Analisis Tim Jurnalisme Data Kompas terhadap data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS bulan Februari tahun 2009, 2014, 2019, dan 2024 menunjukkan tren penurunan penciptaan lapangan kerja di sektor formal yang memiliki perjanjian kerja dengan perusahaan berbadan hukum. Selama 2009-2014, serapan tenaga kerja di sektor formal 15,6 juta orang, turun menjadi 8,5 juta orang per 2014-2019 dan merosot pada 2019-2024 menjadi 2 juta orang. Ini menunjukkan, peluang masuk pasar kerja formal di Indonesia kian sulit, termasuk oleh lulusan baru (fresh graduate). Tim Jurnalisme Data Kompas menemukan bahwa generasi Z (lahir 1997-2012) lebih sulit mencari kerja.

Data Sakernas Agustus 2017 dan Agustus 2022 memperlihatkan adanya penurunan serapan kerja dan penambahan durasi waktu mendapatkan kerja oleh lulusan baru di semua jenjang pendidikan, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dalam Sakernas, waktu kelulusan dan masa tunggu mendapat pekerjaan, dihitung sejak pelaksanaan survei pada Agustus hingga setahun ke belakang. Pada Sakernas 2017, periode lulus dan dapat kerja dihitung sejak September 2016-Agustus 2017. Dalam selang waktu itu, ada 5,8 juta orang yang lulus di semua jenjang pendidikan. Sebanyak 1,2 juta orang atau 21,9 % di antaranya diterima kerja sebagai pegawai atau buruh di sektor formal.

Selama September 2021-Agustus 2022 jumlah lulusan naik menjadi 7,1 juta. Namun, hanya 967.806 orang atau 13,6 % yang diterima bekerja di sektor formal. Dengan demikian, mereka yang lulus pada 2022 atau masuk kategori Generasi Z tidak semudah generasi sebelumnya, yakni generasi Y atau milenial (1981-1996), dalam mendapatkan pekerjaan formal. Sulitnya mencari pekerjaan di sektor formal dirasakan Taufik Adi (26), lulusan Pendidikan Agama Islam sekolah tinggi di Bekasi, Jabar. Sejak lulus lima tahun lalu, ia belum mendapatkan pekerjaan tetap. Taufik pernah mengajar di sebuah sekolah dengan honor Rp 300.000 hingga Rp 400.000 per bulan. Kini, ia berusaha mencari pekerjaan lain sambil berjualan buah-buahan, air mi-neral, dan pakaian. Ia sadar tak bisa terus melamar pekerjaan karena banyak perusahaan memberi batas usia pelamar maksimal 27 tahun. Setelah melewati batas usia itu, Taufik akan beralih merintis usaha.

Mereka yang tidak terserap di sektor formal beralih ke sektor informal, ditandai dengan dominannya proporsi pekerja sektor informal, misalnya pada Februari 2024 sebesar 59,17 %, seperti data BPS 6 Mei 2024. Tren jumlah pekerja informal cenderung meningkat dalam 15 tahun terakhir. Selama 2014-2019, jumlah pekerja formal meningkat 4,9 juta orang. Namun, selama 2019-2024, pekerja informal membesar jadi 8,4 juta orang. Pengajar UGM, Tadjuddin Noer Effendi mengatakan, perizinan rumit hingga pungutan liar, membuat perusahaan enggan berinvestasi jadi pemicu turunnya serapan tenaga kerja formal, akibatnya sejumlah potensi investasi asing gagal terealisasi di Indonesia. ”Iklim usaha diperbaiki, peraturan yang tidak efisien dikurangi. Pada akhirnya ini akan mendorong penciptaan lapangan kerja,” ucapnya. (Yoga)

Penutupan pabrik sepatu Bata di Purwakarta, Jabar, pada 30 April 2024 menyebabkan ratusan pegawai kehilangan pekerjaan. Tumbangnya Bata menjadi contoh terkini dari industri padat karya yang mengurangi penciptaan lapangan kerja di sektor formal. Padahal, semakin banyak orang bekerja di sektor formal, semakin banyak pula keluarga yang memiliki kepastian pendapatan sehingga daya beli masyarakat lebih terjamin. Selain itu, pekerja di sektor formal lebih mampu berpartisipasi membayar pajak. Dari perhitungan tim Kompas. rata-rata pertumbuhan PDB di sektor padat modal menunjukkan kenaikan tajam. Sektor informasi dan komunikasi, tumbuh 459 % pada 2007-2022. Juga sektor transportasi dan pergudangan yang kenaikannya 132 %. Total, kenaikan kontribusi sektor padat modal pada 2022 mencapai Rp 3.389 triliun dibandingkan tahun 2017, sedangkan di sektor padat karya hanya Rp 2.092 triliun.

Meski demikian, kemampuan sektor padat karya dalam menyerap pekerja formal lebih tinggi. Selama 2007 hingga 2022, penyerapan tenaga kerja di sektor padat karya mencapai 21,6 juta pekerja, dibandingkan dengan sektor padat modal yang hanya 13,7 juta pekerja. Fenomena pergeseran dari padat karya ke padat modal terlihat pada sektor transportasi dan pergudangan. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengakui, Indonesia menerima investasi besar,tetapi tidak dibarengi penciptaan lapangan kerja. ”Atas dasar itu, kami meminta kepada para pengusaha, kalau ada pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh orang, tolong itu diprioritaskan. Sekalipun tidak efisien karena sudah pakai teknologi yang tinggi,” kata Bahlil di Jakarta, Senin (29/4).

”Negara lain yang juga butuh padat karya menawarkan insentif yang kompetitif, seperti harga tanah murah, tanpa demo, biaya listrik dan bahan baku terjangkau, harga pokok produksinya kompetitif dibandingk kita,” kata Bahlil. Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad, Viktor Pirmana, mengatakan, ”Beberapa sektor terbesar kita, seperti pertanian, manufaktur, dan perdagangan, lebih rendah pertumbuhannya ketimbang sektor lain yang lebih padat modal seperti tambang dan jasa. Ketika pertumbuhannya rendah, otomatis penciptaan lapangan kerjanya lebih lambat. Terlebih, di sektor padat modal, kebutuhan tenaga kerjanya relatif spesifik,” kata Viktor. Menurut dia, investasi yang masuk ke Indonesia beberapa tahun terakhir lebih banyak berbentuk investasi padat modal yang tidak membutuhkan banyak tenaga kerja. Jaman berubah, artinya harus kita ucapkan selamat tinggal pada era padat karya yang telah berakhir. (Yoga)

Hasil olah data Survei Angkatan Kerja Nasional BPS Agustus 2022 oleh Tim Jurnalisme Data Kompas menunjukkan, peluang lulusan perguruan tinggi berhasil mendapat pekerjaan di sektor formal sebesar 47,2 persen dari total lulusan perguruan tinggi, turun dibanding tahun 2017 yang mencapai 55,5 %. Penurunan ini tak hanya berlaku di jenjang pendidikan tinggi. Secara keseluruhan, pada 2022, jumlah lulusan dari semua jenjang pendidikan selama periode September 2021 hingga Agustus 2022 mencapai 7,1 juta orang. Namun, hanya 967.806 orang atau 13,6 % di antaranya yang diterima bekerja di sektor formal, yang terdiri dari lulusan perguruan tinggi 525.481 orang (54,3 %), SMA/sederajat 413.142 orang (42,7 %), dan SD/SMP 29.183 orang (3 %).

Pada 2017, dari 5,8 juta orang yang lulus selama September 2016 hingga Agustus 2017 dari semua jenjang pendidikan, sebanyak 1,2 juta orang atau 21,9 % di antaranya diterima kerja sebagai pegawai/buruh di sektor formal, yang berasal dari kelompok lulusan perguruan tinggi (54,4 %), SMA/sederajat (41,9 %), dan SD/SMP (3,7 %). Di kelompok perguruan tinggi, jurusan kependidikan dan keguruan adalah jurusan yang paling banyak mengantarkan lulusannya menjadi pegawai, yakni 65 % (tahun 2022) dan 72,5 % (2017). Jurusan ini juga menghasilkan lulusan terbanyak, yakni 441.660 orang (2022). Meski begitu, gaji awal para pencari kerja fresh graduate untuk jurusan pendidikan dan keguruan di bawah rata-rata lulusan jurusan lain, yakni Rp 1,4 juta per bulan pada tahun 2022. Adapun rata-rata semua jurusan Rp 3,3 juta per bulan.

Lima bulan sebelum lulus sarjana, Resy Aprianty (24) sudah ditawari mengajar di SMA Negeri 1 Sukabumi untuk mengisi kekosongan posisi guru Matematika. Teman-teman seangkatan dan sejurusan Resy juga sudah bekerja. Paling lama, setahun setelah lulus mereka sudah mendapat pekerjaan. Terjadinya penurunan penyerapan di sektor formal juga diiringi dengan bertambahnya durasi mendapat pekerjaan. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, danTeknologi Kemendikbudristek Abdul Haris mengatakan, lulusan dari jurusan yang spesifik relatif lebih cepat terserap, namun latar belakang jurusan sebenarnya bukanlah faktor utama seseorang diterima bekerja, melainkan lebih pada kecakapan kerja. Faktor lain yang berpengaruh adalah dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Haris mengakui, fakta bahwa 80 % mahasiswa di Indonesia bekerja tidak sesuai jurusan kuliahnya. (Yoga)

Warga lokal di berbagai destinasi wisata dunia sudah lelah dengan ledakan turisme (overtourism). Gelombang penolakan melanda sejumlah negara karena pariwisata berlebihan. Penolakan terbaru muncul di Yunani. Dari The Greek City Times, Kamis (16/5) muncul grafiti di dinding-dinding kota Athena, berisi tuntutan untuk mengakhiri ledakan turisme. ”Turis, pulanglah” atau ”Turis, nikmatilah liburanmu di kuburan Eropa”. Pada satu sisi, Yunani sangat mengandalkan pariwisata untuk pendapatan negara. Asosiasi Perusahaan Pariwisata Yunani menyebut, tahun lalu ada 33,4 juta wisatawan berkunjung ke Yunani, yang menyumbang seperlima PDB Yunani. Umumnya turis datang ke Acropolis, tempat berdirinya Parthenon, Erechtheion, dan Propylaea.

Setidaknya 17.000 orang per hari mengunjungi tempat itu. Di sisi lain, warga mengeluhkan banjir wisatawan membuat tempat tinggal berubah menjadi penginapan musiman. Mereka menyadari efek merugikan ledakan turisme itu pada kelestarian warisan budaya Yunani. Athena menjadi salah satu situs yang mulai terkikis lantaran pariwisata yang tak terkendali. April lalu, warga setempat turun ke jalan untuk memprotes. Gaung protes di Yunani membahana ke berbagai destinasi pariwisata dunia. Pada pertengahan April 2024, penduduk Pulau Canary, Spanyol, mogok makan menuntut dihentikannya pembangunan dua hotel. Pada Maret lalu, warga Kyoto, Jepang, memprotes banyaknya turis yang kerap berperilaku kurang pantas.

Organisasi Pariwisata Dunia PBB (UNWTO) menyebutkan, pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Saat ini volume bisnis pariwisata setara atau bahkan melampaui volume ekspor minyak, produk makanan, atau mobil. Justin Francis, CEO Responsible Travel, operator tur yang fokus pada perjalanan berkelanjutan, mengatakan, untuk menangani ledakan turisme, masyarakat setempat mesti diajak berdiskusi, apa yang diinginkan atau dibutuhkan suatu tempat dari pariwisata. Cara yang dilakukan Pemerintah Kota Kyoto bisa menjadi rujukan. Mereka menyebar kepadatan pengunjung berdasarkan waktu, wilayah, dan musim, misalnya membuka  tempat wisata lebih pagi, mempromosikan agenda wisata di wilayah yang sepi pengunjung, hingga mempromosikan Kyoto bukan hanya sakura. (Yoga)

Ukraina memerlakukan aturan baru wajib militer pada Sabtu (18/5). Tunjangan rumah dan mobil diberikan kepada mereka yang terkena wamil. Aturan itu tidak hanya memperluas cakupan wamil. Regulasi itu juga mengatur aneka manfaat kepada warga yang menjalani wamil. Kyiv akan memberikan tunjangan rumah, kendaraan, dan uang tunai bagi yang menjalani wamil. Sehari sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy meneken Perpres soal kriteria baru wamil. Kini, para narapidana bisa jadi tentara. Perpres itu juga menaikkan sanksi bagi penghindar wamil. Selain itu, usia minimal wamil diturunkan dari 27 tahun ke 25 tahun. Sementara usia maksimum tetap 60 tahun. Aturan itu diberlakukan di tengah kesulitan Ukraina menambah prajurit.

Di Uni Eropa saja, ada 768.000 pria Ukraina yang masuk kriteria wamil. Banyak warga Ukraina lari ke luar negeri menghindari wamil. Sebagian tewas dalam pelarian. Media Ukraina, The Kyiv Independent, menyebut setiap prajurit di garis depan dan di medan perang mendapat 2.700 USD per bulan. Sementara prajurit di lapis kedua dari garis depan mendapat tunjangan 812 USD per bulan, tapi tidak ada tunjangan apa pun bagi prajurit yang tidak berdinas di zona tempur. Mereka hanya mendapatkan gaji bulanan. Kementerian Pertahanan Ukraina menyebut, gaji tentara bisa 541 USD per bulan. Sebagai pembanding, gaji rata-rata pekerja Ukraina hanya 400 USD per bulan. Ukraina adalah salah satu negara termiskin di Eropa. Diperkirakan butuh 4 miliar USD untuk membayar bonus tersebut. (Yoga)

Pembatasan barang impor mestinya simultan dengan upaya menggairahkan industri dalam negeri yang nantinya bisa jadi raja di negeri sendiri. Lebih dari 25.000 kontainer tertahan di pelabuhan sejak 10 Maret 2024. Data per Jumat (17/5/2024) menyebutkan, 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan 9.111 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jatim lantaran pertimbangan teknis atau pertek dalam izin impornya tak bisa dipenuhi. Aturan pengendalian barang impor masuk ke Indonesia tak bisa disamaratakan terhadap seluruh barang. Ada yang tak mendesak tetapi, ada barang yang bisa menghentikan kegiatan produksi jika tak tersedia. Karena itu, penerapan aturannya mesti mengacu pada jenis barang, misalnya berpatokan pada Harmonized System Code atau Kode HS.

Berdasarkan data BPS, total impor Indonesia pada Januari-April 2024 senilai 70,952 miliar USD, yang 73,22 % di antaranya berupa bahan baku/penolong, sisanya berupa barang modal (17,07 %) dan barang konsumsi (9,71 %). Jika yang banyak tertahan adalah bahan baku/penolong dan barang modal, roda produksi barang di Indonesia, yang sebagian masih memerlukan bahan atau barang impor, akan terganggu. Gangguan pada roda produksi akan berentet panjang, di antaranya, memengaruhi pasokan barang di pasar. Gangguan juga berdampak signifikan jika barang produksi tersebut nantinya diekspor. Ekspor akan terganggu, yang berpengaruh pada neraca perdagangan dan pertumbuhan ekonomi.

Mengatasi masalah kontainer yang menumpuk sejak dua bulan lalu, pemerintah merelaksasi aturan izin impor dengan Permendag No 8 Tahun 2024. Mengutip laman Kemendag, Minggu (19/5), dengan relaksasi tersebut, pertek tidak lagi diperlukan sebagai syarat persetujuan impor komoditas atau barang komersial. Di tengah serbuan barang impor dan upaya meningkatkan peran produksi dalam negeri, barang impor perlu dibatasi. Namun, langkah itu tak bisa parsial. Perlu upaya bersama membatasi impor, khususnya yang bisa diproduksi di dalam negeri. Serta, kebijakan dan langkah bersama untuk menggairahkan industri dalam negeri. (Yoga)

Perkembangan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan no 6 tentang air bersih dan sanitasi tidak sesuai target pada tahun 2030. Karena itu, penyelenggaraan Forum Air Sedunia ke-10 di Indonesia diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret terhadap masalah itu. Forum Air Sedunia atau World Water Forum kali ini diadakan di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, pada 18-25 Mei 2024. Menurut Dirjen Kerja Sama Multilateral Kemenlu Tri Tharyat, Forum Air Sedunia ke-10 penting karena isu sanitasi dan air bersih menunjukkan perkembangan yang serius. ”SDGs (Sustainable Development Goals) ke-6 yang terkait jaminan ketersediaan serta pelaksanaan air dan sanitasi bagi seluruh masyarakat secara berkelanjutan tidak on track,” ujarnya saat konferensi pers di Nusa Dua, Minggu (19/5).

Tersendatnya perkembangan capaian SDGs ke-6 itu mengemuka dalam dokumen berjudul ”The United Nations World Water Development Report 2024: Water for prosperity and peace”. Dokumen itu menyatakan, target-target SDGs ke-6 tampak tidak sesuai jalur. Per 2022, sebanyak 2,2 miliar warga dunia tidak mendapat akses air minum aman. Sebanyak 4 dari 5 penduduk di daerah terpencil secara global kekurangan layanan dasar air minum. Jumlah penduduk dunia yang kekurangan akses pada layanan sanitasi mencapai 3,5 miliar. Pencapaian target-target SDGs menjadi nadi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan yang diadopsi negara-negara anggota PBB sejak 2015.

Laman resmi UN-Water SDG 6 Data Portal menunjukkan, proporsi penduduk dunia pengguna layanan sanitasi aman mencapai 57 %. Tingkat penerapan pengelolaan sumber daya air terintegrasi di skala global sebesar 54 %. Cakupan limbah air domestic dunia yang diolah secara aman mencapai 58 %. Secara umum pencapaian SDGs negara-negara berkembang dengan tenggat tahun 2030 sekitar 12 % pada 2023. ”Ini tantangan bersama. Namun, Indonesia termasuk negara yang cukup maju dalam pencapaian SDGs.

Pada 2023, Indonesia mencapai lebih dari 66 5,” ujar Tri. Karena itu, Forum Air Sedunia di Indonesia diharapkan dapat membahas isu penting tersebut melalui sejumlah pertemuan strategis. Dalam Forum Air Sedunia ke-10,terdapat empat pokok yang ditargetkan Indonesia. Pertama, kesepakatan internasional untuk menetapkan Hari Danau Sedunia karena perhatian terhadap pengelolaan danau relatif sedikit. Kedua, kesepakatan membentuk center of excellence isu sumber daya air beserta perubahan iklim. Pokok ketiga mengenai pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi, khususnya di pulau-pulau kecil. Keempat, kesepakatan terhadap lebih dari 100 proyek di bidang air untuk dieksekusi di Indonesia. (Yoga)

Dalam kurun waktu dua bulan, Kemendag merevisi tiga kali aturan tentang impor barang. Ketidakpastian hukum ini mencerminkan kompleksnya aturan sehingga memengaruhi kelancaran distribusi barang di pelabuhan. Data Kemendag menyebutkan, 17.304 kontainer di Tanjung Priok (Jakarta) dan 9.111 kontainer di Tanjung Perak (Surabaya) tertahan selama berbulan-bulan. Ribuan kontainer itu berisi komoditas, besi baja, tekstil, produk kimia, dan barang elektronik. Ada pula penumpukan kontainer di Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang dan Pelabuhan Belawan di Medan.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso, pada keterangan pers di kantornya di Jakarta, Minggu (19/5) menjelaskan, ribuan kontainer itu tertahan karena importir belum bisa mengajukan dokumen impor sebagaimana disyaratkan Permendag No 36 Tahun 2023. Karena itu, pemerintah merevisi kembali aturan impor tujuh komoditas tersebut. Hal ini dituangkan dalam Permendag No 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Permendag No 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. ”Untuk selesaikan masalah tersebut, Presiden memberikan arahan agar aturan impor itu direlaksasi sehingga permasalahan kontainer menumpuk bisa diselesaikan,” ujar Budi.

Dalam aturan sebelumnya, Permendag No 36 Tahun 2023 yang mulai diterapkan 10 Maret 2024, impor dari empat komoditas wajib menyertakan laporan surveyor (LS) dan persetujuan impor (PI). Keempat komoditas yang dimaksud ialah obat tradisional dan suplemen kesehatan; kosmetik dan perbekalan rumah tangga; tas; dan katup. Dengan aturan terbaru, impor empat komoditas ini kembali menggunakan aturan Permendag No 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yakni impor hanya perlu LS tanpa PI. Aturan terbaru juga mempermudah tata kelola impor tiga komoditas lainnya, yakni barang elektronik; alas kaki; serta pakaian jadi dan aksesori. Peraturan impor tiga komoditas ini kembali mengacu pada Permendag No 25 Tahun 2022. Artinya, tak perlu menggunakan pertimbangan teknis dari Kemenperin. (Yoga)

Kebijakan pemerintah untuk membuka keran ekspor benih bening lobster menuai diskursus publik. Pengiriman benih-benih lobster ke luar negeri dipandang kontraproduktif dengan gaung budidaya lobster di dalam negeri. Meskipun dicanangkan sebagai komoditas ”champion” di Tanah Air, laju budidaya lobster hingga kini tertatih-tatih. Pembukaan ekspor benih bening lobster diatur dalam Permen Kelautan dan Perikanan (KP) No 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) yang diundangkan pada 21 Maret 2024. Tercatat lima perusahaan patungan asal Vietnam dengan Indonesia yang mendapatkan izin ekspor benih.

Kuota penangkapan benih lobster diberikan sebanyak 419,21 juta ekor atau 90 % dari estimasi stok benih, dengan target ekspor benih 300 juta ekor per tahun. Pemerintah menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari ekspor benih itu sebesar Rp 3.000 per ekor atau Rp  900 miliar per tahun. Selama ini Indonesia dan Vietnam dikenal bersaing dalam budidaya lobster meski nyatanya budidaya lobster di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan Vietnam yang merupakan pengekspor lobster siap konsumsi terbesar dunia, tetapi budidaya lobster di negara itu berkembang pesat berkat suplai benih dari Indonesia. Ketika larangan ekspor benih diberlakukan, masih banyak ekspor benih lobster dilakukan secara ilegal. Begitu juga ketika ekspor benih bening lobster dibuka, pengiriman benih lewat jalur gelap terus berlanjut. Berdasarkan data KKP, hingga 15 Mei, tercatat baru tiga kali pengiriman benih bening lobster secara resmi ke luar negeri, tapi, sudah enam kali penyelundupan digagalkan aparat.

Yusnaini, pakar lobster Jurusan Perikanan Budidaya Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo, Kendari, memberikan catatan, pengembangan budidaya lobster di dalam negeri harus menjadi prioritas. Ketimbang memberikan peluang bagi investor Vietnam mengembangkan budidaya di luar negeri, pemerintah seharusnya mendorong mereka untuk masuk dan mengembangkan usaha budidaya lobster di Indonesia. Masih banyak PR budidaya lobster yang harus diatasi supaya Indonesia bisa berdaulat di bidang lobster. Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono mengemukakan, peta jalan budidaya lobster sudah jelas, yakni menjadikan komoditas strategis itu sebagai ”juara” dalam kurun 10 hingga 30 tahun mendatang.

Ekspor benih bening lobster yang dibuka resmi, lanjut Trenggono, mensyaratkan investor-investor Vietnam untuk membudidayakan lobster di Indonesia dengan menggandeng pelaku usaha lokal. Harapannya, terbangun ekosistem peralatan budidaya dan dukungan pakan. Di samping itu, upaya memperkuat pembudidaya di dalam negeri antara lain membuat model atau percontohan kampung budidaya lobster pada tahun ini, yang akan melibatkan masyarakat. Negara siap memberikan bantuan sarana budidaya, seperti keramba. Dananya antara lain bersumber dari PNBP ekspor benih. Di sisi lain, benih-benih bening lobster hasil sitaan praktik penyelundupan sedang dikaji agar tidak dilepasliarkan, tetapi dipasok ke badan layanan umum yang akan membesarkan benih menjadi ukuran jangkrik (5 gram) untuk dipasok kepada pembudidaya sehingga tingkat keberhasilan budidaya menjadi lebih tinggi. (Yoga)

Keterisian gedung perkantoran mulai terdorong oleh penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance/ESG). Di Jakarta, 46 % atau 1,7 juta meter persegi gedung perkantoran grade A telah mengantongi sertifikasi hijau. Konsultan properti JLL Indonesia mencatat, di Asia Tenggara, tren orang kembali bekerja dari kantor (return to office) terus meningkat, rata-rata 85 %, dibanding masa sebelum pandemi Covid-19. Tren kembali bekerja dari kantor itu lebih tinggi dibanding AS di 51 %. Head of Research JLL Indonesia Yunus Karim, Sabtu (18/5) mengemukakan, tingkat keterisian gedung perkantoran di Jakarta per triwulan I (Januari-Maret) 2024 rata-rata 70 %. Adapun luas gedung perkantoran di Jakarta 10 juta meter persegi, meliputi gedung dengan level grade premium, grade A, grade B, dan grade C. Idealnya, rata-rata keterisian gedung perkantoran 85 %.

”Tren kembalinya orang bekerja dari kantor berpotensi mendorong okupansi perkantoran,” ujar Yunus. Head of Office Leasing Advisory JLL Indonesia Angela Wibawa menuturkan, peningkatan okupansi gedung perkantoran bergantung sejauh mana pengelola gedung perkantoran mengadopsi ruang kolaborasi antar karyawan di dalam gedung serta pentingnya menambah atribut keberlanjutan (sustainability) atau sertifikasi gedung hijau. Penyewa (tenant) gedung perkantoran semakin membidik gedung-gedung yang menerapkan prinsip ESG. Tuntutan atas gedung bersertifikasi hijau semakin tinggi, terutama dari perusahaan-perusahaan multinasional. Gedung yang bersertifikasi hijau membantu perusahaan sebagai tenant untuk mencapai well-certified building yang merupakan salah satu standar korporasi dalam mengadopsi prinsip-prinsip ESG, ujar Angela, dalam paparan Jakarta Property Market Q1-2024, pekan lalu. (Yoga)