Anggaran pendidikan  minimal 20% dari APBN sejak tahun 2009 dengan jumlahnya yang terus meningkat, ternyata belum berdampak banyak terhadap perbaikan nasib insan pendidikan, terutama guru. Hingga kini, masih banyak guru yang memiliki kesejahteraan buruk, yang akhirnya membuat mereka  harus berurusan  dan terjerat kredit macet pinjaman online (pinjol). Ini juga dipicu oleh literasi  keuangan yang rendah, karena tingkat kompetansi yang juga rendah. Adanya keharusan anggaran pendidikan (mandatory spending) minimal 20% telah berdampak positif  terhadap ekses ke pendidikan dengan angka partisipasi sekolah yang kian meningkat. Namun demikian, kompetensi guru adalah diantara output/outcome yang masih perlu diperbaiki, selain skor PISA (Programme for International Student Assessment), HCI (Human Capital Index), dan ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah. Hal ini diperkuat oleh hasil studi Bank Dunia yang menunjukkan beberapa permasalahan yang menjadi muara dari rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Lembaga keuangan internasional ini menemukan paling tidak ada empat aspek masalah yang salah satunya adalah kualitas guru yang belum memadai. (Yetede)

OJK terus memperkuat pengawasan industri perbankan dengan mendukung dan menyesuaikan kebijakan  pengawasan. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan perbankan global yang ditentukan oleh Basel Comiittee on Banking Supervision (BCBS). Basel Core Principles (BCP) for Effective Banking Sopervisioin telah diterbitkan pada pertemuan Basel Committee on Banking Supervisors (BCBS) di Swiss, yang merupakan versi pengkinian dari sebelumnya yang diluncurkan pada 2012. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dan Ediana Rae mengatakan, BCP terbaru memasukkan beberapa aspek risiko yang belum ada pada BCP versi sebelumnya, yaitu risiko iklim dan risiko digital sebagai risiko-risiko baru (new and emerging risks), penguatan tata kelola perusahaan dan praktik menajemen risiko, ketahanan operasional, dan penguatan aspek pengawasan makroprudensial. Menanggapi peluncuran BCP terbaru, Dian menyampaikan pentingnya kebijakan dan praktik pengawasan sektor perbankan di Indonesia sejalan dengan standar internasional terkini. Hal ini akan meningkatkan ketahanan sektor perbankan menghadapi berbagai dinamika kebijakan ke depannya, termasuk di bidang manajemen risiko iklim dan risiko digital. (Yetede)

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Poling Indonesia Igor Dirgantara mengatakan, wacana penambahan jumlah kementerian menjadi 40 kementerian cocok diterapkan karena Indonesia merupakan negara yang besar. Penambahan nomenklatur kementerian itu diharapkan bisa meningkatkan kinerja pada sektor-sektor tertentu dari pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang selama ini belum tersentuh oleh pemerintahan sebelumnya. "Indonesia kan negara yang besar, luas, penduduknya banyak pula, wajar jika kementeriannya ditambah sampai dengan 40 kementerian," kata Igor. Dia tak menampikkan bahwa penambahan jumlah kementeiran itu memunculkan istilah kabinet gemuk. Namun, kata gemuk diartikan negatif jika hanya merujuk pada seseorang. Akan tetapi, untuk sebuah negara, menurut Igor, kabinet gemuk harus dilihat dengan cara pandang yang berbeda  karena walaupun Prabowo mengusung keberlanjutan, perbaikanpun tetap diperlukan. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman nomenklatur kementerian menjadi 40 pada pemerintahan mendatang sebagai suatu yang bagus. (Yetede)

Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto yakin Duta Besar India untuk Indonesia yang baru menjabat, Sandeep Chakaravorty dapat memperkuat hubungan dan kerja sama dua negara di berbagai bidang. Kementerian Pertahanan RI dalam siaran resminya di Jakarta, Kamis (9.5/2024), menjelaskan Menhankam Prabowo menerima kunjungan Dubes Chakaravorty di Kantor Kemenham RI, Jakarta, Rabu (8/5/2024). Keduanya berbincang mengenai  kerja sama Indonesia  India yang selama ini berjalan, juga membahas pengenai peluang kolaborasi  yang dapat dibangun ke depan. "Saya yakin Yang Mulia mampu meningkatkan kerja sama serta membina hubungan harmonis antara kedua negara. Kementerian Pertahanan RI siap bekerja sama," kata Prabowo. Dalam pertemuan itu, Prabowo menekankan prioritas dua negara saat ini memastikan hubungan harmonis Indonesia-India terus terjaga. Ke depan, Prabowo menilai harus ada lebih banyak kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak. (Yetede)

Penurunan tajam saham-saham perbankan dalam beberapa  waktu terakhir, membuat valuasinya kembali  murah dan menarik untuk berburu. Terlebih fundamental emiten perbankan masih solid, dan koreksi saham diyakini karena sentimen jangka pendek semata. Para analis juga kompak merekomondasikan beli saham-saham bank besar seperti Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), dan PT bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), dengan potensi  gain hingga 35%. "Ada optimisme bahwa pasar dan investor hanya membutuhkan alasan untuk kembali berinvestasi di saham-saham perbankan. Saat ini harga saham perbankan dapat  dikatakan cenderung murah dari sisi valuasi, karena fundamental dan prospek bisnisnya masih relatif stabil," kata Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus kepada Investor Daily. Nico mengatakan, beberapa saham perbankan unggulan di pasar modal Indonesia telah mencatatkan rekor tertinggi tahun ini. Sehingga, adanya koreksi terhadap harganya menjadi hal yang dianggap wajar. (Yetede)

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk atau Bank Muamalat mencatat pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 1,3% secara year on year (yoy) menjadi Rp46,1 triliun per 31 Maret 2024 dari periode sama tahun sebelumnya Rp 45,5 triliun. Direktur Utama Bank Muamalat Indra Falatehan mengatakan, bahwa dana murah (current account and saving account/CASA) menjadi penopang utama dengan pertumbuhan  sebesar 11,7% yoy, dengan giro menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 39,4% yoy. "Dana murah, khususnya giro, menjadi andalan seiring dengan strategi perseroan yang aktif menawarkan layanan pengelolaan keuangan berbasis internet atau Cash Management System (CMS) kepada nasabah," kata Indra. Indra mencatat, peningkatan DPK pada kuartal I-2024 mencerminkan tingkat kepercayaan nasabah kepada Bank Muamalat yang tetap terjaga dengan baik. Menurut dia, kehadiran layanan CMS dari Bank Muamalat yang diberi nama MADINA membuat penempatan giro untuk kebutuhan transaksi nasabah turut meningkat. (Yetede)

Komisi I DPR RI baru saja menerima kunjungan kehormatan delegasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Australia yang dipimpin Clare O'Neil. Keduanya menjajaki peluang kerja sama  keamanan siber (Cyber security) di antara kedua pemerintahan. Ketua Komisi I DPR RI Mautya Hafid pun mendukung upaya kerja sama tersebut. Karena, Indonesia memiliki jumlah demografi yang sangat besar, pengguna internet aktif banyak, dan ancaman keamanan siber masih tinggi. "Kerja sama dibidang cyber sekurity sangat kita dukung, (terutama terkait)  bagaimana menghindari serangan yang waktu itu (pernah terjadi). (Misalnya), beberapa rumah sakit pernah kena (serangan siber), BPJS pernah kena, bahkan beberapa lembaga negara kan pernah di serang," ungkap Meutya. Dia menjelaskan, Australia mempunyai Kementerian  tersendiri yang fokus mengurusi serangan siber. Selain teknologinya sudah maju, negara tersebut memahami bahwa persoalan keamanan siber tidak dapat ditangani sendiri. Karena itu, Indonesia bisa belajar  dari Australia yang lebih maju. (Yetede)

PT Freeport Indonesia bakal kembali menikmati relaksasi atau pelonggaran izin ekspor konsentrat. Presiden Joko Widodo sudah memberi kepastian perpanjangan izin penjualan konsentrat tembaga ke luar negeri buat anak usaha MIND ID itu. "Ya, terus dong. Ya, diperpanjang (izinnya)," katanya di Karawang, Jawa Barat, Rabu, 8 Mei 2024. Izin ekspor Freeport Indonesia seharusnya berakhir pada 31 Mei mendatang. Pemerintah hanya memberi restu sementara sejak 11 Juni 2023 lantaran perusahaan tersebut belum menyelesaikan pembangunan smelter tembaga. Berdasarkan Undang-Undang Mineral dan Batubara, pemilik izin tambang mineral wajib mengolah mineral mentah di dalam negeri. Per 10 Juni 2023, semua mineral mentah dilarang dijual ke luar negeri.

Namun Freeport bersama tiga perusahaan lain mendapat pengecualian. Mereka adalah PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai eksportir konsentrat tembaga, PT Sebuku Iron Lateritic Ores yang mengekspor besi, serta PT Kapuas Prima Coal sebagai penjual timbal dan seng. Alasannya, empat perusahaan tersebut sudah menyelesaikan pembangunan smelter lebih dari 50 persen. Komitmen pembangunan smelter inilah yang juga menjadi alasan Kepala Negara kembali memberi pelonggaran izin ekspor. "Kami menghargai Freeport ataupun Amman karena telah membangun smelter dan sudah selesai hampir 100 persen," ujar Jokowi.

Kemajuan pembangunan smelter kedua Freeport di Gresik, Jawa Timur, diklaim sudah mencapai 92 persen per Maret lalu. Perusahaan menargetkan pekerjaan konstruksi rampung pada Juni 2024. Adapun pengoperasian perdana bakal dilakukan pada Agustus mendatang dengan setengah kapasitas smelter yang mampu memurnikan 1,7 juta ton konsentrat tembaga ini. Sedangkan pengoperasian penuh pabrik baru bisa terlaksana pada Desember 2024. (Yetede)

Efek ketidakpastian pasar global merembet ke dalam negeri dan ikut mengusik anggaran negara di awal tahun ini. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengatur cermat dana yang keluar-masuk kas negara, termasuk mempertimbangkan masak-masak rencana mengeduk utang baru di tengah tren bunga tinggi. Pada kuartal I-2024, penerimaan negara hanya terkumpul Rp 620,01 triliun atau turun 4,1% year on year (yoy). Sebaliknya, realisasi belanja negara tumbuh 18% yoy menjadi Rp 661,9 triliun. Kondisi ini memunculkan konsekuensi, pemerintah harus menambah utang untuk membiayai kebutuhan belanja ke depan. Kementerian Keuangan mencatat, posisi utang pemerintah hingga 31 Maret 2024 mencapai Rp 8.262,1 triliun. Angka itu lebih tinggi dari posisi 2023 senilai Rp 8.144,69 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memang mulai mewaspadai kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) atau BI Rate ke level 6,25% yang bisa mempengaruhi kinerja fiskal, khususnya terkait dengan imbal hasil (yield) utang yang harus dibayarkan pemerintah. 

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Riko Amir menegaskan, pemerintah akan menghitung cermat rencana utang baru, termasuk pengelolaan bunga utang lama.  Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Wahyu Utomo juga menjelaskan, meski pendapatan negara turun dan belanja naik di kuartal I-2024, APBN masih surplus tipis yakni Rp 8,1 triliun setara 0,04% PDB. Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip menilai, surplus APBN yang lebih tipis di awal tahun ini imbas dari koreksi harga komoditas. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan sebenarnya pemerintah sudah memproyeksikan penerimaan pajak tahun ini melambat dibandingkan tahun lalu lantaran penurunan harga komoditas serta perlambatan ekonomi global.

Langkah Bank Indonesia (BI) mengerek bunga acuan ke level 6,25% belum sepenuhnya manjur menahan pelemahan rupiah. Meski mulai menguat, nilai tukar rupiah masih berada di atas Rp 16.000 per dolar AS. Angka ini jauh melampaui asumsi pemerintah di anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 yang senilai Rp 15.000. Tekanan terhadap rupiah diprediksikan masih terus terjadi, terutama berasal dari faktor eksternal. Pasar global masih gonjang ganjing, demikian pula dengan tensi geopolitik di Timur Tengah yang tak kunjung mereda. BI terus mengupayakan agar rupiah bisa kembali menguat di bawah Rp 16.000. Gubernur BI Perry Warjiyo bilang, saat ini pergerakan rupiah cenderung lebih moderat seiring mulai masuknya aliran modal asing ke pasar keuangan domestik, baik ke pasar surat berharga negara (SBN) maupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). 

Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai, tekanan terhadap rupiah berasal dari eksternal. Artinya, sentimen investor global terhadap emerging market di tengah ketidakpastian arah kebijakan Bank Sentral AS (The Fed) memicu arus modal keluar dari berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. "Inilah yang membuat nilai tukar negara berkembang, termasuk Indonesia juga relatif volatil beberapa waktu belakangan," kata dia, Rabu (8/5). Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, untuk meredam gejolak rupiah dibutuhkan pula peran institusi selain BI. "Pemerintah, misalnya mendorong sterilisasi produk ekspor yang punya nilai tambah tinggi," dia. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto bilang, untuk rupiah menuju ke Rp 15.000 sesuai asumsi makro masih berat, mengingat ketidakpastian geopolitik masih tinggi. "Di sisi lain tren bunga acuan The Fed sepertinya tidak segera diturunkan," kata dia.