Kejagung menahan Iwan Setiawan Lukminto yang dulunya Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Bos perusahaan konfeksi yang pada Oktober lalu dinyatakan pailit itu disangka korupsi terkait pemberian kredit dari Bank Jabar Banten dan Bank DKI. Diperkirakan, kerugian negara akibat korupsi itu Rp 692,9 miliar. Iwan Setiawan ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa di kantor Kejagung, Jakarta, sepanjang Rabu (21/5). Kejagung juga menetapkan dua tersangka lain, yakni Dirut Bank DKI tahun 2020, Zainuddin Mappa dan pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB, Dicky Syahbandinata. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar di Kejagung, Rabu malam, mengatakan, penyidik telah menemukan alat bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit dari Bank BJB dan Bank DKI kepada Sritex.

”Penyidik memperoleh alat bukti yang cukup telah terjadi tindak pidana korupsi pemberian kredit beberapa bank pemerintah kepada Sritex dengan total outstanding atau tagihan yang belum dilunasi hingga Oktober 2024 sebesar Rp3,58 triliun,” kata Qohar. Tagihan terhadap Sritex berasal dari sejumlah bank, antara lain Bank Jateng Rp 395,6 miliar, Bank BJB Rp 543,9 miliar dan Bank DKI Rp 149 miliar. Tagihan juga berasal dari bank sindikasi, yakni BNI, BRI, LPEI, serta 20 bank swasta dengan total tagihan Rp 2,5 triliun. Penyidik menemukan pelanggaran hukum karena kredit diberikan tanpa analisis yang memadai, juga tidak sesuai prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan. Sritex diduga tidak menggunakan kredit untuk modal kerja sebagaimana tujuan dari pemberian kredit. Pinjaman dari bank itu malah disalahgunakan untuk membayar utang kepada pihak ketiga dan membeli asset nonproduktif, seperti tanah. Iwan Lukminto dijemput penyidik Kejagung di Surakarta, Jateng, Selasa (20/5) malam. (Yoga)

Mentan Jepang, Taku Eto mengundurkan diri setelah pernya-taannya tentang ”hadiah beras” memicu polemik. ”Saya membuat pernyataan tidak pantas saat rakyat menderita karena harga beras yang melonjak. Tidak pantas bagi saya untuk tetap menjabat,” kata Eto kepada wartawan setelah menyerahkan pengunduran dirinya di Kantor Perdana Menteri di Tokyo, Jepang, Rabu (21/5). Sebelumnya Eto sesumbar, dirinya tidak pernah membeli beras karena ia mendapatkannya gratis dari para pendukungnya sebagai hadiah. PM Jepang, Shigeru Ishiba, Selasa, menegur Eto karena pernyataannya memicu kemarahan rakyat. Saat ini, rakyat Jepang tengah bergulat dengan harga beras yang terus melambung tinggi. Selain membuat rakyat marah, pernyataan Eto juga memicu protes anggota parlemen. Semula Eto tetap dipertahankan sebagai mentan, tetapi ia kemudian mengundurkan diri. Menteri Lingkungan Hidup, Shinjiro Koizumi diberitakan akan menggantikan sementara posisi Eto.

Sejak Maret lalu, pemerintah telah melepaskan sebagian beras yang disimpan sebagai persediaan darurat untuk mengendalikan harga. Namun, belum ada dampaknya. Pemicu lonjakan harga Harga beras, yang menjadi makanan pokok rakyat Jepang, menjadi sangat tinggi karena panen yang buruk akibat cuaca panas pada tahun 2023. Kekurangan stok beras juga dipicu oleh kepanikan warga menyusul peringatan pemerintah akan kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi. Selain itu, permintaan beras tinggi karena lonjakan pariwisata. Harga pupuk pun meningkat. Selama bertahun-tahun rakyat Jepang terbiasa dengan deflasi dan upah rendah akibat penyesuaian inflasi. Namun, harga beras yang naik dua kali lipat tahun lalu menjadi perhatian rakyat Jepang. (Yoga)

Unjuk rasa ojek daring dengan segala tuntutannya hanyalah satu dari sekian masalah  bisnis berbasis aplikasi. Industri ini bagaikan menyimpan bom waktu. Pemerintah bertemu dengan sejumlah aplikator untukmenyikapi seruan demonstrasi yang akan digelar para pengemudi ojek daring, Selasa (20/5). Mereka memastikan bahwa kebijakan tarif mengikuti regulasi yang berlaku. Tuntutan menjadi pekerja dinilai bertentangan dengan fleksibilitas yang menjadi acuan utama pengemudi ojek daring selama ini. Menhub, Dudy Purwagandhi mempertemukan para aplikator ojek daring guna membahas isu yang menjadi polemik di antara para pengemudi ojek. Salah satunya, problem tarif yang dianggap tak sesuai proporsi. Namun, aplikator memastikan, besaran tarif sudah sesuai proporsi dan mengikuti regulasi (Kompas, 21/5/2025).

Ujung tuntutan dari masalah ini adalah kesejahteraan pengemudi yang kini merasakan tekanan daya beli. Penghasilan yang didapat tak sebanding dengan kerja keras mereka. Masa bakar uang telah berakhir sehingga subsidi bagi pengemudi sudah lama tak ada. Bila semua tuntutan pengemudi dipenuhi, perusahaanaplikasi kemungkinan akan bangkrut. Mereka terbebani dengan berbagai aturan ketenagakerjaan yang akanmemakan biaya. Konsep usaha ini, di mana pengemudi menjadi mitra, menjadi kabur karena pengemudi menjadi karyawan dengan segala hal yang harus dipenuhi. Apalagi jumlah pengemudi yang mencapai 4,7 juta, membebani perusahaan. Perusahaan aplikasi sangat berat untuk menaikkan harga layanan, karena tidak kompetitif melawan pengelola aplikasi lain.

Situasi yang stagnan menyebabkan mereka tak bisa mendapat margin besar, sementara kebutuhan arus kas untuk operasi perusahaan terus ber-tambah. Situasi ini jika terus tanpa solusi, akan memunculkan ledakan masalah bagi perusahaan di kemudian hari. Merger antar mereka agar menjadi kekuatan utama dalam bisnis transportasi daring sepintas akan menjadi solusi. Mereka bisa menaikkan harga layanan begitu mereka menjadi satu sehingga diharapkan aplikasi akan mendapatkan untung karena bisa mengatur harga. Tapi, rencana itu akan dipermasalahkan secara legal karena memunculkan kondisi monopoli. Solusi yang menguntungkan pengemudi dan perusahaan tak mungkin didapat dalam waktu dekat. Industri transportasi daring bagaikan menyimpan bom waktu. (Yoga)

Pemangkasan suku bunga acuan BI diharapkan mampu memberi angin segar bagi perekonomian domestik yang awal tahun sedikit tertekan. Implikasinya terhadap sektor riil, seperti dunia usaha dan sektor rumah tangga, butuh waktu. Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Mei 2025 memutuskan untuk memotong suku bunga acuannya sebesar25 basis poin (bps) menjadi 5,5 %, dengan mempertimbangkan tetap terjaganya tingkat inflasi ke depan dan mulai stabilnya nilai tukar. Ekonom Senior dan associatefaculty LPPI, Ryan Kiryanto, menilai, keputusan BI itu merupakan langkah taktis, antisipatif, serta terukur, mempertimbangkan ekspektasi inflasi pada 2025-2026 yang tetap terkendali, stabilitas nilai tukar, serta turut mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan eksternal. ”Ke depan, BI harus terus mengarahkan kebijakan moneter yang tetap fokus pada upaya pengendalian inflasi sesuai sasarannya sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai faktor fundamentalnya,” katanya, Rabu (21/5).

Kebijakan moneter tersebut turut diperkuat dengan kebijakan makroprudensial yang akomodatif guna mendukung aktivitas sektor riil. Pelonggaran kebijakan moneter tersebut juga diharapkan dapat mendorong permintaan kredit dari para pelaku usaha. Keputusan BI memangkas suku bunga acuannya disambut positif oleh industri perbankan lantaran dapat membuka ruang ekspansi kredit. Namun, langkah tersebut perlu diperkuat kebijakan fiskal secara kontra siklus guna mendukung pertumbuhan. Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede berpendapat, pemangkasan suku bunga oleh BI mencerminkan pergeseran arah kebijakan moneter, dari pro stabilitas menuju pro pertumbuhan, seiring meredanya ketidakpastian global, terkendalinya inflasi domestik, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya tumbuh 4,87 % pada triwulan I-2025. (Yoga)

Peternak di Lampung menyambut antusias melimpahnya pesanan sapi kurban menjelang Idul Adha 2025, dari sejumlah daerah di Sumatera dan Jawa, karena stok di Jawa kurang akibat wabah penyakit mulut dan kuku (PMK). Sarjono (54) peternak sapi dari Desa Astomulyo, Lampung Tengah, Lampung, mengatakan, pesanan dari sejumlah daerah mulai berdatangan sejak satu bulan lalu. Selain dari sejumlah daerah di Sumatera, pesanan sapi kurban juga datang dari wilayah Jabodetabek, Yogyakarta, dan Jateng. ”Tahun ini, lebih dari 300 ekor sapi sudah dipesan atau hampir 90 % sapi yang terjual. Kami mulai mengirim pada H-5 Idul Adha,” kata Sarjono, Rabu(21/5). Tahun lalu, Sarjono hanya mendapat pesanan 200 ekor sapi untuk kebutuhan hewan kurban. Sebagian besar datang dari wilayah Sumatera, seperti Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, hingga Sumbar.

Banyaknya pesanan sapi kurban dari wilayah Jawa, kata Sarjono, merupakan dampak wabah PMK yang merebak di sejumlah daerah di Jawa beberapa bulan lalu. Pedagang sapi di Jawa pun mencari hewan ternak hingga ke Lampung. ”Stok sapi di Jawa sekarang sedang menurun karena dampak merebaknya wabah PMK beberapa bulan lalu. Kalau ada, di sana katanya harga sapi lebih tinggi dibanding harga sapi dari Lampung. Pembeli juga yakin karena kesehatan ternak sapi dari Lampung sudah terjamin aman,” kata Sarjono. Saat ini, harga sapi hidup untuk kebutuhan hewan kurban dijual dengan harga bervariasi. Sapi berbobot dibawah 400 kg, harga daging sapi hidup berkisar Rp55.000-Rp 60.000 per kg atau Rp 19 juta-Rp 24 juta per ekor. Adapun sapi dengan bobot diatas 400 kg harganya lebih mahal, tergantung kualitas. (Yoga)

Perwakilan pengemudi ojek daring menghadiri rapat dengar pendapat yang digelar Komisi VDPR. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, terutama mendesak agar potongan tarif bagi pengemudi dikurangi menjadi 10 %. Pemerintah diberi tenggat hingga akhir Mei 2025. Jika tidak dipenuhi, aksi lanjutan akan digelar dengan skala yang lebih besar dan masif. Adanya UU khusus bagi transportasi daring diharapkan memberi kepastian dan pelindungan hukum bagi pengemudi ojek daring (online). Sanksi yang diatur dalam regulasi itu dapat mendesak aplikator untuk mengikuti regulasi yang ada. ”Kalau sudah berbentuk UU, rigid, akan lebih kuat lagi. Kalau sudah kuat kami harapkan di dalamnya ada sanksi, baik administrasi maupun pidana bila terjadi pelanggaran. Saat ini, regulasi yang ada tidak menerapkan sanksi sehingga aplikator bebas melanggar,” ujar Ketua Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Igun Wicaksono usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR di Jakarta, Rabu (21/5).

Tuntutan yang disampaikan yaitu mendesak potongan tarif menjadi 10 % dari 20 %, menghapus skema prioritas pemesanan dengan mengomersialkan paket berbayar bagi pengemudi, dan menetapkan standar tarif barang / logistik dan makanan. Tuntutan-tuntutan ini dinilai menunjukkan rendahnya pengawasan pemerintah terhadap aplikator. Selama ini, aplikator tidak pernah mengajak asosiasi, organisasi atau aliansi pengemudi ojek daring untuk berdiskusi, menentukan tarif serta biaya potongan aplikasi, dan komponen lainnya. Igun berharap agar transportasi daring diakui, supaya perusahaan aplikator tidak semena-mena. Memang, bukan sebagai transportasi umum, melainkan transportasi berbasis aplikasi. Pihak Kemenhub harus dipanggil dan menetapkan potongan biaya aplikasi 10 %. Jika permintaan tidak dipenuhi, para pengemudi akan kembali berkonsolidasi untuk turun aksi dengan skala lebih masif dan lebih besar dari demonstrasi Selasa (20/5). (Yoga)

Bank Indonesia (BI) mulai menggeser fokus sebelumnya pro-stabilitas. Ini tak lepas dari meredanya ketegangan perang dagang AS dan China, penguatan rupiah, dan terjaganya laju inflasi nasional.  Namun, pertumbuhan ekonomi nasional melambat menjadi 4,87% kuartal 1-2025 dari kuartal sebelumnya sebesar 5,02%. BI menilai pertumbuhan ekonomi perlu terus diperkuat, sehingga dapat memitigasi dampak ketidakpastian global akibat kebijakan tarif resiprokal AS. Seiring dengan itu, BI memutuskan menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,5% dalam Rapat Dewan Gubernur bank Indonesia (RDG BI), 20-21 Mei 2025. Selain itu, BI memangkas 25 basis tingkat suku bunga deposito facility menjadi sebesar 4,75% dan suku bunga lending facility menjadi 6,25%.BI sudah mempertahankan suku bunga acuan di 5,75% selama empat bulan. Terakhir BI menurunkan suku bunga acuan dari 6% ke 5,75% pada Januari 2025. Dengan demikian, BI telah memangkas suku bunga acuan sebanyak 50 bps sepanjang tahun ini. BI juga mengarahkan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dalam rangka memperkuat  pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, Lewat upaya ini, ditambah dengan naiknya belanja pemerintah, BI meyakini, pertumbuhan ekonomi membaik pada semester II tahun ini. (Yetede)

Indonesia saat ini berada di di persimpangan jalan di mana berlangsung pergeseran peta perekonomian global. Dunia pasca-pandemi, yang disusul dengan penataan ulang peta geopolitik dan gelombang kebijakan industri baru di negara-negara besar, telah mengubah aturan permainan  perdagangan dunia. Di tengah dinamika ini, perusahaan global mempertimbangkan kembali di mana dan bagaimana mereka memproduksi barang. Ini membuka peluang langka bagi Indonesia untuk memposisikan diri sebagai simpul kunci dalam jaringan manufaktur global. Sudah beberapa dekade ini Indonesia bercita-cita untuk menjadi lebih dari sekedar negara pengekspor komoditas. Kita memiliki populasi, lokasi geografis, dan kelas menengah yang berkembang untuk mendukung basis manufaktur yang kuat. Namun, kinerja industri kita tertinggal dari negara lain di kawasan ini. Sementara Vietnam, Thailand, dan Malaysia telah melangkah pesat untuk berintegrasi ke dalam rantai nilai global, kontribusi sektor manufaktur Indonesia terhadap PDB justru terus menurun dari sekitar 30% pada awal 2000-an menjadi di bawah 19% saat ini. Tren ini menimbulkan pertanyaan yang mengusik: apakah kita kehilangan momentum. (Yetede)

Pertumbuhan kredit perbankan nasional per April 2025 semakin melemah, hanya tumbuh 8,8% secara year on year (yoy). Melihat realisasi ini, Bank Indonesia (BI) memangkas target pertumbuhan kredit dari level optimistis sebesar 11-13% (yoy), turun ke 8-11% (yoy). Dengan pertumbuhan kredit uang terus melambat sejak awal tahun ini, BI jor-joran mengguyur likuiditas supaya perbankan bisa lebih efektif mendorong penyaluran kredit. Di sisi lain, BI juga memangkas suku bunga acuan 7 days reserve repo rate (B17DRRR) 25 basis poin (bps) dari 5,75% menjadi 5,5%. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, peran kredit perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi perlu terus ditingkatkan. Kredit pada April 2025 tumbuh sebesar 8,88% (yoy), lebih rendah dari 9,16% (yoy) pada maret 2025. Pertumbuhan ini terus turun dari akhir Desember 2024 yang tumbuh 10,39% (yoy). dari sisi penawaran, minat penyaluran kredit oleh bank (lending standard) masih baik, terutama pada sektor pertanian, LGA ( Listrik, GGas, dan Air) dan jasa sosial. Kondisi likuiditas semakin mengetat terlihat dari pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang kembali melambat, yakni hanya naik 4,55% (yoy) per April 2025 dibandingkan awal Januari 2025 yang tumbuh 5,51%. (Yetede)

Pendidikan memegang peran krusial dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul yang cerdas, berintegritas, dan berdaya saing. Sebagai salah satu pilar utama dalam penguatan SDM, pendidikan berkontribusi secara strategis terhadap pembangunan karakter dan peningkatan daya saing. Pendidikan juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan mengasah critical thinking yang perlu dihadapi tantangan menuju visi Indonesia emas 2045. Sebagai bentuk komiment nyata, pemerintah terus mengoptimalkan alokasi anggaran pendidikan guna meningkatkan akses dan kualitas pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat, peningkatan link and match dan mendorong penguatan Pandidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta mendukung berbagai penguatan program unggulan antara lain sekolah unggulan dan sekolah rakyat untuk meningkatkan SDM sekaligus menjadikan pendidikan sebagai intrusmen memutus rantai kemiskinan. Berkaitan itu, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp727 triliun hingga Rp761 triliun dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026 untuk meningkatkan kualitas SDM. Angka tersebut meningkatkan dibandingkan tahun ini yang sebesar Rp724,3 triliun. (Yetede)