS) yang bermakna boikot, divestasi, dan sanksi. Sebagai bentuk simpati, sebagian masyarakat Indonesia berpartisipasi dalam gerakan yang didukung Majelis Ulama Indonesia (MUI), dimana pada 8 November mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina, dengan rekomendasi agar umat menghindari transaksi produk terafiliasi dengan Israel.

Dampak gerakan boikot berimbas pada sektor ritel domestik. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N Mandey mengatakan, penjualan produk kebutuhan harian turun 15-20 % dalam sebulan terakhir. Data ini didasarkan atas laporan anggota Aprindo. ”Sejumlah perusahaan ritel telah mengalami penurunan omzet untuk penjualan produk-produk kebutuhan harian, karena beredar informasi di media sosial bahwa banyak produk kebutuhan harian yang terafiliasi dengan Israel,” ujarnya, Minggu (26/11). Kendati tidak menyebut nama perusahaannya,Roy mengatakan sedikitnya terdapat 10 perusahaan ritel yang melapor telah mengalami penurunan omzet penjualan produk harian. Adanya penjualan yang merosot akibat aksi boikot berisiko membuat proyeksi pertumbuhan kinerja ritel triwulan IV-2023 menjadi lebih rendah dari target sebelumnya. (Yoga)

Masih hangat perbincangan masyarakat Distrik Arguni, Papua Barat, lokasi kawasan industri pupuk yang menjadi proyek investasi dari PT Pupuk Kalimantan Timur, tentang kedatangan Presiden Jokowi untuk meresmikan dimulainya pembangunan kawasan industri Fakfak, Kamis (23/11). Proyek Strategis Nasional yang ditargetkan beroperasi pada 2028 itu diharapkan bisa memberikan dampak besar bagi masyarakat, daerah, dan negara. Kawasan industri pupuk Fakfak ini nantinya bisa memproduksi pupuk urea sebanyak 1,15 juta ton per tahun dan amonia 825.000 ton per tahun. Dengan demikian, Pupuk Kaltim, BUMN di bawah PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), akan menopang kebutuhan pupuk urea nasional sekitar 6 juta ton per tahun. Saat ini, Pupuk Kaltim memproduksi 3,2 juta ton urea. Di lokasi pembangunan, seusai peletakan batu pertama, pembangunan kawasan industri yang akan mencapai 500 hektar tersebut terus dikebut.

Ke depan, proyek dengan total investasi Rp 30 triliun tersebut akan melibatkan hingga 10.000 pekerja pada masa puncak konstruksi. Diproyeksikan ada 400 pekerja saat beroperasi penuh sebagai kawasan industri. Angka ini diharapkan bisa berkontribusi pada angka kondisi ketenagakerjaan di Fakfak. Masyarakat banyak memupuk harapan keyakinan positif, tetapi turut diiringi kecemasan dari ”tunas” yang akan muncul dari kehadiran kawasan industri tersebut. Masyarakat lima kampung di distrik tersebut, yakni Arguni, Tafer, Andamata, Fior, dan Furir, ingin kehadiran kawasan ini harus bisa tetap  menjaga laut dan darat yang telah dijaga masyarakat secara turun temurun. Kawasan industri yang terletak di antara Kampung Fior dan Andamata tersebut diharapkan akan sejalan dengan berbagai kesepakatan yang telah dilakukan pemerintah dan investor.  

Jafar Gwasgwas (41), warga Kampung Andamata, berharap anak dan cucunya di masa depan tidak hanya menjadi penonton ketika industri tersebut beroperasi penuh. ”Ada ketakutan seperti di tempat (kawasan industri) lain, anak-anaknya tidak punya keterampilan. Kami butuh pendampingan. Nanti ketika perusahaan sudah beroperasi di sana 4-5 tahun lagi, anak-anak kami sudah siap,” ucap Jafar. Akademisi Universitas Papua, Agus Sumule, mengatakan, kehadiran industri pupuk yang baru akan meningkatkan nilai tambah potensi sumber daya alam Indonesia. Di sisi lain, berbagai upaya perlu dipersiapkan untuk memanfaatkan peluang tersebut. Kesempatan kerja bisa menjadi peluang besar, khususnya bagi orang asli Papua di Fakfak dan sekitarnya, seperti Kaimana, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama. (Yoga)

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus bergulir. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan per 1 November 2023 progres pembangunan fisik IKN telah mencapai 22,1%. Analis Samuel Sekuritas Indonesia, Daniel A. Widjaja menilai, sejumlah emiten akan diuntungkan dari berlanjutnya proyek IKN Nusantara ini. Salah satunya sektor semen, karena akan ada kenaikan permintaan semen untuk keperluan pembangunan. PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) telah menyuplai 71% dari total kebutuhan semen di IKN. Sebagai BUMN, posisi SMGR lebih diuntungkan. "Sehingga diprioritaskan dibanding swasta, kata Daniel kepada KONTAN, kemarin. Selain sektor semen, pembangunan IKN juga akan menjadi katalis bagi sektor konstruksi. Kepala Riset RHB Sekuritas Indonesia, Andrey Wijaya mengatakan, pencapaian kontrak baru dari IKN akan berdampak positif bagi PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT), keduanya mempunyai permasalahan leverage . Sehingga, memenangkan kontrak baru akan meningkatkan arus kas WIKA dan WSKT. Sekretaris Perusahaan WIKA, Mahendra Vijaya bilang, proyek-proyek di IKN garapan WIKA masih berlangsung dengan baik di tengah upaya penyehatan keuangan WIKA. Emiten properti juga banyak yang terlibat di proyek IKN. Namun, RHB Sekuritas menilai, dampak IKN terhadap sektor properti masih netral.