Salah seorang pegawai usaha pembuatan roti skala rumah tangga, terlihat sedang menyiapkan adonan roti sebelum dimasukkan ke dalam oven di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Selasa (21/5/2024). Tingginya harga bahan baku dikeluhkan oleh pengusaha UMKM tersebut. Keuntungan mereka tergerus karena lonjakan harga gula pasir dan tepung terigu yang menjadi bahan baku utama pembuatan roti. (Yoga)

Kurangnya komitmen pemda dalam menyediakan angkutan umum berbasis listrik dan mahalnya biaya pembelian armada menjadi kendala utama dalam penyediaan bus listrik di kota-kota besar. Sejumlah intervensi sekaligus penegakan hukum sangat diperlukan untuk mempercepat terbentuknya ekosistem angkutan berbasis listrik di Indonesia. Hal ini tertuang dalam hasil Studi Peta Jalan Program Insentif Nasional Elektrifikasi Transportasi Publik Perkotaan Berbasis Jalan yang diterbitkan oleh Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia, Selasa (21/5) di Jakarta. Studi ini mencakup penilaian tentang kesiapan elektrifikasi transportasi publik serta faktor mendesak lain, seperti polusi udara dan kemacetan, di 98 wilayah perkotaan di Indonesia.

Studi ITDP merekomendasikan 11 kota prioritas untuk percepatan elektrifikasi transportasi publik, yaitu Jakarta, Semarang, Pekanbaru, Batam, Medan, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Bogor, dan Padang. Untuk mendorong program elektrifikasi yang tepat sasaran dan menjamin ketersediaan anggaran, elektrifikasi transportasi publik di 11 kota prioritas tersebut perlu dicantumkan dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Menhub Budi Karya Sumadi mengakui bahwa komitmen pemda dalam penyediaan angkutan berbasis listrik masih sangat kurang. ”Jangankan angkutan berbasis listrik, untuk penyediaan angkutan massal saja masih kurang,” kata Budi.

Persoalan ini muncul karena masalah disparitas harga. Harga angkutan yang berbasis listrik dua kali lipat lebih tinggi dibanding angkutan biasa. Tak heran hanya provinsi yang memiliki kemampuan fisikal yang baik yang mampu mewujudkan hal ini, salah satunya Jakarta. Sejumlah langkah sudah dilakukan untuk menstimulasi pemda menggunakan bus listrik. Surabaya, Jatim dan Bandung, Jabar, masing-masing sudah memiliki delapan bus listrik. Untuk keberlanjutan, komitmen dari pemda daerah diperlukan untuk mengeluarkan sejumlah kebijakan agar keberadaan angkutan ini tidak hilang. (Yoga)

Kelompok pekerja berpenghasilan rendah paling banyak yang mencoba memulai usaha. Upaya mereka ini dinilai sebagai usaha untuk bertahan hidup atau meningkatkan penghasilan agar bisa mengejar kenaikan biaya hidup. Analisis Tim Jurnalisme Data Kompas terhadap data mikro Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS Agustus 2022 menunjukkan, proporsi pekerja berpenghasilan di bawah Rp 500.000 yang bersiap memulai usaha mencapai 0,9 %, naik dibanding tahun 2012 yang hanya 0,3 %. Persentase tahun 2022 juga lebih tinggi dari pertumbuhan kelompok penghasilan lain.

Analisis juga menunjukkan, penghasilan kelompok orang yang sudah membuat usaha tergolong kecil, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Bukan penghasilan dari usaha yang bisa untuk membuka lapangan kerja. Berdasarkan data Sakernas 2022, sebesar 90,9 % wirausaha yang berjumlah 48,8 juta orang memiliki pendapatan hanya Rp 1,6 juta per bulan. Sementara, wirausaha yang memiliki pendapatan di atas Rp 10 juta per bulan hanya 2,4 % atau 1,2 juta orang. Sebagai perbandingan, besaran upah minimum provinsi pada 2022 antara Rp 1,8 juta dan Rp 4,64 juta.

Menyiapkan usaha karena paksaan keadaan dijalani Atang Rohana (47), eks karyawan pabrik sepatu Bata di Purwakarta, Jabar. Pada 30 April 2024, ia terkena PHK massal bersama 232 pekerja lain. Sambil menanti uang pesangonnya cair, ia berusaha mencari peluang usaha sembari mencari pekerjaan baru. ”Meski sudah berumur, saya yakin keterampilan dan kemampuan saya masih dapat diterima,” ujarnya. Ia mengeluhkan nilai uang pesangon yang berkurang. Dengan UU Cipta Kerja, hak-hak karyawan yang terkena PHK berkurang separuh. Uang pesangon yang akan digunakan Atang untuk modal usaha sekaligus bertahan hidup pun terdampak.

 Alex Mintadi (31) sudah punya pekerjaan di sebuah perusahaan asuransi, tapi, pria asal Kediri, Jatim, ini tetap perlu menyambi usaha karena merasa kondisi ekonominya rentan guncangan. Kenaikan gaji memang ada, tetapi besarannya tidak mampu mengimbangi pertumbuhan inflasi. Pada 2023, Alex membuka warung angkringan. ”Harga beras yang naik terus, belum lagi biaya pendidikan anak nanti, lumayan bikin cemas. Jadi, saya cari penghasilan tambahan,” kata Alex.  (Yoga)

Setelah lebih dari 70 tahun merajai pasar AS, Ford dan pabrikan mobil AS lainnya harus memasang kuda-kuda menghadapi serbuan otomotif China. Salah satu produsen kendaraan China, BYD, telah meluncurkan Shark, truk double cabin hibrida untuk pasar Amerika Utara di Meksiko. BYD sempat menyatakan takkan menjual Shark di AS. Namun, dengan pabrik baru di Meksiko, BYD ibaratnya memproduksi Shark di halaman belakang AS. Jika manajemen BYD berubah pikiran, AS akan dibanjiri Shark. Shark bahkan diprediksi mampu menaklukkan dunia. BYD juga telah meluncurkan Seagull. Mobil listrik murah, seharga Rp 156,2 juta, tetapi tidak murahan. Aliansi Perusahaan Manufaktur AS bahkan mengingatkan ancaman dari pabrikan China, termasuk BYD. ”Masuknya kendaraan China bisa menjadi membawa kepunahan otomotif AS,” tulis aliansi tersebut dalam sebuah laporan.

Tidak mudah mencegah penetrasi produk otomotif China. Mulai tahun 2025, AS berencana menaikkan tarif bea masuk produk asal China, termasuk kendaraan listrik, dari 25 % menjadi 100 %. Langkah Gedung Putih ini menarik untuk diamati sejauh mana kesuksesannya. Namun, kepusingan dalam menghadapi serangan otomotif China tidak hanya dihadapi AS. Konsumen Eropa juga dibuai dengan harga jual beberapa mobil listrik dari China yang hanya 50 % dari harga mobil produksi Eropa. Impor mobil China di atas kertas dapat dibatasi. Persoalannya, beberapa pabrikan Eropa juga kongsian dengan pabrikan China sehingga memperumit situasi tersebut. Bagi Indonesia, pertarungan di industri otomotif global patut dicermati. Adanya pertarungan memperlihatkan perjuangan sebuah negara untuk tidak sekadar dijadikan pasar. Tanpa upaya serius dari kita semua, takkan mudah membendung penetrasi China. (Yoga)

Bapanas dan BPS baru saja menyelesaikan hasil survei stok beras di masyarakat tahun 2023. Dalam dua tahun terakhir, stok di masyarakat relatif tak berbeda signifikan. Stok di masyarakat per 31 Desember 2023 sebesar 4,134 juta ton, sedikit lebih besar dibanding 31 Desember 2022 yang 4,064 juta ton. Namun, dilihat dari komposisi stok di setiap institusi, ada pergeseran signifikan. Secara umum, stok beras di masyarakat (produsen dan konsumen) dan Bulog pada 2023 lebih besar dari 2022. Sebaliknya, stok di pedagang, penggilingan, serta horeka (hotel, restoran, katering) dan industri menurun drastis. Pergeseran komposisi stok di berbagai institusi ini menggambarkan respons para pihak, terutama masyarakat produsen, atas kondisi pasar beras yang ada.

Pasar beras penuh gejolak setidaknya sejak semester II-2022. Saat itu harga beras tiba-Tiba naik tinggi dan terus naik hingga akhir tahun. Padahal, selama Agustus-Desember 2022, lebih dari sejuta ton beras disuntikkan ke pasar lewat operasi pasar (OP). Awal 2023, harga beras tetap tak terkendali. Puncaknya pada September-Desember 2023. Berbagai upaya dilakukan pemerintah buat meredam kenaikan harga. Selain mengucurkan bantuan pangan beras 10 kg/bulan ke 21,35 juta keluarga selama 7 bulan, juga memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP) dari impor. Impor 2023 lebih dari 3 juta ton, terbesar setelah 2018. Sepanjang 2023, harga beras naik tinggi. Di penggilingan naik 24,07 % (yoy), sedangkan di pasar grosir dan eceran naik 18,44 % dan 17,07 %.

Sebanyak 11 dari 12 bulan pada 2023, beras jadi penyumbang inflasi, yang, membuat andil inflasi pangan/harga bergejolak (volatile foods) kembali membesar: 61 % dari inflasi 2023 yang 2,61 %. Padahal, sepanjang 2023 selain diguyur bantuan pangan beras 1,5 juta ton, pasar juga disuntik beras OP 1,2 juta ton. Harga terus menanjak di awal 2024. Bagi masyarakat miskin/rentan, kenaikan harga beras adalah kabar buruk karena beras masih ”menguras” belanja terbesar keluarga. Harga gabah dan beras diprediksi stabil tinggi. Ini berpotensi memicu efek berantai perilaku petani dalam menjual hasil panen, kenaikan biaya produksi, penurunan produksi jagung dan kedelai di sawah, dan inflasi. Perlu langkah taktis segera agar ketidakpastian pasar kembali pulih. (Yoga)

Pengembangan sains dan ilmu pengetahuan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 memerlukan komitmen dan keberpihakan pemerintah. Selain itu, perlu dukungan desain pendanaan riset yang berkelanjutan. Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Daniel Murdiyarso mengemukakan, upaya mewujudkan Indonesia sebagai salah satu negara berpendapatan tertinggi di dunia tidak bisa dilakukan melalui ekonomi yang berbasis sumber daya alam. Ekonomi Indonesia harus bertumpu pada produk hasil sains dan pengetahuan. ”Sains tidak bisa jalan sendiri sehingga perlu diarahkan secara spesifik. Apabila tujuannya menuju pembangunan jangka panjang 2045, sains perlu guidance (pedoman), governance (tata kelola), dan budget (pembiayaan),” ujarnya dalam diskusi media terkait peta jalan sains menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Senin (20/5).

Menurut Daniel, komitmen dan keberpihakan pemerintah terhadap ekosistem riset sangat penting dalam pengembangan sains ataupun iptek di Indonesia. Komitmen inilah yang menjamin kegiatan riset dapat berjalan secara berkelanjutan. ”Tanpa penggerak, sulit membangun ekosistem riset dan inovasi yang bisa mengatasi berbagai persoalan. Membangun ekosistem riset semakin sulit kalau tidak ada desain pendanaan riset yang berkelanjutan,” ujarnya. Saat ini, semua kegiatan riset di Indonesia difasilitasi oleh BRIN. Pada 2023, BRIN memiliki anggaran Rp 6,38 triliun. Dari jumlah tersebut, 64 % atau Rp 4,05 triliun digunakan untuk kegiatan operasional, seperti gaji pegawai dan langganan jurnal. Sisanya, yakni anggaran riset, sebesar 36 % atau Rp 2,3 triliun ditujukan untuk keperluan teknis, seperti pendanaan riset dan inovasi serta penyediaan infrastruktur. Infrastruktur yang telah disediakan di antaranya Laboratorium Terpadu Riset Oseanografi (Laterio), kapal riset penjelajah samudra, laboratorium genomik, dan laboratorium bioproduk terintegrasi (integrated laboratory of bioproduct/iLab). (Yoga)

Pelaku usaha mengeluhkan terbitnya Permendag No 8 Tahun 2024 tentang revisi ketiga Permendag No 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor untuk menghilangkan persyaratan pertimbangan teknis Kemenperin saat impor barang. Hal ini dikhawatirkan akan membuat barang impor bisa masuk lebih mudah dan lebih tidak terkendali sehingga berpotensi menggerus pasar dalam negeri. Ketua Umum Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia (Apsyfi) Redma Gita Wirawasta mengatakan, pemberlakuan Permendag No 8/2024 memberatkan industri dalam negeri karena menghapus persyaratan pertimbangan teknis (pertek) Kemenperin saat impor barang. Permendag No 8/2024 juga mempermudah tata kelola impor tiga komoditas, yakni barang elektronik, alas kaki, pakaian jadi, dan aksesori. Kini peraturan impor tiga komoditas ini kembali mengacu pada Permendag No 25/2022 sehingga tidak perlu menggunakan pertek Kemenperin yang sebelumnya diatur dalam Permendag No 36/2023.

”Pertahanan perlindungan pasar dalam negeri dari impor yang dibangun dari pertek itu kini dihilangkan. Impor pakaian jadi, ya, bisa kembali meningkat seperti sebelumnya,” ujar Gita saat dihubungi, Senin (20/5), di Jakarta. Ia berharap, ke depan, pemerintah bisa mempertimbangkan lagi aturan itu sehingga pertek bisa kembali diberlakukan. Dengan demikian, impor bisa kembali ditekan dan industri tekstil dalam negeri bisa meningkat. Sebelumnya, Minggu (19/5) Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko mengatakan, kembalinya aturan impor sepatu tanpa menggunakan pertek sama saja kembali membuka keran impor alas kaki ke dalam negeri. Sejak pengetatan impor dilakukan pada 10 Maret lalu, impor sepatu menurun 30 % dibanding bulan sebelumnya yang tidak menggunakan pengetatan impor. (Yoga)