Tergiur iming-iming keuntungan besar, 25 warga Depok, Jabar, tertipu investasi emas bodong. Mereka rugi hingga Rp 20 miliar. Minimnya literasi keuangan membuat masyarakat rentan tertipu investasi bodong, tak terkecuali masyarakat kelas menengah atas. Kapolres Metro Depok Kombes Arya Perdana menyatakan telah menangkap Rani Faizah (35), tersangka penipuan investasi emas bodong. Rani ditangkap di rumahnya, Selasa (7/5). Kasus itu terungkap dari laporan seorang korban yang merasa tertipu dan rugi puluhan juta rupiah karena janji manis Rani. Rani yang merupakan ibu rumah tangga, menawarkan investasi emas ke tetangganya sesama ibu rumah tangga.

Mereka percaya saja karena mengenal Rani. Apalagi, Rani mengaku sebagai salah satu pemilik saham di PT Aneka Tambang (Antam) Tbk. Selanjutnya, mereka mengenalkan Rani ke kolega agar bisa ikut investasi. ”RF (Rani Faizah) mengaku sebagai salah satu pemegang saham dari PT Antam dan mengajak para korban berinvestasi dana talangan PT Antam. Para korban dijanjikan keuntungan 10 % setiap bulan,” ujar Arya saat dihubungi, Minggu (12/5). Iming-iming cuan yang cukup besar itu membuat sejumlah korban terpikat. Bahkan, semakin hari banyak korban yang terbuai. Mereka rela menyerahkan uang dengan mentransfernya ke rekening Rani. Tak tanggung-tanggung, sejumlah korban mentransfer puluhan hingga ratusan juta rupiah agar investasinya berlipat.

”Ada 25 korban sejak RF menjalankanaksinya pada 1 Desember 2023. Rata-rata korban ibu-ibu. Ada korban merugi hingga Rp 300 juta. Jika menginvestasikan Rp 300 juta, keuntungan Rp 30 juta (10 % per bulan). Namun, janji keuntungan investasi ternyata tidak kunjung diberikan pelaku,”  ujar Arya. Seiring berjalannya waktu dan keuntungan tak kunjung didapat, korban yang baru sadar telah ditipu melaporkan Rani ke Polres Depok pada Januari 2024. Selanjutnya, polisi menangkap Rani pada 7 Mei 2024 dan menetapkannya sebagai tersangka. Rani dijerat Pasal 372 dan 378 KUHP tentang Penipuan atau Penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. (Yoga)

Ekonomi memang tumbuh impresif, sebesar 5,1% kuartal I-2024 di tengah meningkatnya tensi geopolitik dan ketidakpastian global. Namun, kuartal II, muncul ancaman baru berupa tren penurunan penerimaan negara yang bisa menggerus belanja pemerintah. Jika hal itu tidak diantisipasi, sejumlah kalangan menilai pertumbuhan ekonimi sulit bertahan diatas 5%. Di sisi lain, tekanan glonal mulai reda, seiring mendinginnya konflik Iran-Israel dan kepastian menurunnya suku bunga acuan  AS tahun ini. Per Maret 2024 penerimaan negara turun 4% menjadi Rp 620 triliun, sedangkan belanja negara naik 18% menjadi Rp 611,9 triliun. Memang, masih terjadi surplus anggaran, yakni Rp 8,1 triliun.

Namun, jumlah itu turun dalam dibandingkan per Maret 2023 yang mencapai Rp 128 triliun. Kala itu, pendapatan negara melejit 29% menjadi Rp 647 triliun belanja negara berperan sentral sebagai mesin pertumbuhan ekonomi kuartal I-2024 bersama dengan konsumsi lembaga non profit yang yang melayani rumah tangga (LNPRT), menggantikan peran konsumsi rumah tangga. Pada periode itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik pengeluaran konsumsi LNPRT melejit 24,2%, tertinggi dibandingkan konponen pengeluaran lain dan menyumbangkan pertumbuhan ekonomi 0,29%. (Yetede)

Total simpanan industri perbankan di Indonesia dengan tiering nominal di atas Rp 5 miliar mencapai Rp4.672 triliun hingga akhir Maret 2024. Simpanan jumbo tersebut tumbuh 9,1% secara tahunan (year on year/yoy). Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjamin Simpanan dan Resoludi Bank LPS Didik Madiyono menambahkan, pertumbuhan simpanan di atas Rp 5 miliar dipengaruhi oleh perilaku investasi perusahaan. "Tingkat pertumbuhan ini telah ternormalisasi dari tingkat pertumbuhan saat pandemi Covid-19 yang saat itu mencapai double digit," ucap Didik. Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), bila dibandingkan bulan sebelumnya, simpanan tiering nominal yang sama tumbuh 3% secara month to month dan tumbuh 3,1% dibandingkan posisi Desember 2023 atau year on date.  "Simpanan di atas Rp 5 miliar per maret 2024 tumbuhnya lebih cepat dari Februari 2024," ujar Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa. (Yetede)

Pemerintah Amerika Serikat (AS) berencana mengenakan tarif baru yang besar atas kendaraan listrik, semikonduktor, peralatan tenaga surya, dan pasokan medis yang di impor dari China. Pemerintahan Presiden Joe Biden kemungkinan mengumumkannya pada Selasa (14/05/2024). "Tarif kendaraan listrik khususnya bisa naik empat kali lipat, 25% yang berlaku saat ini menjadi 100%," kata seorang pejabat AS. Para pejabat AS di pemerintahan Partai Demokrat yang dipimpin Biden dilaporkan frustasi atas kelebihan kapasitas manufaktur kendaraan listrik dan produk lainnya dari China.

Mereka beranggapan hal itu mengancam lapangan kerja dan keamanan nasional AS. Negara-negara industri termasuk AS dan sekutunya di Eropa khawatir gelombang ekspor China yang berharga murah akan membebani manufaktur di dalam negeri masing-masing. Di pihak AS, ada kekhawatiran khusus bahwa produk energi ramah lingkungan  dari China akan melemahkan investasi besar-besaran  produk ramah iklim, yang didorong oleh AS melalui Undang-Undang Pengurangan Inflasi, yang telah diteken Biden sejak Agustus 2022. (Yetede)

Kondisi perekonomian global yang tidak kondusif  terus berlangsung yang akan berdampak pada perekonomian domestik. Hal ini juga membuat permintaan kredit tidak semasif tahun yang lalu yang membuat bank diprediksi melakukan revisi rencana bisnis bank (RBB). Hal ini juga terefleksi dari bank yang menurunkan proyeksi pertumbuhan kredit tahun ini, meskipun masih berada di awal tahun. Padahal OJK memberikan waktu kepada perbankan untuk melakukan revisi RBB hingga Juni. OJK sendiri memasang target pertumbuhan kredit lebih rendah dibandingkan tahun lalu, dimana kredit diperkirakan tumbuh 9-11% secara tahunan (year on year/yoy). Angka ini juga lebih rendah  dibandingkan dengan proyeksi Bank Indonesia (BI) yang sebesar 10-12% (yoy). Melihat kondisi awal tahun ini, Ekonom Senior dan Associate Faculty Lembaga pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto mengatakan bahwa tahun ini pertumbuhan kredit diproyeksi lebih rendah dari tahun lalu. (Yetede)

Pembagian dividen anggota BUMN  holding industri pertambangan atau MIND ID untuk tahun buku 2023 ambles hingga 48,23% menjadi Rp7,65 triliun dibandingkan tahun sebelumnya Rp14,78 triliun. Koreksi kinerja yang diderita PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam PT Bukit Asam Tbk (PTBA), serta kian redupnya performa PT Timah Tbk (TINS), akan makin menguji target setoran dividen Kementerian BUMN untuk tahun buku 2023. Wajar saja, Kementerian BUMN mengincar kenaikan setoran dividen tahun ini sebanyak 3,65% menjadi Rp85,8 triliun yang berasal dari kinerja BUMN di 2023, dibanding sebelumnya Rp 82 triliun. Dan industri pertambangan merupakan salah satu sektor yang menjadi mesin andalan Erick Thohir disamping perbankan dan industri telekomunikasi. Mimpi Erick Thohir menambah pundi pundi setoran dividen  BUMN ke negara menghadapi tantangan berat, bila bercermin pada emiten-emiten tambang pada tahun buku 2023. Laba bersih Antam  tergerus 19,45%, PTBA ambles 51,41% dan TINS mencatat kerugian Rp449 miliar. (Yetede)

Kondisi perekonomian global yang tidak kondusif terus berlangsung  yang akan berdampak pada perekonomian domestik. Hal ini juga membuat permintaan kredit tidak semasif tahun lalu yang membuat bank yang diprediksi melakukan revisi rencana bisnis bank (RBB). Hal ini juga mulai terefleksi dari bank yang menurunkan proyeksi pertumbuhan kredit tahun ini, meskipun masih di awal tahun. Padahal OJK memberikan waktu kepada perbankan untuk melakukan revisi RBB hingga Juni. OJK sendiri memasang target pertumbuhan kredit lebih rendah dibandingkan tahun lalu, dimana kredit diperkirakan tumbuh 9-11% secara (year on year/yoy). Angka ini juga lebih rendah dibandingkan  dengan proyeksi BI yang sebesar 10-12% yoy. Melihat kondisi awal tahun ini, Ekonom Senior dan Asociate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto mengatakan bahwa tahun ini  pertumbuhan kredit diproyeksikan lebih rendah dari tahun lalu. Mengingat perbankan membuat RBB pada tahun lalu, dimana belum memprediksi adanya tensi geopolitik  yang terjadi saat ini dan ke depan. (Yetede)

Kecelakaan bus pariwisata yang ditumpangi rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok di kawasan Ciater, Subang Jawa Barat, pada Sabtu (11/5), menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan pemerintah akan aturan uji KIR (uji kelaikan jalan) bus. Direktur Eksekutif Institutet Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang mengatakan rata-rata penyebab dari kecelakaan bus pariwisata adalah rem blong, ban tipis, kampas rem atau kompresi yang bermasalah. Semua ini dapat dicegah bila kendaraaan bermotor seperti bus secara rutin melakukan uji kelaikan yang memang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Menurutnya kecelakaan bus pariwisata yang berisi pelajar SMK Lingga Kencana Depok di kawasan Ciater, Subang, Jawa Barat, turut diduga akibat rem blong. Bus tersebut tercatat buatan tahun 2006, dimana sudah terjadi pergantian cat sebanyak dua kali atau terus diperbaharui agar terlihat seperti bus baru. Selain itu, status lulus uji berkala dari Bus Trans Putera Fajar bernomor polisi AD 7524 G itu pun telah kadaluwarsa sejak Desember 2023. "Kalau kondisi bus memang belum begitu lama, tetapi kalau masalah KIR, itukan enam bulan, bus itu sudah terlambat dan bus nya sudah pergantian cat dua kali. Jadi ya memang ada upgrade lah ya dari bacth awal, mungkin sudah buruk, lalu istilahnya sudah dibangun lagi, di cat ulang jadi bagus tapi engine-nya  masih yang lama," kata Deddy. (Yetede)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal memperluas kriteria dan pengawasan konglomerasi keuangan (KK) di Indonesia. Saat ini, OJK sedang menggodok Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan. RPOJK ini merupakan aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan alias (P2SK), khususnya Bab XV mengenai KK. POJK terbaru sekaligus akan menggantikan POJK Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan yang terbit pada 16 Oktober 2020. Ada sejumlah poin baru yang diatur dalam RPOJK KK ini. Salah satunya soal kriteria besaran aset grup konglomerasi. Jika POJK 45/2020 hanya menggunakan nilai aset lebih besar atau sama dengan Rp 100 triliun, di RPOJK baru OJK menambahkan kriteria berikutnya, yakni aset grup minimal Rp 20 triliun hingga di bawah Rp 100 triliun.

PIKK Operasional adalah KK yang holding atawa induknya menjalankan bisnis jasa keuangan dan ditunjuk pihak pemegang saham pengendali (PSP) atau pemegang saham pengendali terakhir (PSPT). Jadi bank BUMN yang berbeda beserta perusahaan anak LJK dilarang membentuk PIKK dan KK. Selain itu, pembentukan KK oleh bank asing juga dikecualikan dari beleid ini. Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari OJK terkait rencana POJK KK terbaru ini. Gerakan tutup mulut juga dilakukan para bankir. "Kita tunggu saja (aturannya)," kata Lani Darmawan, Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk, Minggu (12/5). Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai, poin aturan di RPOJK KK terbaru akan berdampak positif bagi mitigasi risiko terkait dampak sistemik. Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Budi Frensidy melihat, banyak grup bisnis beraset di bawah Rp 100 triliun berpotensi sistemik terhadap pasar.

Indonesia berupaya agar bisa bergabung menjadi anggota Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Bagi Indonesia, menjadi anggota OECD dinilai bisa mendulang manfaat, terutama bagi perekonomian nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, sebanyak 38 negara anggota OECD menyambut baik dan mendukung keinginan Indonesia untuk bergabung. "Masuk OECD bukanlah hal gampang, dan 38 negara (anggota OECD) menyetujui Indonesia masuk OECD," tutur dia, Sabtu (11/5). Indonesia juga aktif bekerja sama dengan negara lain melalui blok ekonomi. Di antaranya, akan bergabung dengan blok ekonomi seperti Indo-Pacific Economy Framework (IPEF) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), hingga peta kerja sama dengan Korea Selatan dan Uni Eropa.