Realisasi investasi ke Tanah Air pada kuartal I/2024 tembus Rp401,5 triliun, atau tumbuh hingga 22,1% jika dibandingkan dengan periode yang sama 2023. Adapun, arus investasi ke wilayah luar Jawa makin menunjukkan grafi k peningkatan, kendati daya serap tenaga kerjanya terbatas. Senyum Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengembang. Hampir 5 tahun memimpin kementerian anyar itu, realisasi investasi berhasil mencapai sasaran. Meski arus investasi sempat terganggu pada awal-awal dirinya memimpin pada 2020—2022 akibat pandemi Covid-19, nyatanya dalam kurun beberapa waktu terakhir, capaian penanaman modal di dalam negeri mampu mengukir rekor.  “Salah satu penilaian yang diberikan oleh Presiden kepada kami adalah investasi itu harus berkualitas. Ciri dari investasi yang berkualitas adalah keseimbangan antara Jawa dan luar Jawa. Kami tahu bahwa kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional dari sektor investasi di atas 30%. Berarti untuk mengcreate pertumbuhan pada wilayah-wilayah tertentu instrumennya satu di antaranya adalah investasi,” katanya saat memaparkan kinerja investasi kuartal I/2024 pada pengujung April lalu. 

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan BKPM, nilai investasi ke wilayah luar Jawa senilai Rp201,5 triliun atau 50,1%. Sementara itu, sisanya senilai Rp200,5 triliun atau 49,9% mengalir ke Jawa. Dari sisi sektor dengan investasi tertinggi, infrastruktur dan jasa berkontribusi sebesar 42,1%, lalu disusul 40,2% di sektor manufaktur, dan sebanyak 17,7% ke sektor primer. Apabila dibandingkan dengan kuartal IV/2023, jumlah penyerapan tenaga kerja tumbuh 19,55%. Sebaliknya, apabila dilihat perbandingannya dengan periode yang sama 2023, kenaikannya hingga 42,23%. Pada 2013, saat nilai realisasi investasi mencapai Rp398,6 triliun, jumlah tenaga kerja terserap sebanyak 1,8 juta. Artinya, setiap investasi Rp1 triliun, berkontribusi pada penyerapan sekitar 4.515 orang tenaga kerja. 

Sementara itu, realisasi investasi pada 2023 yang mencapai Rp1.418,9 triliun, menyerap sebanyak 1,82 juta tenaga kerja. Dapat dikatakan, setiap Rp1 triliun investasi, menarik 1.285 tenaga kerja.Kondisi itu disorot oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Mereka mencatat penyerapan tenaga kerja melalui instrumen investasi di Tanah Air mengalami penyusutan dalam 10 tahun terakhir. Pemanfaatan teknologi yang kian masif dinilai menjadi salah satu faktor penyebab. Menurut Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani, kontraksi penyerapan tenaga kerja melalui investasi terjadi akibat perubahan kebutuhan industri atas tenaga kerja. Sementara itu, katanya, sebanyak 88,5% sumber daya manusia (SDM) Indonesia saat ini masih dalam kategori angkatan kerja berketerampilan rendah dengan tingkat pendidikan lulusan sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan (SMA/SMK). 

Dengan hanya 11,5% SDM yang lulus dari pendidikan tinggi, dia mengakui tugas pemerintah dan dunia usaha sangat berat dalam mengejar kebutuhan investasi berbasis teknologi canggih yang berkembang pesat. Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menuturkan investasi yang melesat beberapa tahun terakhir, belum sepenuhnya dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar karena masifnya investasi di sektor nonpadat karya. “Industri smelter ini banyak tenaga kerjanya, tetapi secara proporsi dibandingkan dengan nilai investasinya, rasionya tidak sebesar, misalnya industri padat karya tekstil dan produk tekstil [TPT],” kata Faisal kepada Bisnis. Investasi pertambangan mineral dinilai cukup terbatas dalam menyerap tenaga kerja sebagaimana industri manufaktur lainnya. Untuk itu, dia mendorong penghiliran non-tambang, terutama industri pertanian, perkebunan, perhutanan, dan perikanan.