Industri otomotif menunjukkan penurunan kinerja penjualan kendaraan baru pada tiga bulan pertama 2024. Namun, dari kinerja itu, penjualan kendaraan listrik melonjak hingga ratusan %. Sayangnya, penjualan kendaraan listrik belum mampu mendongkrak pelemahan industri yang diprediksi masih berlanjut seiring melemahnya daya beli dan sentimen suku bunga tinggi. Penjualan kendaraan roda empat, baik komersial maupun penumpang, secara wholesales (dari pabrik ke distributor) hanya 215.069 unit pada triwulan I-2024, berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Penjualan ini menurun 24 % dibanding periode yang sama tahun 2023. Sementara penjualan sepeda motor secara nasional juga turun 5 % menjadi 1.735.000 unit menurut data Kemenperin.

Kondisi ini dirasakan beberapa perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah merilis laporan keuangan triwulan I-2024. PT Astra International Tbk (ASII) pada 29 April 2024 mengumumkan penurunan penjualan mobil sebanyak 20 % menjadi 120.000 unit. Penjualan sepeda motor di anak usaha mereka, PT Astra Honda Motor, juga turun 8 % menjadi 1.324.000 unit. Presdir Grup Astra Djony Bunarto Tjondro mengatakan, kondisi ini dipengaruhi dinamika perekonomian global dan domestik yang berdampak, salah satunya, pada turunnya daya beli masyarakat. ”Penurunan terutama merefleksikan kondisi ekonomi yang melemah, termasuk penurunan harga batubara dari tingkat harga yang tinggi sebelumnya,” ujarnya dalam siaran pers akhir April lalu. (Yoga)

Dalam dua pekan terakhir terdapat tiga produsen motor listrik memulai pembangunan pabrik di Indonesia. Tidak hanya motor listrik, investor mobil listrik pun tengah menjajaki investasi di Tanah Air. Jumlah penduduk Indonesia yang besar dan pertumbuhan kelas menengah menjadi potensi pasar menarik bagi pabrikan kendaraan listrik Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik (Aismoli) Budi Setiyadi mengatakan, di bulan Mei ini ada tiga produsen motor listrik yang memulai pembangunan pabriknya. ”Artinya, ke depan, industri sepeda motor listrik ini bakal makin pesat,” ujar Budi di sela-sela peletakan batu pertama pembangunan pabrik motor listrik PT Yadea Teknologi Indonesia (Yadea) di Karawang, Jabar, Senin (13/5).

Pada 2 Mei 2024, PT Roda Pasifik Mandiri memulai pembangunan pabrik di Semarang, Jateng. Sehari setelah itu, PT Sunra Asia Pacific Hi Tech juga memulai pembangunan pabrik di Kendal, Jateng. Kehadiran merek dan pabrikan motor listrik tersebut menambah jumlah pelaku industri ini. Saat ini sudah ada 44 merek motor listrik yang menjadi anggota Aismoli. ”Tambahan pabrikan ini kelak akan menambah kapasitas produksi motor listrik di Tanah Air. Namun, kami masih harus menghitung lagi persis tambahan kapasitas produksi yang bakal disumbang oleh ketiga pabrikan tersebut,” katanya.

Wakil Ketua Umum Bidang Humas Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Achmad Rofiqi menambahkan, tak hanya motor listrik, investor mobil listrik juga tertarik untuk masuk ke Indonesia. Salah satunya adalah pabrikan mobil listrik asal China, GAC. Selain itu, juga ada potensi investasi sarana dan prasarana kendaraan listrik, seperti perusahaan penyedia charging station dan panel surya. ”Ini menunjukkan bahwa mereka melihat Indonesia sebagai pasar yang potensial untuk disasar,” ujarnya. Menurut Achmad, pembangunan pabrik motor listrik Indonesia semakin mendorong pertumbuhan populasi kendaraan listrik di Indonesia. Ini akan membantu Indonesia mencapai target emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat. (Yoga)

Pekerja tampak sibuk menuang gabah ke dalam mesin di tempat penggilingan gabah di Desa Gorowong, Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (13/5/2024). Setiap kilogram gabah yang digiling hingga menjadi beras dikenakan tarif sebesar Rp 500. Aktivitas jasa pengilingan tersebut meningkat karena musim panen padi tengah berlangsung saat ini. (Yoga)

Pemegang izin impor sejumlah pangan pokok cenderung lambat merealisasikan impor. Hal itu mengganggu stok pangan sehingga harga pangan naik. Karena itu, pemerintah akan membuat regulasi untuk mengatasi persoalan tersebut beserta sanksinya. Kecenderungan lambatnya realisasi impor sejumlah bahan pangan pokok terindikasi sejak tahun lalu. Pemerintah sudah menerbitkan persetujuan impor (PI) melalui Kemendag. Namun, importir pemegang PI mandiri dan yang mendapat penugasan pemerintah tidak segera merealisasikan impor bahan pangan pokok. Pada akhir 2023, realisasi impor gula mentah dan konsumsi untuk cadangan gula pemerintah rendah, lantaran importir yang mendapat penugasan pemerintah tidak kunjung mengimpor kedua komoditas itu karena harga gula dunia naik (Kompas, 13/10/2024).

Pada Januari-awal Mei 2024, realisasi impor bawang putih juga lebih rendah dari total volume impor dalam PI yang telah diterbitkan. Padahal, harga bawang putih di pasar internasional, terutama China, tidak mahal dan tidak naik terlalu signifikan dibandingkan tahun lalu. Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, Senin (13/5) mengatakan, kesenjangan harga bawang putih di dalam negeri pada tahun ini dibandingkan tahun lalu naik sangat tinggi. Harga rerata nasional bawang putih di tingkat eceran tahun lalu Rp 29.350 per kg, sedangkan pada Januari-awal Mei 2024 di Rp 46.650 per kg. Lonjakan harga itu disebabkan stok bawang putih di dalam negeri terbatas akibat realisasi impor komoditas tersebut rendah.

Setelah ditelusuri, rendahnya realisasi impor itu terjadi bukan lantaran harga bawang putih internasional mahal dan penerbitan PI yang lambat. ”Penyebab utamanya justru lantaran importir pemegang PI bawang putih tidak kunjung merealisasikan impor,” ujarnya dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendari secara hibrida di Jakarta. Untuk itu, kata Edy, berdasarkan hasil rapat terbatas di Istana Negara pada 8 Mei 2024, pemerintah akan membenahi regulasi impor sejumlah bahan pangan pokok, termasuk bawang putih. Regulasi yang akan dibuat Bapanas itu, antara lain, akan memuat masa berlaku PI dan sanksi administratif bagi importir yang lambat merealisasikan impor bahan baku pangan. KSP mendapat rekomendasi dari Ombudsman agar masa berlaku PI sejumlah bahan pangan pokok, termasuk bawang putih, tidak lebih dari tiga bulan. Selama ini, masa berlaku PI sepanjang satu tahun kalender atau setahun. (Yoga)

Penjarahan kelapa sawit milik perusahaan perkebunan di Kalteng kian marak dalam setahun terakhir. Perlu upaya mengakhiri persoalan sengketa lahan dan kebun plasma dengan evaluasi perizinan. Dalam sebulan ini terjadi empat kasus penangkapan warga dengan tuduhan pencurian buah sawit milik perusahaan di tiga kabupaten di Kalteng, yakni Kotawaringin Timur, Seruyan, dan Kotawaringin Barat. Setidaknya 46 orang ditangkap dan 43 orang di antaranya sudah menjadi tersangka, tiga lainnya masih diperiksa. Para tersangka dijerat Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Sebagian kasus sudah dilimpahkan ke kejaksaan negeri masing-masing wilayah.

Salah seorang yang ditangkap adalah Aur (49), warga Desa Penyang, Kotawaringin Timur. Aur merupakan salah satu warga yang ikut dalam aksi panen massal dan pembuatan pondok di lahan salah satu perusahaan perkebunan sawit di Kotawaringin Timur, karena persoalan sengketa lahan yang sudah terjadi sejak 26 tahun lamanya. ”Sudah lama memang ada masalah itu,” ujar Margaretha Maria (49) kerabat Aur, Senin (13/5). Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Erlan Munaji mengatakan, meski ada sengketa, seharusnya warga tidak melakukan aksi panen massal. ”Kalau mengambil barang bukan miliknya,itu sudah pencurian. Kalau protes, tidak harus melakukan pencurian,” kata Erlan.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng Bayu Herinata berkata, masyarakat sudah jengah dengan aksi protes yang tak kunjung mendapat respons dan solusi, dari pemerintah maupun perusahaan perkebunan. ”Ada berbagai persoalan, salah satunya soal sengketa lahan. Aksi panen massal  merupakan upaya menuntut respons terhadap masalah itu,” kata Bayu. Evaluasi perizinan saat ini sedang dilakukan pemerintah pusat melalui Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara. Satgas dipimpin Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, untuk penanganan dan perbaikan tata kelola industri sawit. Salah satu tugas satgas, mengevaluasi kembali perkebunan sawit di kawasan hutan. Dari total 3,3 juta hektar kawasan perkebunan sawit yang masuk kawasan hutan di Indonesia, terdapat 632.133,96 hektar kebun sawit yang masuk kawasan hutan di Kalteng. (Yoga)

Kegelisahan Ery Yunarti dan Theresia Ning Wahyuni bersama warga Karangasri soal kebersihan lingkungan mendorong mereka bergotong royong mengelola sampah. Tak disangka, hasil memilah sampah bisa untuk mengisi kas dan membiayai acara wisata bersama. Senyum semringah terpancar dari wajah Ery (53) dan Wahyuni (52), Kamis (9/5) ketika menunjukkan spanduk 2 x 1 meter bertuliskan ”Plesir Gayeng goes to Solo” di markas RT 001 RW 004 Perumahan Karangasri, Kecamatan Sokaraja, Banyumas, Jateng. Markas itu semacam balai pertemuan warga, bekas lapangan bulu tangkis yang disulap menjadi tempat bercengkerama warga serta mengumpulkan pilahan sampah dan barang bekas untuk dijual kembali. ”Hari Minggu (12/5), kami mau jalan-jalan ke Solo Safari Zoo, Pusat Grosir Solo, dan Rasa Madu Heritage. Di sana, kami juga mau wisata kuliner,” kata Ery semangat.

Piknik ini adalah wisata bersama keluarga dan tetangga sekitar yang kedua kalinya berkat hasil mengumpulkan sampah. Pada November 2021, kelompok rukun tetangga ini pelesir ke Yogyakarta dengan ”modal sampah” sejak 2018. Dalam tiga tahun, warga RT 001 mampu mengumpulkan dana Rp 5 juta sampai Rp 6 juta. ”Untuk piknik ke Solo, biaya per orangnya Rp 400.000. Untuk ibu-ibu penyetor sampah, ada sekitar 25 orang, gratis. Lainnya bayar,” kata Ery. Iming-iming wisata atau target pelesir bersama memberi semangat kepada para ibu rumah tangga di kompleks ini untuk giat memilih, memilah, dan mengantarkan aneka sampah anorganik ke bank sampah. Dari 45 keluarga di RT 001, ada 30 orang ibu rumah tangga yang aktif berpartisipasi mengumpulkan sampah layak daur ulang, seperti botol kemasan air mineral, kertas atau kardus bekas, aneka botol skincare, besi-besi tua, sepatu bekas, dan tas (plastik) kresek.

Harga nominal per kg per jenis sampah anorganik, memang nilainya kecil atau sangat murah,  tas kresek per kg Rp 500, kardus Rp 1.400, botol plastik mika Rp 1.500, kaleng Rp 800, kaca beling Rp 200, besi Rp 2.500. Namun, jika dikumpulkan bersama secara gotong royong, nominalnya berlipat. Setelah sebulan mengumpulkan aneka sampah anorganik dan menjualnya, mereka bisa mendapatkan uang Rp 150.000. Pendapatan perdana sampah itu dibelikan keranjang bambu besar sebagai tempat pemilahan, untuk botol plastik, kertas, besi, dan kresek. Konsistensi tampak dari hasil penjualan sampah yang tidak pernah di bawah 100.000 per bulan. Rata-rata, mereka mendapatkan Rp 200.000–Rp 300.000 per bulan. Melihat semangat para ibu, pengurus RT dan bapak-bapak bergotong royong membuatkan gudang khusus di belakang markas RT berukuran 5 x 1,5 meter. Selain bisa untuk modal berwisata, para ibu rumah tangga juga menjadi teladan bagi anak-anak mereka, yang diajak dan dilatih memilah sampah serta mengumpulkannya ke bank sampah. (Yoga)

OJK menyebut, nilai transaksi kripto di dalam negeri telah menembus Rp 100 triliun, tepatnya Rp103,58 triliun pada Maret 2024. Jumlah itu melonjak tiga kali lipat dibandingkan Februari 2024 yang sebesar Rp33,69 triliun. "Dapat disampaikan bahwa jumlah investor  dan transaksi terkait aset kripto di domestik, terus menunjukkan tren peningkatan," ujar Kepala Eksutif Pengawas Inovasi Teknologi  Sektor Keuangan Aset Keuangan Digital dan Aset kripto merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Hasan Fawzi. Per Maret 2024, akumulasi nilai transaksi aset kripto ini mencapai Rp158,84 triliun. Tingginya transaksi aset digital itu tidak lepas dari penambahan jumlah investor kripto. 

Hasan menyebutkan, jumlah investor kripto domestik mencapai 19,75 juta maret 2024, atau bertambah 500 ribu lebih dibanding Februari 2024. "Saat ini Indonesia berada di peringkat ketujuh sebagai negara dengan jumlah investor aset kripto terbesar di dunia. Per Maret 2024, jumlah total investor  aset kripto Indonesia  mencapai 19,75 juta, naik 570 ribu investor dibandingkan dengan sebelumnya," tutur dia. Dia melanjutkan, OJK juga tengah merumuskan pokok mengenai  model bisnis agregator. Agregator kripto adalah platfom yang menggabungkan dan menampilkan data dari berbagai pertukaran mata uang kripto. (Yetede)

OJK memastikan akan terus mengawal proses restrukturisasi utang PT Waskita Karya Tbk (WSKT), yang menyebabkan emiten BUMN Karya tersebut terancam dihapuskan pencatatan sahamnya (delisting) dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Pasalnya, potensi delisting tersebut mengancam kepentingan pemegang 7,1 miliar saham publik yang ada di bursa. "Kami terus melakukan upaya monitoring secara intens atas proses restrukturisasi penyelesaikan utang-utang Waskita Karya," kata Kepala Eksutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif & Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi. Inarno menyebutkan, OJK telah melakukan beberapa inisiatif terkait proses restrukturisasi yang sudah disetujui oleh kreditur Waskita. Salah satunya adalah persetujuannya master restructuring agreement atau MRA atas 21 kredit perbankan. "Berikutnya adalah persetujuan pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap Tahap II, dan juga Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I untuk melakukan perpanjangan jangka waktu jatuh tempo menjadi 31 Desember 2034, dengan tingkat bunga tetap sebesar 5% per tahun," ungkap dia. (Yetede)

Tenggat penyerahan dokumen syarat dukungan bagi bakal calon kepala daerah-wakil kepala daerah untuk Pilkada 2024 dari jalur perseorangan berakhir Minggu (12/5) pukul 23.59. Selanjutnya, KPU akan melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen syarat dukungan yang diserahkan para pasangan bakal calon. Proses verifikasi administrasi akan berlangsung pada 13-29 Mei 2024. Setelah itu KPU daerah akan memverifikasi secara faktual syarat dukungan dengan mengecek langsung ke orang-orang yang diklaim bakal calon telah mendukungnya. Tahapan verifikasi faktual ini berlangsung dua tahap. Verifikasi factual tahap I pada 3-16 Juni. Jika hasil dari verifikasi tahap pertama ini jumlah dukungan tak memenuhi persyaratan seperti yang ada dalam UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, bakal calon diminta menyerahkan minimal dua kali dari jumlah kekurangan dukungan.

Perbaikan dukungan ini diverifikasi kembali pada verifikasi faktual tahap kedua pada 24 Juli hingga 2 Agustus. Adapun pasangan bakal calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan bakal ditetapkan pada 8-19 Agustus. UU Pilkada mensyaratkan, untuk maju dari jalur perseorangan, pasangan calon harus memenuhi syarat dukungan minimal 6,5 % sampai 10 % dari total pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap. Dukungan itu juga harus berasal dari pemilih yang tersebar di lebih dari 50 % jumlah kabupaten/kota untuk pemilihan gubernur dan lebih dari 50 % jumlah kecamatan di kabupaten/kota untuk pemilihan bupati/wali kota. Terkait hal itu, anggota Bawaslu, Totok Hariyono, mengingatkan KPU untuk teliti dalam memverifikasi syarat dukungan dari bakal pasangan calon perseorangan. Syarat dimaksud tidak hanya harus memenuhi jumlah syarat minimal dukungan, tetapi juga persebaran dukungan.

KPU, lanjut Totok, harus memastikan bakal calon memenuhi syarat-syarat lain yang diatur dalam UU Pilkada. ”Misalnya, syarat bagi mantan narapidana dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih, harus sudah selesai menjalani masa jeda lima tahun setelah bebas, serta secara jujur dan terbuka menyampaikan status-nya,” ujarnya. Berdasarkan data KPU RI, hingga Sabtu (11/5) pukul 16.00, terdapat 168 pasangan bakal calon kepala daerah dari jalur perseorangan yang berminat mendaftar, bahkan telah mendapatkan akun Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Pilkada untuk penyerahan syarat dukungan. Namun, dari jumlah itu, baru lima pasangan bakal calon yang menyerahkan seluruh persyaratan dukungan. Dua untuk maju di Pilkada Kota Gorontalo. Tiga untuk Pilkada Sikka dan Sumba Tengah di NTT dan Pilkada Kutai Barat, Kaltim. (Yoga)