Pembatasan barang impor mestinya simultan dengan upaya menggairahkan industri dalam negeri yang nantinya bisa jadi raja di negeri sendiri. Lebih dari 25.000 kontainer tertahan di pelabuhan sejak 10 Maret 2024. Data per Jumat (17/5/2024) menyebutkan, 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan 9.111 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jatim lantaran pertimbangan teknis atau pertek dalam izin impornya tak bisa dipenuhi. Aturan pengendalian barang impor masuk ke Indonesia tak bisa disamaratakan terhadap seluruh barang. Ada yang tak mendesak tetapi, ada barang yang bisa menghentikan kegiatan produksi jika tak tersedia. Karena itu, penerapan aturannya mesti mengacu pada jenis barang, misalnya berpatokan pada Harmonized System Code atau Kode HS.

Berdasarkan data BPS, total impor Indonesia pada Januari-April 2024 senilai 70,952 miliar USD, yang 73,22 % di antaranya berupa bahan baku/penolong, sisanya berupa barang modal (17,07 %) dan barang konsumsi (9,71 %). Jika yang banyak tertahan adalah bahan baku/penolong dan barang modal, roda produksi barang di Indonesia, yang sebagian masih memerlukan bahan atau barang impor, akan terganggu. Gangguan pada roda produksi akan berentet panjang, di antaranya, memengaruhi pasokan barang di pasar. Gangguan juga berdampak signifikan jika barang produksi tersebut nantinya diekspor. Ekspor akan terganggu, yang berpengaruh pada neraca perdagangan dan pertumbuhan ekonomi.

Mengatasi masalah kontainer yang menumpuk sejak dua bulan lalu, pemerintah merelaksasi aturan izin impor dengan Permendag No 8 Tahun 2024. Mengutip laman Kemendag, Minggu (19/5), dengan relaksasi tersebut, pertek tidak lagi diperlukan sebagai syarat persetujuan impor komoditas atau barang komersial. Di tengah serbuan barang impor dan upaya meningkatkan peran produksi dalam negeri, barang impor perlu dibatasi. Namun, langkah itu tak bisa parsial. Perlu upaya bersama membatasi impor, khususnya yang bisa diproduksi di dalam negeri. Serta, kebijakan dan langkah bersama untuk menggairahkan industri dalam negeri. (Yoga)

Perkembangan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan no 6 tentang air bersih dan sanitasi tidak sesuai target pada tahun 2030. Karena itu, penyelenggaraan Forum Air Sedunia ke-10 di Indonesia diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret terhadap masalah itu. Forum Air Sedunia atau World Water Forum kali ini diadakan di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, pada 18-25 Mei 2024. Menurut Dirjen Kerja Sama Multilateral Kemenlu Tri Tharyat, Forum Air Sedunia ke-10 penting karena isu sanitasi dan air bersih menunjukkan perkembangan yang serius. ”SDGs (Sustainable Development Goals) ke-6 yang terkait jaminan ketersediaan serta pelaksanaan air dan sanitasi bagi seluruh masyarakat secara berkelanjutan tidak on track,” ujarnya saat konferensi pers di Nusa Dua, Minggu (19/5).

Tersendatnya perkembangan capaian SDGs ke-6 itu mengemuka dalam dokumen berjudul ”The United Nations World Water Development Report 2024: Water for prosperity and peace”. Dokumen itu menyatakan, target-target SDGs ke-6 tampak tidak sesuai jalur. Per 2022, sebanyak 2,2 miliar warga dunia tidak mendapat akses air minum aman. Sebanyak 4 dari 5 penduduk di daerah terpencil secara global kekurangan layanan dasar air minum. Jumlah penduduk dunia yang kekurangan akses pada layanan sanitasi mencapai 3,5 miliar. Pencapaian target-target SDGs menjadi nadi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan yang diadopsi negara-negara anggota PBB sejak 2015.

Laman resmi UN-Water SDG 6 Data Portal menunjukkan, proporsi penduduk dunia pengguna layanan sanitasi aman mencapai 57 %. Tingkat penerapan pengelolaan sumber daya air terintegrasi di skala global sebesar 54 %. Cakupan limbah air domestic dunia yang diolah secara aman mencapai 58 %. Secara umum pencapaian SDGs negara-negara berkembang dengan tenggat tahun 2030 sekitar 12 % pada 2023. ”Ini tantangan bersama. Namun, Indonesia termasuk negara yang cukup maju dalam pencapaian SDGs.

Pada 2023, Indonesia mencapai lebih dari 66 5,” ujar Tri. Karena itu, Forum Air Sedunia di Indonesia diharapkan dapat membahas isu penting tersebut melalui sejumlah pertemuan strategis. Dalam Forum Air Sedunia ke-10,terdapat empat pokok yang ditargetkan Indonesia. Pertama, kesepakatan internasional untuk menetapkan Hari Danau Sedunia karena perhatian terhadap pengelolaan danau relatif sedikit. Kedua, kesepakatan membentuk center of excellence isu sumber daya air beserta perubahan iklim. Pokok ketiga mengenai pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi, khususnya di pulau-pulau kecil. Keempat, kesepakatan terhadap lebih dari 100 proyek di bidang air untuk dieksekusi di Indonesia. (Yoga)

Dalam kurun waktu dua bulan, Kemendag merevisi tiga kali aturan tentang impor barang. Ketidakpastian hukum ini mencerminkan kompleksnya aturan sehingga memengaruhi kelancaran distribusi barang di pelabuhan. Data Kemendag menyebutkan, 17.304 kontainer di Tanjung Priok (Jakarta) dan 9.111 kontainer di Tanjung Perak (Surabaya) tertahan selama berbulan-bulan. Ribuan kontainer itu berisi komoditas, besi baja, tekstil, produk kimia, dan barang elektronik. Ada pula penumpukan kontainer di Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang dan Pelabuhan Belawan di Medan.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso, pada keterangan pers di kantornya di Jakarta, Minggu (19/5) menjelaskan, ribuan kontainer itu tertahan karena importir belum bisa mengajukan dokumen impor sebagaimana disyaratkan Permendag No 36 Tahun 2023. Karena itu, pemerintah merevisi kembali aturan impor tujuh komoditas tersebut. Hal ini dituangkan dalam Permendag No 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Permendag No 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. ”Untuk selesaikan masalah tersebut, Presiden memberikan arahan agar aturan impor itu direlaksasi sehingga permasalahan kontainer menumpuk bisa diselesaikan,” ujar Budi.

Dalam aturan sebelumnya, Permendag No 36 Tahun 2023 yang mulai diterapkan 10 Maret 2024, impor dari empat komoditas wajib menyertakan laporan surveyor (LS) dan persetujuan impor (PI). Keempat komoditas yang dimaksud ialah obat tradisional dan suplemen kesehatan; kosmetik dan perbekalan rumah tangga; tas; dan katup. Dengan aturan terbaru, impor empat komoditas ini kembali menggunakan aturan Permendag No 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yakni impor hanya perlu LS tanpa PI. Aturan terbaru juga mempermudah tata kelola impor tiga komoditas lainnya, yakni barang elektronik; alas kaki; serta pakaian jadi dan aksesori. Peraturan impor tiga komoditas ini kembali mengacu pada Permendag No 25 Tahun 2022. Artinya, tak perlu menggunakan pertimbangan teknis dari Kemenperin. (Yoga)

Kebijakan pemerintah untuk membuka keran ekspor benih bening lobster menuai diskursus publik. Pengiriman benih-benih lobster ke luar negeri dipandang kontraproduktif dengan gaung budidaya lobster di dalam negeri. Meskipun dicanangkan sebagai komoditas ”champion” di Tanah Air, laju budidaya lobster hingga kini tertatih-tatih. Pembukaan ekspor benih bening lobster diatur dalam Permen Kelautan dan Perikanan (KP) No 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) yang diundangkan pada 21 Maret 2024. Tercatat lima perusahaan patungan asal Vietnam dengan Indonesia yang mendapatkan izin ekspor benih.

Kuota penangkapan benih lobster diberikan sebanyak 419,21 juta ekor atau 90 % dari estimasi stok benih, dengan target ekspor benih 300 juta ekor per tahun. Pemerintah menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari ekspor benih itu sebesar Rp 3.000 per ekor atau Rp  900 miliar per tahun. Selama ini Indonesia dan Vietnam dikenal bersaing dalam budidaya lobster meski nyatanya budidaya lobster di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan Vietnam yang merupakan pengekspor lobster siap konsumsi terbesar dunia, tetapi budidaya lobster di negara itu berkembang pesat berkat suplai benih dari Indonesia. Ketika larangan ekspor benih diberlakukan, masih banyak ekspor benih lobster dilakukan secara ilegal. Begitu juga ketika ekspor benih bening lobster dibuka, pengiriman benih lewat jalur gelap terus berlanjut. Berdasarkan data KKP, hingga 15 Mei, tercatat baru tiga kali pengiriman benih bening lobster secara resmi ke luar negeri, tapi, sudah enam kali penyelundupan digagalkan aparat.

Yusnaini, pakar lobster Jurusan Perikanan Budidaya Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo, Kendari, memberikan catatan, pengembangan budidaya lobster di dalam negeri harus menjadi prioritas. Ketimbang memberikan peluang bagi investor Vietnam mengembangkan budidaya di luar negeri, pemerintah seharusnya mendorong mereka untuk masuk dan mengembangkan usaha budidaya lobster di Indonesia. Masih banyak PR budidaya lobster yang harus diatasi supaya Indonesia bisa berdaulat di bidang lobster. Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono mengemukakan, peta jalan budidaya lobster sudah jelas, yakni menjadikan komoditas strategis itu sebagai ”juara” dalam kurun 10 hingga 30 tahun mendatang.

Ekspor benih bening lobster yang dibuka resmi, lanjut Trenggono, mensyaratkan investor-investor Vietnam untuk membudidayakan lobster di Indonesia dengan menggandeng pelaku usaha lokal. Harapannya, terbangun ekosistem peralatan budidaya dan dukungan pakan. Di samping itu, upaya memperkuat pembudidaya di dalam negeri antara lain membuat model atau percontohan kampung budidaya lobster pada tahun ini, yang akan melibatkan masyarakat. Negara siap memberikan bantuan sarana budidaya, seperti keramba. Dananya antara lain bersumber dari PNBP ekspor benih. Di sisi lain, benih-benih bening lobster hasil sitaan praktik penyelundupan sedang dikaji agar tidak dilepasliarkan, tetapi dipasok ke badan layanan umum yang akan membesarkan benih menjadi ukuran jangkrik (5 gram) untuk dipasok kepada pembudidaya sehingga tingkat keberhasilan budidaya menjadi lebih tinggi. (Yoga)

Keterisian gedung perkantoran mulai terdorong oleh penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance/ESG). Di Jakarta, 46 % atau 1,7 juta meter persegi gedung perkantoran grade A telah mengantongi sertifikasi hijau. Konsultan properti JLL Indonesia mencatat, di Asia Tenggara, tren orang kembali bekerja dari kantor (return to office) terus meningkat, rata-rata 85 %, dibanding masa sebelum pandemi Covid-19. Tren kembali bekerja dari kantor itu lebih tinggi dibanding AS di 51 %. Head of Research JLL Indonesia Yunus Karim, Sabtu (18/5) mengemukakan, tingkat keterisian gedung perkantoran di Jakarta per triwulan I (Januari-Maret) 2024 rata-rata 70 %. Adapun luas gedung perkantoran di Jakarta 10 juta meter persegi, meliputi gedung dengan level grade premium, grade A, grade B, dan grade C. Idealnya, rata-rata keterisian gedung perkantoran 85 %.

”Tren kembalinya orang bekerja dari kantor berpotensi mendorong okupansi perkantoran,” ujar Yunus. Head of Office Leasing Advisory JLL Indonesia Angela Wibawa menuturkan, peningkatan okupansi gedung perkantoran bergantung sejauh mana pengelola gedung perkantoran mengadopsi ruang kolaborasi antar karyawan di dalam gedung serta pentingnya menambah atribut keberlanjutan (sustainability) atau sertifikasi gedung hijau. Penyewa (tenant) gedung perkantoran semakin membidik gedung-gedung yang menerapkan prinsip ESG. Tuntutan atas gedung bersertifikasi hijau semakin tinggi, terutama dari perusahaan-perusahaan multinasional. Gedung yang bersertifikasi hijau membantu perusahaan sebagai tenant untuk mencapai well-certified building yang merupakan salah satu standar korporasi dalam mengadopsi prinsip-prinsip ESG, ujar Angela, dalam paparan Jakarta Property Market Q1-2024, pekan lalu. (Yoga)

Penguatan industri Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPR dan BPRS diharapkan dapat semakin memperkuat posisi di tengah persaingan bebas dengan bank-bank umum bermodal jumbo. Ke depan, penguatan BPR dan BPRS diarahkan mendekati fungsi sebagai bank umum. Pengamat perbankan sekaligus dosen Binus University, Doddy Ariefianto, mengatakan, belum adanya aturan main yang jelas membuat BPR/BPRS mau tidak mau berhadapan langsung dengan bank-bank umum bermodal besar. ”Apalagi, sekarang dengan kemajuan zaman, jaringan internet ada dimana-mana sehingga bank bisa memberikan layanan perbankan bagi masyarakat luas lewat digitalisasi. Akibatnya, BPR/BPRS head to head dengan bank-bank besar. Ibaratnya gajah berhadapan dengan kelinci, BPR tidak akan menang,” katanya, Minggu (19/5).

Karena itu, dibutuhkan sebuah aturan main yang menempatkan posisi tiap-tiap bank dalam menjalankan fungsi intermediasi, yang membuat BPR/BPRS berdaya tahan dan dapat berkembang. Pengaturan lanskap perbankan di Indonesia dapat mencontoh negara-negara maju, seperti AS. Di sana diterapkan sistem multitier yang membagi lisensi bank menjadi beberapa kelompok, seperti bank berlisensi nasional dan bank berlisensi negara bagian. ”(Mereka) yang mempunyai lisensi negara hanya boleh main di level provinsi dengan kriteria tertentu. Mereka yang berlisensi negara, tidak mengambil segmen UMKM dan tidak boleh membuka cabang di kecamatan. Sementara itu, mereka yang mau ke bank berlisensi negara hanyalah perusahaan yang skala bisnisnya melibatkan seluruh negara dan mempunyai cabang di negara bagian,” ujarnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, Sabtu (18/5) mengatakan, POJK No 7/2024 dibuat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR atau BPRS. Beberapa aspek penguatan BPR/BPRS antara lain perluasan akses permodalan melalui aksi penawaran umum efek melalui pasar modal serta kebijakan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, termasuk kewajiban konsolidasi bagi BPR/BPRS yang berada dalam kepemilikan pemegang saham pengendali yang sama. BPR/BPRS turut diperkuat melalui efisiensi lembaga jasa keuangan yang memperkenankan lembaga keuangan mikro untuk bergabung. Dengan demikian, BPR/BPRS diharapkan dapat menjadi lembaga keuangan yang berintegritas, adaptif, berdaya saing, serta mampu berkontribusi menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat, terutama pelaku usaha mikro dan kecil. (Yoga)

Wisatawan terlihat menikmati wahana baru museum di Gedung Lawang Sewu yang dibangun pada tahun 1904 di Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu (19/5/2024). Hanya dengan tiket masuk Rp 20.000 untuk dewasa, Rp 10.000 untuk  anak dan 30.000 untuk turis, para wisatawan dapat menikmati  destinasi wisata dengan museum dan wahana digital tentang sejarah perkembangan kereta api di Indonesia ini. Wahana immersive yang baru diluncurkan ini menjadi daya tarik museum lebih interaktif dengan memanfaatkan teknologi audio visual dan grafis modern. (Yoga)

Satu bulan menjelang perayaan Idul Adha 2024, sejumlah peternak di Lampung mulai mendapatkan pesanan sapi untuk kebutuhan kurban. Sejumlah peternak enggan berjualan sapi di lapak-lapak karena khawatir ternaknya tertular penyakit. ”Kami belajar dari pengalaman beberapa peternak yang tahun lalu membuka lapak di beberapa kota. Sapi tidak habis terjual, malah tertular penyakit dan tidak bisa dibawa kembali ke Lampung. Jadi, sapinya terpaksa dijual murah,” kata Sarjono (52), peternak sapi asal Desa Astomulyo, Kecamatan Punggur, Lampung, Minggu (19/5). Desa Astomulyo adalah salah satu sentra peternakan sapi lokal di Kabupaten Lampung Tengah.

Terdapat puluhan warga yang membuka usaha peternakan dan penggemukan sapi berbagai jenis, seperti sapi simmental, limousin, dan brahman. Setiap peternak memiliki setidaknya 10 ekor sapi untuk dipelihara. Sapi dirawat di kandang-kandang yang ditempatkan di belakang rumah warga. Menurut dia, wabah penyakit yang menyerang hewan ternak selama empat tahun terakhir cukup masif. Selain penyakit mulut dan kuku (PMK), sapi-sapi yang dipelihara peternak juga sempat tertular penyakit kulit berbenjol (LSD). Beruntung, serangan dua penyakit tersebut mulai teratasi dengan adanya bantuan vaksin dari pemerintah.

Namun, penjualan sapi di lapak-lapak akan meningkatkan risiko penularan penyakit pada hewan ternak. Karena itu, peternak tetap menyimpan sapinya di kandang. Mereka memanfaatkan media sosial untuk menawarkan sapi. ”Kami memilih cara yang lebih aman. Jadi biar pembeli yang datang langsung ke kandang untuk melihat kondisiternaknya,” katanya. Saatini, harga jual sapi hidup di tingkat peternak berkisar Rp 48.000-Rp 60.000 per kg, bergantung pada bobot sapi. Untuk sapi dengan bobot 300 kg, harga jual sapi berkisar Rp 18 juta-Rp 22 juta, untuk yang bobotnya 400 kg, harga jual sapi berkisar Rp 25 juta-Rp 35 juta per ekor. Sarjono mengaku sudah mendapatkan banyak pes anan sapi untuk kebutuhan kurban dari wilayah Jabodetabek dan Sumatera. Namun, peternak juga harus membatasi penjualan untuk menjaga stok sapi di kandang. ”Stok sapi yang ada di desa kami untuk kebutuhan kurban ada sekitar 250 ekor,” katanya. (Yoga)

Di Desa Cibuntu, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Jabar, pengunjung tidak hanya merasakan keindahan alamnya, tetapi juga keramahan warganya. Tidak mengherankan, daerah bekas galian C ini menjelma jadi desa wisata dan menjadi salah satu penginapan terbaik di Asia Tenggara. Wajah Kumairah (70) berseri menyambut tamu di rumahnya, di Desa Cibuntu, Rabu (1/5) pukul 17.00 WIB. Ia langsung mempersilakan mereka duduk, di atas meja tersaji biskuit dan air mineral. Kumairah pun telah menyiapkan dua tempat tidur untuk tamunya yang akan menginap. Setiap kamar bisa ditempati dua orang dewasa. Selimut dan bantal tertata rapi di ruangan 3 x 4 meter tersebut. Kamar itu terasa sejuk tanpa AC karena lokasinya di kaki Ciremai, gunung tertinggi di Jabar dengan ketinggian 3.078 meter di atas permukaan laut.

Kesejukan juga datang dari keramahan pemilik rumah terhadap tamunya. Warga Cibuntu menjadikan rumahnya penginapan pada 2012, seiring penetapan Desa Wisata oleh pemkab setempat. Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti turut melatih warga menyambut tamu. ”Kami mendapat pelatihan menyambut tamu hingga menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan tamu dengan memadai dan bersih. Sekarang, kalau ada tamu, (saya) sudah biasa, enggak grogi lagi,” ucap Kumairah. Een Ratnasih (48), warga yang mengoordinasi pembagian penginapan, mengatakan, awalnya hanya ada 15 penginapan di Cibuntu. Kini, dari 200 rumah di desa, sekitar 60 rumah adalah penginapan. Di dindingnya tertulis homestay. Syarat menjadi penginapan yang penting rumahnya bersih dan penghuninya ramah. Fasilitas lainnya, ada kamar khusus tamu.

Bahkan, Homestay Teratai 3 milik Bu Narjo masuk dalam ASEAN Homestay Standard 2017-2019. Rumah singgah ini membawa Cibuntu meraih peringkat kelima terbaik di tingkat Asia Tenggara pada 2016 di bidang homestay. Penginapannya punya parkiran, pintu dan ruang tamu khusus, dan satu lantai ada lima kamar. Menariknya, warga sepakat menerapkan sistem pemerataan. Jika Bu Narjo mendapatkan tamu hari ini, pada pemesanan berikutnya giliran penginapan warga yang lainnya. Itu sebabnya, semua pengunjung yang ingin menginap harus melalui BUMDes. Harganya pun standar, Rp 250.000 per malam per kamar dengan sarapan. Selain menikmati penginapan di rumah warga, pengunjung juga bisa merasakan tidur di tenda dengan suasana alam terbuka Cibuntu.

Paket kemah ini beragam, dari Rp 200.000 hingga Rp 350.000 per orang. Di tenda terdapat bantal, selimut, tempat tidur, listrik, dan penerangan. Wisatawan bisa mengakses kolam renang di area perkemahan. ”Tenda kami bisa menampung 120 orang. Tapi, kalau mau lebih interaksi dengan warga, kami tawarkan ke homestay,” ucap Adang Sukanda, Direktur BUMDes Cibuntu. Homestay juga bisa menampung hingga 300 orang, seperti saat Cibuntu kedatangan sejumlah sekolah dari Bandung. Selain menginap, pengunjung juga bisa mengikuti tur kampung. Seperti ke Situs Bujal Dayeuh yang berisi peti kubur batu, kapak genggam, gelang, dan kelenting, yang diperkirakan berasal dari kebudayaan megalitikum, 3.500 SM. Wisatawan bisa menuju mata air kahuripan, kampong domba, hingga trekking ke Curug Gongseng, air terjun setinggi 15 meter. (Yoga)

Tangan dingin Iim Ibrahim (47) membuat BUMDes Arya Kamuning di Desa Kaduela, Kuningan, Jabar menjadi ladang rezeki warga. Kiprahnya selama empat tahun terakhir berhasil mengembangkan potensi Kaduela menjadi salah satu desa wisata terbaik di Indonesia. Matahari bersinar terik di Wisata Kolam Renang Side Land di Desa Kaduela, Rabu (1/5) siang. Di kawasan seluas 1 hektar itu, ada lima kolam renang di Side Land dengan kedalaman 50-150 cm. Ada juga perosotan menghadap terasering. Jumlah pengunjung bisa mencapai 150 orang per hari. Seperti para pengunjung yang bahagia, Iim Ibrahim juga merasakan hal yang sama. Jerih payahnya membesarkan Side Land bersama warga tidak sia-sia. Iim adalah Direktur BUMDes Arya Kamuning sejak 2020, yang mengelola dua tempat wisata, yaitu Side Land dan Telaga Biru Cicerem. Jarak keduanya 800 meter.

Kawasan Cicerem, luasnya 2,7 hektar. Mengandalkan air telaga yang biru, rata-rata pengunjung mencapai 500 per hari. Jumlahnya bisa membeludak berkali-kalilipat saat hari libur. ”Pemasukan dari Telaga Biru Cicerem dan Side Land Rp 50 juta per bulan,” katanya. Pendapatan itu memberi manfaat pada warga. Ada 12 pegawai tetap Side Land dan 35 pegawai tetap di Telaga Biru Cicerem. Tenaga lepasnya hingga 200 orang. Semuanya warga Kaduela. Pekerja lepas dibayar Rp 85.000 per hari, sedangkan pegawai tetap dibayar UMK Kuningan, Rp 2 juta. Setelah Iim terpilih menjadi Direktur BUMdes Arya Kamuning pada 2020. Ia merevitalisasi dan menambah fasilitas di Telaga Biru Cicerem, hasilnya memuaskan.

Sukses di Cicerem, Iim merintis Kolam Renang Side Land pada Maret 2021., yang memanfaatkan lahan milik desa yang terbengkalai. Tantangan ketika membangun Side Land adalah minimnya modal hingga pesimis sejumlah warga. ”Saya sampai pinjam uang menggadaikan sertifikat rumah di bank,” ujarnya. Kerja keras dan inovasi Iim membawa dampak besar bagi BUMdes Arya Kamuning dan masyarakat setempat. Kini BUMdes Arya Kamuning berkontribusi penting bagi pendapatan asli desa. ”Pada 2022, jumlahnya mencapai Rp 523 juta. Di tahun 2023, saat beragam pembangunan dilakukan, kami masih bisa menyumbang Rp 355 juta,” katanya.

Di tangan Iim, BUMDes tidak hanya memberi uang. Kehadirannya ikut membantu literasi keuangan warga. ”Sebagian warga pernah terjerat pinjaman online (pinjol) hingga rentenir. Lewat unit bisnis simpan-pinjam, kami coba melawan praktik itu,” katanya. September 2021, BUMDes Arya Kamuning mendapatkan modal awal dari pemerintah desa Rp 100 juta, yang digunakan untuk menjalankan unit usaha simpan-pinjam. BUMDes memberikan pinjaman Rp 1 juta kepada warga dengan bunga 1,5 % per bulan. Bila meminjam Rp 1 juta, warga membayar Rp 115.000 per bulan selama 10 bulan. Mulanya, hanya 10 nasabah di unit usaha ini. ”Sekarang, sudah ada 200 nasabah. Sebagian pernah terjerat pinjol dan rentenir. Sekitar Rp 250 juta bergulir di masyarakat,” ujarnya. (Yoga)