Maraknya praktik premanisme dan pemalakan atau pungutan liar (pungli) terhadap kalangan pelaku industri di Tanah Air dinilai sudah menyentuh aspek fundamental dalam berusaha yakni kepastian hukum dan rasa aman. Tak semata masalah nilai pungli atau tambahan biaya operasional yang  harus ditanggung, hal itu juga menjadi sinyal bagi investor, baik domestik maupun global, bahwa berusaha di Indonesia masih menyimpan risiko nonekonomi yang tinggi. Bila tidak diberantas hingga tuntas, dalam jangka panjang, masalah ini bisa menurunkan kepercayaan, menunda ekspansi, bahkan membatalkan komitmen investasi yang telah direncanakan oleh para investor. Padahal, kehadiran investasi sangat dibutuhkan dalam menyokong pertumbuhan ekonomi nasional yang oleh pemerintahan Prabowo Subianto ditargetkan bisa mencapai level 8% dan dalam penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, dampak praktik premanisme dan pemalakan yang dialami dunia industri terhadap iklim investasi tidak bisa dianggap sepele. Selanjutnya, diperlukan ketegasan dan keberpihakan negara untuk memastikan bahwa tidak ada satu pihak pun yang berada diatas hukum. Hal lain yang tak kalah penting untuk dilakukan adalah langkah sinergi di antara para pemangku kepentingan. (Yetede)

Para mitra dagang AS di seluruh dunia mungkin bisa sedikit berharap setelah pejabat tinggi negara itu dan China mencapai kepepahaman sementara untuk memangkas tarif atas produk-produk  tertentu. Langkah ini bisa menjadi sinyal positif di tengah kekhawatiran bahwa ekonomi global akan mengalami perlambatan paling parah sejak pandemi Covid-19. Namun apa sebenarnya landasan dari kebijakan tarif Trump? kebijakan tarif yang diumumkan pada 2 April 2025 ini mencerminkan pendekatan strategis besar, bukan sekedar kayakinan bawah tarif tinggi akan menyelesaikan defisit perdagangan AS. Kebijakan yang diberikan label hari Pembebasan tersebut menetapkan tarif dasar sebesar 10% untuk semua impor (kecuali dari Kanada dan Mexico), serta tambahan tarif resiprokal terhadap sekitar 60 negara berdasarkan tuduhan praktik dagang yang tidak adil. Strategi ini dibingkai sebagai deklarasi kemandirian ekonomi untuk mengoreksi hubungan dagang yang menurut Trump selama ini merugikan manufaktur dan pekerja AS. Berdasarkan pernyataan dan kebijakan Trump sejak menjabat, tampak jelas bahwa tarif ini merupakan bagian dari agenda nasionalisme ekonomi dan geopolitik yang lebih luas. (Yetede) 

PT Bank Syariah Indonesia Tbk )BSI) baru saja menggelar Rapat Umum Saham Tahunan (RUPST) yang menghasilkan beberapa keputusan penting. Salah satunya adalah penunjukkan Anggoro Eko Cahyo sebagai Direktur Utama Perseroan. Selain itu para pemegang saham juga menyetujui pembagian dividen tunai dengan total nilai mencapai Rp 1,05 triliun, yang setara dengan 15% dari keseluruhan laba bersih perusahaan. Jika dihitung per lembar saham, dividen yang akan diterima oleh para pemilik saham bank berkode BRIS ini adalah sekitar  Rp 22,78. Angka ini menunjukkan peningkatan  yang cukup signifikan, yaitu sebesar 22,86% dibandingkan dengan dividen tahun buku 2024 yang tercatat sebesar Rp 18.,54 per lembar saham. Kenaikan ini menjadikan indikasi kuat atas kinerja keuangan BSI yang solid sepanjang tahun 2024. Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta mengatakan pembagian dividen tersebut sebagai bentuk komitmen dan apresiasi perseroan terhadao para pemegang saham yang telah senantiasa mendukung pertumbuhan dan perkembangan BSI, di tengah berbagai dinamika kondisi ekonomi dan bisnis. (Yetede)

Pertumbuhan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum belum seimbang dengan pertumbuhan electric vehicle (EV). Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil Battery Electric Vehicle (BEV) di 2024 mencapai 43.188 unit untuk menguasai  5% pangsa pasar. Sedangkan, hingga April 2025, Indonesia baru mempunyai sekitar 3.772 SPKLU. Pengamat otomotif dari Institut Teknologi  Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu mengatakan, rasio SPKLU untuk 17-20 EV, sementara populasi mobil listrik terus meningkat pesat melebihi  kecepatan pertumbuhan SPKLU. "Distribusi SPKLU masih timpang, dengan 80% berlokasi di Pulau Jawa. Banyak SPKLU hanya mendukung pengisian lambat (AC) dan belum dilengkapi teknologi fast charging," ucap dia kepada Investor Daily. Yannes melihat setidaknya ada beberapa faktor yang membuat kondisi timpang tersebut. Hal itu seperti biaya pembangunan yanga tinggi, distribusi SPKLU yang terkonsentrasi di beberapa kota besar saja di Pulau Jawa (khususnya Jabodetabek), serta perizinan yang rumit membuat ekspansi terhambat. (Yetede)

IHSG dan BEI berpotensi melanjutkan penguatan pada pekan ini, setelah naik 4,01% sepanjang minggu lalu ke posisi 7.106. Arus modal asing yang terus masuk (foreign inflow), optimisme investor terhadap perekonomian Indonesia, dan tekanan beli yang tetap kuat, membuat pergerakan IHSG di pekan ini akan dinaungi  banyak sentimen positif.  "Kami melihat IHSG memiliki peluang cukup besar untuk mengalami kenaikan dan konsistensi berada di atas 7.000. IHSG untuk bermain di level 7.000-7.120," kata Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus kepada Investor Daily. Niko melihat, asing mulai percaya dan yakin untuk masuk ke emerging market, tidak terkecuali Indonesia. Perlahan tapi pasti,  stabilnya  pasar global juga telah mendorong IHSG untuk bisa terus mengalami penguatan, meski bukan berarti  ketidakpastian sudah berkurang. Dari dalam negeri, lanjut dia, pertemuan BI pada 21 Mei mendatang, memberikan peluang untuk pemangkasan tingkat suku bunga cukup terbuka, di tengah mulai timbulnya optimisme pelaku pasar dan investor terhadap perekonomian Indonesia. (Yetede)

OJK mendorong pembiayaan bagi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dari perbankan,  dengan tetap mengedapankan prinsip kehati-hatian. Dukungan ini diharapkan menjadi bahan bakar baru bagi industri TPT yang tengah berjuang di tengah tantangan struktural. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan ekosistem industri TPT yang sehat, tangguh, dan berdaya saing global. "Industri TPT nasional memiliki potensi besar baik dari sisi pasar domestik maupun ekspor. Namun, tantangan struktural seperti tingginya biaya logistik dan ketergantungan terhadap pasar ekspor tertentu perlu segera diatasi secara komprehensif melalui pendekatan Indonesia Corporated, yaitu kolaborasi nyata antara pelaku industri, perbankan, BUMN, dan pemerintah," kata Dian. Oleh karena itu OJK menyelenggaranakn kegiatan konsinyering bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Kebijakan Fiskal industi perbankan, dan pelaku industri TPT, potensi sinergi, dan kebutuhan dari sisi pembiayaan serta penguatan ekosistem pembiayaan tindak serta penguatan ekosistem pembiayaan berkelanjuta. (Yetede)

Presiden Prabowo Subianto mengaku mengetahui ada penegak hukum yang menerima ancaman dan intimidasi dari mereka-mereka yang ingin menghindar dari jeratan hukum. Presiden pun meminta seluruh aparat penegak hukum untuk tidak gentar  melawan ancaman dan intimidasi yang dialamat kepada mereka. "Saya tahu ada penegak-penegak hukum yang diancam. Saya tahu saya dapat laporan. Ada rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu," kata Presiden Prabowo. Presiden menegaskan ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akan terus memberantas segala bentuk praktik rasuah tanpa pandang bulu. "Saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar. Saya tidak gentar. Usia saya 72 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik. Saya hanya ingin melaksanakan tugas saya. Saya akan tegakkan keadilan. Saya akan melawan segala bentuk korupsi di republik ini tanpa pandang bulu," kata Presiden Prabowo. Presiden juga menekankan beberapa kasus korupsi besar mulai terungkap dalam periode enam bulan pertama pemerintahannya. "Kita hampir tiap hari, kita membongkar kasus korupsi dan tidak akan berhenti! Tidak akan berhenti!" ujar Prabowo. (Yetede)

Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikabarkan akan melakukan rotasi besar-besaran, termasuk mengganti Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak. Suryo Utomo, yang menjabat sejak November 2019, disebut akan digantikan oleh Bimo Wijayanto, mantan Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden.