Kecelakaan bus pariwisata yang ditumpangi rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok di kawasan Ciater, Subang Jawa Barat, pada Sabtu (11/5), menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan pemerintah akan aturan uji KIR (uji kelaikan jalan) bus. Direktur Eksekutif Institutet Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang mengatakan rata-rata penyebab dari kecelakaan bus pariwisata adalah rem blong, ban tipis, kampas rem atau kompresi yang bermasalah. Semua ini dapat dicegah bila kendaraaan bermotor seperti bus secara rutin melakukan uji kelaikan yang memang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Menurutnya kecelakaan bus pariwisata yang berisi pelajar SMK Lingga Kencana Depok di kawasan Ciater, Subang, Jawa Barat, turut diduga akibat rem blong. Bus tersebut tercatat buatan tahun 2006, dimana sudah terjadi pergantian cat sebanyak dua kali atau terus diperbaharui agar terlihat seperti bus baru. Selain itu, status lulus uji berkala dari Bus Trans Putera Fajar bernomor polisi AD 7524 G itu pun telah kadaluwarsa sejak Desember 2023. "Kalau kondisi bus memang belum begitu lama, tetapi kalau masalah KIR, itukan enam bulan, bus itu sudah terlambat dan bus nya sudah pergantian cat dua kali. Jadi ya memang ada upgrade lah ya dari bacth awal, mungkin sudah buruk, lalu istilahnya sudah dibangun lagi, di cat ulang jadi bagus tapi engine-nya  masih yang lama," kata Deddy. (Yetede)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal memperluas kriteria dan pengawasan konglomerasi keuangan (KK) di Indonesia. Saat ini, OJK sedang menggodok Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan. RPOJK ini merupakan aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan alias (P2SK), khususnya Bab XV mengenai KK. POJK terbaru sekaligus akan menggantikan POJK Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan yang terbit pada 16 Oktober 2020. Ada sejumlah poin baru yang diatur dalam RPOJK KK ini. Salah satunya soal kriteria besaran aset grup konglomerasi. Jika POJK 45/2020 hanya menggunakan nilai aset lebih besar atau sama dengan Rp 100 triliun, di RPOJK baru OJK menambahkan kriteria berikutnya, yakni aset grup minimal Rp 20 triliun hingga di bawah Rp 100 triliun.

PIKK Operasional adalah KK yang holding atawa induknya menjalankan bisnis jasa keuangan dan ditunjuk pihak pemegang saham pengendali (PSP) atau pemegang saham pengendali terakhir (PSPT). Jadi bank BUMN yang berbeda beserta perusahaan anak LJK dilarang membentuk PIKK dan KK. Selain itu, pembentukan KK oleh bank asing juga dikecualikan dari beleid ini. Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari OJK terkait rencana POJK KK terbaru ini. Gerakan tutup mulut juga dilakukan para bankir. "Kita tunggu saja (aturannya)," kata Lani Darmawan, Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk, Minggu (12/5). Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai, poin aturan di RPOJK KK terbaru akan berdampak positif bagi mitigasi risiko terkait dampak sistemik. Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Budi Frensidy melihat, banyak grup bisnis beraset di bawah Rp 100 triliun berpotensi sistemik terhadap pasar.

Indonesia berupaya agar bisa bergabung menjadi anggota Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Bagi Indonesia, menjadi anggota OECD dinilai bisa mendulang manfaat, terutama bagi perekonomian nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, sebanyak 38 negara anggota OECD menyambut baik dan mendukung keinginan Indonesia untuk bergabung. "Masuk OECD bukanlah hal gampang, dan 38 negara (anggota OECD) menyetujui Indonesia masuk OECD," tutur dia, Sabtu (11/5). Indonesia juga aktif bekerja sama dengan negara lain melalui blok ekonomi. Di antaranya, akan bergabung dengan blok ekonomi seperti Indo-Pacific Economy Framework (IPEF) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), hingga peta kerja sama dengan Korea Selatan dan Uni Eropa.

Sederet emiten siap menggelar aksi pemecahan nilai nominal saham alias stock split. Ada delapan emiten yang mengumumkan penyelenggaraan stock split tahun ini. Sebagian menunggu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Emiten yang belum lama ini mengumumkan rencana stock split yakni PT Indospring Tbk (INDS). Emiten suku cadang otomotif ini akan melakukan pemecahan saham dengan rasio 1:10. INDS akan menggelar RUPS pada 12 Juni 2024. Sebelumnya, ada PT Panca Budi Idaman Tbk (PBID) yang lebih dulu membuka rencana stock split. Emiten lainnya, PT Pudjiadi Prestige Tbk (PUDP) dengan rasio pemecahan saham 1:2, PT Jembo Cable Company Tbk (JECC) dengan rasio 1:5, PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk (BPII) dengan rasio 1:20, dan PT Asuransi Ramayana Tbk (ASRM) dengan rasio 1:4.

Di keterbukaan, manajemen PBID mengungkapkan dua tujuan aksi ini. Pertama, meningkatkan likuiditas saham dengan memperluas basis investor. Kedua, dengan harga saham lebih terjangkau bisa meningkatkan jumlah investor. Head of Equities Investment Berdikari Manajemen Investasi, Agung Ramadoni mengamati stock split memberikan sinyal emiten masih optimistis terhadap prospek kinerja bisnisnya. Kepala Riset Aldiracita Sekuritas Agus Pramono mengingatkan stock split tidak memberikan dampak terhadap fundamental emiten tersebut. Ia menyarankan, agar investor tetap selektif, karena bisa saja ada emiten yang menggelar stock split agar harga sahamnya turun sehingga lebih likuid. Pendiri WH-Project, William Hartanto menambahkan, seberapa signifikan stock split menambah likuiditas saham akan tetap tergantung dari daya tarik emiten tersebut.

Kredit perbankan yang tergabung dalam himpunan bank-bank milik negara (Himbara) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalir deras di sepanjang kuartal I-2024. Pertumbuhan kredit bank pelat merah ke korporasi BUMN lebih besar jika dibandingkan dengan aliran kredit ke perusahaan-perusahaan swasta. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian, kredit bank anggota Himbara terbesar ke BUMN dicatatkan oleh PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Pada kuartal I-2024, kredit Bank Mandiri ke BUMN mencapai Rp 236,39 triliun, tumbuh 21,06% secara tahunan. Namun, kontribusi kredit ke BUMN masih mini, sekitar 16,47% dari total kredit BMRI. Secara bank only, pertumbuhan penyaluran kredit BMRI ke BUMN dan entitas perusahaan anak mencapai 17,55% secara tahunan. Sedang kredit BMRI ke sektor swasta naik 20,59% secara tahunan di kuartal I-2024. "Permintaan swasta lebih besar," kata Sigit Prastowo, Direktur Keuangan Bank Mandiri, Jumat (10/5).

Meski membidik pertumbuhan kredit, Bank Mandiri tetap memperhatikan portfolio guideline dan fokus pada strategi yang telah dijalankan selama beberapa tahun terakhir. Salah satunya, menyalurkan kredit melalui penguatan core competence Bank Mandiri di segmen wholesale. Guyuran kredit ke perusahaan BUMN dan swasta juga dilakukan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI). Di kuartal I-2024, penyaluran kredit BNI ke perusahaan BUMN tumbuh sekitar 23,14% secara tahunan menjadi Rp 102,7 triliun. Sedangkan pertumbuhan kredit BNI kepada korporasi swasta mencapai 13,94% secara tahunan. Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini menyebut, dalam menyalurkan kredit korporasi, BNI melakukan seleksi ketat pemilihan debitur. Strategi ini akan tetap dilakukan BNI ke depannya.

Aliran investasi ke Indonesia dalam kurun 10 tahun terakhir menunjukkan grafik peningkatan. Namun, pergeseran penanaman modal dari berorientasi padat karya ke padat modal, disinyalir berimbas pada penyerapan jumlah tenaga kerja. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2024 mencapai 7,2 juta jiwa. Angka itu masih lebih banyak dibandingkan dengan situasi sebelum pandemi Covid-19 dengan angka pengangguran di kisaran 6 juta jiwa. Dunia usaha dan pemerintah perlu terus bersinergi untuk mengantisipasi pergeseran arus investasi yang kian mengandalkan teknologi. Penyiapan sumber daya manusia dengan keterampilan unggul mesti ditingkatkan dari waktu ke waktu.

Pencapaian investasi pada kuartal pertama tahun ini cukup menggembirakan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Indonesia masih dinilai cukup prospektif oleh investor untuk pengembangan usaha. Dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) diketahui pada kuartal pertama tahun ini, realisasi investasi mencapai Rp401,5 triliun naik 9,8% bila dibandingkan dengan triwulan IV/2023, dan melonjak signifikan yaitu sebesar 22,1% dibandingkan dengan triwulan I/2023. Selain nilai yang tinggi, persebaran investasi pun sesuai dengan yang diharapkan. Modal yang masuk, baik dari investor dalam negeri maupun luar negeri tidak lagi berfokus di Jawa, tetapi juga di beberapa daerah di luar pulau terpadat di Indonesia itu, seperti di Riau, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur. Dari target yang ditetapkan pemerintah pada tahun ini senilai Rp1.650 triliun, pencapaian investasi pada kuartal pertama tahun ini sebesar 24,3% dari target. 

Dari realisasi itu, sebanyak 50,1% atau Rp201 triliun berada di luar Jawa, dan 49,9% atau senilai 200,5 triliun di Jawa. Penanaman modal baru diharapkan juga ikut meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data BKPM diketahui, dari investasi yang masuk, setiap tahunnya terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja baru. Penyerapan tenaga kerja baru tersebut diharapkan akan terus meningkat seiring dengan makin bertambahnya usia kerja di Indonesia. Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis yang mampu mempertemukan antara kebutuhan dengan kualitas sumber daya manusia yang tersedia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk usia kerja yang berada pada usia di atas 15 tahun cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Penduduk usia kerja pada Februari 2024 sebanyak 214 juta orang, naik 2,41 juta orang dibandingkan dengan Februari 2023. Besarnya jumlah angkatan kerja di Tanah Air merupakan potensi besar sekaligus dapat menjadi masalah bila tidak dikelola dengan baik. Arah investasi yang menuju penghiliran diharapkan tidak hanya fokus pada sektor pertambangan yang padat modal, tetapi juga ke sektor usaha padat karya seperti tekstil, sepatu, dan lainnya.

Realisasi investasi ke Tanah Air pada kuartal I/2024 tembus Rp401,5 triliun, atau tumbuh hingga 22,1% jika dibandingkan dengan periode yang sama 2023. Adapun, arus investasi ke wilayah luar Jawa makin menunjukkan grafi k peningkatan, kendati daya serap tenaga kerjanya terbatas. Senyum Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengembang. Hampir 5 tahun memimpin kementerian anyar itu, realisasi investasi berhasil mencapai sasaran. Meski arus investasi sempat terganggu pada awal-awal dirinya memimpin pada 2020—2022 akibat pandemi Covid-19, nyatanya dalam kurun beberapa waktu terakhir, capaian penanaman modal di dalam negeri mampu mengukir rekor.  “Salah satu penilaian yang diberikan oleh Presiden kepada kami adalah investasi itu harus berkualitas. Ciri dari investasi yang berkualitas adalah keseimbangan antara Jawa dan luar Jawa. Kami tahu bahwa kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional dari sektor investasi di atas 30%. Berarti untuk mengcreate pertumbuhan pada wilayah-wilayah tertentu instrumennya satu di antaranya adalah investasi,” katanya saat memaparkan kinerja investasi kuartal I/2024 pada pengujung April lalu. 

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan BKPM, nilai investasi ke wilayah luar Jawa senilai Rp201,5 triliun atau 50,1%. Sementara itu, sisanya senilai Rp200,5 triliun atau 49,9% mengalir ke Jawa. Dari sisi sektor dengan investasi tertinggi, infrastruktur dan jasa berkontribusi sebesar 42,1%, lalu disusul 40,2% di sektor manufaktur, dan sebanyak 17,7% ke sektor primer. Apabila dibandingkan dengan kuartal IV/2023, jumlah penyerapan tenaga kerja tumbuh 19,55%. Sebaliknya, apabila dilihat perbandingannya dengan periode yang sama 2023, kenaikannya hingga 42,23%. Pada 2013, saat nilai realisasi investasi mencapai Rp398,6 triliun, jumlah tenaga kerja terserap sebanyak 1,8 juta. Artinya, setiap investasi Rp1 triliun, berkontribusi pada penyerapan sekitar 4.515 orang tenaga kerja. 

Sementara itu, realisasi investasi pada 2023 yang mencapai Rp1.418,9 triliun, menyerap sebanyak 1,82 juta tenaga kerja. Dapat dikatakan, setiap Rp1 triliun investasi, menarik 1.285 tenaga kerja.Kondisi itu disorot oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Mereka mencatat penyerapan tenaga kerja melalui instrumen investasi di Tanah Air mengalami penyusutan dalam 10 tahun terakhir. Pemanfaatan teknologi yang kian masif dinilai menjadi salah satu faktor penyebab. Menurut Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani, kontraksi penyerapan tenaga kerja melalui investasi terjadi akibat perubahan kebutuhan industri atas tenaga kerja. Sementara itu, katanya, sebanyak 88,5% sumber daya manusia (SDM) Indonesia saat ini masih dalam kategori angkatan kerja berketerampilan rendah dengan tingkat pendidikan lulusan sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan (SMA/SMK). 

Dengan hanya 11,5% SDM yang lulus dari pendidikan tinggi, dia mengakui tugas pemerintah dan dunia usaha sangat berat dalam mengejar kebutuhan investasi berbasis teknologi canggih yang berkembang pesat. Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menuturkan investasi yang melesat beberapa tahun terakhir, belum sepenuhnya dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar karena masifnya investasi di sektor nonpadat karya. “Industri smelter ini banyak tenaga kerjanya, tetapi secara proporsi dibandingkan dengan nilai investasinya, rasionya tidak sebesar, misalnya industri padat karya tekstil dan produk tekstil [TPT],” kata Faisal kepada Bisnis. Investasi pertambangan mineral dinilai cukup terbatas dalam menyerap tenaga kerja sebagaimana industri manufaktur lainnya. Untuk itu, dia mendorong penghiliran non-tambang, terutama industri pertanian, perkebunan, perhutanan, dan perikanan.

Indonesia mendorong penggunaan parameter detail dan pengecekan lapangan untuk akurasi pemantauan hutan dalam rangka pengambilan kebijakan di sektor kehutanan. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohon mengatakan informasi yang akurat sangat penting, khususnya terkait dengan kebijakan kehutanan yang berdampak pada ekonomi global. Salah satu kebijakan yang disorot dan berdampak luas adalah European Union Deforestation-free Regulation/EUDR. Alue menyatakan itu dalam sesi side event pada Forum PBB untuk Kehutanan (United Nation Forum on Forest/UNFF) ke-19 di New York, Amerika Serikat pada Kamis (9/5). 

Plt. Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Agus Justianto menambahkan, hingga saat ini, belum ada teknologi yang menggambarkan kondisi lapangan dengan akurasi sangat tinggi. Menurutnya, pengecekan lapangan bertujuan memastikan kondisi sesungguhnya tutupan lahan di lapangan. Tidak hanya itu, pengecekan juga bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan akurasi data tutupan hutan. Saat ini, Indonesia telah membagi tutupan lahan ke dalam 23 kelas berdasarkan kondisi lapangan. Ini termasuk area tutupan hutan dan area tutupan nonhutan.

Pemerintah terus mendorong pemanfaatan teknologi untuk penghiliran komoditas berbasis mineral dan logam mulai dari bauksit, timah, tembaga, nikel dan lainnya. Pemerintah bahkan menargetkan Indonesia bisa menjadi pemain global utama industri penghiliran berbasis komoditas. Dalam peta jalan penghiliran, pemerintah mendata setidaknya ada 21 komoditas yang diproyeksikan memiliki nilai investasi mencapai US$545,3 miliar pada 2040. Indonesia saat ini juga masuk menjadi salah satu jajaran negara produsen timah teratas di dunia, dan merupakan eksportir timah terbesar secara global. Namun, besarnya potensi pengolahan timah di Indonesia pun turut membawa tantangan tersendiri. Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai perlu evaluasi dalam tata kelola dan tata niaga timah. Hal itu dilakukan untuk menciptakan praktik pertambangan timah yang sesuai regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.