Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memprediksi potensi ekonomi dari belanja para delegasi World Water Forum ke-10 di Bali menembus Rp1,7 triliun. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno membeberkan potensi ekonomi itu dihitung pelaksanaan World Water Forum (WWF) ke-10 selama 18–25 Mei 2024.Merujuk data perhelatan tingkat internasional sebelumnya, rata-rata pengeluaran dari kunjungan para delegasi di Indonesia sekitar Rp34 juta. Dia memperkirakan ada sekitar 50.000 peserta yang berpartisipasi dalam forum air sedunia itu. 

Dalam gelaran WWF ke-10 di Bali, Kemenparekraf memfasilitasi kegiatan Water Tourism Development and MOTCE Support for Fair Expo untuk mewadahi para UMKM mendulang potensi ekonomi dari event tersebut. Sandiaga menekankan WWF ke-10 diarahkan memberikan dampak ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku UMKM. Menurut Sandiaga, para UMKM tersebut telah melalui tahap kurasi dan mengutamakan produk yang mengusung konsep keberlanjutan di sektor air maupun limbah. Deputi Bidang Produk Pariwisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenparekraf Vinsensius Jemadu mengatakan pemerintah memfasilitasi pavilion dalam Water Tourism Development and MOTCE Support for Fair Expo dari 21 negara, yang terdiri atas 250 gerai yang tersebar di tiga lokasi pelaksanaan WWF diikuti oleh 500 UMKM.

KB Bank berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan dalam negeri, salah satunya melalui fasilitas pembiayaan kredit kepada para petani tebu. Langkah strategis yang dijalankan KB Bank diantaranya dengan perjanjian kerja sama strategis untuk membangun ekosistem keuangan terkait pertanian tebu di Indonesia, dengan perusahaan produsen gula PT. Pabrik Gula Rajawali II (PG Rajawali II) dan perusahaan data analitik terkait pertanian dengan menggunakan teknologi satelit PT. Mata Langit Solusindo (MATA). Pemerintah Korea Selatan mendukung kolaborasi strategis ini, dengan memfasilitasi lokasi penandatanganan kerjasama di Kedutaan Besar Korea Selatan, dan dihadiri langsung oleh Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Lee Sangdeok. Selain itu dihadiri pula oleh Direktur Badan Pangan Nasional Indonesia, Arief Prasetyo Adi, CEO KB Bank, Tom (Woo Yeol) Lee, CEO ID Food Frans Marganda Tambunan, CEO Rajawali II Ardian Wijanarko, dan CEO MATA Hadi Kurnia.

Melalui perjanjian kerja sama strategis yang ditandatangani antara Rajawali II dan MATA, KB Bank berkomitmen untuk memberikan dukungan keuangan produktif kepada lebih dari 5.000 kebun tebu yang merupakan bagian dari Rajawali II dengan menggunakan teknologi keuangan canggih KB. CEO KB Bank Tom (Woo Yeol) Lee mengatakan, “Melalui kesepakatan ini, kami akan bekerja sama secara aktif dengan teknologi keuangan terdepan KB dan teknologi pertanian terdepan MATA untuk membangun ekosistem keuangan yang dioptimalkan untuk kebun tebu dan perusahaan produksi gula di Indonesia. 

Kami berkomitmen untuk bekerja sama secara aktif dengan pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan utama mereka untuk meningkatkan produksi gula dan stabilisasi harga. Pemerintah Indonesia memiliki harapan besar untuk meningkatkan produksi tebu melalui peningkatan infrastruktur pertanian. Melalui perjanjian kerja sama ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signiikan dalam mencapai tujuan swasembada gula nasional. Pemerintah Indonesia saat ini masih bergantung pada impor gula dari negara-negara seperti Thailand, India, dan Australia untuk mengatasi kekurangan produksi gula dalam negeri. Namun, tren penurunan kuota ekspor dari negara-negara utama ini akibat konik di Timur Tengah dan fenomena El Niño, serta kenaikan harga gula global, telah menyulitkan upaya pemerintah dalam memastikan pasokan gula yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sedang meningkatkan upaya untuk meningkatkan produksi gula dalam negeri.

Kinerja emiten rokok tidak mengepul optimal di tiga bulan pertama 2024. Ini tampak dari realisasi kinerja sejumlah emiten rokok. Misalnya saja PT Gudang Garam Tbk (GGRM). Emiten rokok yang berbasis di Kediri, Jawa Timur ini  mencatat laba yang dapat diatribusikan pada entitas induk Rp 595,5 di kuartal I-2024. Hasil itu merosot 69% dari periode serupa 2023 yang tembus Rp 1,96 triliun. Ini imbas dari penurunan pendapatan GGRM di kuartal I-2024 sebesar 11,7% menjadi Rp 26,26 triliun. PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM) juga mencatatkan penurunan laba bersih pada kuartal I-2024. Begitu juga pendapatan emiten ini yang mengalami koreksi. Meski demikian hasil berbeda dicapai oleh PT HM Sampoerna Tbk (HMSP). Emiten saham milik Philip Morris ini berhasil mencetak pertumbuhan dan laba bersih positif.

Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Abdul Azis Setyo Wibowo melihat secara kinerja hasil penjualan GGRM dan WIIM di kuartal I-2024 masih di bawah ekspektasi. Penurunan kinerja kedua emiten tersebut, menurutnya, karena adanya penurunan penjualan segmen sigaret kretek mesin (SKM). Masih mengepulnya kinerja HMSP, sebut Azis, dikarenakan emiten ini bisa menjaga pendapatan di segmen SKM. Sedangkan penurunan kinerja GGRM dan WIIM, ia lihat sebagai indikasi pelemahan daya beli perokok. Sedangkan Senior Investment Information Mirae Aset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta melihat kinerja emiten rokok masih sustainable. Terutama HMSP yang menunjukan kinerja relatif membaik dan stabil. Secara teknikal, analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana  merekomendasikan trading buy GGRM dengan target  Rp 19.725-Rp 20.000 dan speculative buy WIIM dengan target Rp 1.200-  Rp 1.260. Sedangkan Azis trading buy HMSP dengan target harga  Rp 810-Rp 850.

Emiten jasa konstruksi swasta menyajikan kinerja keuangan yang beragam. PT Total Bangun Persada Tbk (TOTL) misalnya, mengantongi kenaikan pendapatan usaha 32,31% secara tahunan menjadi Rp 818,87 miliar di kuartal I-2024. Laba bersih TOTL pun melonjak 77,60% yoy menjadi Rp 52,71 miliar di kuartal I 2024. PT Nusa Raya Cipta Tbk (NRCA) juga mencatatkan kenaikan pendapatan 9,6% di periode serupa menjadi senilai Rp 715,01 miliar. Tapi laba bersih emiten ini turun tipis 0,28% di kuartal I-2024 menjadi Rp 28,75 miliar. Sebaliknya PT Acset Indonesia Tbk (ACST) mencatatkan lonjakan rugi ke entitas pemilik sebesar 42,3% di kuartal I-2023 menjadi sebesar  Rp 42,49 miliar.

Kerugian itu dialami ACST di tengah kenaikan pendapatan bersih 52,59% secara tahunan menjadi senilai Rp 549,86 miliar. Erlin Budiman, Vice President Head of Investor Relations PT Surya Semesta Iinternusa Tabk (SSIA), induk NRCA, menyebut realisasi kontrak baru itu melonjak 92,5% dibandingkan dengan kontrak baru pada kuartal I 2023 yang sebesar Rp 701,7 miliar. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas melihat TOTL masih memimpin di di kalangan emiten konstruksi swasta pada kuartal I 2024. Namun Investment Consultant Reliance Sekuritas Indonesia Reza Priyambada melihat emiten konstruksi swasta dan BUMN karya justru bisa bersinergi. Masing-masing pihak juga sudah punya pasar masing-masing.

Sejumlah perbankan optimis penyaluran kredit ke sektor smelter bakal semakin gemuk di tahun 2024 ini. Hal ini seiring upaya Bank Indonesia (BI) memperluas kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) untuk meningkatkan penyaluran kredit perbankan. Penguatan KLM dilakukan bank sentral dengan memperluas sektor prioritas yang dapat menerima insentif tersebut. Salah satu sektor hilirisasi yang digenjot penyaluran kreditnya oleh pemerintah adalah industri smelter. Berdasarkan data BI, penyaluran kredit ke industri pengolahan termasuk hilirisasi hingga smelter terus meningkat. Per Maret 2024, penyaluran kredit ke sektor hilirasi mencapai Rp 322,7 triliun, naik 15,4% secara tahunan dari Rp 279,7 triliun.

Salah satu bank yang mengucurkan kreditnya ke sektor hilirisasi Bank Mandiri Tbk. Per Maret 2024, Bank Mandiri menyalurkan kredit ke industri smelter logam Rp 26,17 triliun. Teuku Ali Usman, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri, bilang, bank ini akan terus mendukung program pemerintah, termasuk menyalurkan kredit ke sektor hilirisasi logam. "Kami melihat penyaluran kredit ke sektor tersebut bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan lepas dari middle income trap, sehingga Indonesia bisa menjadi negara maju," katanya, Jumat (17/5). Alus mengatakan, tahun 2024, panduan pertumbuhan kredit Bank Mandiri secara konsolidasi berada di kisaran 13%-15% secara tahunan.

Pada 2024, pertumbuhan kredit bank dengan logo pita emas ini akan difokuskan ke sektor-sektor prospektif. Hal ini dilakukan dengan tetap menjaga diversifikasi portofolio sesuai dengan profil risikonya. Wakil Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI) Bob Tyasika Ananta menyatakan, sejalan dengan sang induk, anak usaha Bank Mandiri ini akan tetap memperhatikan sektor bisnis yang memberikan profit optimal dan risiko terjaga. Saat ini BSI memiliki nasabah pembiayaan smelter dengan outstanding sekitar Rp 300 Miliar. Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin menilai, prospek penyaluran kredit pada sektor smelter cukup bagus.

Meskipun, kata Amin, dalam menyalurkan kreditnya ke sektor hilirisasi, bank masih pakai model sindikasi. Alasannya, sektor kredit tersebut masih terlalu berisiko bagi bank. Meski begitu, insentif KLM bisa mendorong pertumbuhan kredit perbankan. Peneliti Ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Lay Monica berpendapat, insentif KLM belum tentu mendorong penyaluran kredit ke sektor hilirisasi.

Pemerintah Indonesia mencatatkan tripel defisit sekaligus pada kuartal pertama tahun ini. Defisit itu terjadi pada transaksi berjalan dan transaksi modal serta finansial, sehingga menyebabkan defisit pada neraca pembayaran Indonesia (NPI). Menurut laporan Bank Indonesia (BI), NPI pada kuartal I-2024 mencatatkan defisit US$ 6 miliar. Padahal di kuartal sebelumnya NPI masih mampu mencetak surplus besar US$ 8,6 miliar. Defisit pada NPI disebabkan oleh defisit pada transaksi berjalan maupun neraca modal dan finansial. Transaksi berjalan mencatatkan defisit US$ 2,2 miliar atau setara 0,6% dari produk domestik bruto (PDB). Angka current account deficit (CAD) tersebut melebar dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang sebesar US$ 1,1 miliar atau setara dengan 0,3% PDB.

Di sisi lain, kinerja neraca jasa membaik didukung peningkatan penerimaan devisa jasa pariwisata. Defisit neraca pendapatan primer juga sedikit meningkat, yang dipengaruhi masih tingginya tingkat suku bunga global. Sementara itu, neraca  transaksi modal dan finansial tercatat defisit US$ 2,3 miliar, setelah pada kuartal IV-2024 mencatatkan surplus jumbo mencapai US$ 11,1 miliar. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyoroti pelebaran defisit pada neraca transaksi berjalan. Menurut dia, kondisi  ini menjadi indikasi bahwa ruang penurunan suku bunga kebijakan BI dalam waktu dekat terbatas. Josua melihat, ada potensi penurunan suku bunga jika ketidakpastian global, terutaama terkait arah kebijakan The Fed berkurang.

Namun, pihaknya merevisi ramalan terhadap kebijakan BI-Rate di tahun 2024, dari perkiraan sebelumnya sebesar 5,5% menjadi 6,25% atau tetap pada level saat ini hingga akhir 2024. Adapun defisit transaksi berjalan di sepanjang 2024 diperkirakan melebar ke kisaran 0,94% dari PDB dibandingkan tahun lalu yang hanya sebesar 0,14% PDB. Sementara itu, cadangan devisa diperkirakan berkisar US$ 138 miliar hingga US$ 142 miliar sehingga nilai tukar rupiah diramal di rentang Rp 15.700 hingga Rp 16.200 per dolar AS pada akhir tahun. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual juga melihat kondisi tripel defisit mengindikasikan permintaan dan persediaan valas tak seimbang sehingga memicu risiko pelemahan rupiah. Oleh sebab itu, "BI perlu intervensi untuk menjaga stabilitas rupiah beberapa waktu terakhir ini, meski akhir-akhir ini sudah stabil menguat," kata David, kemarin.

Gencarnya pembangunan sarana dan prasarana transportasi di Tanah Air membuat ekosistem industri logistik makin berkembang. Aktivitas pengiriman barang dan jasa terus meningkat sehingga membantu terciptanya titik ekonomi baru di berbagai wilayah. Perkembangan infrastruktur itu berkorelasi terhadap biaya logistik. Pemerintah mencatat terjadi penurunan biaya logistik dari 16,41% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2018 menjadi 14,29% terhadap PDB pada tahun lalu. Masalahnya, perbaikan biaya logistik itu belum tergambar dari Logistic Performance Index (LPI) yang dirilis Bank Dunia. Kendati ongkos logistik turun, faktanya skor LPI Indonesia pada 2023 berada di angka 3, lebih rendah dari posisi pada 2018 sebesar 3,15. Idealnya, makin efisiennya biaya logistik tecermin dari naiknya skor LPI. Sejumlah pekerjaan perlu dibenahi untuk membangun ekosistem logistik nasional yang lebih baik melalui penataan organisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan konektivitas hingga pemanfaatan teknologi informasi.

Keberadaan pelaku usaha di bidang logistik, baik darat, laut, dan udara, menjadi urat nadi bagi kelancaran arus barang dan jasa. Namun, masih ada hambatan yang dihadapi para pebisnis untuk membangun ekosistem logistik yang efisien. Ada satu laporan yang pernah disusun oleh Badan Pengkajian dan Perdagangan Kementerian Perdagangan sekitar 8 tahun silam. Meski laporan lama, dokumen itu memotret penilaian pelaku usaha di sektor logistik terhadap kinerja kelembagaan yang berurusan dengan kegiatan logistik. Dalam aspek tingkat biaya, misalnya, ada 30% pelaku usaha logistik di Tanah Air menilai biaya di pelabuhan dan biaya di bandara tinggi atau sangat tinggi. Demikian halnya dengan tarif transportasi darat, sebanyak 40% responden masih menilai ongkosnya. Biaya memang menjadi satu komponen utama yang diperhitungkan secara detail oleh pebisnis logistik.Mengutip laporan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), terdapat empat aspek yang memengaruhi biaya logistik di Tanah Air yakni biaya transportasi, biaya inventory, biaya pergudangan, dan biaya administrasi. 

Keempat aspek itu berkelindan secara langsung dalam memengaruhi efisiensi dan operasional, profi tabilitas, serta daya saing perusahaan di pasar. Menurut Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) M. Feriadi, wilayah Indonesia sebagai kepulauan memiliki karakteristik tersendiri yang memengaruhi ongkos logistik nasional. Sebagai pelaku usaha, dia menuturkan kebutuhan melakukan ekspansi dan penetrasi ke daerah-daerah yang selama ini belum dapat terjangkau dengan layanan logistik, mulai dapat diwujudkan. Pihaknya selalu memberi masukan kepada pemerintah terkait dengan komponen biaya. Harapannya, berbagai biaya yang dinilai memberatkan dunia usaha dapat dipangkas atau setidaknya menjadi perhatian oleh pemerintah. Sementara itu, Chief Marketing Officer Lion Parcel (Lion Group) Kenny Kwanto menuturkan pasar pengiriman logistik ke luar Jawa lebih besar potensinya karena terbatasnya pemain yang mengembangkan sayap bisnis di luar Jawa.

Hal itu terlihat wajar mengingat konektivitas dan infrastruktur yang terbangun di Jawa lebih baik dibandingkan dengan di luar Jawa. “Gambarannya kalau ke luar Jawa menyesuaikan dengan tarif maskapai komersial kurang lebih 50.000/kg, tapi Pulau Jawa masih bisa ditekan di bawah itu hingga belasan ribu karena secara bulky, paket yang lebih ringan tipis-tipis malah bisa tarifnya Rp2.000 sampai Rp3.000,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (16/5). Sementara itu, korporasi negara yang berperan dalam mendukung jalur distribusi laut yakni PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero), mengincar pertumbuhan kinerja bisnis dalam program tol laut tahun ini naik hingga 9,5% secara tahunan atau dengan jumlah barang terangkut hingga 14.950 TEUs. Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni Evan Eryanto menuturkan realisasi kinerja kapal tol laut Pelni pada 2023 tercatat sebesar 13.653 TEUs. Produksi tersebut berasal dari 9.201 TEUs untuk muatan berangkat dan 4.452 TEUs untuk muatan balik. Perusahaan mencatat hingga April 2024, Pelni telah mengangkut sebesar 3.979 TEUs. Muatan itu terdiri dari 3.044 TEUs untuk muatan berangkat dan 945 TEUs untuk muatan balik. 

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan menyatakan ada dua pekerjaan utama buat pemerintah demi menjaga kelancaran sistem logistik nasional, yaitu mendorong pengembangan industri di luar Jawa, serta pembenahan regulasi. Hal lain yang dinilai penting dalam menciptakan efisiensi di industri logistik yakni dukungan permodalan untuk investasi. Selain itu, dia mengusulkan pemerintah serius melahirkan badan baru terkait dengan urusan transportasi dan logistik yang independen dan permanen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Ekosistem logistik saat ini, ujarnya, terlalu besar dengan melibatkan setidaknya 16 kementerian dan 5 lembaga. Oleh sebab itu, pekerjaan selanjutnya yakni memastikan ekosistem logistik nasional itu bisa terkoneksi dengan rantai pasok regional dan global. Menurut Ketua Forum Transportasi Logistik Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Kyatmaja Lookman menyatakan konsolidasi melalui klusterisasi pabrik dan kawasan industri dinilai perlu untuk menekan tingginya biaya logistik.Konsolidasi itu perlu dilakukan pula di area tata niaga yang selama ini dinilai tidak benar-benar diperhatikan oleh pemerintah, melainkan diserahkan seluruhnya kepada dunia usaha.

Keseriusan pemerintah membangun konektivitas untuk mendukung terciptanya ekosistem logistik nasional yang efi sien dilakukan dalam 10 tahun terakhir. Penguatan konektivitas terlihat dari perbaikan jalur transportasi darat, pengembangan jalur distribusi laut, dan penguatan transportasi udara. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pada sektor transportasi darat, telah dilakukan 85 pengembangan pelabuhan penyeberangan, 65 pembangunan dermaga penyeberangan, 12 pembangunan pelabuhan penyeberangan baru, serta 6 kota metropolitan dengan sistem angkutan massal perkotaan. 

Kemudian, pada sektor perkeretaapian, telah dilakukan pembangunan 10.709 kilometer jalur kereta api, 58 lokasi pembangunan dan modernisasi stasiun kereta api, pembangunan angkutan transportasi massal seperti light rapid transit (LRT), mass rapid transit (MRT), kereta cepat Whoosh, kereta api trans-Sulawesi, dan kereta perintis. Demikian halnya dengan sektor transportasi laut, telah dibangun 39 trayek tol laut, 51 proyek pembangunan dan pengembangan serta rehabilitasi fasilitas pelabuhan. Kemudian, pada sektor udara telah dibangun 41 rute jembatan udara dan pembangunan 26 bandar udara baru. 

Pada angkutan kapal perintis, selama 10 tahun ini total trayek yang dimiliki mencapai 1.070 dengan pertumbuhan 3% per tahun. Pada angkutan udara perintis, total terdapat 2.828 rute penumpang, 278 rute kargo, serta 10 rute udara kargo. Dia berharap pembangunan infrastruktur transportasi dapat terus dilakukan secara konsisten. Dia menuturkan pemerintah terus mendukung upaya pengelolaan arus lalu lintas dan distribusi logistik melalui angkutan laut, menjadi lebih efi sien dengan berbasis inovasi teknologi. Ke depan, Menhub berharap seluruh pihak terus mempertahankan pelayanan yang prima kepada masyarakat pengguna jasa transportasi laut, melalui peningkatan kualitas armada kapal dan mutu sumber daya manusia, dengan tetap memprioritaskan keselamatan pelayaran. 

Pertimbangan teknis yang semestinya mengatur kegiatan impor menjadi lebih baik justru memunculkan problem baru di lapangan. Penumpukan kontainer di pelabuhan menjadi puncak persoalan tersebut, sehingga Kementerian Perdagangan tiga kali merevisi kebijakan pengaturan impor. Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus terhadap penumpukan kontainer akibat pertimbangan teknis dalam proses impor. Kementerian Perdagangan pun langsung merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 36/2023 menjadi Permendag No. 3/2024, No. 7/2024, dan No. 8/2024. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Budi Santoso mengatakan, perubahan Permendag tersebut dilakukan untuk merelaksasi pengaturan impor yang sebelumnya menyebabkan penumpukan kontainer. Artinya, untuk komoditas tertentu tidak diperlukan lagi pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian. “Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut [penumpukan kontainer], maka sesuai arahan Presiden dalam rapat tingkat menteri, perlu dilakukan perubahan atau relaksasi dalam pengaturan impor melalui perubahan Permendag No. 8/2024,” katanya, Minggu (19/5). 

Permendag No. 36/2023 sendiri telah direvisi tiga kali, yakni dengan Permendag No. 3/2024 yang mengatur kewajiban mengantongi rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atau laporan surveyor sebagai dokumen pelengkap pabean dalam mengajukan persetujuan impor. Lantaran dinilai menyulitkan pelaku usaha dan sejumlah pihak dalam melakukan impor barang, Kemendag kembali melakukan perubahan terhadap aturan tersebut. Kemudian, revisi kedua dilakukan melalui Permendag No.7/2024 yang engubuah tindak lanjut atas importasi barang kiriman pekerja migran Indonesia. Yang terbaru, revisi dengan Permendag No. 8/2024 yang mulai diterapkan 17 Mei 2024 ini diterbitkan sebagai upaya untuk menyelesaikan kendala perizinan impor dan penumpukan kontainer di pelabuhan. 

Beleid anyar itu memberikan relaksasi perizinan impor terhadap tujuh kelompok barang di Permendag No.36/2023 jo Permendag No.7/2024, yakni elektronik, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan rumah tangga, alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, tas, serta katup. Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai bahwa Permendag No. 8/2024 jauh lebih efektif dibandingkan dengan beleid sebelumnya. “Terbitnya Permendag No. 8/2024 penting agar relaksasi ini tidak disalahgunakan untuk impor ilegal atau untuk diperdagangkan bebas di pasar dalam negeri secara tidak sehat ketika tergolong sebagai barang komersial,” kata Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani, Minggu (19/5). Menurutnya, dunia usaha akan bekerja sama dengan pemerintah untuk melaksanakan sosialisasi regulasi tersebut, khususnya kepada pelaku usaha yang mengalami kesulitan impor. 

Selain itu, pihaknya juga bakal ikut memonitor pelaksanaan peraturan baru, hingga meminimalisir hambatan lain terhadap bahan baku/penolong dan barang modal yang dibutuhkan pelaku usaha. Tumpukan kontainer di pelabuhan menjadi perhatian pemerintah sampai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, dan Menteri Koordinator Bidang Per ekonomian Airlangga Hartarto meninjau langsung ke lokasi untuk membereskan persoalan itu. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga pun telah memastikan tidak ada lagi kontainer yang menumpuk di pelabuhan, seiring dengan terbitnya Permendag No.8/2024. Sebanyak 13 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, dan 17 kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak telah dikeluarkan pada akhir pekan lain, sedangkan sisanya masih terus diproses agar bisa segera dikirimkan dan keluar dari areal pelabuhan.