Kelompok pekerja berpenghasilan rendah paling banyak yang mencoba memulai usaha. Upaya mereka ini dinilai sebagai usaha untuk bertahan hidup atau meningkatkan penghasilan agar bisa mengejar kenaikan biaya hidup. Analisis Tim Jurnalisme Data Kompas terhadap data mikro Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS Agustus 2022 menunjukkan, proporsi pekerja berpenghasilan di bawah Rp 500.000 yang bersiap memulai usaha mencapai 0,9 %, naik dibanding tahun 2012 yang hanya 0,3 %. Persentase tahun 2022 juga lebih tinggi dari pertumbuhan kelompok penghasilan lain.

Analisis juga menunjukkan, penghasilan kelompok orang yang sudah membuat usaha tergolong kecil, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Bukan penghasilan dari usaha yang bisa untuk membuka lapangan kerja. Berdasarkan data Sakernas 2022, sebesar 90,9 % wirausaha yang berjumlah 48,8 juta orang memiliki pendapatan hanya Rp 1,6 juta per bulan. Sementara, wirausaha yang memiliki pendapatan di atas Rp 10 juta per bulan hanya 2,4 % atau 1,2 juta orang. Sebagai perbandingan, besaran upah minimum provinsi pada 2022 antara Rp 1,8 juta dan Rp 4,64 juta.

Menyiapkan usaha karena paksaan keadaan dijalani Atang Rohana (47), eks karyawan pabrik sepatu Bata di Purwakarta, Jabar. Pada 30 April 2024, ia terkena PHK massal bersama 232 pekerja lain. Sambil menanti uang pesangonnya cair, ia berusaha mencari peluang usaha sembari mencari pekerjaan baru. ”Meski sudah berumur, saya yakin keterampilan dan kemampuan saya masih dapat diterima,” ujarnya. Ia mengeluhkan nilai uang pesangon yang berkurang. Dengan UU Cipta Kerja, hak-hak karyawan yang terkena PHK berkurang separuh. Uang pesangon yang akan digunakan Atang untuk modal usaha sekaligus bertahan hidup pun terdampak.

 Alex Mintadi (31) sudah punya pekerjaan di sebuah perusahaan asuransi, tapi, pria asal Kediri, Jatim, ini tetap perlu menyambi usaha karena merasa kondisi ekonominya rentan guncangan. Kenaikan gaji memang ada, tetapi besarannya tidak mampu mengimbangi pertumbuhan inflasi. Pada 2023, Alex membuka warung angkringan. ”Harga beras yang naik terus, belum lagi biaya pendidikan anak nanti, lumayan bikin cemas. Jadi, saya cari penghasilan tambahan,” kata Alex.  (Yoga)

Setelah lebih dari 70 tahun merajai pasar AS, Ford dan pabrikan mobil AS lainnya harus memasang kuda-kuda menghadapi serbuan otomotif China. Salah satu produsen kendaraan China, BYD, telah meluncurkan Shark, truk double cabin hibrida untuk pasar Amerika Utara di Meksiko. BYD sempat menyatakan takkan menjual Shark di AS. Namun, dengan pabrik baru di Meksiko, BYD ibaratnya memproduksi Shark di halaman belakang AS. Jika manajemen BYD berubah pikiran, AS akan dibanjiri Shark. Shark bahkan diprediksi mampu menaklukkan dunia. BYD juga telah meluncurkan Seagull. Mobil listrik murah, seharga Rp 156,2 juta, tetapi tidak murahan. Aliansi Perusahaan Manufaktur AS bahkan mengingatkan ancaman dari pabrikan China, termasuk BYD. ”Masuknya kendaraan China bisa menjadi membawa kepunahan otomotif AS,” tulis aliansi tersebut dalam sebuah laporan.

Tidak mudah mencegah penetrasi produk otomotif China. Mulai tahun 2025, AS berencana menaikkan tarif bea masuk produk asal China, termasuk kendaraan listrik, dari 25 % menjadi 100 %. Langkah Gedung Putih ini menarik untuk diamati sejauh mana kesuksesannya. Namun, kepusingan dalam menghadapi serangan otomotif China tidak hanya dihadapi AS. Konsumen Eropa juga dibuai dengan harga jual beberapa mobil listrik dari China yang hanya 50 % dari harga mobil produksi Eropa. Impor mobil China di atas kertas dapat dibatasi. Persoalannya, beberapa pabrikan Eropa juga kongsian dengan pabrikan China sehingga memperumit situasi tersebut. Bagi Indonesia, pertarungan di industri otomotif global patut dicermati. Adanya pertarungan memperlihatkan perjuangan sebuah negara untuk tidak sekadar dijadikan pasar. Tanpa upaya serius dari kita semua, takkan mudah membendung penetrasi China. (Yoga)

Bapanas dan BPS baru saja menyelesaikan hasil survei stok beras di masyarakat tahun 2023. Dalam dua tahun terakhir, stok di masyarakat relatif tak berbeda signifikan. Stok di masyarakat per 31 Desember 2023 sebesar 4,134 juta ton, sedikit lebih besar dibanding 31 Desember 2022 yang 4,064 juta ton. Namun, dilihat dari komposisi stok di setiap institusi, ada pergeseran signifikan. Secara umum, stok beras di masyarakat (produsen dan konsumen) dan Bulog pada 2023 lebih besar dari 2022. Sebaliknya, stok di pedagang, penggilingan, serta horeka (hotel, restoran, katering) dan industri menurun drastis. Pergeseran komposisi stok di berbagai institusi ini menggambarkan respons para pihak, terutama masyarakat produsen, atas kondisi pasar beras yang ada.

Pasar beras penuh gejolak setidaknya sejak semester II-2022. Saat itu harga beras tiba-Tiba naik tinggi dan terus naik hingga akhir tahun. Padahal, selama Agustus-Desember 2022, lebih dari sejuta ton beras disuntikkan ke pasar lewat operasi pasar (OP). Awal 2023, harga beras tetap tak terkendali. Puncaknya pada September-Desember 2023. Berbagai upaya dilakukan pemerintah buat meredam kenaikan harga. Selain mengucurkan bantuan pangan beras 10 kg/bulan ke 21,35 juta keluarga selama 7 bulan, juga memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP) dari impor. Impor 2023 lebih dari 3 juta ton, terbesar setelah 2018. Sepanjang 2023, harga beras naik tinggi. Di penggilingan naik 24,07 % (yoy), sedangkan di pasar grosir dan eceran naik 18,44 % dan 17,07 %.

Sebanyak 11 dari 12 bulan pada 2023, beras jadi penyumbang inflasi, yang, membuat andil inflasi pangan/harga bergejolak (volatile foods) kembali membesar: 61 % dari inflasi 2023 yang 2,61 %. Padahal, sepanjang 2023 selain diguyur bantuan pangan beras 1,5 juta ton, pasar juga disuntik beras OP 1,2 juta ton. Harga terus menanjak di awal 2024. Bagi masyarakat miskin/rentan, kenaikan harga beras adalah kabar buruk karena beras masih ”menguras” belanja terbesar keluarga. Harga gabah dan beras diprediksi stabil tinggi. Ini berpotensi memicu efek berantai perilaku petani dalam menjual hasil panen, kenaikan biaya produksi, penurunan produksi jagung dan kedelai di sawah, dan inflasi. Perlu langkah taktis segera agar ketidakpastian pasar kembali pulih. (Yoga)

Pengembangan sains dan ilmu pengetahuan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 memerlukan komitmen dan keberpihakan pemerintah. Selain itu, perlu dukungan desain pendanaan riset yang berkelanjutan. Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Daniel Murdiyarso mengemukakan, upaya mewujudkan Indonesia sebagai salah satu negara berpendapatan tertinggi di dunia tidak bisa dilakukan melalui ekonomi yang berbasis sumber daya alam. Ekonomi Indonesia harus bertumpu pada produk hasil sains dan pengetahuan. ”Sains tidak bisa jalan sendiri sehingga perlu diarahkan secara spesifik. Apabila tujuannya menuju pembangunan jangka panjang 2045, sains perlu guidance (pedoman), governance (tata kelola), dan budget (pembiayaan),” ujarnya dalam diskusi media terkait peta jalan sains menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Senin (20/5).

Menurut Daniel, komitmen dan keberpihakan pemerintah terhadap ekosistem riset sangat penting dalam pengembangan sains ataupun iptek di Indonesia. Komitmen inilah yang menjamin kegiatan riset dapat berjalan secara berkelanjutan. ”Tanpa penggerak, sulit membangun ekosistem riset dan inovasi yang bisa mengatasi berbagai persoalan. Membangun ekosistem riset semakin sulit kalau tidak ada desain pendanaan riset yang berkelanjutan,” ujarnya. Saat ini, semua kegiatan riset di Indonesia difasilitasi oleh BRIN. Pada 2023, BRIN memiliki anggaran Rp 6,38 triliun. Dari jumlah tersebut, 64 % atau Rp 4,05 triliun digunakan untuk kegiatan operasional, seperti gaji pegawai dan langganan jurnal. Sisanya, yakni anggaran riset, sebesar 36 % atau Rp 2,3 triliun ditujukan untuk keperluan teknis, seperti pendanaan riset dan inovasi serta penyediaan infrastruktur. Infrastruktur yang telah disediakan di antaranya Laboratorium Terpadu Riset Oseanografi (Laterio), kapal riset penjelajah samudra, laboratorium genomik, dan laboratorium bioproduk terintegrasi (integrated laboratory of bioproduct/iLab). (Yoga)

Pelaku usaha mengeluhkan terbitnya Permendag No 8 Tahun 2024 tentang revisi ketiga Permendag No 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor untuk menghilangkan persyaratan pertimbangan teknis Kemenperin saat impor barang. Hal ini dikhawatirkan akan membuat barang impor bisa masuk lebih mudah dan lebih tidak terkendali sehingga berpotensi menggerus pasar dalam negeri. Ketua Umum Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia (Apsyfi) Redma Gita Wirawasta mengatakan, pemberlakuan Permendag No 8/2024 memberatkan industri dalam negeri karena menghapus persyaratan pertimbangan teknis (pertek) Kemenperin saat impor barang. Permendag No 8/2024 juga mempermudah tata kelola impor tiga komoditas, yakni barang elektronik, alas kaki, pakaian jadi, dan aksesori. Kini peraturan impor tiga komoditas ini kembali mengacu pada Permendag No 25/2022 sehingga tidak perlu menggunakan pertek Kemenperin yang sebelumnya diatur dalam Permendag No 36/2023.

”Pertahanan perlindungan pasar dalam negeri dari impor yang dibangun dari pertek itu kini dihilangkan. Impor pakaian jadi, ya, bisa kembali meningkat seperti sebelumnya,” ujar Gita saat dihubungi, Senin (20/5), di Jakarta. Ia berharap, ke depan, pemerintah bisa mempertimbangkan lagi aturan itu sehingga pertek bisa kembali diberlakukan. Dengan demikian, impor bisa kembali ditekan dan industri tekstil dalam negeri bisa meningkat. Sebelumnya, Minggu (19/5) Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko mengatakan, kembalinya aturan impor sepatu tanpa menggunakan pertek sama saja kembali membuka keran impor alas kaki ke dalam negeri. Sejak pengetatan impor dilakukan pada 10 Maret lalu, impor sepatu menurun 30 % dibanding bulan sebelumnya yang tidak menggunakan pengetatan impor. (Yoga)

Selama empat tahun terakhir, Mei 2020-April 2024, neraca perdagangan migas dan nonmigas Indonesia mencatat surplus beruntun yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, surplus dagang itu belum optimal membantu meredam ”goyang” rupiah. Pada 15 Mei 2024, BPS merilis, surplus neraca perdagangan Indonesia selama empat tahun terakhir senilai 157,15 miliar USD, dalam 48 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Kenaikan harga sejumlah komoditas ekspor, seperti minyak sawit, batubara, nikel, serta besi dan baja, menjadi penopang utama. Surplus perdagangan barang secara beruntun empat tahun terakhir itu mampu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi dunia akibat pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina. Hal itu terutama terlihat pada 2021 dan 2022. Di saat Covid-19 masih merebak pada 2022, ekonomi Indonesia tumbuh 3,7 % secara tahunan.

Pada 2022, di tengah mencuatnya perang Rusia-Ukraina, ekonomi Indonesia tumbuh 5,31 % kontribusi kinerja ekspor memang terus turun seiring tren penurunan harga komoditas, terutama pada 2023 dan triwulan I-2024. Di tengah surplus dagang beruntun dalam empat tahun terakhir itu, nilai tukar rupiah terhadap USD beberapa kali terdepresiasi. Pada April 2024, nilai tukar rupiah tembus di atas Rp 16.000 per USD. ”Goyang” rupiah bisa teredam jika Indonesia memiliki cadangan devisa yang kuat. Salah satu sumber devisa itu berupa devisa hasil ekspor (DHE). Sayangnya, kebijakan menangkap DHE itu berjalan kurang optimal dan Indonesia terlambat menerapkannya. Pada Maret 2023, BI berupaya menangkap potensi itu dengan menerbitkan instrumen term deposit valuta asing (TD valas) DHE. Instrumen itu disertai dengan imbalan bunga kompetitif di kisaran 4,68-5,14 % bergantung jumlah dan tenor simpanan.

Mulai 1 Agustus 2023, Indonesia yang menganut rezim devisa bebas menerapkan kebijakan wajib memarkir DHE sumber daya alam (SDA) di dalam negeri, seiring terbitnya PP No 36 Tahun 2023 tentang DHE dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan SDA. Regulasi itu mewajibkan eksportir SDA di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan menempatkan 30 % DHE ke dalam sistem keuangan Indonesia (SKI) melalui rekening khusus DHE SDA. Devisa itu bisa ditempatkan dalam instrumen TD valas DHE yang dikelola BI, rekening khusus bank, dan deposit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia minimal tiga bulan. Kewajiban itu dikenakan pada eksportir non-usaha kecil menengah dengan nilai ekspor minimal 250.000 USD. Kemenkeu bahkan memberikan diskon Pajak Penghasilan bunga deposito kepada eksportir yang menempatkan devisa di dalam negeri. Dari ekspor SDA itu, pemerintah memperkirakan bisa mendapatkan DHE SDA sebesar 60 miliar USD. Perkiraan itu mengasumsikan nilai ekspor pada 2023 kurang lebih sama dengan tahun 2022. Namun, realisasi DHE SDA itu masih jauh dari nilai tersebut.

Di TD Valas DHE, misalnya, BI mencatat, per Desember 2023, DHE tersebut terkumpul 2,2 miliar USD. Meski demikian, jumlah eksportir yang menempatkan devisa dalam instrumen itu bertambah dari 56 eksportir menjadi 156 eksportir. Kemudian, per 23 April 2024, devisa yang ditempatkan dalam TD Valas DHE sebesar 1,9 miliar USD. Walau nilainya turun, jumlah eksportir yang menempatkan bertambah menjadi 163 eksportir. Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia menyebutkan banyak faktor yang memengaruhi penempatan devisa di dalam negeri. Hal itu mulai dari suku bunga valas bank negara lain yang lebih tinggi, keterbatasan modal usaha, hingga banyak perusahaan di dalam negeri yang menginduk ke perusahaan luar negeri. Hal lain adalah disebabkan oleh sumber modal usaha eksportir. Cukup bany eksportir yang mendapatkan pembiayaan dari bank di luar negeri sehingga uang hasil ekspor akan balik ke bank tersebut. (Yoga)

Bursa Efek Indonesia (BEI) menanti bergabungnya penyalur kredit berupa bank perekonomian rakyat ke  pasar modal. Kesempatan ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan kapasitas industri tersebut. BEI telah membuka peluang bagi bank perekonomian rakyat (BPR), termasuk yang berbasis syariah (BPRS), untuk menggalang dana melalui penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) di pasar modal Indonesia, sesuai ketentuan Peraturan OJK (POJK) No 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPRS yang diterbitkan 25 April 2024. Namun, peluang itu belum dimanfaatkan oleh lebih dari 1.500 BPR yang eksis di Indonesia. “Mungkin karena peraturan IPO untuk BPR dan BPRS ini masih relatif baru, dapat kami informasikan bahwa saat ini belum terdapat permohonan pencatatan dari BPR dan BPRS yang disampaikan kepada BEI,” ungkap Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna kepada wartawan, Senin (20/5).

Sesuai ketentuan yang ada, baik BPR maupun BPRS yang dapat melakukan penawaran umum perdana saham melalui pasar modal Indonesia wajib memiliki persyaratan, antara lain, modal inti minimum Rp 80 miliar dan penilaian tata kelola dengan predikat paling rendah peringkat 2, penilaian profil risiko paling rendah peringkat 2, dan tingkat kesehatan paling rendah peringkat komposit (PK)-2, serta keseluruhannya dinilai dalam dua periode terakhir. OJK mengingatkan agar BPR dan BPRS dapat berpartisipasi di pasar modal dalam upaya mengembangkan industri secara berintegritas, adaptif, dan berdaya saing. Hal ini guna berkontribusi dalam menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat, terutama pelaku usaha mikro dan kecil di wilayahnya. (Yoga)

Presiden Jokowi bertemu CEO SpaceX dan Tesla Elon Musk di sela-sela KTT Ke-10 Forum Air Sedunia, Senin (20/5) di Bali International Convention Center, Kabupaten Badung, Bali. Miliarder itu pun diajak mengembangkan investasinya di Indonesia. Presiden Jokowi mengapresiasi keikutsertaannya sebagai pembicara di forum tersebut dan membahas pentingnya pengelolaan air serta terkait mulai masuknya layanan internet berbasis satelit, Starlink. Presiden Jokowi berharap Starlink dapat bersinergi dengan penyedia internet di Indonesia untuk menyediakan akses internet yang terjangkau, mengutamakan perlindungan konsumen, serta memberikan harga yang lebih murah untuk penggunaan layanan publik, termasuk di puskesmas hingga sekolah terpencil di Indonesia.

Elon Musk menyatakan merasa terhormat bisa berpartisipasi dalam forum tersebut dan merasa senang bisa berada di Bali. ”Kami berharap dapat menyediakan konektivitas Starlink untuk mendukung fasilitas pendidikan dan kesehatan di Indonesia,” katanya kepada Presiden Jokowi. Starlink resmi diluncurkan di Bali, Minggu (19/5). Musk pun hadir di Puskesmas Pembantu Sumerta Kelod, Denpasar, untuk melihat uji coba layanan Starlink bersama Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Menkes Budi Gunadi Sadikin. Selain itu, layanan internet dengan satelit orbit rendah ini juga mulai dipasang di Ibu Kota Nusantara.

Pemasangan disediakan Tony Blair Institute for Global Change untuk mendukung operasional pembangunan IKN, aktivitas ekonomi, dan pelayanan publik bagi masyarakat. Presiden menjelaskan bahwa Indonesia sedang mempercepat transformasi digital nasional. Karena itu, Presiden mengundang Musk untuk mengembangkan investasinya di Indonesia, yang mencakup perusahaan-perusahaan seperti SpaceX, Tesla, Neuralink, dan Boring. ”Pak Musk, Indonesia saat ini sedang menjalani percepatan transformasi digital nasional dan membuka banyak potensi investasi di sektor infrastruktur, teknologi pemerintahan, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Oleh karena itu, kami mengapresiasi dan terus mendorong pengembangan investasi perusahaan SpaceX, Tesla, Neuralink, dan Boring di Indonesia,” tutur Presiden. (Yoga)

Pasokan bawang putih impor di dalam negeri mulai bertambah kendati masih belum merata. Hal itu terjadi setelah pemerintah mendesak importir untuk segera merealisasikan impor dan mendistribusikan bawang putih. Pemerintah juga perlu mengantisipasi penumpukan impor bawang putih pasca kejadian itu, lantaran banyak importir akan merealisasikan impor komoditas tersebut dalam periode waktu yang sama. Hal itu mengemuka dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta, Senin (20/5). Rapat yang dipimpin Irjen Kemendagri Tomsi Tohir Balaw itu dihadiri perwakilan pemeda dan kementerian/lembaga terkait pangan. Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Bambang Wisnubroto mengatakan, pasokan bawang putih impor di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta, bertambah.

Pada 17 dan 19 Mei 2024, volume bawang putih yang masuk ke pasar itu masing-masing sebanyak 90 ton dan 96 ton. ”Volume masuk tersebut tinggi karena jauh di atas rerata kebutuhan pasokan bawang putih di pasar tersebut yang sebanyak 22 ton per hari,” ujarnya. Kendati begitu, lanjut Bambang, rerata total pasokan bawang putih impor di 19 pasar pantauan di daerah-daerah lain masih di bawah normal. Oleh karena itu, Kemendag akan mengawal realisasi impor dan distribusi bawang putih serta segera mengeluarkan sisa persetujuan impor (PI) komoditas itu. Berdasarkan data Kemendag, per 17 Mei 2024, total rerata pasokan bawang putih sepekan terakhir di 19 pasar pantauan sebanyak 151 ton. Volume pasokan itu 13,53 % di bawah total pasokan normal 191 ton.

Dari 19 pasar pantauan itu, pasokan bawang putih di lima pasar di atas pasokan normal dan di 14 pasar di bawah normal. Pasar dengan pasokan bawang putih di bawah normal antara lain Pasar Induk Jakabaring di Palembang, Pasar Johar di Semarang, Pasar Induk Cikopo di Purwakarta, Pasar Induk Pare di Kediri, Pasar Besar Palangkaraya, dan Pasar Wosi di Manokwari. Kemendag juga mencatat, realisasi impor bawang putih per 17 Mei 2024 sebanyak 133.690 ton. Volume realisasi impor tersebut 38,27 % dari PI yang telah diterbitkan dengan volume 342.127 ton. Realisasi impor itu juga baru 20,72 % dari total alokasi impor bawang putih pada 2024 yang sebanyak 645.025 ton. Sisa volume impor bawang putih yang belum diterbitkan PI-nya sebanyak 302.898 ton. (Yoga)

Seoarang pemuda terlihat sedang menenun, ia merupakan pekerja pada salah satu usaha kerajinan tenun di Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Kebupaten Jepara, Jawa Tengah, Senin (20/5/2024). Sebagian perajin masih mempertahankan tradisi menenun di tengah gempuran beragam produk impor yang sangat berdampak pada usaha mereka. Mereka menyelesaikan satu helai kain dalam beberapa hari dan menjualnya dengan harga jual Rp 300.000 hingga Rp 2 juta. (Yoga)