;
Kategori

Ekonomi

( 40430 )

Koperasi Merah Putih yang menimbulkan Sejuta Tanya

26 May 2025

Kades dan lurah di Sultra masih menyimpan banyak pertanyaan tentang Koperasi Merah Putih, program prioritas pemerintah saat ini. Mereka berharap bisa mendapat jawaban sebelum mengemban tanggung jawab itu. Ribuan orang kades dan lurah sejumlah daerah di Sultra memadati ruangan di aula kantor Gubernur Sultra, Minggu (25/5). Total ada 1.908 desa dan 377 kelurahan di ”Bumi Anoa” itu. Mereka kompak hadir di Kendari, untuk mengikuti sosialisasi dan dialog percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih. Di panggung utama, Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto menjadi bintang utamanya. Yandri menjelaskan tata kelola dan rencana besar Koperasi Merah Putih, program utama Prabowo-Gibran. Para kades dan lurah berulangkali membahasnya dengan rekan di sebelahnya.

Salah satu yang mengganjal tentang implementasinya di lapangan. Sarin, Kepala Desa Warinta, Pasarwajo, Buton, masih tak memahami banyak hal, utamanya, terkait penjelasan teknis pelaksanaan koperasi ini. Sarin mengatakan, untuk lokasi dan bangunan, sudah dipaparkan sebaiknya memakai punya pemerintah. “Bila lahan bangunan pemerintah tidak ada, bagaimana? Pengurusnya bagaimana? Apakah digaji atau tidak? Kalau digaji diambil dari mana?” kata Sarin. Belum lagi, persoalan modal koperasi yang krusial untuk menjalankan bisnis koperasi. Modal akan dipakai sesuai model bisnis yang disepakati pengurus dan anggota nantinya. Kepala Desa Marombo Pantai Konawe Utara, M Aras menuturkan Marombo Pantai merupakan daerah yang diapit wilayah pertambangan nikel.

Kondisi potensi laut dan pertanian di sana terus berkurang. ”Kita masih meraba-raba. Masih banyak yang perlu dijelaskan,” ujarnya. Ketua Asosiasi Kepala Desa Konawe Selatan, Zulfiana Suganda menuturkan, pertanggungjawaban koperasi menjadi titik penting, jika ada yang bermasalah dan modal tidak bisa kembali. Akhir Mei, Menteri Yandri mengungkapkan, persoalan teknis itu akan dijabarkan lebih detail. Kini, pihaknya fokus pada percepatan pembentukan koperasi di semua desa. Harapannya, pada akhir Mei, semua desa di Indonesia telah bermusyawarah khusus pembentukan koperasi. ”Bagaimana skema pembiayaannya, model bisnisnya, cara mengajukan pinjaman ke bank, dan lain-lain akan dijelaskan secara detail,” kata Yandri. (Yoga)


Untuk Mendongkrak Ekonomi Akar Rumput dilakukan Jemput Bola

26 May 2025

Kemudahan mengakses pembiayaan menumbuhkan harapan Rosvita Sensiana (40) Ketua Kelompok Dalale, kelompok perajin tenun ikat yang dibentuk pada 2014 di Kabupaten Sikka, NTT. Ia berupaya melanjutkan tradisi menenun dengan bahan pewarnaan alami dari tumbuh-tumbuhan seperti akar mengkudu, daun katuk, kunyit, kemiri, dan kulit batang mangga. Kelompok Dalale beranggotakan 12 perempuan dari Desa Kajowair, Kecamatan Hewokloang, dan Desa Watukobu, Kecamatan Kewapante. Mereka berlatar belakang ibu rumah tangga, kaum muda dan mahasiswi. Setiap bulan, setiap anggota dapat memproduksi 8-10 lembar kain tenun per bulan dengan harga jual mulai dari Rp 400.000 per lembar.

Hasil tenun banyak dikirim ke Jakarta dalam bentuk kain melalui kerja sama dengan butik Noesa dan pemasaran daring. Guna meningkatkan skala usaha, para petenun di kelompok Dalale mulai menambah permodalan. Anggota kelompok pernah mencoba mengakses pembiayaan ke bank dua tahun lalu, namun, terbentur persyaratan kredit berupa jaminan aset tanah atau kendaraan bermotor. Sebagian besar anggota kelompok tidak memiliki kendaraan bermotor, sedang lahan rumah tinggal belum besertifikat. Selain itu, mereka cenderung kesulitan mengakses kantor bank terdekat, di Kecamatan Kewapante yang berjarak 9 km dari perkampungan itu. Akhirnya mereka memilih kemitraan dengan Amartha setahun terakhir.

Rosvita mengemukakan, Amartha menawarkan model kemitraan berbasis komunitas. Pinjaman dari Amartha sebesar Rp 60 juta untuk tenor satu tahun menggunakan penjaminan dari kelompok usaha itu. Dana pinjaman didistribusikan kepada seluruh anggota Dalale sesuai kemampuan dan kebutuhan anggota. Tim Amartha rutin datang ke desa-desa setiap pekan untuk mengambil angsuran. Kelompok Dalale juga terfasilitasi dalam hal pemasaran produk, di antaranya pesanan khusus dalam jumlah besar untuk beberapa kegiatan Amartha. Rosvita menuturkan, usaha ultramikro membutuhkan pendampingan dalam hal desain dan mutu produksi agar bisa menembus standar pasar luar negeri, juga pemasaran demi meningkatkan skala usaha. (Yoga)


Reformasi Mendorong Industri Migas Kembali Panas Membara

26 May 2025
Reformasi kebijakan diyakni bisa membuat industri minyak dan gas (migas) nasional kembali memanas, seperti yang terjadi pada era 1980 dan 1990-an. Kala itu, produkdi minyak berkisar 1,5-1,6 juta barel per hari (bph), jauh dari posisi saat ini sekitar 580 bph. Reformasi kebijakan diyakini bisa menarik raksasa migas asing, seperti Total, Shell, dan Chevron, kembali ke Indonesia. Kehadiran mereka sangat dibutuhkan untuk mengejar target swasembada energi dan produksi minyak 1 juta bph pada 2029-2030. Sebab, PT Pertamina tidak bisa bekerja sendiri untuk menaikkan lifting minyak. Dalam industri migas yang membutuhkan modal besar, teknologi tinggi, hingga sumber daya manusia berkeahlian tinggi, kerja sama dengan pemain lokal sangat dibutuhkan. Mereka diharapkan bisa menggarap blok-blok migas baru yang bisa meningkatkan produksi nasional. Alasannya jelas, peningkatan produk minyak tidak bisa hanya dilakukan dengan menghidupkan lagi sumur-sumur tua dan idle. Dibutuhkan sumur minyak baru dengan produksi tinggi demi mencapai target ambisius pemerintah tersebut.  Adapun reformasi kebijakan yang dimaksud menitikberatkan pada percepatan perizinan, baik ditingkat pusat dan daerah. Selama ini, investor migas harus menghadapi proses perizinana yang berbelit-belit. (Yetede)

Penyaluran Kredit UMKM pada Empat Bulan Pertama Tahun Ini Masih Belum Lancar

26 May 2025
Penyaluran kredit usaha UMKM pada empat bulan pertama tahun  ini masih seret, meskipun sudah mulai meningkat. Adanya penurunan suku bunga  acuan Bank Indonesia (BI Rate) bisa menjadi harapan baru kebangkitan UMKM ke depan. Setelah sempat melambat dalam dua bulan terakhir, per April 2025 kredit UMKM tumbuh 2,3% secara yoy menjadi Rp 1.400,1 triliun. Realisasi ini mulai menunjukkan sinyal pemulihan, dibanding posisi Maret 2025 yang hanya naik 1,7% (yoy). Mengacu data uang beredar BI, perbaikan terutama terlihat pada kredit usaha kecil menengah. Per April, kredit kecil tumbuh 9,5% (yoy) menjadi Rp469 trliun naik dari maret  yang tumbuh 8,4% (yoy) menjadi Rp309,7 triliun per April bulan sebelumnya cuma naik 0,05% (yoy). Sedangkan, kredit mikro masih mencatatkan kontraksi yang dalam yakni 2,5% (yoy)  menjadi Rp 621,5 triliun. Penurunan ini lebih dalan dari kontraksi 2,1% (yoy) posisi Maret 2025. Dari penggunaannya, kredit UMKM untuk modal kerja tumbuh 0,8% (yoy) atau tembus Rp1.007,8 triliun, membaik dari bukan sebelumnya yang naik 0,2% (yoy). Kemudian, kredit investasi UMKM meningkat 6,5% (yoy) menjadi Rp 392,3 triliun, juga membaik dari bulan sebelumnya yang tumbuh 5,5% (yoy). (Yetede)

RI Target Ekspansi Pemain EV China

26 May 2025

Indonesia masih menjadi pusat perhatian produsen electric vehicle (VE) global yang tertarik mengembangkan manufaktur dan pasar di Tanah Air. Terbaru, empat perusahaan asal China siap berinvestasi di Indonesia. Informasi tersebut dihembuskan Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) Pandu Sjahrir dalam acara Global Business Summit on Belt and Road Infrastucture Investment di Jakarta. Empat perusahaan tersebut memiliki berbagai segmen ketertarikan investasi, seperti pengembangan baterai EV, pusat data, dan layanan konsumen. "Wah banyak, tapi yang paling depan itu mungkin ada tiga atau empat, saya enggak bisa sebut nama-namanya. Jadi nanti kita lihat satu persatu," ucap dia. Pandu menekankan, investasi perusahaan China di Indonesia harus tak hanya memberikan dampak ekonomi saja, melainkan turut berdampak pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan pengetahuan teknologi informasi. "Jadi, per hari ini China yang advance, kita belajar langsung aja dari China," ujar dia. (Yetede)

Janji Google Cloud Kontribusi Rp. 1.400 Triliun pada 2030

26 May 2025
Google Cloud Indonesia, salah satu divisi bisnis raksasa teknologi asal Amerika Serikat, Google LLC, menargetkan untuk berkontribusi terhadap ekonomi Indonesia sebesar Rp1.400 triliun pada 2030. Target tersebut akan direalisasikan melalui perluasan kapasitas tiga cloud region di Jakarta, mengakselerasi teknologi artificial intelegence (AI), pengembangan kapabilitas startup lokal, hingga pelatihan sumber daya manusia (SDM) digital di Indonesia.  Sementara itu, sejak 2020 hingga 2025, Google telah membangun tiga cloud region di Jakarta, dan telah berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar Rp900 triliun. Pengamat Ekonomi Digital Center of Economic Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, kehadiran Google Cloud memang mempunyai beberapa dampak terhadao perekonomian, baik langsung maupun tidak langsung. Namun, target pencapaian hingga 2030 tersebut harus dihitung secara prudent (kehati-hatian) untuk memastikan, hal tersebut realistis atau tidak. "Jika dihitung secara tidak langsung mungkin iya dampaknya cukup besar kepada ekonomi karena sistem cloud sendiri digunakan diberbagai bidang digital dan beberapa perusahana. Tapi memang harus ada perhitungan dampak yang prudent untuk melihat hal tersebut  realistis atau tidak," kata Nailul. (Yetede)

BI dan PBoC Menggunakan Mata Uang Lokal dalam Transaksi Bilateral

26 May 2025
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dan Gubernur People's Bank of China (PBoC) untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Republik Tiongkok Li Qiang. Dalam keterangan tertulis BI, Minggu (25/5/2025), nota kesepahaman tersebut memperkuat nota kesepahaman sebelumnya yang telah ditandatangani oleh kedua bank sentral pada tanggal 30 September 2020, dengan memperluas cakupan kerja sama penyelesaian mata uang lokal bilateral mencakup transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi keuangan. Nota kesepahaman ini juga melengkapi upaya kerja sama dalam meningkatkan konetivitas pembayaran untuk penggunaan mata uang lokal yang lebih luas dalam transaksi yang diperkenankan akan dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan. Nota kesepahaman ini selanjutnya akan mempromosikan pengunaan mata uang lokal dalam transaksi dan investasi bilateral, serta meningkatkan kerja sama moneteantara kedua negara di pasar moneter dan keuangan. (Yetede)

Pemerintah Berniat Memindahkan Pelabuhan Impor ke Indonesia Timur

26 May 2025
Rencana pemerintah memindahkan pelabuhan impor (entry point) untuk beberapa komoditas tertentu ke Indonesia  Timur disambut positif asosiasi pengusaha layaran. Meski demikian yang menjadi tantangan adalah masih terbatasnya infrastruktur khususnya pelabuhan internasional di luar Pulau Jawa. Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowner Association (INSA) Carmelita Hartarto mengatakan pemindahan gateway (Pelabuhan) ekspor-impor utama ke wilayah Indonesia Timur merupakan wacana strategis yang berpotensi besar mengubah lanskap maritim nasional. Ia menyambut baik diskusi wacana ini, dan memandangnya sebagai peluang emas sekaligus tantangan yang perlu dikaji bersama oleh seluruh pemangku kepentingan. "Wacana pemindahan gateway baru yang sangat menarik. Ada potensi luar biasa untuk memperkuat industri domestik kita, sekaligus mendorong dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru yang dinamis di kawasan timur," kata Carmelita. Ia memaparkan berbagai dampak positif yang dapat diraih, seperti peningkatan signifikan aktivitas bongkar muat, terbuatnya ribuan lapangan kerja baru, potensi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang inovatif, serta geliat positif bagi jasa logistik lokal dan industri pelayaran nasional, termasuk sektor perbaikan dok dan galangan kapal di wilayah timur. (Yetede)

BNPB Peringatkan Sejumlah Daerah Berisiko Banjir dan Karthula di Wilayah Indonesia

26 May 2025
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah untuk mewaspadai potensi banjir serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dapat terjadi secara bersamaan di sejumlah wilayah Indonesia, dimulai dalam beberapa hari ke depan. Kepala Pusat Daya, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, berdasarkan pemantauan prakiraan cuaca, beberapa daerah diprediksi mengalami cuaca ekstrem dengan hujan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang. "Wilayah yang berisiko tinggi meliputi sebagian besar Sumatera bagian barat dan tengah, Jawa Bali, NTB, NTT, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua bagian barat," kata Abdul Muhari. Menurut dia, kondisi tersebut meningkatkan potensi bencana hidrometerologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor serta angin kencang. Oleh karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan, termasuk kesiapan jalur evakuasi, logistik, dan sarana darurat. Di saat bersamaan, sejumlah wilayah  lain justeru mengalami cuaca kering dan suhu tinggi yang dapat meningkatkan risiko karthula khususnya di Riau, kalimantan Barat, dan sebagian Sumatera Selatan, pada dasarian ketiga Mei, dan puncaknya diperkirakan Juli-awal Agustus. (Yetede)

Asean Harus Bersatu Padu Mengatasi Tarif AS

26 May 2025
Negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam Asean harus mempercepat integritas ekonomi regional, mediversifikasi pasar, dan tetap bersatu untuk mengatasi dampak dari gangguan perdagangan global yang diakibatkan oleh kenaikan tarif impor AS. Hal  itu dikatakan Menteri Luar Negeri (Menlu) Malaysia Mohammad Hasan saat membuka perteman para menlu dari Himpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) pada Minggu (25/05/2025) di Kuala Lumpur. "Negara-negara Asean termasuk di antara yang paling terdampak oleh tarif yang diberlakukan AS. Perang dagang AS-China secara dramatis mengganggu produksi dan pola perdagangan di seluruh dunia. Perlambatan ekonomi global kemungkinan terjadi," kata Mohammad. Oleh karena itu, tambah dia, Asean harus memanfaatkan momen ini untuk memperdalam integrasi ekonomi regional. Sehingga Asean dapat melindungi kawasan dari guncangan eksternal dengan lebih baik. Negara-negara Asean, yang banyak bergantung pada ekspor ke AS, terkena tarif yang diberlakukan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump mulai dari 10% hingga 49%. Enam dari 10 negara Asean termasuk yang paling terpukul dengan tarif mulai dari 32% hingga 49%. (Yetede)