Ekonomi
( 40733 )Awal 2024 Ekonomi China Solid
Ekonomi China mengawali perjalanan panjangnya
di 2024dengan solid setelah sejumlah data yang dirilis pada Senin (18/3)
melampaui ekspektasi. Namun memenuhi target pertumbuhan 5 % tahun ini, masih
dibutuhkan sejumlah stimulus, terutama disisi permintaan. Sepanjang dua bulan
pertama 2024, penjualan ritel China tercatat naik 5,5 %, lebih baik daripada
prediksi kenaikan 5,2 %, menurut hasil jajak pendapat Reuters terhadap kalangan
ekonomi. Sedangkan produksi industri naik 7 %, lebih tinggi dari estimasi
pertumbuhan 5 %.
Data yang dirilis Senin itu menggenapi indicator
ekspor dan inflasi konsumen yang dirilis belum lama ini dan jauh lebih baik
dari perkiraan. Angka-angka tersebut memberikan dorongan awal bagi China yang
berharap dapat mencapai target pertumbuhan produk domestic bruto (PDB) ambisius
untuk tahun ini, yaitu 5 %. “Data aktifitas (ekonomi China secara luas stabil dan solid di awal tahun, walau ada yang berpikir penguatan itu mungkin hanya terjadi
sekali saja,” kata Louise Loo, ekonom China dari Oxford Economics, kepada
Reuters. (Yetede)
Antosipasi Ramadan, Bank Mandiri Siapkan Uang Tunai Rp 31,3 Triliun
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyiapkan
kebutuhan uang tunai Rp 32,3 triliun untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan
uang tunai di masyarakat selama 30 hari ke depan. Persiapan tersebut untuk kebutuhan
mulai 18 Maret hingga 16 April 2024 saat Ramadhan menjelang Idul Fitri 1445 H.
Jumlah net kebutuhan uang tersebut naik 10,5 % dibandingkan proyeksi tahun
sebelumnya.
Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali
Usman mengatakan, langkah imi diharapkan dapat membantu nasabah memenuhi
berbagai kebutuhan pada periode Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitrimendatang,
terutama pada masa pembayaran THR ASN. Sebagian besar alokasi kebutuhan uang
tunai tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengisian ATM Bank Mandiri
yang diprediksi mencapai Rp 1,7 triliun selama periode tersebut. (Yetede)
Menaker: THR Harus Dibayar Penuh
Menaker Ida Fauziyah menjawab pertanyaan
wartawan saat konferensi pers terkait tunjangan hari raya (THR) di kantor
Kemenaker, Jakarta (18/3). Menaker menegaskan bahwa pembayaran batas akhir THR
dapat dilakukan pada H-7 sebelum Idul Fitri 1445 Hijriah dan harus dibayarkan
penuh oleh pengusaha, serta pemberiannya tidak dapat diberikan secara berjangka
ataupun dicicil. (Yetede)
Menkeu Laporkan Debitur LPEI Terindikasi Korupsi ke Kejagung
Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan ke
kejaksaan Agung (Kejagung) tentang empat perusahaan yang terindikasi melakukan
dugaan tindak pidana korupsi (fraud) dalam pemberian fasilitas kredit Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang terdiri atas beberapa tahapan (batch),
dengan batch 1 yang terdiri atas 4 perusahaan terindikasi fraud dengan total
sebesar Rp 2,50 triliun.
“Hari ini secara khusus kami sampaikan 4 debitu
yang terindikasi fraud dengan ourstanding pinjaman Rp 2,5 triliun. Kami terus
menegaskan kepada direksi dan manajemen LPEI untuk terus meningkatkan
peranannya dan tanggung jawabnya dan harus membangun tata kelola yang baik,”
kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin
(18/3). (Yetede)
Segmen Business Hotel Diperkirakan Tumbuh 8 %
Sejumlah factor diprediksi mendongkrak bisnis
hotel (hospitality) di Indonesia pada 2024. Selain ditopang industri pariwisata,
bagi segmen hotel bisnis (business hotel) di Jakarta, unsur pendukung utama
adalah bergulirnya meeting, incentives, confrences dan exhibition (MICE). Di
sisi lain, gairah bisnis sektor hospitality di Jakarta terekam dari rencana
masuknya delapan hotel baru sepanjang tahun ini.
Menurut Satria Wei, Head of Hosppitality
Services Colliers Indonesia, sejak awal 2022, kinerja sektor perhotelan di
Indonesia telah terlihat mengalami perkembangan yang positif dan signnifikan. “Untuk
segmen hotel bisnis, Collier Indonesia memproyeksikan peningkatan 6-8 %
dibandingkan tahun 2023. Kinerja positif segmen hotel bisnis tahun 2024
didorong adanya berbagai kegiatan meeting, incentive, dan exhibition (MICE)
yang didominasi sektor swasta maupun pemerintah,” kata dia. (Yetede)
Dari Laba, Saratoga Berbalik Rugi 10 Triliun
Emiten Edwin Soeryadjaya dan Sandiaga Uno, PT
Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) mencatatkan rugi tahun berjalan yang
diatribusikan kepada pemilik perusahaan sebesar Rp 10,15 triliun pada 2023,
berbanding terbalik dari sebelumnya yang laba Rp 4,61 triliun. Hal ini
disebabkan kerugian atas investasi pada saham dan efek lainnya pada tahun lalu
yang mencapai Rp 13,81 triliun, dibading 2022 yang justru untung 3,72 triliun.
“Gejolak harga komoditas sepanjang 2023 telah
berdampak pada harga saham-saham perusahaan portofolio utama Saratoga yaitu, PT
Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) dan PT Merdeka Copper Gold (MDKA). Fluktuasi
Harga saham tersebut ikut berdampak terhadap Nilai Aset Bersih (Net Asset Value/NAV)
Saratoga pada akhir tahun lalu,” kata Direktur Investasi Saratoga Devin Wirawan
dalam menuju diversivikasi keterangan resmi di Jakarta, Senin (18/3). (Yetede)
Pendapatan dan Laba Moratelindo Kompak Turun
Sinar Mas Multiartha Terbitkan Obligasi Jumbo Rp 5 Triliun
PT Sinar Mas Muliaartha Tbk (SMMA) akan
melakukan penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan III dengan target
dana Rp 5 triliun. Sebagai tahap awal, perseroan akan menerbitkan Obligasi
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024 senilai Rp 1,5 triliun. Dana hasil
penerbitan surat utang ini rencananya digunakan untuk pelunasan (refinancing)
obligasi, kebutuhan investasi dan modal kerja perseroan.
Manajemen Sinar Mas Multiartha dalam prospektus
yang dipublikasikan Senin (18/3) mengungkapkan, obligasi senilai 1,5 triliun
ini akan memasuki masa penawaran awal pada 18-22 Maret 2024 dengan target
efektif pada 28 Maret 2024, masa penawaran umum pada 2 April 2024, tanggal
penjatahan pada 3 April 2024, tanggal distribusi saham secara elektronik
danpengembalian uang pemesanan pada 5 April 2024 serta pencatatan di Bursa Efek
Indonesia pada 16 April mendatang. Perseroan telah mendapat peringkat idAA atau
double A dari Kredit Rating Indonesia untuk obligasi ini. (Yetede)
Jalan Paksa bagi Bank Gunting Margin Bunga
Pemerintah berupaya memaksa perbankan dalam negeri menurunkan margin bunga dan lebih banyak menyalurkan kredit. Dalam waktu dekat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan segera merilis aturan yang mewajibkan bank transparan dalam menetapkan suku bunga dasar kredit (SBDK). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, Peraturan OJK (POJK) mengenai transparansi suku bunga bisa segera terbit karena sudah disetujui di rapat kerja bersama DPR, Rabu (13/3). "POJK ini sudah diterima dan sekarang tinggal mengurus administrasi ke Kementerian Hukum dan HAM," ujarnya, kemarin. Dian mengungkapkan, aturan ini akan membuat bank lebih transparan terkait penentuan komponen bunga kreditnya. Beleid ini merupakan mandat Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Lewat aturan ini, Dian optimistis mekanisme pasar akan efisien. Masyarakat bisa membandingkan bunga antarbank dengan lebih detail. Bank yang tak memenuhi aturan pun akan dikenai sanksi.
Secara industri, net interest margin (NIM) perbankan menunjukkan kenaikan dalam beberapa tahun terakhir, hingga ke level 4,81% di akhir tahun 2023. Bahkan, dari riset KONTAN, beberapa bank memiliki NIM jauh di atas industri, lima bank beraset jumbo di antaranya mencetak NIM di atas 5%. Bankir mengaku belum bisa komentar banyak terkait aturan baru ini. Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi menilai, OJK sudah melakukan kajian untuk menyusun aturan ini. Menurut Yuddy, NIM atraktif pertanda kinerja sebuah bank sehat, bank mampu menjaga kualitas aset dan permodalan dengan baik. "Tahun ini, BJB akan menjaga NIM minimal 4,9%," ujarnya. Agustya Hendy Bernadi, Sekretaris Perusahaan BRI, mengklaim, BRI selalu mengkaji suku bunga kredit secara berkala. Ia bilang, suku bunga yang ditawarkan kompetitif dengan tetap memperhatikan profitabilitas bagi bank.
Lani Darmawan, Direktur Utama CIMB Niaga, menyampaikan, CIMB Niaga sudah melakukan transparansi bunga kredit lewat pelaporan SBDK. Menurut dia, tantangan bank saat ini dalam menetapkan bunga kredit adalah tingginya biaya dana, saat suku bunga acuan masih tinggi. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menilai, industri perbankan memerlukan aturan pengendalian NIM untuk menciptakan persaingan bisnis yang sehat. Menurut dia, perbankan saat ini dalam kondisi oligopolis. Hanya segelintir bank yang menguasai pasar dan mereka mempengaruhi satu dengan yang lainnya. "Harus ada kebijakan yang memaksa bank untuk bersaing antara satu dan lain. Regulator harus menciptakan iklim yang kompetitif, " kata Purbaya, belum lama ini.
Emiten Menjaring Dana dari RIght Issue
Penambahan modal melalui rights issue maupun private placement cukup meriah di kuartal pertama tahun ini. Sederet emiten telah mengumumkan rencana untuk menggelar aksi korporasi tersebut dengan bermacam keperluan. Contohnya PT Vale Indonesia Tbk (INCO) yang akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 603,44 juta saham baru. Rights issue ini merupakan bagian dari pemenuhan kewajiban divestasi INCO kepada pemerintah Indonesia, yang dilakukan melalui holding tambang BUMN, MIND ID. Lewat divestasi lanjutan ini, MIND ID akan mendapat tambahan 14% sehingga nantinya akan memiliki 34% saham INCO. Masih dari emiten nikel, PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) alias Harita Nickel bahkan berencana untuk menggelar rights issue dan private placement. Direktur Utama Harita Nickel Roy Arman Arfandy mengatakan, aksi korporasi ini upaya memperkuat pertumbuhan dan pengembangan usaha. Dana dari rights issue akan digunakan untuk ekspansi, termasuk pembelian saham pada perusahaan di bidang pemurnian bijih nikel atau pertambangan lain.
Selain duo emiten nikel tersebut, ada juga dua emiten bank yang akan menggelar rights issue. Mereka adalah PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (SDRA) dan PT Bank IBK Indonesia Tbk (AGRS). Estimasi perolehan dana dari aksi korporasi ini masing-masing mencapai Rp 3,2 triliun dan Rp 1,17 triliun. Emiten lain yang akan melakukan rights issue di antaranya ada PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk (DGNS) dan PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk (CCSI). Sedangkan emiten yang berencana menggelar private placement ada PT SLJ Global Tbk (SULI) dan PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP). Kepala Riset Praus Capital Marolop Alfred Nainggolan mengamati sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan emiten menggelar aksi rights issue. Pertama, bisa terjadi ketika pendanaan melalui utang sudah maksimal, yang ditandai dengan rasio leverage tinggi. Dalam situasi itu, emiten perlu menambah modal melalui penerbitan saham, sehingga rasio leverage turun dan kembali memiliki ruang. Kedua, faktor makro ekonomi dalam memilih opsi penambahan modal. Seperti pada kondisi suku bunga tinggi sehingga pendanaan melalui utang bisa menimbulkan beban keuangan yang memberatkan perusahaan.
Analis Stocknow.id M. Thoriq Fadilla juga menilai pasar akan lebih selektif. Apalagi dalam kondisi yang sedang fluktuatif seperti saat ini, investor akan lebih cenderung bersikap moderat. Thoriq pun menyoroti transaksi di pasar saham yang masih memperlihatkan sikap wait and see dari para investor. Sementara itu, Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Sukarno Alatas memandang pelaksanaan rights issue bisa menjadi momentum yang tepat. Asalkan, emiten tersebut memiliki fundamental kuat dan prospek bisnis yang apik. Research Analyst Infovesta Kapital Advisori Arjun Ajwani mengingatkan umumnya rights issue membuat harga saham mengalami koreksi dalam jangka pendek. Namun, jika tambahan modal digunakan untuk ekspansi bisnis atau penguatan struktur modal, maka bisa menjadi sentimen positif yang mendongkrak harga sahamnya. Pengamat Pasar Modal & Founder WH-Project William Hartanto punya catatan serupa bahwa seringkali rights issue membuat harga saham turun terlebih dulu, karena pergerakannya akan mengacu pada harga pelaksanaan. Pelaku pasar bisa mencermati peluang buy on weakness atau cicil beli saat koreksi.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









