Para pelaku usaha di AS yang menggunakan Tiktok dalam bisnis mereka, Selasa (14/5) menggugat Pemerintah AS terkait UU Larangan atas Tiktok yang telah ditandatangani Presiden Joe Biden. Mereka khawatir pelarangan Tiktok akan menurunkan omzet usaha, bahkan mematikan nafkah mereka. Gugatan itu diajukan oleh delapan pembuat konten Tiktok ke Pengadilan Federal AS. Para penggugat meminta pengadilan membatalkan pemberlakuan UU itu. Pada 24 April 2024, Biden menandatangani UU yang memaksa Tiktok menjual sebagian sahamnya kepada investor di AS. Saat divestasi tak bisa dipenuhi Tiktok, UU tersebut melarang toko aplikasi, seperti Apple dan Google Alphabet, untuk memberi tawaran kepada Tiktok.

Aturan juga melarang layanan internet yang mendukung Tiktok. Jika sampai 19 Januari 2025 tidak ada penjualan saham, AS akan melarang total Tiktok beroperasi dan berlaku mulai April 2025. Dengan 170 juta pengguna di AS, Tiktok menjadi salah satu media sosial yang paling digemari. Penggugat UU tersebut, antara lain, peternak, penjual kue, pembuat video komentar olahraga, pembuat kuis Alkitab, dan pegiat advokasi hak-hak penyintas kekerasan seksual. Para penggugat itu menggunakan Tiktok dalam usaha dan aktivitas mereka. ”Meskipun berasal dari tempat, profesi, latar belakang, dan pandangan politik yang berbeda, mereka satu pandangan bahwa Tiktok memberi mereka sarana unik dan tak tergantikan untuk mengekspresikan diri dan membentuk komunitas,” demikian isi gugatan yang diungkapkan di Washington, Selasa waktu setempat.

Davis Wright Tremaine LLP, firma hukum yang mewakili para penggugat, mengatakan, gugatan telah diajukan ke Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit Distrik Columbia. Pelarangan Tiktok di AS dinilai akan merugikan kehidupan warga AS. Jika diberlakukan, ketentuan baru itu akan menghalangi warga AS mengungkapkan ekspresi dan berkomunikasi dengan cara Tiktok yang khas. Juru bicara Tiktok mengatakan, perusahaannya menanggung biaya hukum atas gugatan yang diajukan para pengguna aplikasi itu. (Yoga)

Neraca perdagangan barang migas dan nonmigas Indonesia mengalami surplus selama empat tahun terakhir atau 48 bulan beruntun sejak Mei 2020. Komoditas penopang utamanya adalah bahan bakar mineral yang didominasi batubara serta lemak dan minyak hewan nabati, terutama minyak sawit dan produk turunan. BPS, Rabu (15/5) merilis, neraca perdagangan migas dan nonmigas Indonesia pada April 2024 surplus 3,56 miliar USD, turun 1,02 % secara bulanan dan 0,38 % secara tahunan. Nilai ekspor RI pada April 2024 sebesar 19,62 miliar USD, turun 12,97 % secara bulanan, sedangkan impor senilai 16,06 miliar USD, turun 10,6 % secara bulanan.

Meskipun tren surplus neraca perdagangan barang turun sejak akhir 2022, RI masih mengalami surplus neraca dagang sejak Mei 2020 hingga April 2024. Sepanjang periode itu, neraca perdagangan RI surplus 157,15 miliar USD dengan komoditas utama penopangnya adalah batubara dan minyak sawit beserta turunannya. Deputi Bidang Statistik Perdagangan dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, sebelumnya, Indonesia pernah mengalami surplus beruntun neraca perdagangan barang. Surplus neraca dagang paling lama terjadi selama 152 bulan berturut-turut sejak Juni 1995 hingga April 2008. ”Kemudian, pada Januari 2016 hingga Juni 2017, neraca dagang Indonesia juga mengalami surplus selama 18 bulan beruntun,” ujarnya dalam konferensi pers secara hibrida di Jakarta. BPS mencatat, surplus neraca perdagangan barang selama empat tahun terakhir disokong surplus nonmigas yang mencapai 224,15 miliar USD. (Yoga)

Booming inovasi teknologi kecerdasan buatan di kancah internasional mendorong peningkatan investasi fasilitas pusat data di Asia Pasifik. Dari operator telekomunikasi, investor ekuitas, manajer aset, dan perusahaan raksasa teknologi global ikut melirik. Indonesia menjadi salah satu negara tujuan investasi yang tetap dipandang strategis. NTT Data, lini usaha pusat data bagian dari korporasi telekomunikasi asal Jepang, NTT Group, Rabu (15/5) di Jakarta, mengumumkan akan menambah investasi fasilitas pusat datanya di Indonesia. Keputusan bisnis ini bertujuan untuk mengambil potensi ceruk pasar pusat data yang diperkirakan semakin besar karena booming teknologi kecerdasan buatan.

NTT Data sebelumnya telah mengoperasikan dua fasilitas pusat data di Indonesia, yakni fasilitas pusat data JKT-2 (Kawasan Bisnis Kuningan, Jakarta) dan JKT-3 (Bekasi, Jabar). Tambahan investasi fasilitas pusat data diberi nama JKT-2 Annex dan berlokasi 20 km dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Presdir Global Data Centers Indonesia NTT Data dan PT NTT Indonesia Yasuhiro Kaiji dalam konferensi pers, Rabu, di Jakarta, mengatakan, fasilitas pusat data JKT-2 Annex dijadwalkan selesai dibangun pada awal 2026. Pembangunan fasilitas ini menggunakan konsep ramah lingkungan dan menerapkan solusi kecerdasan buatan.

Pembangunan JKT-2 Annex merupakan bagian dari komitmen investasi NTT Data senilai lebih dari 10 miliar USD untuk pembangunan fasilitas pusat data 2023–2027 di seluruh dunia. Asia Pasifik akan memegang porsi besar. Ia menyebut nilai investasi khusus JKT-2 Annex saja sudah mencapai 120 juta USD. NTT Data saat ini mengoperasikan lebih dari 17 fasilitas pusat data di tujuh negara Asia Pasifik, termasuk Indonesia dan Malaysia. Kapasitas total telah mencapai 278 megawatt. Kini direncanakan ekspansi kapasitas lebih dari 60 megawatt. ”Booming inovasi dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan menciptakan kebutuhan besar kapasitas fasilitas pusat data. Kami ingin mengambil peluang pasar dari booming fenomena itu,” ujar CEO dan Presiden Global Data Centers NTT Data Doug Adams. (Yoga)

Tampak salah satu perumahan bersubsidi yang berada di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (13/5/2024). Kuota rumah bersubsidi sebesar 166.000 unit tahun ini diprediksi habis terserap pada triwulan III-2024. Subsidi berupa fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan itu menurun dibandingkan pada tahun 2023 yang berjumlah 229.000 unit. (Yoga)

Pemerintah sedang mengkaji pemanfaatan benih bening lobster atau BBL hasil sitaan untuk dibesarkan dan dipasarkan ke pembudidaya di Tanah Air. Setelah keran ekspor BBL dibuka, setidaknya enam kasus penyelundupan digagalkan aparat. Adapun ekspor BBL tercatat baru tiga kali. Ekspor BBL dibuka dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) yang diundangkan tanggal 21 Maret 2024. Pemberian izin ekspor benih diberikan kepada lima perusahaan Vietnam yang bekerja sama dengan perusahaan dalam negeri dan sudah berbadan hukum. 

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga 15 Mei, tercatat baru tiga kali pengiriman BBL secara resmi keluar negeri. Ekspor dilakukan PT Mutagreen Aquaculture International dengan total 306.200 ekor. Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari tiga kali ekspor tersebut ditaksir Rp 918,6 juta. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP TB Haeru Rahayu mengemukakan, pemerintah baru selesai memverifikasi tiga perusahaan dari total lima perusahaan yang mendapatkan izin ekspor benih.Pengiriman benih bening lobster ke luar negeri dinilai masih butuh tahapan.Negara memungut tarif PNBP dari ekspor benih lobster sebesar Rp 3.000 per ekor. ”Jumlah benih yang dikirim (ekspor) dikalikan tarif PNBP Rp 3.000, itu menjadi pemasukan buat negara,” kata Haeru di sela-sela peresmian Project Management Office (PMO) 724 di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu (15/5/2024). 

Sementara itu, penyelundupan benih bening lobster masih terus berlangsung. Sejak awal tahun 2024, tercatat delapan kasus penyelundupan benih bening lobster telah digagalkan aparat, dengan jumlah benih yang diselamatkan dan disita negara tercatat 982.025 ekor. Sebanyak enam kasus diantaranya berlangsung setelah keran ekspor dibuka. Hasil sitaan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggon mengemukakan, BBL hasil sitaan negara kerap dilepasliarkan ke alami.  Akan tetapi, benih itu memiliki tingkat hidup rendah, yakni kurang dari 1 persen, karena dimangsa biota lain.  (Yetede)

Sudah puluhan tahun sebagian warga di Kotawaringin Timur, Kalteng, tersandera konflik sawit. Mereka lelah kehilangan banyak hal. Dari sulitnya mencari makam leluhur, rindu damai yang hilang, hingga dinginnya ruang penjara pernah mereka rasakan. Dedi Susanto (32), warga Desa Penyang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalteng, adalah pemilik kisah kelam itu. 20 tahun terakhir, hidupnya berada dalam pusaran konflik antara warga dan perusahaan kelapa sawit di desanya. Pada Rabu (8/5) ia menceritakan pengalaman di tahun 2003, untuk pertama kalinya perusahaan masuk ke Desa Penyang. Dedi yang belum lulus SD tidak tahu apa perusahaan itu. Namun, ayahnya, almarhum Sargianto, murka. Dedi mengatakan, perusahaan datang tanpa sosialisasi. Mereka lalu membabat hutan, lima kilometer dari rumahnya di pinggir jalan Trans-Kalimantan, untuk dijadikannya kebun sawit. Sargianto keberatan karena di sekitarnya ada kuburan orangtuanya dan kerabat yang lebih tua.

”Sampai sekarang kuburan itu sulit kami temukan karena sudah tertutup sawit,” kata Dedi. Kuburan orang Dayak tidak seperti kuburan pada umumnya. Tidak ada batu nisan atau gundukan tanah atau semen. Penandanya adalah kayu. Kuburan milik nenek moyang Sargianto, ditandai dengan sapundu, tiang kayu ulin (Eusideroxylon zwageri). Kayu itu diukir serupa citra orang yang meninggal. Beberapa sapundu diukir bentuk orang. Sebagian lainnya menyerupai hewan. Jika orang yang meninggal itu dikenal sebagai penakluk ular, biasanya dihiasi ukiran ular. Tidak hanya sapundu yang hilang, sanding atau tempat menyimpan tulang juga tidak terlihat lagi. Semua rata dengan tanah. Sargianto tidak menyerah begitu saja, ia mendatangi semua pejabat desa hingga kecamatan untuk melaporkan kejadian di lahan tersebut. Ia juga menuntut perusahaan dan meminta mereka mengikuti sidang adat. Akan tetapi, perusahaan mangkir dalam sidang adat. ”Sampai ayah saya meninggal tahun lalu, jangankan ganti rugi, kata maaf pun tidak ada,” ujar Dedi.

Tahun 2020, misalnya, tiga warga asal Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, yakni James Watt, Dilik, dan Hermanus, ditangkap polisi. Ketiganya mengklaim hanya menuntut haknya memanen buah sawit. Namun, aparat menganggap ketiga warga itu mencuri sawit. Kasus ini mendapat kritik dari banyak pihak. Proses hukum terus berjalan. Bahkan, Hermanus meninggal di dalam penjara, sebelum hakim menjatuhkan putusan. Dalam sebulan terakhir, setidaknya terjadi empat penangkapan warga. Semuanya dituduh mencuri sawit milik perusahaan di tiga kabupaten di Kalteng, yakni Kotawaringin Timur, Seruyan, dan Kotawaringin Barat. Setidaknya 46 orang ditangkap. Tiga orang di antaranya masih diperiksa,tetapi 43 orang lainnya sudah ditetapkan menjadi tersangka. (Yoga)

Neraca perdagangan Indonesia pada April 2024 mengalami surplus sebesar US$ 3,56 miliar. Pencapaian ini memperpanjang  daftar surplus neraca perdagangan  menjadi 48 bulan berturut-turun atau  selama empat tahun. Namun demikian, surplus pada April 2024 itu turun 22,3% dari bulan sebelumnya yang mencapai US$ 4,58 miliar serta lebih rendah dari periode sama tahun yang lalu masih di angka Rp 3,94 miliar. Komoditas batu bara dan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) masih menjadi penopang  utama dari pencapaian  surpus neraca perdagangan dalam empat tahun terakhir, bukan disokong oleh kenaikan  nilai ekspor, melainkan lebih karena nilai impor yang lebih konsisten  turun, terlebih sepanjang tahun 2024. Head of Industry & Regional PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dendi Ramdani menyatakan, ketergantungan terhadap sektor  komoditas telah lama menjadi problem  struktural ekspor Indonesia yang semestinya sudah dibenahi sejak dulu. "Penyebabnya, industrialisasi di Indonesia  ketinggalan jauh sehingga  ekspor manufaktur tumbuh lamban dan tidak mengalami peningkatan," ujar Dendi kepada Investor Daily. (Yetede)

Saham Grup Barito, PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), menguasai tiga besar kapitalisasi pasar (market cap) di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan kontribusi masing-masing mencapai 10,9% dan 6,49%. Saham BREN kokoh ini di posisi puncak dengan market cap Rp1.335 triliun, sedangkan saham yang dikendalikan Prajogo Pangestu lainnya, TPIA, berada di urutan ketiga dengan market cap Rp789 triliun. Sementara itu, di posisi kedua, ada saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dengan market cap Rp 1.159 triliun. Kemarin, saham-saham Group Barito melejit, sehingga turut mengerek  indeks harga saham gabungan (IHSG) sebesar 1,36% ke level 7.279. Nilai transaksi  di bursa pada perdagangan  kemarin mencapai Rp11,73 triliun, dengan 296 saham mencatatkan kenaikan, 257 saham terkoreksi, dan 224 saham stagnan. "Derasnya capital inflow yang masuk ke BREN dan TPIA membuat market cap-nya terus meningkat, sehingga wajar saja kalau dua saham tersebut berhasil masuk tiga besar market cap bursa," kata Senior Invesment Information-Retail Business Mirea Aseet Sekurita Muhammad Nafan Aji Gusta Utama kepada Investor Daily. (Yetede)

Kabar penggabungan usaha (merjer) antara PT XL Axiata Tbk (EXCL) dan PT Smartfren Telecom Tbk (FREN)  resmi memasuki babak baru, lewat penandatanganan MoU  dari masing-masing induk perseroan. Merjer diekspektasikan menghasilkan  efisiensi belanja modal di tengah  industri telekomunikasi  yang sunset. Induk EXCL, Axiata  Group Berhad, menekan MoU yang bersifat tidak mengikat dengan Grup Sinar Mas melalui PT Wahana  Inti Nusantara (WIN), kemudian PT Global Nusa Data (GND), dan PT Bali Media Telekomunikasi (BMT). Tujuannya, untuk menjajaki rencana merjer antara EXCL dan FREN dalam rangka menciptkan entitas baru (MergeCo). 

Manajeman Axiata Group Berhad menyampaikan bahwa rencana transaksi tersebut sampai  saat ini masih tahap evaluasi awal. mengingat, baik Axiata maupun Sinar Mas  sama-sama berkeinginan menjadi pemegang saham pengendali MergeCo. Makanya, diskusi yang sekarang berlangsung diantara para pihak belum menghasilkan kesepakatan  atau penyelesaian rencana  transaksi yang mengikat. validasi atas penggabungan  dan penciptaan nilai bagi  pemegang saham, uji tuntas, persiapan rencana bisnis bersama  dan kesepatakan atas   persyaratan penting akan menjadi kegiatan utama yang dilakukan selama tahap penjajagakan yang diatur dalam MoU. (Yetede)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menerbitkan instrumen environment, social, governance (ESG) sukuk pertama kali di Indonesia berupa sustainability sukuk (sukuk mudharabah keberlanjutan) tahap pertama sebesar Rp 3 triliun. Hasil dana tersebut nantinya digunakan perseroan untuk ekspansi pembiayaan ke sektor ESG. BSI memiliki target penerbitan sukuk keberlanjutan dengan total Rp 10 triliun, untuk tahap pertama sebesar Rp 3 triliun tahun ini. Perseroan siap mendorong transisi menuju ekonomi hijau melalui implementasi instrumen  keuangan syariah yang fokus terhadap ESG. Efek syariah dengan aset (kegiatan usaha) yang menjadi dasar (underlying sukuk) ini adalah pembiayaan dengan kategori kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL) dan kegiatan usaha berwawasan sosial (KUBS). Instrumen ini akan memberikan values berbeda bagi investor yakni memberikan manfaat besar dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Per Maret 2024, portfolio pembiayaan berkelanjutan di BSI mencapai Rp59,19 triliun yang terbagi atas katagori KUBL sebesar Rp12,57 triliun dan KUBS sebesar Rp46,62 triliun. (Yetede)