Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40554 )

Konflik India-Pakistan Dapat Mempengaruhi Ekspor Sawit Indonesia

21 May 2025

Eskalasi konflik antara India dan Pakistan dapat berdampak terhadap kinerja ekspor komoditas minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia. Dua negara itu salah satu mitra ekspor utama, dengan India menyumbang 14,8% dan Pakistan 10,5% dari total ekspor CPO Indonesia, sehingga memburuknya konflik tersebut dapat mempengaruhi kestabilan permintaan dari kedua negara. "Jadi ada 20%, hampir 25% dari CPO kita ekspor ke dua negara itu. Tentu saja, kalau konfliknya kian memburuk akan berdampak pada permintaan dari kedua negara tersebut terhadap ekspor CPO Indonesia," papar Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro. Karena itu kedua negara diharapkan bisa rekonsiliasi dalam waktu dekat, sehaingga tidak menambah geopolitik yang dapat memperburuk kondisi perekonomian global. "Kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir perkembangannya juga cukup positif karena kedua negara itu melakukan gencatan senjata dan saya akan lihat terjadi rekonsiliasi juga di sini," ujar Andry. Selain dampak dari ketegangan India-Pakistan Pemerintah RI juga harus tetao mewaspadai dampak penerapan tarif resiprokal oleh AS serta perang dagang antara AS dan China yang mengakibatkan banyak negara mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi di triwulan 1-2025. (Yetede)

Ekonomi

Meningkatnya Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan

21 May 2025

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Nunung Nuryantono mengungkapkan terjadinya peningkatan klaim terjadi Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) pada tahun ini dibandingkan dengan 2024. Klain JKP di tahun 2025 hingga bulan April 2025 mencapai 13.210 per bulan. "Ini juga mengalami kenaikan yang tajam secara berturut-turut dari bulan Januari, Februari, Maret, April. Ini memberikan indikasi memang terjadi PHK yang cukup signifikan," kata Nunung. Di sisi lain kondisi tersebut, kata diam juga menjadi salah satu sinyal bahwa ada penguatan fungsi perlindungan program JKP melalui besaran manfaat tunai yang diterima. Keberadaan Peraturan (PP) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP mendukung perluasan kepesertaan dan peningkatan manfaat klaim. Menurut data BPJS Ketenagakerjaan, seperti dikutip Antara, yang menjalankan program JKP, pada awal 2025 terjadi peningkatan peserta JKP sebanyak 2 juta orang dalam 4 bulan sejak berlakunya PP 6/2025, salah satunya karena modifikasi syarat. Jumlah peserta JKP dari pekerja penerima upah (PPU) hingga April 2025 mencapai 16,47 juta orang, naik dibandingkan 14,44 juta pada 2024. (Yetede)

Ekonomi

Dagang-el Didorong Tertib Lewat Aturan Baru

21 May 2025

Kebijakan pembatasan layanan gratis ongkos kirim (ongkir) di platform e-commerce sebagaimana tertuang dalam Permendag Nomor 8/2025 disambut positif oleh pemerintah dan pelaku industri logistik karena dianggap dapat menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih sehat dan berkeadilan.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem e-commerce di Indonesia, termasuk melindungi kepentingan konsumen, produsen, dan pelaku UMKM. Menurutnya, pembatasan subsidi ongkir akan mendorong persaingan usaha yang lebih adil, khususnya bagi pelaku lokal yang selama ini tertekan oleh praktik subsidi ongkir besar-besaran.

Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal Asperindo Tekad Sukatno menilai bahwa regulasi yang baik seperti ini berpotensi memberikan dampak positif terhadap industri logistik secara menyeluruh. Ia menyebut bahwa pertumbuhan sektor akan turut berdampak pada kesejahteraan karyawan dan kurir, yang merupakan aset utama perusahaan jasa pengiriman.

Kebijakan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat keberlanjutan ekosistem dagang-el nasional dan memastikan pelaku usaha kecil dalam negeri tetap memiliki daya saing di tengah dominasi platform digital besar.

Ekonomi

KPK Gerebek Kemenaker, Usut Dugaan Korupsi

21 May 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan korupsi terkait pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Dalam rangka penyidikan, tim KPK melakukan penggeledahan di kantor Kemnaker di Jakarta Selatan pada Selasa, 20 Mei 2025.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi bahwa kasus ini berkaitan dengan suap dan/atau gratifikasi terkait tenaga kerja asing (TKA). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menambahkan bahwa kasus ini merupakan penyidikan baru yang dimulai pada Mei 2025, dengan delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menyatakan bahwa dirinya belum mengetahui secara pasti ihwal penggeledahan tersebut dan belum mendapatkan informasi dari Menteri Ketenagakerjaan.

Kasus ini menunjukkan komitmen KPK dalam menindak dugaan korupsi di sektor ketenagakerjaan, khususnya dalam tata kelola TKA, yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.

Ekonomi

Belanja Pemerintah Jadi Kunci Pemulihan

21 May 2025

Pemerintah Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi pada 2026 dapat mencapai 5,2%–5,8%, dengan fokus pada penguatan konsumsi rumah tangga sebagai motor utama. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, stabilisasi harga, daya beli yang kuat, dan peningkatan lapangan kerja akan menopang pertumbuhan tersebut. Namun, sejumlah ekonom memandang target ini terlalu ambisius.

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif CELIOS, mengkritik asumsi makro pemerintah yang dinilai terlalu optimistis di tengah tekanan ekonomi global dan prediksi pertumbuhan ekonomi 2025 yang sulit menembus 5%. Ia mendorong pemerintah untuk menyusun APBN yang lebih moderat, fokus menjaga daya beli masyarakat bawah, serta memberi insentif dan stimulus riil yang lebih tepat sasaran, seperti diskon listrik atau perbaikan insentif pajak.

Senada, Banjaran Surya Indrastomo, Chief Economist Bank Syariah Indonesia, menyarankan pemberian stimulus bersama dengan sektor swasta untuk mendorong konsumsi rumah tangga, seperti program diskon dan pajak ditanggung pemerintah untuk barang konsumsi. Ia mencontohkan kebijakan serupa di China yang terbukti mampu mendorong pertumbuhan konsumsi dan PDB.

Sementara itu, Syafruddin Karimi, ekonom Universitas Andalas, menyoroti bahaya ketergantungan berlebihan pada konsumsi rumah tangga. Ia menekankan perlunya transformasi sektor produksi dan industrialisasi bernilai tambah tinggi untuk menciptakan lapangan kerja formal yang berkelanjutan dan memperkuat fondasi ekonomi jangka menengah-panjang.

Meskipun target pertumbuhan pemerintah ambisius, pencapaiannya sangat bergantung pada strategi konkret yang berpihak pada sektor produktif, stimulus yang efektif, dan penguatan daya beli masyarakat secara menyeluruh.

Ekonomi

Pangsa Syariah Stagnan di Tengah Potensi Besar

21 May 2025

Pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih stagnan, meski ada kenaikan aset dan pembiayaan secara tahunan. Hingga Februari 2025, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset perbankan syariah mencapai Rp 924,9 triliun atau sekitar 7,4% dari total industri perbankan nasional. Angka ini hanya naik sedikit dari tahun-tahun sebelumnya dan menunjukkan belum optimalnya perkembangan sektor ini.

Satu-satunya pemain besar yang mendominasi adalah Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan aset Rp 401 triliun, atau sekitar 41% dari total aset industri perbankan syariah. Ini mencerminkan kurangnya kompetitor yang signifikan di sektor ini.

OJK telah mendorong konsolidasi industri dengan mewajibkan spin off unit usaha syariah (UUS) jika asetnya melebihi Rp 50 triliun. BTN merespons dengan mengakuisisi Bank Victoria Syariah, sedangkan CIMB Niaga memilih mendirikan bank syariah baru bernama Bank CIMB Niaga Syariah. Namun, Direktur Syariah Banking CIMB Niaga Pandji P. Djajanegara membuka kemungkinan akuisisi di masa depan jika ada bank yang cocok dengan strategi mereka.

Sementara itu, Direktur BCA Syariah Pranata menilai bahwa penguatan industri harus dilakukan melalui peningkatan inklusi keuangan syariah. Ia menekankan pentingnya edukasi dan layanan digital untuk memperluas jangkauan pasar.

Meskipun ada pertumbuhan secara angka, perbankan syariah masih memerlukan strategi yang lebih agresif dan terkoordinasi, terutama dalam hal edukasi, transformasi digital, serta perluasan kompetitor agar tidak hanya bergantung pada satu pemain besar.

Ekonomi

Rusia Didesak Bertanggung Jawab atas Tragedi MH17

20 May 2025

Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) akhirnya menetapkan bahwa Rusia harus bertanggung jawab atas tragedi jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17 di Ukraina timur pada 17 Juli 2014, yang menewaskan 298 orang. Keputusan ini menjadi tonggak penting dalam diplomasi global, menegaskan bahwa pelanggaran hukum internasional tidak bisa dilewatkan tanpa konsekuensi.

Meski ICAO tidak memiliki kewenangan yuridis untuk menjatuhkan sanksi, keputusan ini memiliki bobot moral yang besar dan menambah tekanan terhadap Rusia. Caspar Veldkamp, Menteri Luar Negeri Belanda, menyebut keputusan tersebut sebagai langkah penting dalam penegakan kebenaran. Sementara itu, Penny Wong, Menteri Luar Negeri Australia, menyerukan agar Rusia bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi kepada para korban.

Investigasi internasional sebelumnya telah menyimpulkan bahwa rudal jenis BUK milik militer Rusia diluncurkan dari wilayah yang dikuasai separatis pro-Moskow. Meskipun pengadilan Belanda telah memvonis tiga tersangka pada 2022, Moskow tetap menolak hasil penyelidikan tersebut.

Keputusan ICAO, meskipun tidak mengikat secara hukum, menjadi simbol kuat dalam perjuangan panjang keluarga korban untuk mendapatkan keadilan. Dalam ranah diplomasi, bahkan keadilan yang datang terlambat seperti ini tetap bernilai penting, menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hukum internasional akan terus dituntut pertanggungjawabannya.

Ekonomi

Siapa Pengganti Sri Mulyani? Kemenkeu Jadi Sorotan

20 May 2025

Kementerian Keuangan (Kemkeu) sedang bersiap melakukan rotasi besar di tingkat eselon I, dengan dua jabatan kunci yang akan berganti: Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea Cukai. Bimo Wijayanto dikabarkan akan menggantikan Suryo Utomo sebagai Dirjen Pajak, sementara Letjen TNI Djaka Budi Utama, yang saat ini menjabat di Badan Intelijen Negara (BIN), disebut akan menggantikan Askolani sebagai Dirjen Bea Cukai.

Perombakan ini diyakini mendapat restu langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Selain itu, rotasi juga melibatkan posisi penting lainnya, termasuk Suryo Utomo yang akan bergeser ke posisi Dirjen Perbendaharaan, serta rencana pembentukan Badan Intelijen Keuangan yang akan dipimpin Heru Pambudi, dan pengubahan Badan Kebijakan Fiskal menjadi Badan Strategi Fiskal di bawah Febrio Kacaribu.

Perubahan ini terjadi di tengah tekanan berat atas kinerja penerimaan negara. Ekonom Banjaran Surya Indrastomo menegaskan bahwa respons pasar akan sangat tergantung pada hasil konkret dalam mengerek penerimaan pajak dan bea cukai. Di sisi lain, Ekky Topan dari Infovesta menyoroti kekhawatiran investor atas transparansi, terutama karena penunjukan figur militer ke posisi sipil yang strategis.

Kritik tajam datang dari Bhima Yudhistira (Celios) yang menilai bahwa masuknya perwira TNI aktif seperti Djaka bisa mengganggu profesionalisme dan karier pegawai Bea Cukai. Bhima mengingatkan bahwa peningkatan penerimaan negara tak cukup dengan pendekatan ketegasan, tapi juga memerlukan keahlian teknis dan kebijakan fiskal yang tepat. Sementara itu, Badiul Hadi dari FITRA memperingatkan bahwa tren penunjukan figur non-sipil tanpa proses seleksi yang terbuka dapat melemahkan institusi sipil dan demokrasi.

Dengan demikian, rotasi ini mencerminkan langkah besar pemerintah dalam membenahi pengelolaan fiskal dan pengawasan penerimaan negara, namun juga menyisakan kekhawatiran serius soal transparansi, profesionalisme, dan keberlanjutan reformasi kelembagaan.

Ekonomi

BI Berpeluang Potong Suku Bunga ke Level 5,5%

20 May 2025

Bank Indonesia (BI) diperkirakan akan menurunkan suku bunga acuan (BI rate) sebesar 25 basis poin menjadi 5,5% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan ini. Langkah ini dinilai tepat oleh sejumlah ekonom karena kondisi makroekonomi domestik dan global yang mendukung pelonggaran moneter.

Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, menilai inflasi domestik yang terkendali (1,95% pada April 2025) dan surplus perdagangan yang meningkat memberikan ruang bagi BI untuk mengakomodasi pertumbuhan ekonomi yang mulai melambat (hanya 4,87% di kuartal I-2025). Ia juga menyoroti membaiknya hubungan dagang AS-China dan tren penurunan inflasi AS sebagai pendorong sentimen positif di pasar global.

Andry Asmoro, Chief Economist Bank Mandiri, sepakat bahwa kondisi saat ini mendukung pemangkasan suku bunga, apalagi nilai tukar rupiah menguat dan ekspektasi The Fed akan memangkas suku bunga di semester kedua 2025. Ia menyebut bahwa "ruang pemangkasan suku bunga acuan 25 basis poin" sudah terbuka bulan ini jika stabilitas rupiah tetap terjaga.

Fakhrul Fulvian dari Trimegah Sekuritas dan Myrdal Gunarto, ekonom pasar global, juga mendukung langkah pemangkasan suku bunga untuk memacu pertumbuhan ekonomi domestik yang sedang melambat.

Namun, David Sumual, Kepala Ekonom Bank Central Asia, berpandangan berbeda. Ia menilai BI kemungkinan masih akan menahan suku bunga karena prioritas saat ini adalah menjaga stabilitas, terutama di tengah ketidakpastian global akibat kebijakan tarif resiprokal AS. David memprediksi BI baru akan memangkas suku bunga di akhir tahun.

Mayoritas ekonom memproyeksikan BI akan mulai bersikap lebih akomodatif pada RDG bulan ini, seiring kebutuhan mendukung pertumbuhan ekonomi dan sentimen pasar yang lebih kondusif. Namun, kehati-hatian tetap diperlukan mengingat faktor eksternal yang masih dinamis.

Ekonomi

Retail Ekspansi ke Luar Jawa Meski Tantangan Berat

20 May 2025

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT), pengelola jaringan minimarket Alfamart dan Alfamidi, berupaya mendongkrak kinerja keuangan tahun 2025 melalui strategi ekspansi agresif. Perusahaan menargetkan pembukaan 1.200 toko baru, terutama di luar Pulau Jawa, yang dinilai memiliki potensi pertumbuhan lebih tinggi dibanding wilayah yang sudah jenuh seperti Jabodetabek.

Jessica Leonardy, Analis OCBC Sekuritas, menilai bahwa penjualan toko-toko AMRT di luar Jawa tumbuh signifikan, 15,3% yoy pada kuartal I-2025, dan menjadi pendorong utama pertumbuhan perusahaan. Jessica juga mencatat penguatan pangsa pasar AMRT di segmen ritel modern, yang kini mencapai 28,6%, dan di segmen minimarket sebesar 35,3%.

Patricia Gabriela, Senior Analis BNI Sekuritas, juga optimistis bahwa ekspansi toko dapat mendorong penjualan tumbuh 10% yoy dan laba bersih naik 12% yoy sepanjang 2025. Bukti awal terlihat dari laporan kuartal I-2025, di mana AMRT mencatatkan pendapatan Rp 32,77 triliun (naik 11,8% yoy) dan laba bersih Rp 975,12 miliar (naik 9,5% yoy).

Namun demikian, Benny Kurniawan dari JP Morgan mengingatkan bahwa beban operasional meningkat tajam, termasuk karena pembangunan dua pusat distribusi baru dan potensi kenaikan upah minimum. Ini dapat membatasi pertumbuhan laba, dengan proyeksi kenaikan margin laba kotor hanya 0,2% yoy di 2025. Meski begitu, ia tetap optimis untuk jangka menengah, memprediksi pertumbuhan laba 21% yoy di 2026.

Dengan ekspansi agresif yang dibarengi peningkatan pangsa pasar dan fokus pada efisiensi margin, AMRT berada dalam jalur pertumbuhan, meski harus tetap mewaspadai tekanan dari sisi operasional.