Pertumbuhan kredit perbankan Indonesia mengalami perlambatan hingga April 2025, mencerminkan pelemahan daya beli masyarakat dan ketidakpastian ekonomi. Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa kredit hanya tumbuh 8,88% yoy, turun dari 9,16% pada Maret, dan menjadi laju pertumbuhan terlemah sejak September 2023.

PM Jepang, Shigeru Ishiba menegur Mentan, Kehutanan, dan Perikanan, Taku Eto, Selasa (20/5), karena Eto mengutarakan hal yang dianggap sombong dan tidak layak oleh masyarakat terkait krisis besar di Jepang. ”Ucapan Mentan amat tak layak. Tugas menteri adalah mencari solusi atas krisis beras,” kata Ishiba. Akhir pekan lalu, dalam acara penggalangan dana Partai Liberal Demokratik (LDP) Jepang, Eto bercanda bahwa ia tidak pernah membeli beras. ”Saya punya banyak pendukung.Mereka sering mengirimi berkarung-karung beras,” katanya. Ketika ditanggapi dengan kritis oleh para wartawan, Eto meralat dengan kembali bercanda. ”Eh, tapi beras hadiah juga tidak cukup. Istri saya masih harus belanja beras dan dia marah-marah karena harganya naik,” ujarnya.

Pernyataan disampaikan saat Jepang sedang mengalami krisis beras akibat gagal panen sejak 2023. Harga beras di pasar naik sampai 70 %. Harga beras kini mencapai 4.214 yen per 5 kg. Pemerintah terpaksa menambah impor dan membuka cadangan beras nasional. Perkataan Eto viral di dunia maya. Warganet beramai-ramai mengomelinya. Eto dicap sombong, tidak nyambung dengan realitas, dan tidak pantas menjadi pejabat negara. Eto dalam proses melepas 250.000 ton beras cadangan nasional. Beras akan dilelang dan dikemas ulang sebelum dijual di pasar. Diharapkan langkah ini mengatasi kelangkaan beras dan menurunkan harga. Baru 2 % dari beras tersebut yang mencapai pasar. Di tahap kedua, pemerintah berencana melepas 100.000 ton cadangan beras lagi. Per Juli, diperkirakan akan dilepaskan lagi 300.000 ton. Jepang secara total memiliki 910.000 ton beras cadangan yang dikeluarkan jika gagal panen. (Yoga)

Kementerian BUMN tengah mematangkan sejumlah langkah untuk memenuhi enam permintaan AS terkait keseimbangan perdagangan dan investasi. Kementerian itu juga telah menguji ketahanan perusahaan-perusahaan milik negara terhadap dampak kebijakan AS. Kemendag juga sedang merampungkan paket deregulasi impor. Kemendag berkomitmen mengecualikan sejumlah komoditas/barang yang diproduksi sejumlah industri strategis dari relaksasi kebijakan impor tersebut. Hal itu mengemuka dalam Raker Komisi VI DPR dengan Mendag dan Menteri BUMN yang digelar secara hibrida di Jakarta,Selasa (20/5). Menteri BUMN Erick Thohir memetakan enam permintaan AS di yang berkaitan dengan BUMN. Pertama, AS meminta keseimbangan neraca perdagangan dengan Indonesia. Untuk itu, Kementerian BUMN telah meminta PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk membeli pesawat Boeing dari AS.

Ditengah efisiensi yang sedang dilakukan Garuda Indonesia, penambahan pesawat penting untuk meningkatkan layanan penerbangan domestik. Kedua, dalam pengadaan barang, perusahaan-perusahaan AS meminta perlakuan setara seperti perusahaan domestik dan asing lainnya. Saat ini, BUMN tengah memetakan ba-rang-barang yang berasal dan yang dibutuhkan dari AS. Ketiga, AS meminta perlakuan sama terhadap para investornya, terutama di sektor pengembangan hilirisasi mineral penting. Yang keempat dan kelima, AS butuh dukungan pembiayaan investasi dan penciptaan lapangan kerja. KementerianBUMN melihat RI dapat berinvestasi dalam pengolahan minyak mentah di AS. ”Investasinya bisa dalam bentuk brownfield atau dilakukan oleh perusahaan yang sudah jadi. Investasi RI di AS nanti akan dikaji oleh Danantara,” katanya. Keenam, AS meminta keterbukaan informasi terhadap subsidi yang selama ini digulirkan Pemerintah RI. (Yoga)

Potensi ladang minyak dan gas bumi Indonesia masih menjanjikan di mata investor global, meski ada tren penurunan produksi. Proyek migas, baik yang sedang berjalan maupun ditawarkan, dianggap relevan untuk kebutuhan energi masa depan. Tantangannya, bagaimana proyek itu berjalan sesuai target. Salah satunya, bp, yang mengoperasikan Tangguh LNG di Teluk Bintuni, Papua Barat, dengan produksi 2,1 miliar kaki kubik gas per hari (BCFD) atau sepertiga total produksi gas Indonesia. Regional President Asia Pacific G & LCE of bp Indonesia, Kathy Wu mengatakan, Indonesia adalah negara dengan sumber migas potensial sekaligus bagian penting dari portofolio bp di tingkat global. Tangguh LNG menjadi aset unggulan (flagship) bp yang berkorelasi dengan kebutuhan transisi energi dunia. 

Pada November 2023, unit pengolahan LNG atau Train 3 Tangguh, yang juga proyek strategis nasional, diresmikan. Bp juga mengembangkan proyek penangkapan, penyimpanan, dan pemanfaatan karbon (CCUS) dan kompresi Ubadari, di Tangguh, dengan nilai investasi 7 miliar USD. ”Terkait jangka panjang, Indonesia sangat cocok dengan strategi (bisnis) kami,” ujar Wu dalam diskusi terkait peningkatan daya saing Indonesia pada hari pertama Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention & Exhibition 2025, di ICE BSD, Tangerang, Banten, Selasa (20/5). Indonesia dan Asia, dengan pertumbuhan ekonomi serta permintaan energi yang kuat, jadi tempat yang tepat untuk pengembangan bisnis migas. 

”Kesucian kontrak, rezim fiskal yang stabil, serta kecepatan sangat penting di mata investor. Terkadang suatu proyek tak memiliki skala memadai sehingga insentif pemerintah, untuk membantu memulai proyek, penting,” tuturnya. President Director & Coun-try Chairman Petronas Indonesia, Yuzaini Md Yusof menuturkan, Indonesia menjadi pasar penting bagi bisnis internasional Petronas. Salah satunya ialah pengembangan lapangan Hidayahdi Wilayah Kerja North MaduraII yang ditargetkan berproduksi pada 2027. (Yoga)

Akhir-akhir ini perhatian kita begitu terpecah pada bebagai isu yang memang menarik untuk diperbincangkan, yakni kebijakan tarif Donald Trump, premanisme,  tindak pidana korupsi yang terus bertambah, pembentukan berbagai dewan dan task force untuk menangani isu-isu itu, pengelolaan makan bergizi gratis (MBG), ijazah, dan gelar akademik, harapan di pundak Danantara, pemaknaan pertemuan tokoh-tokoh politik negeri, dan lain-lain. Ketika Indonesia memasuki era baru kepemimpinan nasional pasca-Pemilu 2024, maka satu isu krusial yang kerap luput dari sorotan publik  adalah fenomena deindustrialisasi dini, yakni merosotnya kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB sebelum negara  mencapai tingkat pendapatan tinggi.

Fenomena ini bukan sekedar gejala ekonomi biasa, melainkan sinyal kuat dan nyata bahwa Indonesia terancam terjebak dalam middle income trap, yakni suatu kondisi di mana pertumbuhan ekonomi stagnan di tingkat menengah karena gagal mengembangkan basis industri dan inovasi. Menurut data BPS, kontribusi sektor industri manufaktur terhadap PDB Indonesia terus menurun dalam dua dekade terakhir. Pada tahun 2001,sektor manufaktur menyumbang sekitar 29% dari PDB. Namun, pada tahun 2023, angka tersebut merosot menjadi sekitar 18,3%. (Yetede)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 yang ditargetkan 5,2%-5,8% dinilai sebagai langkah yang terlalu kecil dan tidak mencerminkan ambisi yang cukup kuat untuk  mendorong lopmatan pembangunan, termasuk untuk mengapai pertumbuhan ekonomi 8%. Padahal, Indonesia memerlukan lebih dari sekedar pertumbuhan yang moderat bila  ingin lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) sebagai syarat untuk menjadi negara maju. Target pertumbuhan ekonomi tahun depan yang kurang "berani" itu ditengarai karena masih mengandalkan formula  lama yakni konsumsi rumah tangga sebagai motor utama. Sementara ketergantungan berlebih terhadap konsumsi domestik menyimpan risiko sendiri.

Saat kenaikan harga menekan dan pendapatan melemah, daya beli masyarakat akan cepat tergerus. Selain itu, ekonomi berbasis konsumsi tanpa disertai transformasi produksi, hanya menciptakan pertumbuhan semu. Melalui reformasi struktural yang berani dan konsisten, pertumbuhan ekonomi tinggi bukanlah hal yang dibuktikan oleh sejumlah negara. Melalui reformasi struktural, pemerintah perlu membalik strategi dengan memperkuat sektor tradable (sektor yang output-nya adalah barang dan jasa yang diperdagangkan  secara internasional) dan memperluas industrialisasi bernilai tambah tinggi yang mampu menciptakan pekerjaan formal secara masif dan berkelanjutan. (Yetede)

OJK terus mendorong lahirnya bank syariah besar lainnya di Indonesia guna menciptakan iklim persaingan yang sehat. Langkah ini dilakukan agar masyarakat memiliki banyak pilihan produk dari berbagai bank syariah yang menawarkan margin kompetitif. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat akan ada dua bank syariah baru yang memiliki aset cukup besar. Diharapkan kedua anak syariah ini bisa menjadi pesaing PT Bank Syariah Indonesia  Tbk (BSI) yang sudah menjadi pemimpin pasar syariah. Sebab untuk menciptakan pasar yang efisiean sehat, dan adil, dibutuhkan kompetitor lain yang juga kuat dari sisi modal, teknologi, dan juga jaringan. Dia menjelaskan, langkah ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Pengambangan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang bertujuan memperluas keuangan syariah. OJK berupaya mendorong unit usaha syariah (UUS) untuk melakukan spin off. "Kalau kami lihat di perbankan memang untuk yang skala cukup besar, belum sebesar BSI, tapi kami harapkan dalam jangka menengahnya bisa menuju kesana. Dalam waktu dekat ini ada dua bank," ujar Mahendra. (Yetede)

OJK mencermati dan menghormati jalannya proses hukum yang tengah dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dugaan pelanggaran kartel suku bunga pada industri pinjaman daring (pindar) atau fintech peer to peer lending. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyatakan bahwa mengatur batas maksimimum manfaat ekonomi (suku bunga) Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)/Pindar oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai bagian dari ketentuan Kode Etik (Pedoman Perilaku) sebelum terbitnya SEOJK No.19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan LPBBTI, merupakan arahan OJK pada saat itu. "Penetapan batas maksimum manfaat ekonomi (suku bunga) tersebut ditujukan demi memberikan perlindungan kepada masyarakat dari suku bunga tinggi sekaligus membedakan pinjaman online legal (pindar) dengan yang ilegal (pinjol)" ungkap Agusman. Selanjutnya, sesuai Pasal 84 POJK 40 tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, antara lain mengatur bahwa asosiasi (AFPI) berperan membangun pengawasan berbasis disiplin pasar untuk penguatan dan/atau penyehatan Penyelengaraan serta membantu mengelola pengaduan konsumen/masyarakat. (Yetede)

Untuk mendorong UMKM dalam negeri para pelaku UMKM perlu memperhatikan beberapa hal. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Susanto menekankan, pelaku  UMKM harus bisa berdaya saing  dan harus mampu berkompetensi. "Kalau kita punya daya saing, di Hippindo kan tidak mungkin kalau produk kita menjadi laku Contohnya di Hippindo kan tidak mungkin kalau produknya tidak bagus akan dijual di retail ya, termasuk dari Aprindo ya," kata dia. Budi mengatakan, produk UKM yang memiliki daya saing dapat menghambat masuknya produk-produk impor. "Karenakan goalnya sebenarnya ya jualan. Kalau jualan kan dapat duit, duitnya di simpan sih memang tapikan dibagi untuk usaha. Sebenarnya kan tujuan utamanya itu," terang dia. Selain itu untuk meningkatkan UKM dalam negeri para pelaku usaha UKN tidak hanya memasarkan produknya di dalam negeri. "Dalam negeri memang pasarnya besar sekali. Kalau pasar di dalam negeri ini sudah tercukupi oleh industri/UMKM kita sudah luar biasa sebenarnya," kata Mendag. Selain dalam negeri pasar ekspor dinilai berpotensi untuk mengembangkan produk UKM lokal. "Jadi nanti selain dipasarkan di dalam negeri juga eskpor. Kita (Kemendag) ada namanya program UMKM Bisa Ekspor. Jadi setiap bulan kita ada namanya business matching," terang dia. (Yetede)

Kalangan  petani mendukung Indonesia menjadi eksportir beras dengan memulai  pengiriman secara komersial ke negara tetangga, seperti Malaysia. Dengan ekspor beras, peluang pasar bagi hasil panen para petani di Tanah Air  menjadi makin besar dan potensi mendapatkan harga  lebih baik lagi kian terbuka. Stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog kini menuju 4 juta ton, padahal level aman di tahun-tahun sebelumnya ditetapkan harga 1,5-2 juta ton. Menurut Ketua Umum Kontak Tani Nelayanan Andalan (KTNA) Nasional HM Yadi Sofyan Noor, dengan ekspor beras maka Indonesia bisa menunjukkan pada dunia bahwa target produkdi nasional tercapai, bahkan berlebihan atau surplus. Di tahun-tahun sebelumnya, stok CBP di BUMN tersebut sudah sampai 3,6 juta ton. Bahkan, data Perum Bulog menyebutkan, stok CBP sudah 3,6 juta ton. Artinya, kalau dijual 500 ribu ton, enggak apa-apa, aman saja, masih ada kurang lebih 3 juta ton, aman untuk tiga bulan kedepan. Apalagi, dengan stok CBP sebesar 3,6 juta ton itu, di lapangan saat ini masih ada sisa panen," ungkap Sofyan. (Yetede)