Pemerintah Amerika Serikat (AS) berencana mengenakan tarif baru yang besar atas kendaraan listrik, semikonduktor, peralatan tenaga surya, dan pasokan medis yang di impor dari China. Pemerintahan Presiden Joe Biden kemungkinan mengumumkannya pada Selasa (14/05/2024). "Tarif kendaraan listrik khususnya bisa naik empat kali lipat, 25% yang berlaku saat ini menjadi 100%," kata seorang pejabat AS. Para pejabat AS di pemerintahan Partai Demokrat yang dipimpin Biden dilaporkan frustasi atas kelebihan kapasitas manufaktur kendaraan listrik dan produk lainnya dari China.

Mereka beranggapan hal itu mengancam lapangan kerja dan keamanan nasional AS. Negara-negara industri termasuk AS dan sekutunya di Eropa khawatir gelombang ekspor China yang berharga murah akan membebani manufaktur di dalam negeri masing-masing. Di pihak AS, ada kekhawatiran khusus bahwa produk energi ramah lingkungan  dari China akan melemahkan investasi besar-besaran  produk ramah iklim, yang didorong oleh AS melalui Undang-Undang Pengurangan Inflasi, yang telah diteken Biden sejak Agustus 2022. (Yetede)

Kondisi perekonomian global yang tidak kondusif  terus berlangsung yang akan berdampak pada perekonomian domestik. Hal ini juga membuat permintaan kredit tidak semasif tahun yang lalu yang membuat bank diprediksi melakukan revisi rencana bisnis bank (RBB). Hal ini juga terefleksi dari bank yang menurunkan proyeksi pertumbuhan kredit tahun ini, meskipun masih berada di awal tahun. Padahal OJK memberikan waktu kepada perbankan untuk melakukan revisi RBB hingga Juni. OJK sendiri memasang target pertumbuhan kredit lebih rendah dibandingkan tahun lalu, dimana kredit diperkirakan tumbuh 9-11% secara tahunan (year on year/yoy). Angka ini juga lebih rendah  dibandingkan dengan proyeksi Bank Indonesia (BI) yang sebesar 10-12% (yoy). Melihat kondisi awal tahun ini, Ekonom Senior dan Associate Faculty Lembaga pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto mengatakan bahwa tahun ini pertumbuhan kredit diproyeksi lebih rendah dari tahun lalu. (Yetede)

Pembagian dividen anggota BUMN  holding industri pertambangan atau MIND ID untuk tahun buku 2023 ambles hingga 48,23% menjadi Rp7,65 triliun dibandingkan tahun sebelumnya Rp14,78 triliun. Koreksi kinerja yang diderita PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam PT Bukit Asam Tbk (PTBA), serta kian redupnya performa PT Timah Tbk (TINS), akan makin menguji target setoran dividen Kementerian BUMN untuk tahun buku 2023. Wajar saja, Kementerian BUMN mengincar kenaikan setoran dividen tahun ini sebanyak 3,65% menjadi Rp85,8 triliun yang berasal dari kinerja BUMN di 2023, dibanding sebelumnya Rp 82 triliun. Dan industri pertambangan merupakan salah satu sektor yang menjadi mesin andalan Erick Thohir disamping perbankan dan industri telekomunikasi. Mimpi Erick Thohir menambah pundi pundi setoran dividen  BUMN ke negara menghadapi tantangan berat, bila bercermin pada emiten-emiten tambang pada tahun buku 2023. Laba bersih Antam  tergerus 19,45%, PTBA ambles 51,41% dan TINS mencatat kerugian Rp449 miliar. (Yetede)

Kondisi perekonomian global yang tidak kondusif terus berlangsung  yang akan berdampak pada perekonomian domestik. Hal ini juga membuat permintaan kredit tidak semasif tahun lalu yang membuat bank yang diprediksi melakukan revisi rencana bisnis bank (RBB). Hal ini juga mulai terefleksi dari bank yang menurunkan proyeksi pertumbuhan kredit tahun ini, meskipun masih di awal tahun. Padahal OJK memberikan waktu kepada perbankan untuk melakukan revisi RBB hingga Juni. OJK sendiri memasang target pertumbuhan kredit lebih rendah dibandingkan tahun lalu, dimana kredit diperkirakan tumbuh 9-11% secara (year on year/yoy). Angka ini juga lebih rendah dibandingkan  dengan proyeksi BI yang sebesar 10-12% yoy. Melihat kondisi awal tahun ini, Ekonom Senior dan Asociate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto mengatakan bahwa tahun ini  pertumbuhan kredit diproyeksikan lebih rendah dari tahun lalu. Mengingat perbankan membuat RBB pada tahun lalu, dimana belum memprediksi adanya tensi geopolitik  yang terjadi saat ini dan ke depan. (Yetede)

Kecelakaan bus pariwisata yang ditumpangi rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok di kawasan Ciater, Subang Jawa Barat, pada Sabtu (11/5), menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan pemerintah akan aturan uji KIR (uji kelaikan jalan) bus. Direktur Eksekutif Institutet Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang mengatakan rata-rata penyebab dari kecelakaan bus pariwisata adalah rem blong, ban tipis, kampas rem atau kompresi yang bermasalah. Semua ini dapat dicegah bila kendaraaan bermotor seperti bus secara rutin melakukan uji kelaikan yang memang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Menurutnya kecelakaan bus pariwisata yang berisi pelajar SMK Lingga Kencana Depok di kawasan Ciater, Subang, Jawa Barat, turut diduga akibat rem blong. Bus tersebut tercatat buatan tahun 2006, dimana sudah terjadi pergantian cat sebanyak dua kali atau terus diperbaharui agar terlihat seperti bus baru. Selain itu, status lulus uji berkala dari Bus Trans Putera Fajar bernomor polisi AD 7524 G itu pun telah kadaluwarsa sejak Desember 2023. "Kalau kondisi bus memang belum begitu lama, tetapi kalau masalah KIR, itukan enam bulan, bus itu sudah terlambat dan bus nya sudah pergantian cat dua kali. Jadi ya memang ada upgrade lah ya dari bacth awal, mungkin sudah buruk, lalu istilahnya sudah dibangun lagi, di cat ulang jadi bagus tapi engine-nya  masih yang lama," kata Deddy. (Yetede)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal memperluas kriteria dan pengawasan konglomerasi keuangan (KK) di Indonesia. Saat ini, OJK sedang menggodok Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan. RPOJK ini merupakan aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan alias (P2SK), khususnya Bab XV mengenai KK. POJK terbaru sekaligus akan menggantikan POJK Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan yang terbit pada 16 Oktober 2020. Ada sejumlah poin baru yang diatur dalam RPOJK KK ini. Salah satunya soal kriteria besaran aset grup konglomerasi. Jika POJK 45/2020 hanya menggunakan nilai aset lebih besar atau sama dengan Rp 100 triliun, di RPOJK baru OJK menambahkan kriteria berikutnya, yakni aset grup minimal Rp 20 triliun hingga di bawah Rp 100 triliun.

PIKK Operasional adalah KK yang holding atawa induknya menjalankan bisnis jasa keuangan dan ditunjuk pihak pemegang saham pengendali (PSP) atau pemegang saham pengendali terakhir (PSPT). Jadi bank BUMN yang berbeda beserta perusahaan anak LJK dilarang membentuk PIKK dan KK. Selain itu, pembentukan KK oleh bank asing juga dikecualikan dari beleid ini. Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari OJK terkait rencana POJK KK terbaru ini. Gerakan tutup mulut juga dilakukan para bankir. "Kita tunggu saja (aturannya)," kata Lani Darmawan, Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk, Minggu (12/5). Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai, poin aturan di RPOJK KK terbaru akan berdampak positif bagi mitigasi risiko terkait dampak sistemik. Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Budi Frensidy melihat, banyak grup bisnis beraset di bawah Rp 100 triliun berpotensi sistemik terhadap pasar.

Indonesia berupaya agar bisa bergabung menjadi anggota Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Bagi Indonesia, menjadi anggota OECD dinilai bisa mendulang manfaat, terutama bagi perekonomian nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, sebanyak 38 negara anggota OECD menyambut baik dan mendukung keinginan Indonesia untuk bergabung. "Masuk OECD bukanlah hal gampang, dan 38 negara (anggota OECD) menyetujui Indonesia masuk OECD," tutur dia, Sabtu (11/5). Indonesia juga aktif bekerja sama dengan negara lain melalui blok ekonomi. Di antaranya, akan bergabung dengan blok ekonomi seperti Indo-Pacific Economy Framework (IPEF) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), hingga peta kerja sama dengan Korea Selatan dan Uni Eropa.

Sederet emiten siap menggelar aksi pemecahan nilai nominal saham alias stock split. Ada delapan emiten yang mengumumkan penyelenggaraan stock split tahun ini. Sebagian menunggu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Emiten yang belum lama ini mengumumkan rencana stock split yakni PT Indospring Tbk (INDS). Emiten suku cadang otomotif ini akan melakukan pemecahan saham dengan rasio 1:10. INDS akan menggelar RUPS pada 12 Juni 2024. Sebelumnya, ada PT Panca Budi Idaman Tbk (PBID) yang lebih dulu membuka rencana stock split. Emiten lainnya, PT Pudjiadi Prestige Tbk (PUDP) dengan rasio pemecahan saham 1:2, PT Jembo Cable Company Tbk (JECC) dengan rasio 1:5, PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk (BPII) dengan rasio 1:20, dan PT Asuransi Ramayana Tbk (ASRM) dengan rasio 1:4.

Di keterbukaan, manajemen PBID mengungkapkan dua tujuan aksi ini. Pertama, meningkatkan likuiditas saham dengan memperluas basis investor. Kedua, dengan harga saham lebih terjangkau bisa meningkatkan jumlah investor. Head of Equities Investment Berdikari Manajemen Investasi, Agung Ramadoni mengamati stock split memberikan sinyal emiten masih optimistis terhadap prospek kinerja bisnisnya. Kepala Riset Aldiracita Sekuritas Agus Pramono mengingatkan stock split tidak memberikan dampak terhadap fundamental emiten tersebut. Ia menyarankan, agar investor tetap selektif, karena bisa saja ada emiten yang menggelar stock split agar harga sahamnya turun sehingga lebih likuid. Pendiri WH-Project, William Hartanto menambahkan, seberapa signifikan stock split menambah likuiditas saham akan tetap tergantung dari daya tarik emiten tersebut.

Kredit perbankan yang tergabung dalam himpunan bank-bank milik negara (Himbara) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalir deras di sepanjang kuartal I-2024. Pertumbuhan kredit bank pelat merah ke korporasi BUMN lebih besar jika dibandingkan dengan aliran kredit ke perusahaan-perusahaan swasta. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian, kredit bank anggota Himbara terbesar ke BUMN dicatatkan oleh PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Pada kuartal I-2024, kredit Bank Mandiri ke BUMN mencapai Rp 236,39 triliun, tumbuh 21,06% secara tahunan. Namun, kontribusi kredit ke BUMN masih mini, sekitar 16,47% dari total kredit BMRI. Secara bank only, pertumbuhan penyaluran kredit BMRI ke BUMN dan entitas perusahaan anak mencapai 17,55% secara tahunan. Sedang kredit BMRI ke sektor swasta naik 20,59% secara tahunan di kuartal I-2024. "Permintaan swasta lebih besar," kata Sigit Prastowo, Direktur Keuangan Bank Mandiri, Jumat (10/5).

Meski membidik pertumbuhan kredit, Bank Mandiri tetap memperhatikan portfolio guideline dan fokus pada strategi yang telah dijalankan selama beberapa tahun terakhir. Salah satunya, menyalurkan kredit melalui penguatan core competence Bank Mandiri di segmen wholesale. Guyuran kredit ke perusahaan BUMN dan swasta juga dilakukan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI). Di kuartal I-2024, penyaluran kredit BNI ke perusahaan BUMN tumbuh sekitar 23,14% secara tahunan menjadi Rp 102,7 triliun. Sedangkan pertumbuhan kredit BNI kepada korporasi swasta mencapai 13,94% secara tahunan. Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini menyebut, dalam menyalurkan kredit korporasi, BNI melakukan seleksi ketat pemilihan debitur. Strategi ini akan tetap dilakukan BNI ke depannya.

Aliran investasi ke Indonesia dalam kurun 10 tahun terakhir menunjukkan grafik peningkatan. Namun, pergeseran penanaman modal dari berorientasi padat karya ke padat modal, disinyalir berimbas pada penyerapan jumlah tenaga kerja. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2024 mencapai 7,2 juta jiwa. Angka itu masih lebih banyak dibandingkan dengan situasi sebelum pandemi Covid-19 dengan angka pengangguran di kisaran 6 juta jiwa. Dunia usaha dan pemerintah perlu terus bersinergi untuk mengantisipasi pergeseran arus investasi yang kian mengandalkan teknologi. Penyiapan sumber daya manusia dengan keterampilan unggul mesti ditingkatkan dari waktu ke waktu.