Windu (31) warga Muncar, Banyuwangi, Jatim, telah menganggur selama tiga bulan. Ia diberhentikan secara sepihak oleh pabrik pengolahan ikan berorientasi ekspor tempatnya bekerja. PHK terjadi setelah Agung bersama 24 buruh lainnya berupaya membentuk serikat pekerja untuk memperjuangkan status hubungan kerja yang lebih jelas dan upah yang layak. ”Saya mulai bekerja di pabrik ini dari Oktober 2021 sebagai operator pengulitan ikan tuna, dari pukul 06.30 hingga pukul 18.30 WIB, enam hari kerja. Saat ini saya memperjuangkan nasib saya supaya bisa bekerja kembali,” ujar Agung, seusai audiensi dengan Wamenaker, Immanuel Ebenezer, Kamis (22/5) di Jakarta. Menurut dia, pabrik lama tempatnya bekerja menerapkan sistem kerja sif, tapi perbedaan jam masuk hanya setengah jam. Durasi jam kerjanya pun sama-sama panjang. Di bagian pengulitan, semua buruh pernah ditarget bisa menyelesaikan lebih dari 1,5 ton tuna per hari. Bahkan, dia pernah mendapat target 120 kg per jam.

Tuna yang dia kerjakan adalah tuna sirip kuning dan tuna albacore. Pada 2025, kisaran harga grosir tuna Indonesia 1,85-5,71 per kg USD. Namun, upah yang dia terima per bulan di bawah upah minimum kabupaten (UMK) Banyuwangi, yaitu Rp2,8 juta. Ia juga berstatus pekerja kontrak. Dayat (33) rekan kerja Agung, juga ikut dipecat karena ketahuan ikut membangun serikat pekerja. Status hubungan kerjanya sama dengan Agung, yakni pekerja kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Namun, Dayat hanya mendapat salinan PKWT pada awal bekerja. Sisanya, dia tak pernah memperoleh legalitas status., Riset ISB (Inti Solidaritas Buruh) pada Agustus 2022-Maret 2023 di Kecamatan Muncar, Banyuwangi, salah satu sentra pengolahan ikan terbesar dan pelabuhan ikan tertua di Indonesia menemukan 2.443 buruh yang bekerja di bagian produksi dan gudang di tujuh perusahaan pengolahan ikan di Muncar berada dalam kondisi kerja tak layak.

Hak-hak dasar tidak dipenuhi perusahaan, seperti upah di bawah upah minimum, upah lembur tak sesuai aturan, jam kerja panjang dan tidak diikutsertakan dalam program jaminan sosial. Ada dua pelanggaran yang memengaruhi kepastian kerja dan pemenuhan hak dasar. Pertama, seluruh buruh bekerja dalam hubungan kerja kontrak, bahkan harian. Padahal, pekerjaan yang mereka lakukan adalah bisnis inti dari produksi, seperti memotong kepala ikan, memisahkan kulit tuna, memasukkan ikan dalam kaleng, pengemasan dan memasak. Kedua, 75 % dari 2.443 buruh memperoleh upah di bawah UMK Banyuwangi, yaitu Rp 50.000-Rp90.000 per hari. Sementara UMK Banyuwangi sebesar Rp105.000 per hari. (Yoga)

Pembekuan rekening pasif dinilai sebagai langkah penting mencegah penyalahgunaan. Namun, masyarakat berharap prosesnya disertai pemberitahuan dan kemudahan saat reaktivasi rekening dibutuhkan. “Saya memiliki beberapa rekening untuk mengelola keuangan dan mendukung pembekuan rekening dorman, tetapi menilai penting adanya pemberitahuan ke nasabah sebelum penutupan dilakukan. Meski aturan tercantum dalam syarat dan ketentuan, perlu notifikasi agar nasabah dapat memeriksa dan mengantisipasi sebelum rekening dinonaktifkan,” ujar Prasiwi Hardiansari (27) pekerja swasta di Jakarta. ”Awalnya hanya satu rekening, kini saya memiliki empat untuk tabungan, cicilan dan gajian. Satu rekening kini tak aktif dan saya menilai pembekuan rekening dorman positif demi keamanan. Namun, saya berharap jika rekening tersebut dibutuhkan kembali, proses reaktivasinya dapat dilakukan dengan mudah dan tidak menyulitkan nasabah,” kata Yohanna Reisya, Warga DKI Jakarta

”Saya sangat mendukung kebijakan penonaktifan rekening pasif untuk memberantas judi daring dan melindungi masyarakat. Namun, saya berharap nasabah diberi pemberitahuanyang jelas sebelum penutupan dilakukan. Selain itu, proses reaktivasi rekening yang sudah dinonaktifkan juga harus sederhana dan cepat agar tidak menyulitkan nasabah yang tidak terlibat dalam aktivitas ilegal. Kebijakan ini penting, tapi implementasinya harus berpihak pada kenyamanan nasabah,” ujar Kunti Roostapati, profesional public relations di Jakarta. ”Saya memiliki dua rekening bank. Satu rekening khusus untuk menabung. Satu lagi untuk kebutuhan sehari-hari, seperti belanja, pembayaran tagihan dan transaksi rutin lainnya. Dengan pemisahan ini, pengelolaan keuangan jadi lebih teratur. Saya juga setuju rekening yang tidak aktif selama enam bulan dibekukan, untuk menjaga keamanan nasabah serta mencegah potensi penyalahgunaan,” ujar Maria Aufrida Ardhieawati (24), karyawan swasta di Yogyakarta. (Yoga)

Ketersediaan hewan kurban di Jateng menjelang Idul Adha tahun ini lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya. Kendati demikian, jumlahnya diklaim masih surplus atau melebihi jumlah hewan kurban yang dibutuhkan. Jateng berpotensi menyuplai hewan kurban ke daerah lain. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jateng mencatat, saat Idul Adha tahun lalu, jumlah hewan kurban yang tersedia sebanyak 1.764.206 ekor. Tahun ini, jumlah hewan kurban yang tersedia turun menjadi 1.538.363 ekor, terdiri dari 314.121 sapi potong, 9.736 kerbau, 795.423 kambing dan 419.083 domba. Meski ketersediaan hewan kurban tahun ini tak sebanyak tahun lalu, jumlah yang ada masih cukup untuk memenuhi kebutuhan di Jateng. Pada Idul Adha 2025, kebutuhan hewan kurban di Jateng diperkirakan 150.358 ekor sapi potong, kerbau sebanyak 3.847 ekor, kambing sebanyak 290.478 ekor dan domba sebanyak 102.907 ekor.

”Artinya, jumlah yang ada masih surplus sebanyak 990.773 ekor, terdiri dari 163.763 ekor sapi potong, 5.889 ekor kerbau, 504.945 ekor kambing dan 316.176 ekor domba. Selain dapat memenuhi kebutuhan hewan kurban sendiri, Jateng juga bisa menyuplai hewan kurban ke daerah lain,” kata Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Jateng, Supriyanto, Minggu (25/5). Belakangan, hewan ternak berkuku belah, seperti sapi,kerbau, kambing, dan domba, rentan terserang penyakit. Yang paling umum adalah penyakit mulut dankuku (PMK), lumpy skin diseases (LSD) dan antraks. Untuk mencegah penularan penyakit, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jateng melakukan vaksinasi serentak pada Januari-Maret supaya hewan-hewan kurban di wilayahnya terlindungi dari penyakit. Pemantauan kesehatan hewan kurban mulai dari lapak-lapak pedagang hewan kurban hingga pasar hewan juga terus dilakukan. (Yoga)

Kades dan lurah di Sultra masih menyimpan banyak pertanyaan tentang Koperasi Merah Putih, program prioritas pemerintah saat ini. Mereka berharap bisa mendapat jawaban sebelum mengemban tanggung jawab itu. Ribuan orang kades dan lurah sejumlah daerah di Sultra memadati ruangan di aula kantor Gubernur Sultra, Minggu (25/5). Total ada 1.908 desa dan 377 kelurahan di ”Bumi Anoa” itu. Mereka kompak hadir di Kendari, untuk mengikuti sosialisasi dan dialog percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih. Di panggung utama, Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto menjadi bintang utamanya. Yandri menjelaskan tata kelola dan rencana besar Koperasi Merah Putih, program utama Prabowo-Gibran. Para kades dan lurah berulangkali membahasnya dengan rekan di sebelahnya.

Salah satu yang mengganjal tentang implementasinya di lapangan. Sarin, Kepala Desa Warinta, Pasarwajo, Buton, masih tak memahami banyak hal, utamanya, terkait penjelasan teknis pelaksanaan koperasi ini. Sarin mengatakan, untuk lokasi dan bangunan, sudah dipaparkan sebaiknya memakai punya pemerintah. “Bila lahan bangunan pemerintah tidak ada, bagaimana? Pengurusnya bagaimana? Apakah digaji atau tidak? Kalau digaji diambil dari mana?” kata Sarin. Belum lagi, persoalan modal koperasi yang krusial untuk menjalankan bisnis koperasi. Modal akan dipakai sesuai model bisnis yang disepakati pengurus dan anggota nantinya. Kepala Desa Marombo Pantai Konawe Utara, M Aras menuturkan Marombo Pantai merupakan daerah yang diapit wilayah pertambangan nikel.

Kondisi potensi laut dan pertanian di sana terus berkurang. ”Kita masih meraba-raba. Masih banyak yang perlu dijelaskan,” ujarnya. Ketua Asosiasi Kepala Desa Konawe Selatan, Zulfiana Suganda menuturkan, pertanggungjawaban koperasi menjadi titik penting, jika ada yang bermasalah dan modal tidak bisa kembali. Akhir Mei, Menteri Yandri mengungkapkan, persoalan teknis itu akan dijabarkan lebih detail. Kini, pihaknya fokus pada percepatan pembentukan koperasi di semua desa. Harapannya, pada akhir Mei, semua desa di Indonesia telah bermusyawarah khusus pembentukan koperasi. ”Bagaimana skema pembiayaannya, model bisnisnya, cara mengajukan pinjaman ke bank, dan lain-lain akan dijelaskan secara detail,” kata Yandri. (Yoga)

Kemudahan mengakses pembiayaan menumbuhkan harapan Rosvita Sensiana (40) Ketua Kelompok Dalale, kelompok perajin tenun ikat yang dibentuk pada 2014 di Kabupaten Sikka, NTT. Ia berupaya melanjutkan tradisi menenun dengan bahan pewarnaan alami dari tumbuh-tumbuhan seperti akar mengkudu, daun katuk, kunyit, kemiri, dan kulit batang mangga. Kelompok Dalale beranggotakan 12 perempuan dari Desa Kajowair, Kecamatan Hewokloang, dan Desa Watukobu, Kecamatan Kewapante. Mereka berlatar belakang ibu rumah tangga, kaum muda dan mahasiswi. Setiap bulan, setiap anggota dapat memproduksi 8-10 lembar kain tenun per bulan dengan harga jual mulai dari Rp 400.000 per lembar.

Hasil tenun banyak dikirim ke Jakarta dalam bentuk kain melalui kerja sama dengan butik Noesa dan pemasaran daring. Guna meningkatkan skala usaha, para petenun di kelompok Dalale mulai menambah permodalan. Anggota kelompok pernah mencoba mengakses pembiayaan ke bank dua tahun lalu, namun, terbentur persyaratan kredit berupa jaminan aset tanah atau kendaraan bermotor. Sebagian besar anggota kelompok tidak memiliki kendaraan bermotor, sedang lahan rumah tinggal belum besertifikat. Selain itu, mereka cenderung kesulitan mengakses kantor bank terdekat, di Kecamatan Kewapante yang berjarak 9 km dari perkampungan itu. Akhirnya mereka memilih kemitraan dengan Amartha setahun terakhir.

Rosvita mengemukakan, Amartha menawarkan model kemitraan berbasis komunitas. Pinjaman dari Amartha sebesar Rp 60 juta untuk tenor satu tahun menggunakan penjaminan dari kelompok usaha itu. Dana pinjaman didistribusikan kepada seluruh anggota Dalale sesuai kemampuan dan kebutuhan anggota. Tim Amartha rutin datang ke desa-desa setiap pekan untuk mengambil angsuran. Kelompok Dalale juga terfasilitasi dalam hal pemasaran produk, di antaranya pesanan khusus dalam jumlah besar untuk beberapa kegiatan Amartha. Rosvita menuturkan, usaha ultramikro membutuhkan pendampingan dalam hal desain dan mutu produksi agar bisa menembus standar pasar luar negeri, juga pemasaran demi meningkatkan skala usaha. (Yoga)

Reformasi kebijakan diyakni bisa membuat industri minyak dan gas (migas) nasional kembali memanas, seperti yang terjadi pada era 1980 dan 1990-an. Kala itu, produkdi minyak berkisar 1,5-1,6 juta barel per hari (bph), jauh dari posisi saat ini sekitar 580 bph. Reformasi kebijakan diyakini bisa menarik raksasa migas asing, seperti Total, Shell, dan Chevron, kembali ke Indonesia. Kehadiran mereka sangat dibutuhkan untuk mengejar target swasembada energi dan produksi minyak 1 juta bph pada 2029-2030. Sebab, PT Pertamina tidak bisa bekerja sendiri untuk menaikkan lifting minyak. Dalam industri migas yang membutuhkan modal besar, teknologi tinggi, hingga sumber daya manusia berkeahlian tinggi, kerja sama dengan pemain lokal sangat dibutuhkan. Mereka diharapkan bisa menggarap blok-blok migas baru yang bisa meningkatkan produksi nasional. Alasannya jelas, peningkatan produk minyak tidak bisa hanya dilakukan dengan menghidupkan lagi sumur-sumur tua dan idle. Dibutuhkan sumur minyak baru dengan produksi tinggi demi mencapai target ambisius pemerintah tersebut.  Adapun reformasi kebijakan yang dimaksud menitikberatkan pada percepatan perizinan, baik ditingkat pusat dan daerah. Selama ini, investor migas harus menghadapi proses perizinana yang berbelit-belit. (Yetede)

Penyaluran kredit usaha UMKM pada empat bulan pertama tahun  ini masih seret, meskipun sudah mulai meningkat. Adanya penurunan suku bunga  acuan Bank Indonesia (BI Rate) bisa menjadi harapan baru kebangkitan UMKM ke depan. Setelah sempat melambat dalam dua bulan terakhir, per April 2025 kredit UMKM tumbuh 2,3% secara yoy menjadi Rp 1.400,1 triliun. Realisasi ini mulai menunjukkan sinyal pemulihan, dibanding posisi Maret 2025 yang hanya naik 1,7% (yoy). Mengacu data uang beredar BI, perbaikan terutama terlihat pada kredit usaha kecil menengah. Per April, kredit kecil tumbuh 9,5% (yoy) menjadi Rp469 trliun naik dari maret  yang tumbuh 8,4% (yoy) menjadi Rp309,7 triliun per April bulan sebelumnya cuma naik 0,05% (yoy). Sedangkan, kredit mikro masih mencatatkan kontraksi yang dalam yakni 2,5% (yoy)  menjadi Rp 621,5 triliun. Penurunan ini lebih dalan dari kontraksi 2,1% (yoy) posisi Maret 2025. Dari penggunaannya, kredit UMKM untuk modal kerja tumbuh 0,8% (yoy) atau tembus Rp1.007,8 triliun, membaik dari bukan sebelumnya yang naik 0,2% (yoy). Kemudian, kredit investasi UMKM meningkat 6,5% (yoy) menjadi Rp 392,3 triliun, juga membaik dari bulan sebelumnya yang tumbuh 5,5% (yoy). (Yetede)

Indonesia masih menjadi pusat perhatian produsen electric vehicle (VE) global yang tertarik mengembangkan manufaktur dan pasar di Tanah Air. Terbaru, empat perusahaan asal China siap berinvestasi di Indonesia. Informasi tersebut dihembuskan Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) Pandu Sjahrir dalam acara Global Business Summit on Belt and Road Infrastucture Investment di Jakarta. Empat perusahaan tersebut memiliki berbagai segmen ketertarikan investasi, seperti pengembangan baterai EV, pusat data, dan layanan konsumen. "Wah banyak, tapi yang paling depan itu mungkin ada tiga atau empat, saya enggak bisa sebut nama-namanya. Jadi nanti kita lihat satu persatu," ucap dia. Pandu menekankan, investasi perusahaan China di Indonesia harus tak hanya memberikan dampak ekonomi saja, melainkan turut berdampak pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan pengetahuan teknologi informasi. "Jadi, per hari ini China yang advance, kita belajar langsung aja dari China," ujar dia. (Yetede)

Google Cloud Indonesia, salah satu divisi bisnis raksasa teknologi asal Amerika Serikat, Google LLC, menargetkan untuk berkontribusi terhadap ekonomi Indonesia sebesar Rp1.400 triliun pada 2030. Target tersebut akan direalisasikan melalui perluasan kapasitas tiga cloud region di Jakarta, mengakselerasi teknologi artificial intelegence (AI), pengembangan kapabilitas startup lokal, hingga pelatihan sumber daya manusia (SDM) digital di Indonesia.  Sementara itu, sejak 2020 hingga 2025, Google telah membangun tiga cloud region di Jakarta, dan telah berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar Rp900 triliun. Pengamat Ekonomi Digital Center of Economic Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, kehadiran Google Cloud memang mempunyai beberapa dampak terhadao perekonomian, baik langsung maupun tidak langsung. Namun, target pencapaian hingga 2030 tersebut harus dihitung secara prudent (kehati-hatian) untuk memastikan, hal tersebut realistis atau tidak. "Jika dihitung secara tidak langsung mungkin iya dampaknya cukup besar kepada ekonomi karena sistem cloud sendiri digunakan diberbagai bidang digital dan beberapa perusahana. Tapi memang harus ada perhitungan dampak yang prudent untuk melihat hal tersebut  realistis atau tidak," kata Nailul. (Yetede)

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dan Gubernur People's Bank of China (PBoC) untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Republik Tiongkok Li Qiang. Dalam keterangan tertulis BI, Minggu (25/5/2025), nota kesepahaman tersebut memperkuat nota kesepahaman sebelumnya yang telah ditandatangani oleh kedua bank sentral pada tanggal 30 September 2020, dengan memperluas cakupan kerja sama penyelesaian mata uang lokal bilateral mencakup transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi keuangan. Nota kesepahaman ini juga melengkapi upaya kerja sama dalam meningkatkan konetivitas pembayaran untuk penggunaan mata uang lokal yang lebih luas dalam transaksi yang diperkenankan akan dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan. Nota kesepahaman ini selanjutnya akan mempromosikan pengunaan mata uang lokal dalam transaksi dan investasi bilateral, serta meningkatkan kerja sama moneteantara kedua negara di pasar moneter dan keuangan. (Yetede)