Ekonomi
( 40733 )Tak Mudah Membikin Rapor Jadi Biru
Upaya PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menapaki jalur profitabilitas masih menghadapi tantangan. Jika terealisasi, wacana penggabungan usaha dengan Tiktok Shop pun diprediksikan berdampak lebih minimal buat GOTO.
Betul, GOTO memang meraup pendapatan kotor sebesar Rp 17,8 triliun atau tumbuh 7,0% secara tahunan atau
year on year
(yoy) pada periode Januari - September 2023, dibandingkan Rp 16,6 triliun pada periode yang sama tahun 2022. Pertumbuhan ini sebagian besar disebabkan oleh lonjakan
take rate
menjadi 4,0% dibandingkan 3,7% per September 2022.
Pertumbuhan juga terlihat di setiap segmen bisnis. Segmen
e-commerce
memimpin dengan kenaikan 11,4%, diikuti segmen
fintech yang
meningkat10,2%, layanan
on-demand
tumbuh 4,9% dan logistik naik 3,9% secara tahunan.
Menurut Analis MNC Sekuritas Alif Ihsanario, pertumbuhan margin kontribusi GOTO disertai dengan penurunan besar dalam biaya penjualan dan pemasaran. Pos biaya tersebut hanya Rp 3,8 triliun selama periode sembilan bulan 2023 dibandingkan Rp 9,7 triliun periode Januari hingga September 2022 lalu.GOTO juga berhasil memangkas biaya operasional tetap sebesar 19%, serta memangkas biaya terkait infrastruktur
cloud
dan TI sebesar 25%. "Ini merupakan bagian besar dari total biaya pendapatan. Secara keseluruhan, langkah GOTO meminimalisir pengeluaran telah menghemat Rp 2,5 triliun atau memenuhi target penghematan biaya pada tahun 2023," ungkap Alif dalam riset 6 November 2023.
Analis Sinarmas Sekuritas Michael Filbery menyoroti, saat ini manajemen GOTO menilai target EBITDA untuk menjadi positif di kuartal IV-2023 masih cukup sulit. Sebab kondisi kompetisi yang masih cukup ketat dan penurunan GTV secara tahunan yang masih terjadi di kuartal III-2023.
Soal kabar kolaborasi Tiktok dan Tokopedia yang akan membentuk perusahaan patungan, Michael memprediksi dampaknya akan relatif lebih minimal bagi kinerja GOTO. Sebab, kepemilikan atas perusahaan tersebut diperkirakan akan didominasi oleh Tiktok sehingga tidak dikonsolidasikan ke GTV dan pendapatan GOTO. Ini sejalan dengan panduan GOTO yang akan lebih konservatif pada strategi
live shopping.
Maklum saja, strategi tersebut memerlukan investasi dan aksi bakar duit yang lebih besar lagi.
PERTARUHAN INSENTIF INVESTASI
Drama soal arah kebijakan insentif untuk memacu investasi akhirnya memasuki episode akhir. Hal itu ditandai dengan kepastian pemerintah untuk memberikan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) berupa tax holiday dan tax allowance pada 2024.Keputusan ini menandai berakhirnya perdebatan antara otoritas fi skal dan otoritas investasi soal urgensi insentif di tengah rencana implementasi global minimum tax atau pajak minimum global bertaris 15% pada 2024.Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memang getol untuk mempertahankan tax holiday dan tax allowanceyang dianggap sebagai magnet investor asing.Sebaliknya, Kementerian Keuangan menginginkan adanya evaluasi lantaran terantuk oleh konsensus Pilar 2: Global Anti Base Erosion (Globe) soal global minimum tax. Maklum, sepanjang insentif masih ditebar sehingga tarif PPh Badan di bawah 15%, maka Indonesia kehilangan hak pemajakan. Adapun saat ini, tarif PPh Badan yang berlaku di Indonesia sebesar 22%.
Namun, polemik antara kedua institusi itu berakhir setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, memastikan tetap memberikan tax holiday dan tax allowance kepada 18 sektor.Saat menjadi pembicara dalam pertemuan investor Indonesia-Eropa kemarin, Kamis (30/11), Sri Mulyani mengatakan insentif perlu terus dikucurkan untuk menarik modal di sejumlah sektor strategis.
Kalangan pelaku usaha pun berulang-kali mengingatkan pemangku kebijakan untuk menjaga stabilitas baik dalam konteks sosial politik maupun jaminan untuk keberlanjutan proyek yang digagas.Direktur Promosi wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika Kementerian Investasi/BKPM Cahyo Purnomo, mengatakan pemerintah berkomitmen untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif.
Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono, mengatakan insentif bukan satu-satunya stimulus yang bisa memacu investasi.Menurutnya, upaya tersebut perlu diimbangi dengan kebijakan di sektor lain yang lebih ramah pelaku usaha. "Misalnya perbankan agar bunganya tidak tinggi, jadi selain fi skal moneter juga perlu," katanya kepada Bisnis.
Apalagi, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dalam laporan berjudul Global Minimum Tax and Investment Treaties: Exploring Policy Options yang dirilis pekan lalu, menuliskan skema insentif di tengah implementasi Pilar 2 bakal memicu sengketa investasi. Pasalnya, pajak minimum global disusun dengan tujuan menumpas perang tarif. Dengan kata lain, insentif PPh tak lagi relevan ketika skema itu diterapkan.Ekonom UNCTAD Hamed El-Kady, mengatakan pemerintah termasuk Indonesia perlu mengevaluasi insentif PPh Badan untuk memastikan perlakuan yang adil bagi perusahaan asing dan lokal. "Ini juga untuk menjaga koherensi antara kebijakan pajak dan investasi."
Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto, mengatakan pemerintah perlu memitigasi risiko hilangnya hak pemajakan dengan menerapkan pajak minimum domestik atau qualified domestic minimum topup tax (QDMTT).
Dapatkan Izin Cabang Penuh di Dubai, BSI Siap Me-level Up Keuangan Syariah Indonesia di Ranah Global
PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) menunjukkan komitmennya untuk membawa perbankan syariah Indonesia berlaga dalam ekosistem global dengan memperkuat kolaborasi strategis dengan Uni Emirat Arab (UEA) melalui optimalisasi kantor cabang penuh di Dubai. Kehadiran kantor cabang penuh BSI di pusat layanan keuangan syariah global tersebut sekaligus menjembatani kepentingan transaksi dan perdagangan antara Indonesia dan Timur Tengah.Direktur Utama BSI, Hery Gunardi, mengatakan dengan perolehan izin usaha kantor cabang penuh maka BSI akan memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menjalankan bisnis internasional. Lisensi tersebut membuka peluang untuk berbagai kegiatan antara lain trade finance seperti letter of credit (LC) ekspor dan impor. Selain itu, BSI dapat memfasilitasi transaksi foreign exchange dan memberikan pembiayaan sindikasi yang memadai untuk skala internasional serta rencana pengembangan bisnis perbankan ritel.
Langkah strategis mendirikan Kantor Cabang Penuh BSI di Dubai tidak hanya menjadi wujud penguatan kemitraan dengan UEA dan Arab Saudi, te tapi juga mendukung para ekspor tir nasional dan perusaha an Indonesia dalam mengembang kan bisnis di wilayah Timur Tengah.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyambut baik langkah BSI di pasar global khususnya di Timur Tengah. Dia berharap BSI memperkuat kontribusinya mengembangkan bisnis global perusahaan-perusahaan Indonesia di UEA dan Timur Tengah.
Di sisi lain, BSI juga turut hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) COP28 di Dubai. BSI berpartisipasi aktif dalam konferensi ini untuk menjajaki potensi kolaborasi dan investasi yang berkelanjutan.
2024, Bankir Optimistis Kredit Tumbuh Dua Digit
Telkom Cari Mitra Janjikan 20% Saham Data Center Co
Memacu Produktivitas Capai Visi Indonesia Emas 2045
Memacu Produktivitas Capai Visi Indonesia Emas 2045
IKI Kembali Meningkat di November
Mitratel Akuisisi 803 Menara Senilai Rp1,75 Triliun
Sekitar 1 Juta Petani dan Nelayan Berkurang di 2030
Peningkatan intensitas dan frekuensi anomali iklim berdampak
pada penurunan hasil panen petani dan tangkapan nelayan. Jika kondisi anomali
iklim kian ekstrem, hampir 1 juta petani dan nelayan berpotensi beralih pekerjaan
untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Anomali iklim yang berujung pada
hujan ekstrem ataupun kekeringan berkepanjangan diperkirakan semakin sering
terjadi pada tahun-tahun ke depan. Kecenderungan itu dapat terjadi lantaran
perubahan iklim yang tengah berlangsung. Merujuk data BPS selama 1993-2022,
jumlah pekerja di sector pertanian, kehutanan, dan perikanan rata-rata tumbuh
0,13 % per tahun. Namun, saat terjadi anomali iklim, seperti IOD positif yang
bersifat kering pada 1994, jumlah pekerja turun 2,03 juta orang dibandingkan tahun
sebelumnya.
Saat terjadi La Nina yang bersifat basah pada 2011, jumlah pekerja
turun 2,4 juta pekerja dibandingkan dengan 2010. Tim Jurnalisme Data Harian Kompas
memproyeksikan hingga tahun 2030, jumlah petani dan nelayan akan menurun 2,4 %
atau sekitar 926.492 pekerja yang akan meninggalkan pekerjaannya akibat
perubahan iklim. Jumlah petani dan nelayan yang berusaha sendiri ataupun bekerja
pada orang lain berpotensi menurun jika pola anomali iklim El Nino, La Nina,
ataupun Dipol Samudra Hindia (Indian Ocean Dipole/IOD) makin ekstrem. Lebih
rentan Mereka yang beralih kerja paling banyak diperkirakan buruh yang tidak
memiliki lahan pertanian atau kapal. Angka penurunan buruh tani dan nelayan
2022-2030 diprediksi minimal 20 %. Adapun angka penurunan pekerja yang berstatus
berusaha sendiri minimal 6 %. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









