Kegelisahan Ery Yunarti dan Theresia Ning Wahyuni bersama warga Karangasri soal kebersihan lingkungan mendorong mereka bergotong royong mengelola sampah. Tak disangka, hasil memilah sampah bisa untuk mengisi kas dan membiayai acara wisata bersama. Senyum semringah terpancar dari wajah Ery (53) dan Wahyuni (52), Kamis (9/5) ketika menunjukkan spanduk 2 x 1 meter bertuliskan ”Plesir Gayeng goes to Solo” di markas RT 001 RW 004 Perumahan Karangasri, Kecamatan Sokaraja, Banyumas, Jateng. Markas itu semacam balai pertemuan warga, bekas lapangan bulu tangkis yang disulap menjadi tempat bercengkerama warga serta mengumpulkan pilahan sampah dan barang bekas untuk dijual kembali. ”Hari Minggu (12/5), kami mau jalan-jalan ke Solo Safari Zoo, Pusat Grosir Solo, dan Rasa Madu Heritage. Di sana, kami juga mau wisata kuliner,” kata Ery semangat.

Piknik ini adalah wisata bersama keluarga dan tetangga sekitar yang kedua kalinya berkat hasil mengumpulkan sampah. Pada November 2021, kelompok rukun tetangga ini pelesir ke Yogyakarta dengan ”modal sampah” sejak 2018. Dalam tiga tahun, warga RT 001 mampu mengumpulkan dana Rp 5 juta sampai Rp 6 juta. ”Untuk piknik ke Solo, biaya per orangnya Rp 400.000. Untuk ibu-ibu penyetor sampah, ada sekitar 25 orang, gratis. Lainnya bayar,” kata Ery. Iming-iming wisata atau target pelesir bersama memberi semangat kepada para ibu rumah tangga di kompleks ini untuk giat memilih, memilah, dan mengantarkan aneka sampah anorganik ke bank sampah. Dari 45 keluarga di RT 001, ada 30 orang ibu rumah tangga yang aktif berpartisipasi mengumpulkan sampah layak daur ulang, seperti botol kemasan air mineral, kertas atau kardus bekas, aneka botol skincare, besi-besi tua, sepatu bekas, dan tas (plastik) kresek.

Harga nominal per kg per jenis sampah anorganik, memang nilainya kecil atau sangat murah,  tas kresek per kg Rp 500, kardus Rp 1.400, botol plastik mika Rp 1.500, kaleng Rp 800, kaca beling Rp 200, besi Rp 2.500. Namun, jika dikumpulkan bersama secara gotong royong, nominalnya berlipat. Setelah sebulan mengumpulkan aneka sampah anorganik dan menjualnya, mereka bisa mendapatkan uang Rp 150.000. Pendapatan perdana sampah itu dibelikan keranjang bambu besar sebagai tempat pemilahan, untuk botol plastik, kertas, besi, dan kresek. Konsistensi tampak dari hasil penjualan sampah yang tidak pernah di bawah 100.000 per bulan. Rata-rata, mereka mendapatkan Rp 200.000–Rp 300.000 per bulan. Melihat semangat para ibu, pengurus RT dan bapak-bapak bergotong royong membuatkan gudang khusus di belakang markas RT berukuran 5 x 1,5 meter. Selain bisa untuk modal berwisata, para ibu rumah tangga juga menjadi teladan bagi anak-anak mereka, yang diajak dan dilatih memilah sampah serta mengumpulkannya ke bank sampah. (Yoga)

OJK menyebut, nilai transaksi kripto di dalam negeri telah menembus Rp 100 triliun, tepatnya Rp103,58 triliun pada Maret 2024. Jumlah itu melonjak tiga kali lipat dibandingkan Februari 2024 yang sebesar Rp33,69 triliun. "Dapat disampaikan bahwa jumlah investor  dan transaksi terkait aset kripto di domestik, terus menunjukkan tren peningkatan," ujar Kepala Eksutif Pengawas Inovasi Teknologi  Sektor Keuangan Aset Keuangan Digital dan Aset kripto merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Hasan Fawzi. Per Maret 2024, akumulasi nilai transaksi aset kripto ini mencapai Rp158,84 triliun. Tingginya transaksi aset digital itu tidak lepas dari penambahan jumlah investor kripto. 

Hasan menyebutkan, jumlah investor kripto domestik mencapai 19,75 juta maret 2024, atau bertambah 500 ribu lebih dibanding Februari 2024. "Saat ini Indonesia berada di peringkat ketujuh sebagai negara dengan jumlah investor aset kripto terbesar di dunia. Per Maret 2024, jumlah total investor  aset kripto Indonesia  mencapai 19,75 juta, naik 570 ribu investor dibandingkan dengan sebelumnya," tutur dia. Dia melanjutkan, OJK juga tengah merumuskan pokok mengenai  model bisnis agregator. Agregator kripto adalah platfom yang menggabungkan dan menampilkan data dari berbagai pertukaran mata uang kripto. (Yetede)

OJK memastikan akan terus mengawal proses restrukturisasi utang PT Waskita Karya Tbk (WSKT), yang menyebabkan emiten BUMN Karya tersebut terancam dihapuskan pencatatan sahamnya (delisting) dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Pasalnya, potensi delisting tersebut mengancam kepentingan pemegang 7,1 miliar saham publik yang ada di bursa. "Kami terus melakukan upaya monitoring secara intens atas proses restrukturisasi penyelesaikan utang-utang Waskita Karya," kata Kepala Eksutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif & Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi. Inarno menyebutkan, OJK telah melakukan beberapa inisiatif terkait proses restrukturisasi yang sudah disetujui oleh kreditur Waskita. Salah satunya adalah persetujuannya master restructuring agreement atau MRA atas 21 kredit perbankan. "Berikutnya adalah persetujuan pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap Tahap II, dan juga Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I untuk melakukan perpanjangan jangka waktu jatuh tempo menjadi 31 Desember 2034, dengan tingkat bunga tetap sebesar 5% per tahun," ungkap dia. (Yetede)

Tenggat penyerahan dokumen syarat dukungan bagi bakal calon kepala daerah-wakil kepala daerah untuk Pilkada 2024 dari jalur perseorangan berakhir Minggu (12/5) pukul 23.59. Selanjutnya, KPU akan melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen syarat dukungan yang diserahkan para pasangan bakal calon. Proses verifikasi administrasi akan berlangsung pada 13-29 Mei 2024. Setelah itu KPU daerah akan memverifikasi secara faktual syarat dukungan dengan mengecek langsung ke orang-orang yang diklaim bakal calon telah mendukungnya. Tahapan verifikasi faktual ini berlangsung dua tahap. Verifikasi factual tahap I pada 3-16 Juni. Jika hasil dari verifikasi tahap pertama ini jumlah dukungan tak memenuhi persyaratan seperti yang ada dalam UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, bakal calon diminta menyerahkan minimal dua kali dari jumlah kekurangan dukungan.

Perbaikan dukungan ini diverifikasi kembali pada verifikasi faktual tahap kedua pada 24 Juli hingga 2 Agustus. Adapun pasangan bakal calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan bakal ditetapkan pada 8-19 Agustus. UU Pilkada mensyaratkan, untuk maju dari jalur perseorangan, pasangan calon harus memenuhi syarat dukungan minimal 6,5 % sampai 10 % dari total pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap. Dukungan itu juga harus berasal dari pemilih yang tersebar di lebih dari 50 % jumlah kabupaten/kota untuk pemilihan gubernur dan lebih dari 50 % jumlah kecamatan di kabupaten/kota untuk pemilihan bupati/wali kota. Terkait hal itu, anggota Bawaslu, Totok Hariyono, mengingatkan KPU untuk teliti dalam memverifikasi syarat dukungan dari bakal pasangan calon perseorangan. Syarat dimaksud tidak hanya harus memenuhi jumlah syarat minimal dukungan, tetapi juga persebaran dukungan.

KPU, lanjut Totok, harus memastikan bakal calon memenuhi syarat-syarat lain yang diatur dalam UU Pilkada. ”Misalnya, syarat bagi mantan narapidana dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih, harus sudah selesai menjalani masa jeda lima tahun setelah bebas, serta secara jujur dan terbuka menyampaikan status-nya,” ujarnya. Berdasarkan data KPU RI, hingga Sabtu (11/5) pukul 16.00, terdapat 168 pasangan bakal calon kepala daerah dari jalur perseorangan yang berminat mendaftar, bahkan telah mendapatkan akun Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Pilkada untuk penyerahan syarat dukungan. Namun, dari jumlah itu, baru lima pasangan bakal calon yang menyerahkan seluruh persyaratan dukungan. Dua untuk maju di Pilkada Kota Gorontalo. Tiga untuk Pilkada Sikka dan Sumba Tengah di NTT dan Pilkada Kutai Barat, Kaltim. (Yoga)

Guna mencapai ambisi pertumbuhan ekonomi 6-7 % setiap tahun agar naik kelas ke negara kaya sebelum 2045, Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada mesin pertumbuhan tradisionalnya. Indonesia harus segera masuk ke ekonomi baru. Salah satu prasyaratnya adalah akselerasi kualitas SDM. ”Kalau menginginkan pertumbuhan yang tinggi, kita mesti masuk new economy (ekonomi baru), misalnya melalui digitalisasi, sehingga transaction cost dalam ekonomi kita akan turun,” kata pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI, Muhamad Chatib Basri, pada seminar ekonomi bertema ”Menuju Indonesia Emas 2045” di Kolese Kanisius, Jakarta, Sabtu (11/5).

Dalam skenario Kemenko Bidang Perekonomian, pertumbuhan rata-rata 6 % per tahun akan membawa Indonesia naik kelas pada 2041. Jika pertumbuhan rata-rata 7 % per tahun, Indonesia akan naik kelas pada 2038. Selama sepuluh tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia 5 % per tahun, di luar pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Ekonomi baru yang dimaksud adalah model perekonomian sebagai respons terhadap tekanan dan peluang baru yang diciptakan oleh teknologi baru, persaingan global, dan inovasi di pasar keuangan dunia.

Berbeda dengan model klasik yang mengandalkan perekonomian berbasis manufaktur dan komoditas, ekonomi baru mengandalkan teknologi untuk menciptakan produk dan jasa baru dengan kecepatan yang tak bisa dilakukan oleh perekonomian klasik. Dalam orientasi ekonomi baru itu, Chatib mengatakan, Indonesia perlu menjadi basis produksi bagi pasar global agar bisa lebih kompetitif. Beberapa negara yang telah menerapkan strategi ini misalnya India, Vietnam, Thailand, dan China. Berfokus pada potensi pasar domestik yang besar sebagaimana berlangsung selama ini saja tidak cukup. Mengutip kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI (LPEM FEB UI), Indonesia saat ini masih kekurangan sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Pertumbuhan ekonomi nasional masih terlalu bergantung pada faktor-faktor musiman dan siklus bisnis dunia, misalnya kenaikan harga komoditas yang berfluktuasi tajam dan hanya terjadi sewaktu-waktu. Tidak hanya itu, ketergantungan yang masih tinggi pada impor membuat Indonesia sangat rentan terdampak oleh eskalasi geopolitik dan disrupsi rantai pasok. Chatib mengatakan, salah satu pilihan sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia adalah ekonomi digital. Berkaca dari India, negara yang dalam banyak hal mirip Indonesia itu mampu menorehkan pertumbuhan ekonomi 8,4 % pada triwulan IV-2023 dengan ditopang digitalisasi berbagai platform. Kini, India tergolong sebagai negara dengan transaksi keuangan terbesar di dunia. (Yoga)

Seorang pekerja terlihat sedang menata barang-barang hantaran pernikahan ke dalam kotak sesuai permintaan pelanggan di tempat jasa persewaan kotak hantaran di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, Sabtu (11/5/2024). Jasa sewa dan pengemasan kota hantaran pernikahan dikenakan tarif Rp 70.000 hingga Rp 100.000 per kotak tergantung dari model kotak hantaran. Harga tersebut untuk sekitar 10 hari masa sewa. Saat ini dimana banyak acara pernikahan, jasa sewa kotak hantaran pernikahan ramai permintaan. (Yoga)

Jika tidak ditunda, UU Produk Bebas Deforestasi Uni Eropa atau EUDR akan diimplementasikan penuh pada Januari 2025, berarti tinggal tujuh bulan lagi. Thailand sudah meluncurkan program Traceable Rubber Trading. Thailand merupakan produsen karet nomor satu dunia dan Indonesia nomor dua dunia. Pada 2023, produksi karet alam atau mentah Thailand sebesar 4,63 juta ton, sedang Indonesia 2,65 juta ton. Di tengah berbagai persoalan karet di dalam negeri Thailand dan Indonesia, implementasi EUDR semakin membebani kedua negara ini. Thailand tidak ingin kehilangan Uni Eropa (UE) sebagai pasar utama kedua setelah China. Total ekspor nonmigas Thailand ke UE pada 2022 senilai 22,63 miliar USD. Dari jumlah itu, 7,65 % atau 1,73 miliar USD merupakan nilai ekspor karet dan produk turunan. Nilai ekspor karet Thailand juga tertinggi dibanding komoditas lain yang terimbas EUDR.

Salah satu kebijakan yang digulirkan untuk menghadapi EUDR adalah program Traceable Rubber Trading (TRT). Program perdagangan karet yang dapat dilacak atau ditelusuri asal-usulnya tersebut digagas Pemerintah Thailand dan Otoritas Karet Thailand (RAoT). Pada 27 April 2024, Kementerian Pertanian dan Koperasi Thailand bersama dengan RAoT meluncurkan program TRT, yang melahirkan platform digital TRT yang terintegrasi dengan bursa lelang komoditas karet yang selama ini dikelola RAoT. Ketua Dewan RAoT Nakorn Tangavirapat mengatakan, pengembangan sistem TRT menandai langkah signifikan Thailand mematuhi persyaratan EUDR. Sistem TRT memastikan data asal-usul karet dari tiap-tiap anggota RAoT dan petani karet terkumpul secara sistematis dan terekam di setiap lot karet yang diperdagangkan di bursa komoditas. ”Penerapan sistem TRT ini juga menaikkan harga karet. Dalam perdagangan perdana karet terlacak tersebut, harga karet yang dilelang melonjak menjadi 94,01 baht per kg,” kata Nakorn Tangavirapat (Malaysia Kini, 30/4/2024).

Indonesia tertinggal jauh dari Thailand. Bahkan, karet menjadi komoditas paling tertinggal dari komoditas Indonesia yang lain dalam memenuhi persyaratan EUDR. Perdagangan karet Indonesia masih konvensional meski menerapkan sistem lelang secara spasial di sejumlah daerah. Rantai pasok karet dari hulu hingga hilir juga panjang sehingga menyulitkan penelusuran asal-usul karet. Kini, Pemerintah Indonesia tengah membangun Dashboard Komoditas Nasional Indonesia yang berfokus pada sejumlah komoditas ekspor yang terdampak EUDR melalui Sistem Elektronik Terpadu Pendaftaran Usaha Budidaya (E-STDB). Selain karet, komoditas lainnya adalah minyak sawit, kakao, kopi, dan kayu beserta produk turunan setiap komoditas itu.

Pemerintah Indonesia bersama sejumlah negara lain juga melobi agar UE mengakomodasi komoditas yang telah memiliki sertifikat berkelanjutan bisa terakomodasi dalam sistem uji layak EUDR. Komoditas itu terutama adalah minyak sawit dengan ISPO dan RSPO serta kayu dengan sistem verifikasi dan legalitas kayu (SVLK). Terkait karet, Wakil Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Uhendi Haris mengatakan, baru segelintir perusahaan swasta besar yang memiliki sertifikat karet berkelanjutan, yakni Forest Stewardship Council (FSC). Namun, bagi perusahaan karet swasta kecil dan petani karet mandiri sama sekali belum memiliki sertifikat itu. ”Biaya untuk mendapatkan sertifikat itu cukup besar. Di saat seperti ini, kalau kami mengurus kepemilikan sertifikat itu, kami khawatir UE juga tidak mau mengakomodasi sertifikat itu,” katanya dalam diskusi terbatas dengan Kompas beberapa waktu lalu. (Yoga)

Dimulainya ekspor benih bening lobster menyisakan PR bagi keberlanjutan budidaya lobster di Tanah Air. Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya itu dikhawatirkan tersendat akibat maraknya benih lobster yang dipasok ke luar negeri. Pengiriman benih bening lobster ke luar negeri mulai berlangsung pada akhir pecan lalu sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah membuka keran ekspor benih lobster per Maret 2024. Ekspor itu merupakan bagian dari kerja sama antara Pemerintah (G to G) Indonesia dan Vietnam. Pembudidaya lobster di Sumut, Effendy Wong, mengungkapkan, pembudidaya lobster harus bersaing memperebutkan benih bening lobster yang banyak dipasok ke luar negeri, baik lewat jalur resmi maupun ilegal. Benih lobster yang dijual ke eksportir itu memiliki harga jual lebih tinggi ketimbang di dalam negeri sehingga pasokan untuk pembudidaya menjadi tersendat.

”Keberpihakan pemerintah terhadap keberlanjutan budidaya lobster di dalam negeri harus bisa dibuktikan dengan jaminan pasokan dan harga benih lobster yang terjangkau pembudidaya,” tutur Effendy, yang juga penasihat Himpunan Pembudidaya Ikan Laut Indonesia (Hipilindo), Minggu (12/5). Pembukaan ekspor benih bening lobster diatur dalam Permen Kelautan dan Perikanan (KP) No 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) yang diundangkan pada 21Maret 2024. Pemerintah menugasi Badan Layanan Umum Perikanan Budidaya (BLUPB) untuk menyerap, menjual, dan mengendalikan pemasaran benih bening lobster ke luar negeri. Tiga BLUPB yang ditunjuk adalah BLU di Jepara, Situbondo, dan Karawang.

Effendy menyoroti peran BLUPB terkesan hanya melayani pemasaran benih bening lobster ke investor dan pembudidaya asing. Sebaliknya, regulasi tidak mengatur jaminan pasokan dan harga benih lobster ke pembudidaya di dalam negeri. Permen KP No 7/2024 tidak memiliki program pengembangan budidaya lobster dalam negeri. Pembudidaya lobster di dalam negeri dibiarkan jalan sendiri dan bersaing mendapatkan benih lobster dipasar resmi ataupun pasar gelap ekspor benih. ”Muncul kesan BLUPB hanya memasok dan melayani kebutuhan benih bagi investor asing, tetapi tidak ada kepedulian terhadap pengembangan budidaya lobster di dalam negeri. Seharusnya badan layanan umum tidak lepas tanggung jawab untuk menjamin pasokan benih yang terjangkau bagi pembudidaya lokal,” katanya. (Yoga)

Pedagang terlihat membersihkan bawang merah yang baru tiba dari Brebes di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, pada hari Minggu (12/5/2024). Menurut sejumlah pedagang, harga grosir bawang merah saat ini Rp 45.000-Rp 50.000 per kilogram atau lebih murah dibandingkan dengan setelah Lebaran yang mencapai Rp 90.000 per kilogram. (Yoga)