Setelah lebih dari enam bulan hanya mengandalkan instrumen moneter, kini giliran fiskal mengambil peran dalam rangka mengamankan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA). Melalui PP No. 22/2024 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam pada Instrumen Moneter dan/atau Instrumen Keuangan Tertentu di Indonesia, pemangku kebijakan memberikan berbagai pelonggaran. Dalam beleid yang diundangkan 20 Mei 2024 itu, pemerintah mengubah besaran tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final, terutama untuk penempatan DHE yang dananya langsung dikonversi ke rupiah. Dalam ketentuan terbaru, tarif PPh Final atas penghasilan dari penempatan DHE yang dananya dikonversi ke rupiah berkisar 0%—5%, sedangkan dalam ketentuan sebelumnya yakni PP No. 123/2015 di kisaran 0%—7,5%. Pemerintah juga menambah jenis instrumen penampung DHE di luar deposito, antara lain surat sanggup yang diterbitkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) serta instrumen yang disiapkan Kementerian Keuangan dan BI. Namun, langkah taktis untuk mengikat devisa itu menghadapi kendala yang juga tak bisa dianggap remeh, yakni terus menurunnya kinerja ekspor nasional yang disebabkan normalisasi harga komoditas. 

Sementara itu, jika dicermati dengan saksama, ketentuan itu belum sepenuhnya berpihak pada eksportir, karena instrumen baru yang tersaji masih dianggap belum cukup menarik. Tak hanya itu, ketentuan untuk menempatkan minimal 30% DHE SDA ke dalam negeri sebagaimana tertuang dalam PP No. 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, juga dikeluhkan. Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Hendra Sinadia, mengapresiasi upaya pemerintah untuk lebih mengintensifkan penempatan DHE melalui insentif PPh. Kendati begitu, penerapan DHE SDA untuk ekspor mineral dan batu bara (minerba) menjadi tantangan lantaran harga komoditas terus turun. Ketua Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI) Kuncoro Catur Nugroho, menyampaikan secara rata-rata 75% DHE yang diperoleh perusahaan akan dimanfaatkan sebagai modal kerja. Menurutnya, aturan yang mewajibkan eksportir untuk menempatkan 30% DHE SDA mengganggu operasional perusahaan. 

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pengolahan Dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) Budhi Wibowo, menambahkan seharusnya pemerintah juga mengevaluasi syarat minimum penempatan DHE. Sebab tarif PPh bukanlah satu-satunya faktor yang melandasi eksportir untuk mematuhi ketentuan penempatan DHE. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono, mengatakan banyak perusahaan yang membutuhkan dana untuk modal kerja. Jika DHE ditahan maka perusahaan harus mengakses pinjaman ke bank. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky, mengatakan sekilas kebijakan itu menjadi magnet untuk menarik devisa. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, menambahkan sebagian para eksportir masih memiliki permasalahan arus kas yang terbatas untuk biaya operasional. Artinya, insentif PPh tersebut belum akan optimal karena 30% DHE yang ditempatkan cenderung memberatkan arus kas. Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo, optimistis PP No. 22/2024 akan mendorong makin bertambahnya cadangan devisa Indonesia.

Kreator konten seperti Youtuber dan Tiktoker, bersiaplah! Pemerintah akan menyigi pajak para konten kreator, atau mereka yang selama ini mencari pendapatan dari ranah digital. Draf Undang-Undang tentang Penyiaran yang kini tengah dibahas oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mencantumkan pungutan pajak para konten kreator ini. Dalam Pasal 34 F ayat (2) huruf g RUU tersebut, pemerintah mempertegas bahwa penyelenggara platform digital penyiaran dan/atau platform teknologi penyiaran wajib membayar pajak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang termasuk platform digital penyiaran, dalam beleid itu adalah sarana informasi telekomunikasi yang memfasilitasi interaksi secara langsung pemberi dan penerima informasi atau penyedia dan pengguna jasa penyiaran untuk saling bertukar atau memperoleh informasi. 

Sementara, penyelenggara platform digital penyiaran adalah pelaku usaha yang terdiri atas perseorangan maupun lembaga yang menyelenggarakan konten siaran melalui platform digital penyiaran. Nah, dibalik populernya platform ini, ada orang yang membuat konten menarik atau dikenal sebagai kreator konten. Dalam hal ini, kreator konten sebagai penyelenggara platform digital penyiaran. Beberapa nama tenar antara lain: Raditya Dika, Deddy Corbuzier hingga Atta Halilintar. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Dwi Astuti menyebut, tak ada strategi khusus otoritas atas kelompok wajib pajak kreator konten maupun influencer. 

Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Bawono Kristiaji menyebut potensi penerimaan pajak dari mereka cukup besar, tapi belum sepenuhnya bisa dipajaki. Umumnya, kreator konten memperoleh dua sumber penghasilan, yaitu adsense dan endorsement, penjualan merchandise hingga menjadi brand ambassador. Pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono juga bilang, selama ini kreator konten sudah dibidik agar taat bayar pajak, baik pajak penghasilan (PPh) maupun pajak pertambahan nilai (PPN). Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute, Ariawan Rahmat menyebut, pada 2025 potensi ekonomi digital di Indonesia akan menyentuh US$ 146 miliar, meningkat 23% dari 2020 sebesar US$ 44 miliar. Kemkeu pernah memproyeksikan pada 2025 potensi ekonomi digital Indonesia mencapai Rp 1.800 triliun dengan pertumbuhan digital 40% per tahun. "Ini potensi pajak luar biasa," kata dia, kemarin.

Bank Indonesia (BI) diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuannya alias BI-Rate pada level 6,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan ini. Peluang pemangkasan suku bunga BI pun belum tampak dalam waktu dekat.  Staf Bidang Ekonomi, Industri dan Global Markets Bank Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto memperkirakan, BI akan mempertahankan suku bunga di 6,25% untuk menjaga stabilitas perekonomian domestik. "Terutama melalui jalur imported inflation seiring volatilitas terbatas terhadap rupiah di pasar FX (foreign exchange) domestik," tutur dia, kemarin. Kebijakan ini juga akan ditempuh BI untuk meredam risiko global yang bisa menekan perekonomian Indonesia. Di antaranya, peluang arus modal asing kabur dari pasar keuangan lokal, terutama akibat tensi geopolitik yang masih memanas di Timur Tengah. Meski begitu, Myrdal melihat masih ada ruang BI akan menurunkan suku bunga pada tahun ini. Namun, penurunan itu akan tergantung kebijakan moneter global, terutama The Fed. "Karena besaran pengaruhnya kuat terhadap perekonomian Indonesia dari setiap kebijakan bank sentral utama global, seperti The Fed," tambah Myrdal. Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky juga menilai, belum ada urgensi bagi BI mengubah kebijakan suku bunga. Pasalnya, rupiah mulai bergerak stabil dan inflasi mulai menurun lagi.  

Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual juga memperkirakan BI masih mempertahankan suku bunga acuannya di level 6,25% pada RDG Mei 2024. Alasannya, kondisi inflasi relatif masih sesuai ekspektasi, yakni dalam target sasaran 1,5%-3,5% pada tahun ini. "Namun proyeksi neraca pembayaran kemungkinan masih defisit dalam jangka menengah enam bulan kedepan," kata dia. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga memprediksi, BI akan mempertahankan suku bunga acuannya dengan mempertimbangkan risiko dari skenario kebijakan The Fed yang higher for longer. Sebelumnya, BI memang mengindikasikan bahwa keputusan untuk menurunkan BI-Rate tidak akan dipengaruhi keputusan suku bunga acuan The Fed. Namun, pada RDG April lalu, sinyal pendirian BI tampak berubah. "Peluang penurunan BI-Rate akan muncul ketika The Fed mulai menurunkan suku bunga acuannya" terang Josua. Senada, Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo memperkirakan kemungkinan paling besar BI baru menurunkan BI-Rate pada awal tahun depan, menunggu gejolak ekonomi global mereda.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) belum mampu bertengger lama di area 7.300-an. Setelah terbang 3,22% pada pekan lalu, IHSG kembali merosot ke bawah level 7.200 usai berbalik melemah dalam dua hari beruntun di awal pekan ini. Pada perdagangan Senin (20/5) IHSG anjlok 1,11% ke posisi 7.186,03 pada Selasa (21/5). Tergerusnya indeks sejalan dengan kembali hengkangnya investor asing. Kemarin, tercatat net sell investor asing sebesar Rp 1,06 triliun. Analis BCA Sekuritas, Achmad Yaki menyoroti lima sentimen yang  memengaruhi performa pasar saham. Pertama, tensi perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China yang mulai naik kembali. Kedua, tensi politik China dan Taiwan usai pelantikan presiden baru Taiwan. Ketiga, pelaku pasar menunggu data ekonomi dan kebijakan moneter AS di pekan ini. Keempat, arah kebijakan suku bunga acuan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI). Kelima, posisi kurs rupiah yang masih berada di ambang Rp 16.000 per dolar AS.

Jika lanjut melemah, rupiah berpotensi melemah ke posisi Rp 16.100 hingga Rp 16.250 per dolar AS. Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas, Oktavianus Audi sepakat, pekan pendek menjelang libur bursa ikut memengaruhi performa pasar. Para investor juga mengantisipasi rilis risalah Federal Open Market Committee (FOMC) The Fed dan arah kebijakan BI. Meski begitu, Audi memandang kondisi ini belum mengubah tren jangka panjang IHSG yang masih bergerak di atas support 7.076. Dalam skenario bearish, IHSG berpotensi turun ke area support kuat tersebut sebelum menyentuh level psikologis 7.000. Sedangkan hingga akhir Mei, Audi memprediksi IHSG akan cenderung bergerak sideways dalam rentang 7.080 - 7.360.  Sebelum libur dan cuti bersama, pada perdagangan Rabu (22/5) kecenderungan IHSG masih akan tertekan meski sudah mulai terbatas, dengan uji support jangka pendek di level 7.150.

Sejumlah emiten bakal melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD ) atau private placement. Langkah ini untuk memperkuat struktur permodalan dari emiten yang bersangkutan. Misalnya PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI). Pengembang Pantai Indah Kapuk ini berencana melakukan private placement maksimal 1,56 miliar saham dengan nilai nominal Rp100 per saham. Ini setara maksimum 10% dari jumlah seluruh modal disetor dan ditempatkan perseroan. Manajemen PANI menjelaskan, langkah ini untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kinerja  keuangan. Selain itu diharapkan aksi tersebut bisa memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan perseroan. Beberapa emiten lain juga berencana melakukan aksi serupa.

Misalnya saja PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT) akan private placement sebanyak 8,60 miliar saham dengan nilai nominal Rp100 per saham. Ini setara dengan sebanyak-banyaknya 10% dari seluruh saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan. Berikutnya PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) bakal private placement 2.447.298.366 saham atau maksimal 10% dari modal ditempatkan dan disetor. Sekretaris Perusahaan, Merdeka Copper Gold Adi Adriansyah Sjoekri mengungkapkan, MDKA berencana menggunakan 70% dana private placement untuk belanja modal. Sisanya untuk modal kerja. Persentase tersebut dapat berubah sesuai kebutuhan MDKA atau Grup Merdeka. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus menilai, private placement untuk mendapat dana segar dari investor baru. Dari para emiten  yang bakal menggelar aksi terebut, peluang untuk menyerap saham baru cukup setara. 

Inovasi pengembangan layanan digital tak hanya dilakukan oleh bank-bank besar. Bank syariah juga gencar melengkapi fitur-fitur pada layanan mobile banking untuk semakin memudahkan nasabah melakukan berbagai transaksi keuangan. Langkah bank-bank syariah tersebut sudah membuahkan hasil. Transaksi mobile banking di bank syariah melonjak per kuartal pertama 2024. Pertumbuhan transaksi juga didorong jumlah pengguna yang meningkat pesat. Bank Syariah Indonesia (BSI) misalnya, mencatat transaksi mobile banking 118,5 juta kali sepanjang tiga bulan pertama tahun ini. Angka ini melonjak 37,17% secara tahunan. Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, pihaknya terus mendorong peningkatan layanan digital sebagai bentuk komitmen untuk melakukan level up menjadi beyond sharia banking.

"Ini tujuannya untuk memudahkan akses masyarakat terhadap layanan perbankan syariah," kata dia, baru-baru ini. Adapun Bank Muamalat mencetak transaksi pada mobile banking Muamalat DIN mencapai 5.000 kali pada kuartal I-2024, atau tumbuh 34% secara tahunan. Volume mencapai Rp 7,3 triliun, meningkat 23% secara tahunan. Corporate Secretary Bank Muamalat Hayunaji menyebut kenaikan tersebut didorong oleh penambahan jumlah fitur juga akuisisi nasabah baru yang menggunakan mobile banking dari Muamalat. “Transaksi didominasi layanan transfer dan top up uang elektronik,” kata dia. Transaksi mobile banking BCA Syariah juga meningkat pesat 35,4% secara tahunan jadi Rp 4,43 triliun pada kuartal I-2024. "Pengguna mobile banking sudah 384.000, meningkat lebih dari empat kali lipat secara tahunan," ujar Direktur BCA Syariah, Pranata.

Industri otomotif kian tertekan. Permintaan di pasar domestik masih terus tertekan selama 4 bulan pertama tahun ini. Sementara itu, permintaan di beberapa negara tujuan ekspor juga belum pulih akibat melemahnya perekonomian global. Dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo diketahui penjualan mobil domestik secara wholesales pada periode Januari—April 2024 mencapai 263.706 unit turun 22,8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yaitu sebanyak 341.582 unit.Sementara itu, penjualan secara ritel selama 4 bulan pertama tahun ini mencapai 289.551 unit turun 14,8% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu sebanyak 339.954 unit. Khusus pada April, total penjualan mobil secara wholesales mencapai 48.637 unit, turun 34,9% dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebanyak 74.724 unit. Suku bunga tinggi yang ditetapkan oleh sejumlah lembaga pembiayaan kendaraan bermotor diikuti dengan makin ketatnya persyaratan pemberian kredit turut menurunkan minat masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor. Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) atau gaji ke-13 kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang diharapkan dapat menjadi momentum kenaikan penjualan sektor otomotif ternyata tidak terlalu berpengaruh. Dalam kondisi ekonomi yang belum pulih pascapandemi Covid-19, masyarakat tampaknya lebih selektif untuk menggunakan uang. Akibatnya, konsumsi pun terbatas untuk kebutuhan pokok. 

PT Isuzu Astra Motor Indonesia, misalnya, pada periode April 2024 mengekspor Traga sebanyak 152 unit turun 12,6% dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebanyak 174 unit. Jumlah itu lebih rendah dibandingkan dengan rencana perusahaan sebanyak 500 unit. Selain karena rendahnya permintaan, tersendatnya penjualan ke beberapa negara seperti Filipina, India, dan Paraguay karena menurunnya aktivitas ekspor bertepatan dengan momentum Lebaran. Sebagai salah satu tulang punggung perekonomian, peranan sektor otomotif dalam menyerap tenaga kerja dan mendatangkan investasi cukup signifikan. Dukungan pemerintah dalam membuka pasar baru tentunya sangat diharapkan. Di sisi lain, langkah selektif lembaga pembiayaan dalam memberikan kredit guna mengantisipasi masalah yang ditimbulkan tentunya perlu didukung, meski demikian diharapkan ada strategi khusus untuk mengatasi rendahnya permintaan akibat ketatnya regulasi.

Emiten-emiten di sektor properti dan real estat beradu strategi untuk mendulang prapenjualan dan laba bersih yang moncer pada tahun ini. Meski demikian, prospek emiten di sektor ini masih dibayangi oleh insentif perpajakan, era suku bunga tinggi, dan daya beli konsumen. Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, sebanyak 10 emiten properti membukukan perolehan laba bersih yang cukup variatif pada kuartal I/2024. PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) menjadi emiten yang paling moncer dengan lonjakan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 62,55% secara year-on-year (YoY) menjadi Rp1,43 triliun. Selain BSDE, PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) dan PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) juga mampu memperbesar pundi-pundi cuan pada 3 bulan pertama 2024. Pada periode tersebut, Laba bersih SMRA tumbuh 62,45% YoY menjadi Rp441,39 miliar dan laba bersih CTRA meningkat 17,08% secara tahunan menjadi Rp483,39 miliar. PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) dan PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) justru membukukan penurunan laba bersih pada kuartal I/2024. Sementara itu, PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) milik keluarga Riady justru berbalik rugi. 

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menyatakan ada beberapa sentimen positif yang akan menaungi sektor properti. Pertama, penerapan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Kedua, adanya peluang kebijakan pelonggaran suku bunga The Fed pada akhir tahun ini yang berpotensi mendorong penurunan BI Rate. Senada, Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi menuturkan ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed menjadi angin segar untuk properti karena membuka jalan normalisasi suku bunga pinjaman setelah terjadi kenaikan. Kiwoom merekomendasikan beli untuk saham CTRA dengan target harga Rp1.330, SMRA Rp780, dan BSDE dengan target harga Rp1.370. Sebelumnya, Direktur BSDE Hermawan Wijaya menyampaikan manajemen cukup optimistis dapat meraih target marketing sales Rp9,5 triliun pada 2024. Hal itu seiring dengan realisasi prapenjualan yang tembus Rp2,2 triliun pada kuartal I/2024. 

Terpisah, Presiden Direktur PANI Sugianto Kusuma mengatakan perseroan terus berupaya melakukan inovasi dan meluncurkan produk-produk yang sesuai dengan permintaan pasar yang akan ditranslasikan menjadi target marketing sales. Pada kuartal I/2024, PANI mengantongi prapenjualan Rp1,5 triliun atau 27% dari target Rp5,5 triliun sepanjang tahun ini. Sementara itu, LPKR mencatat prapenjualan sebesar Rp1,5 triliun pada kuartal I/2024. Pencapaian tersebut setara 28% dari target marketing sales LPKR tahun ini yang mencapai Rp5,37 triliun.Group CEO LPKR John Riady mengatakan LPKR terus memperkuat posisinya di segmen pasar pemilik rumah perdana dengan merilis lebih banyak unit di Park Serpong dan di Lippo Cikarang Cosmopolis.

Tren kendaraan listrik yang berbasis baterai membuat komoditas litium makin populer. Sejumlah negara, termasuk Indonesia berlomba-lomba untuk mengamankan salah satu mineral penting yang jumlahnya relatif terbatas itu. Kalau sebelumnya Indonesia gencar mengincar litium Australia melalui berbagai kerja sama bilateral, kini pemerintah mulai meneliti cadangan komoditas tersebut di sejumlah wilayah potensial di dalam negeri. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun terus berburu cadangan litium di seluruh pelosok negeri, meski telah menguasai nikel sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik. Kepemilikan litium dinilai bakal memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Yang terkini, Tim Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP) Badan Geologi Kementerian ESDM melaporkan sejumlah wilayah di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, memiliki kandungan litium dan boron sebagai mineral strategis. Tim PSDMBP melakukan pengambilan sampel air dan lumpur di lima lokasi, yakni Bledug Kuwu, Bledug Cangkring, Crewek, Jono, dan Bledug Kesongo. “Setelah dilakukan pemeriksaan, air dari gunung lumpur Bledug Kuwu mempunyai kandungan litium 103—111 ppm, dan boron 464—534 ppm. 

Sementara itu, air sisa pada tambang garam mempunyai kadar litium mencapai 1.059—1.110 ppm, dan boron 2.660—2.781 ppm. Pada sampel lumpur, kadar litium 115 ppm,” kata Kepala PSDMBP Agung Pribadi, beberapa waktu lalu. Dari daerah Bledug Kesongo, kadar litium pada sampel air 56 ppm, dan boron 17 ppm. Pada sampel lumpur, kadar litiumnya 94 ppm. Pemburuan litium di dalam negeri pun dilakukan dengan serius, karena pemerintah menggandeng banyak pihak, termasuk Eramet Indonesia, yang mencakup studi bersama mengenai mineral kritis di Indonesia, termasuk di antaranya studi potensi sumber daya litium. Kemitraan strategis itu juga menjadi tonggak penting dalam perjalanan Indonesia sebagai pemain utama dalam industri kendaraan listrik global. Ke depannya, kedua belah pihak akan bekerja sama untuk berperan aktif dalam pertumbuhan kendaraan listrik berkelanjutan. 

Tidak hanya Indonesia, Korea Selatan juga telah memulai proyek persediaan litiumnya untuk mengamankan pasokan mineral strategis yang penting bagi industri manufaktur baterai dan otomotif. Negara tersebut telah membeli sejumlah litium karbonat, bahan penyulingan bahan baterai yang digunakan dalam kendaraan listrik pada tahun ini dari Cile melalui Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corp. (KOMIR). Anggaran yang disediakan tersebut, diketahui meningkat 526% dibandingkan dengan tahun lalu, dan diperkirakan akan dikerahkan mulai 2024. KOMIR sendiri menolak berkomentar ketika dihubungi untuk dimintai konfirmasi dan tanggapan. Akan tetapi, Kementerian Perdagangan Korea Selatan telah mengumumkan rencananya untuk menginvestasikan 241,7 miliar won selama 3 tahun ke depan untuk membangun gudang penyimpanan mineral penting, termasuk litium, galium, dan tanah jarang. Secara terpisah, pada awal tahun ini BYD juga diketahui tengah berdiskusi dengan pemain baterai asal Brasil, yakni Sigma Lithium terkait kerja sama antara kedua belah pihak.