Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) masih menanti keampuhan larangan terbatas (lartas) impor dari pemerintah yang tertuang  dalam Peraturan Menteri Perdagangan 36/2023 tentang Kebijakan  dan Pengaturan Impor dengan perubahan terakhir melalui Permendag 7/2024. Sekretaris Eksekutif Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi menerangkan, ada perbaikan di Kuartal I-2024 dengan meningkatkan order UMKM/konveksi rumahan pasca terbitnya Permendag 36/2023. Dia mengatakan, 6-12 tahun pasca Permendag tahun 2023 ini di sahkan baru semua industri TPT bisa dapat pulih. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), industri PTP tumbuh 2,64% pada kuartal I-2024. Menanggapi data tersebut, Farhan mengatakan, pada kuartal IV-2023 industri TPT tertinggal minus 1,15% secara kuartal ke kuartal. "Jadi kalau pertumbuhan di kuartal I-2024 sudah psoitif, bisa jadi itu betul. namun memang efeknya belum sampai ke industri serat," kata dia. (Yetede)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah merampungkan 25 proyek strategis nasional (PSN) di sektor transportasi dari total 35 PSN yang ditetapkan pemerintah Presiden Jokowi. Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan dengan adanya pembangunan proyek infrastruktur PSN, diharapkan bisa meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar mobilitas dan layanan logistik, serta mendorong tumbuhnya titik ekonomi baru diberbagai daerah. "Hingga saat ini Kemenhub telah menyelesaikan sebanyak 25 PSN sektor transportasi," kata Budi Karya. Untk diketahui, dari total 35 PSN di sektor transportasi yang ditetapkan pemerintah Presiden Jokowi, 25 proyek telah selesai pembangunannya. Proyek tersebut meliput pembangunan bandara tujuh proyek, kereta api tujuh proyek, dan pelabuhan 11 proyek. "Sisanya 10 proyek PSN sektor transportasi saat ini dalam masa penyelesaian dengan proyek yang akan selesai di tahun 2024," jelas Budi. (Yetede)

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama IBM kembali membuka program pendaftaran inkubasi Startup Studia Indonesia (SSI). Kegiatan ini digelar bagi startup tahap awal yang tertarik untuk meningkatkan skala bisnis (Scale up) dan mengikuti pembinaan agar produk siap masuk ke pasar (product-product fit/PMF). Setelah sukses meluluskan 132 dari delapan batch sebelumnya, pada 2024 ini, proram SSI hadir dengan bendera  dan nama baru, yakni SSI X IBM, hasil kolaborasi dengan raksasa teknologi global IBM asal Amerika Serikat. Melalui program tersebut, tidak hanya bertujuan untuk membantu para founder strartup menjadi PMF, tetapi juga membuka peluang bagi startup untuk menjadi official build partner IBM dan mendapatkan eksposur  ke jajaran klien serta ekosistem IBM. Direktur Ekonomi Digital Kemenkominfo Boni Pujianto mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk selalu menghadirkan kurikulum pelatihan yang praktis, tepat guna dan sesuai kebutuhan para peserta startup. "Kolaborasi terbaru SSI dengan IBM diharapkan dapat membantu startup untuk mencapai PMF, menciptakan model finansial yang berkelanjutan, serta memiliki rencana yang solid dalam pencapaian profitabilitas," ungkap Boni. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) menegaskan struktur utang luar negeri (ULN)  Indonesia tetap sehat dan didukung oleh penerapan prinsip  kehati-hatian. Adapun utang luar negeri pada kuartal I-2024 mencapai US$ 403,9 miliar atau menurun dari posisi kuartal IV-2023 yang mencapai US$ 408,5 miliar. Dengan perkembangan tersebut, utang luar negeri Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,02% secara year on year (yoy) pada kuartal sebelumnya. "ULN Indonesia pada kuartal I-2024 menurun. Penurunan posisi utang luar negeri sektor publik maupun swasta," tutur Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono. Erwin mengungkapkan, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermnin dari rasio ULN Indonesia terhadap PDB yang turun menjadi 29,3% dari 29,8% pada kuartal sebelumnya, serta didominasi oleh ULN  jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,8% dari total ULN. "Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi resiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian," ungkap Erwin. (Yetede)

Pemerintah berupaya memacu produktivitas tanaman karet guna mengubah nasib petani komoditas tersebut yang kini cukup memprihatinkan. Hal itu tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga konstan (DHK) dari industri karet, barang dari karet, dan plastik turun 7,18%, yakni dari Rp 16,6 triliun pada kuartal II-2022 menjadi Rp 15,85 triliun di kuartal II-2023. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan, taraf hidup dan ekonomi  petani karet di Indonesia  penting untuk dinaikkan. Presiden Jokowi prihatin atas kondisi petani karet di Tanah Air, ada dua isu yang dihadapi mereka, yaitu penurunan harga dan produktivitas yang merosot. "Bahkan, sempat ada kebijakan pemerintah untuk membeli hasil para petani karet, ini prihatin sekali. Karenanya, pemerintah mencoba memastikan nasib mereka segera berubah," ujar Moeldoko. Karenanya, Moeldoko, mewakili KSP, yang juga selaku Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, bekerja sama dengan PT Mercu BioTech Nusantara untuk menggunakan teknologi mercu system. Teknoloi itu bisa  menambah produktivitas karet hingga 300%. Pemanfaatan teknologi MTS dapat digunakan dalam segala cuaca, termasuk saat curah hujan cukup tinggi. (Yetede)

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meluruskan kesalahpahaman terkait larangan konten jurnalistik investigasi dalam Rancangan Revisi Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang penyiaran (RUU Revisi Penyiaran). Sebab tidak akan ada larangan investigasi terkait masalah publik yang dilakukan media penyiaran. Menurut dia, RUU Revisi Penyiaran yang kini masih dibahas di Komisi I DPR tidak akan melarang jurnalisme investigasi penyiaran terkait pendalaman terhadap suatu kriminal dan untuk kepentingan publik tertentu, misalnya membongkar bisnis makanan yang tidak sehat, judi online, sindikat narkotik, dan lainnya. "Tapi yang dimaksud (pelarangan konten siaran) itu menggunakan frekuensi publik untuk penyiaran gosip dengan hak eksklusif. Misalnya, ada artis nikah terus disiarkan berhari-hari secara eksklusif menggunakan frekuensi publik. Itu yang diatur," ungkap Sukamta. Dia juga menjelaskan, terkait masalah perselisihan terhadap suatu pemberitaan yang ditayangkan secara sepihak. Selama ini, jika ada perselisihan antara media penyiaran dengan seseorang/satu pihak, mekanisme penyelesaiannya dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, melalui pemberian hak jawab. Kedua, jika masih berperkara, penyelesaiannya dapat dilanjutkan ke pangadilan. (Yetede)

Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemedikbudristek) bakal memanggil rektor sejumlah perguruan tinggi negeri, terkait polemik mahalnya uang kuliah tunggal (UKT) yang di protes mahasiswa. Kami akan minta laporan kepada seluruh perguruan tingggi, bahkan kami minta perguruan tinggi untuk membuka kanal pelaporan," kata Plt Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek, Tjitjik Sri Tjahandarie. Ia mengaku pihaknya menyadari adanya gelombang protes karena mahalnya UKT mahasiswa baru di sejumlah PTN. Namun, menurutnya penyesuaian  tersebut karena adanya PTN yang menambah kelompok UKT untuk menggaet mahasiswa dari kalangan mampu. Pihaknya, lanjut Tjitjik, selalu memberikan sosialisasi  kepada perguruan tinggi agar dalam penetapan UKT memerhatikan kondisi finansial mahasiswa, selain situasi di perguruan tinggi. Selain itu, dia juga menekankan pemerintah tidak menutup mata terkait aksi demo mahasiswa di sejumlah kampus buntut UKT mahal. (Yetede)

PERTUMBUHAN laba bersih pada empat bank besar yang berada dalam kategori Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) IV merosot tajam. Berdasarkan laporan keuangan publikasi kuartal I-2024, misalnya, laba bersih BRI hanya tumbuh 2,69 persen secara tahunan (yoy), Mandiri 1,13 persen, BCA 11,7 persen, dan BNI 2,00 persen. Kondisi ini berbeda setahun lalu. Pada kuartal I-2023, perolehan laba keempat bank tersebut melonjak tajam. Laba bersih BRI tumbuh 27,4 persen (yoy), Mandiri 25,2 persen, BCA 43,00 persen, dan BNI 31,8 persen. Meski secara persentase menyusut, secara nominal perolehan laba keempat bank itu tetap fantastis. BRI mencatatkan laba sebesar Rp 15,88 triliun, Mandiri Rp 12,70 triliun, BCA Rp 12,9 triliun, dan BNI Rp 5,32 triliun. Dalam industri perbankan nasional, aset gabungan keempat bank tersebut cukup mendominasi. Porsinya mencapai 56,11 persen dari total aset perbankan Tanah Air. Karena itu, kondisi yang terjadi pada keempat bank tersebut dapat menjadi gambaran kondisi industri perbankan secara umum.

Memang tidak bisa dimungkiri bahwa tingginya pertumbuhan laba bersih pada kuartal I-2023 lebih disebabkan faktor basis level yang rendah. Pada 2022, perbankan masih terpapar dampak pandemi Covid-19, sehingga aktivitas perbankan merosot dan berimbas pada laba yang rendah. Ketika dampak pandemi memudar pada 2023 dan kondisi beralih menuju normal, aktivitas perbankan kembali bergairah sehingga mengerek laba. Dengan demikian, saat ini sebenarnya pertumbuhan laba perbankan relatif sudah normal. Bahkan tumbuhnya laba bank besar pada kuartal I-2024, meski melambat, dipandang masih cukup bagus. Terutama mengingat berbagai ketidakpastian global yang terus menghadang perbankan.

Kendati begitu, kondisi ini tetap menarik untuk ditelisik lebih detail. Apakah pertumbuhan laba yang lebih rendah daripada tahun lalu itu merupakan efek dari ketidakpastian global? Atau ada faktor dari suku bunga acuan tinggi yang mendongkrak biaya dana? Pertanyaan lainnya, apakah hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan kredit bermasalah (NPL)? Ataukah ada faktor lain yang mempengaruhi. Apabila berkaca pada aktivitas intermediasi, penyaluran kredit keempat bank tersebut sebenarnya cukup menjanjikan dan tumbuh tinggi di kisaran target Bank Indonesia 10-12 persen (yoy) pada 2024. Pertumbuhan kredit paling tinggi diraih Bank Mandiri sebesar 19,1 persen (yoy), diikuti BCA 17,1 persen, BRI 10,9 persen, dan BNI 9,6 persen. Hanya BNI yang kreditnya tumbuh di bawah industri yang mencapai 12,40 persen. (Yetede)

Berawal dari minimnya infrastruktur dan terbatasnya anggaran belanja pemerintah, Presiden Joko Widodo merancang proyek strategis nasional atau PSN. Rencana pembangunan yang menyandang status PSN bakal mendapat berbagai kemudahan dari pemerintah. Namun dukungan tersebut tidak menjamin pekerjaan bisa berjalan mulus. Selama delapan tahun terakhir, pengerjaan sejumlah proyek tersendat dan dikeluarkan dari daftar PSN. Pada akhir tahun lalu misalnya, pemerintah mencabut status PSN dari 12 proyek, termasuk pengembangan kereta cepat Jakarta-Bandung hingga ke Surabaya. Penyebabnya antara lain soal ketidakpastian pembiayaan. Kementerian Perhubungan sebagai pengusul program itu juga belum menyerahkan hasil studi kelayakan proyek hingga batas waktu evaluasi.

Sekretaris Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas alias KPPIP Suroto menyebutkan pembiayaan merupakan salah satu faktor yang banyak membuat PSN tersendat. Isu pembiayaan terutama mulai sering ditemukan setelah pandemi Covid-19. Menurut dia, banyak lembaga pembiayaan dan perbankan yang memperketat pendanaan di beberapa sektor. Pemerintah sendiri turut mengencangkan ikat pinggang karena harus mengutamakan anggaran untuk penanganan pandemi. "Akibatnya, pengerjaan proyek infrastruktur tertunda," kata dia kepada Tempo, kemarin.

Kondisi ini juga yang membuat Jokowi mulai mengutamakan PSN yang mengandalkan pembiayaan dari swasta. Pada tahun ini, pemerintah berencana menambah 16 PSN yang berasal dari usulan badan usaha milik negara dan swasta dengan pembiayaan sepenuhnya tanpa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias APBN. Pemerintah gencar menawarkan skema pembiayaan, seperti kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU, Limited Concession Scheme, dan Land Value Capture, untuk menarik minat swasta turut serta dalam PSN. Pemerintah juga menugasi PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, dan Indonesia Investment Authority menjembatani kolaborasi dengan swasta. (Yetede)

Neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus, meski menyusut. Hal tersebut sejalan dengan perbaikan kinerja impor pada April 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kinerja ekspor pada April 2024 senilai US$ 19,62 miliar, menurun 12,97%secara bulanan atau month to month (mom). Koreksi ini dipicu ekspor nonmigas yang menurun 14,06% mtm menjadi US$ 18,27 miliar, terutama pada komoditas logam mulia dan permata (HS 71), dengan kontribusi penurunan 2,12%. Lalu, "Penurunan juga didorong mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS 85) dengan andil 1,44%, beserta kendaraan dan bagiannya (HS 87) dengan andil penurunan 0,77%," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, Rabu (15/5). Di sisi lain, ekspor migas mencapai US$ 1,35 miliar, naik 5,03% dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikannya terutama didorong pertumbuhan ekspor gas dengan kontribusi 0,80%. Sementara itu, kinerja impor pada April 2024 mencapai US$ 16,06 miliar, turun 10,60% mtm. Namun penurunannya lebih rendah ketimbang ekspor.

Penurunan impor terutama pada komponen migas sebesar 11,01% mtm menjadi US$ 2,96 miliar. Selain itu, nilai impor nonmigas tercatat US$ 12,10 miliar, turun 10,51% mtm. "Penurunan impor secara bulanan disebabkan penurunan nilai impor nonmigas dengan andil 8,57%," tambah Pudji. Sehingga neraca perdagangan Indonesia pada April kembali melanjutkan tren surplus, yakni mencapai US$ 3,56 miliar, meski menyusut 5,17% dari bulan sebelumnya. "Surplus neraca perdagangan ini sudah berlangsung selama 48 bulan berturut-turut sejak Mei 2020," tambah dia. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, koreksi impor yang lebih baik dibandingkan ekspor sejalan dengan meningkatnya permintaan minyak untuk kebutuhan Idul Fitri. Ditambah lagi, harga minyak di level yang tinggi lantaran tersengat konflik di Timur Tengah. Senada, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memperkirakan ekspor maupun impor pada Mei akan meningkat. Adapun kenaikan ekspor sejalan dengan perbaikan harga sejumlah komoditas. Sementara kenaikan impor dipicu oleh kinerja manufaktur yang masih di level ekspansi.