Kalangan pengusaha menyambut baik pelantikan Dirjen Pajak serta Dirjen Bea dan Cukai yang baru. Harapannya, keduanya dapat mendorong kebijakan yang proinvestasi dan responsif terhadap dinamika dunia industri. Hal yang dinilai perlu dibenahi, antara lain konsistensi regulasi perpajakan di setiap tingkatan, prosedur pemberian insentif pajak, penyederhanaan perizinan impor, serta berbagai hambatan administratif lainnya. Dirjen Pajak serta Dirjen Bea dan Cukai yang baru adalah Bimo Wijayanto dan Djaka BudiUtama. Keduanya dilantik Menkeu, Sri Mulyani pada Jumat (23/5). Menkeu juga melantik 20 pejabat eselon satu lainnya pada kesempatan yang sama. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan, dunia usia memandang pelantikan keduanya sebagai momentum keberlanjutan agenda reformasi kelembagaan di sektor perpajakan dan kepabeanan, yang sangat krusial bagi terciptanya iklim investasi yang sehat dan daya saing nasional berkelanjutan.

”Sektor industri adalah penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, beberapa periode terakhir, tantangan global dan domestik termasuk perlambatan konsumsi serta regulasi yang belum sepenuhnya efisien, turut menekan kontribusinya terhadap PDB,” kata Shinta, Jumat (23/5). Apindo berharap kepemimpinan baru di Ditjen Pajak dan Bea Cukai mampu mempererat kolaborasi dengan dunia usaha dalam merancang kebijakan yang pro investasi, adaptif terhadap dinamika industri dan memperluas basis penerimaan negara tanpa memberatkan pelaku usaha patuh. Melalui Roadmap Perekonomian 2024-2029, Apindo mendorong penyempurnaan implementasi sistem administrasi perpajakan (core tax) dan penyederhanaan proses agar mudah diakses seluruh wajib pajak. Ia berharap prosedur insentif perpajakan disederhanakan agar menjadi pendorong produktivitas dan investasi, untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkontribusi optimal bagi pembangunan ekonomi nasional. (Yoga)

Literasi dan inklusi keuangan memiliki peran penting dalam peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan literasi keuangan yang baik, masyarakat mampu memilih produk dan layanan keuangan sesuai kebutuhan, memaksimalkan manfaat dari produk dan layanan, serta terhindar dari kejahatan di sektor jasa keuangan. Beberapa waktu terakhir, media massa ramai memberitakan permasalahan antara lembaga jasa keuangan (LJK) dengan konsumen, karena ketidaksepahaman atas perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya. Untuk memperkecil kejadian ini terulang, dibutuhkan upaya, dimana LJK harus mampu memastikan masyarakat yang akan membeli produk dan layanan keuangan paham akan manfaat, risiko, biaya dan ketentuan tentang produk.

Sebagai konsumen, masyarakat dianjurkan bertanya jika masih ada yang belum dipahami. Hal inilah yang mendasari pentingnya tingkat literasi dan inklusi keuangan harus berjalan beriringan. OJK bersama BPS telah melakukan survei untuk melihat tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat yang terangkum dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025. Ditemukan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia secara umum sebesar 66,46 % dan tingkat inklusi keuangannya 80,51 %. OJK senantiasa melakukan berbagai upaya agar literasi dan inklusi keuangan dapat dilakukan secara masif, merata dan menyentuh semua kalangan termasuk masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dimana OJK bersinergi dengan semua pihak termasuk kementerian/lembaga, pemda, asosiasi, LJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Untuk pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), melalui Peraturan OJK (POJK) No 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, OJK mewajibkan PUJK melakukan peningkatan literasi keuangan secara berkala kepada konsumen dan masyarakat serta melaporkannya kepada OJK. Sejak 1 Januari 2025 hingga 30 April 2025, OJK telah menyelenggarakan 1.913 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 5.550.988 peserta. Pemenambahan pemahaman tentang produk/layanan keuangan dapat dilakukan dengan mengakses media pembelajaran OJK melalui Learning Management System Edukasi Keuangan (LMSKU) (https://lmsku.ojk.go.id (Yoga)

Kadin Indonesia meluncurkan buku panduan untuk para pengembang menuju properti hijau. Inisiasi produk properti hijau, baik komersial maupun residensial, kian menarik perhatian sehingga perlu disiapkan panduan agar bisnis properti bisa menuju ke bisnis yang berkelanjutan. Buku panduan itu berjudul Transitioning to Net Zero yang ditulis dan dikembangkan Kadin Indonesia bekerja sama dengan perusahaan dan organisasi terkemuka, seperti GRI, CDP, LCI, IFC, Sustainahaus, AIGCC, SII dan KPMG. Kadin juga menggelar diskusi bertajuk Net Zero and Fund Access: Turning Sustainability Into Profitability di Studio 1 Kompas TV, Jakarta, Jumat (23/5). Pembicara dalam unjuk bincang (talkshow) tersebut adalah, Senior Vice President BRI, Madya Januar, Ketua Umum Konsil Bangunan Hijau Indonesia (GBCI) Ignesjz Kemalawarta dan Global Market Manager Real Estate Development SGS, Benjamin Van der Auwera. Diskusi dipandu Pemimpin Redaksi Kontan, Titis Nurdiana sebagai moderator.

Semua narasumber mengapresiasi langkah Kadin dan berbagai organisasi yang membuat buku panduan setebal 178 halaman tersebut. Buku dalam bahasa Inggris itu menjadi peta jalan dasar perusahaan properti menyelaraskan operasinya dengan target nol emisi Indonesia, meliputi penilaian kinerja awal; menetapkan komitmen dan target nol emisi; melibatkan pemangku kepentingan utama; merencanakan dan melaksanakan strategi dekarbonisasi; melacak, melaporkan dan memverifikasi kemajuan; serta adaptasi, inovasi, dan pembiayaan. ”Bisnis properti menyumbang 40 % karbon di dunia, saatnya beralih ke properti hijau. Kami tak bisa berbisnis kalau lingkungannya rusak,” ungkap Ignesjz. GBCI kini memiliki wewenang mengeluarkan sertifikat properti hijau yang disebut greenship GBCI. Untuk mendapatkan sertifikat itu ada enam penilaian, yaitu pengembangan lokasi yang tepat, penggunaan energi, tata kelola air, penggunaan material, kualitas udara di alam dan diluar ruangan, serta tata kelola bangunan.

Pengembang harus bisa memenuhi nilai-nilai itu jika ingin mendapat sertifikat perumahan atau bangunan hijau, yang berdampak pada pembiayaan. Karena itu, biaya pembangunan gedung baru dengan konsep hijau 4 % lebih tinggi dibanding gedung konvensional. Namun, dengan penghematan air dan penggunaan energi terbarukan, penghematan bisa dilakukan di tahun-tahun berikutnya. Pengembangan properti hijau juga dipengaruhi pembiayaan bank-bank di Indonesia. Sayangnya, belum semua bank betul-betul fokus pada pembiayaan pengembangan property hijau di Indonesia atau pembiayaan hijau. ”Ada dua kategori pembiayaan hijau, yakni kategori hijau dan transisi. Karpet merah diberikan bank-bank dengan memberi pembeli (properti hijau) bunga yang murah. Ini harus segera jadi peraturan pemerintah supaya bisa dilaksanakan,” ungkap Ignesjz. (Yoga)

Pemerintah harus didorong untuk mengoptimalkan belanja negara (goverment spending) guna mendorong  pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pasalnya, realisasi belanja negara per 30 April 2025 mencapai Rp806,2 triliun atau mengalami kontraksi 5,1% secara tahunan. Diharapkan belanja negara akan kembali melaju pada kuartal ketiga seiring dengan mulai berjalannya sejumlah program besar dan optimalisasi penyerapan anggaran. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan realisasi belanja negara dalam belanja pemerintah pusat sebesar Rp456,8 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 259,4 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp253,6 triliun dan non K/L sebesar Rp293,1 triliun. Secara tahunan belanja pemerintah pusat mengalami kontraksi 7,6% karena adanya momentum pemilu yang berlangsung tahun 2024 tetapi tidak terulang di tahun 2025 ini. Sementara belanja K/L terbagi dalam empat jenis belanja. Pertama yaitu belanja pegawai sebesar Rp102 triliun atau 15,7% dari pagu APBN. Khusus pada April 2025 realisasi belanja pegawai mencapai Rp 22,5 triliun. Dari sisi non PNS terjadi kenaikan jumlah guru yang dibiayai pada tahun 2025 sebanyak 301.968 guru. (Yetede)

Amerika Serikat dan China menunjukkan kemajuan sepakat untuk menjaga jalur komunikasi tetap terbuka. Pada Kamis (22/05/2025), para pejabat senior dari kedua pihak melakukan percakapan via telepon sekaligus menandakan berlanjutnya keterlibatan pejabat tinggi menuju kesepakatan perdagangan yang lebih luas. Dalam percakapan ini, Wakil Menteri  Luar Negeri (Wamenlu) China Ma Zhaoxu dan Wamenlu AS Christopher Landau saling berbagi pandangaan tentang berbagai masalah utama. Keduanya juga sama-sama menyampaikan pernyataan yang selaras pada Jumat (23/5/2025), tanpa menyebutkan topik yang dibahas. "Mereka panggilan telepon tersebut mungkin tidak mengindikasikan terobosan dalam perundigan perdagangan yang sedang berlangsung, ini adalah tanda positif bahwa Beijing sekarang tahu siapa yang harus diajak bicara dari pihak AS," ujar Dan Wang, direktur urusan China di konsultan  risiko politik Eurasia Group, yang dilansir CNBC. Setelah pembiacara tingkat tinggi di Jenewa, Swiss, awal bulan ini, AS dan China mengeluarkan pernyataan bersama yang intinya menurunkan sebagian besar tarif barang satu sama lain untuk sementara waktu, sambil  berupaya mencapai kesepakatan yang lebih luas. (Yetede)

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias Danantara akan  tetap mempertahankan skema penawaran umum perdana saham (initial public offering.IPO) sebagai salah satu opsi untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan-perusahaan BUMN. Danantara saat ini membawahi sejumlah 844 perusahaan BUMN yang meliputi perusahaan induk, anak usaha, cucu sampai cicit usaha. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 37 BUMN atau merefleksikan 4,3% perusahaan pelat merah yang sahamnya sudah tercatat di BEI. Atau dengan kata lain, hanya sekitar 1 dari 23 BUMN kelolaan Danantara yang sudah berstatus emiten.  Postur emiten BUMN tersebut akan trus digenjot Danantara sebagai upaya untuk memperkuat  struktur permodalan dam membuat perusahaan-perusahaan nasional berdaya  saing di tingkat global.

Karena itu, transformasi BUMN baik melalui restrukturisasi keuangan, konsolidasi, klasterisasi, maupun peningkatan skala bisnis merupakan aksi korporasi yang akan Danantara tempuh sebagai intrusmen strategis dalam mewujudkan asta cita dan tujuan nasional. "Jadi, dalam proses transformasi ini, Pak Donny dan tim ( di Holding Operasional)  akan melakukan analisa pasar maupun analisa kekuatan dan kelemahan dari masing-masing BUMN untuk dilihat kemungkinan efisiensi dan konsolidasinya seperti apa. Jadi, objektifnya, kami kedepan adalah memiliki BUMN yang lebih besar," jelas Managing Director Holding Investment Danantara Djamal Attamimi. (Yetede) 

Dukungan pendanaan untuk pembiayaan kapal masih menjadi salah satu tantangan utama menciptakan industri maritim yang kompetitif. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian National  Shipowners' Association (DPP INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, pelayaran merupakan salah satu sektor industri strategi dengan lebih dari 90% akivitas pedagangan global melalui laut sehingga perlu ditopang. "Di domestik, pelayaran juga berperan sebagai tulang punggung kegiatan logistik nasional  mengingat Indonesia  merupakan negara kepulauan," ucap Carmelita. DI sisi lain, pelayaran merupakan industri  padat modal, yang membutuhkan dukungan pendanaan yang besar, baik untuk modal kerja operasional maupun investasi jangka panjang. Modal kerja yang dimaksud adalah gaji awak kapal, jasa kepelabuhan, hingga kewajiban pajak, dan biaya bahan bakar, sedangkan investasi jangka panjang  terkait dengan pengadaan  kapal.  Ia menuturkan, perusahaan pelayaran biasa memanfaatkan skema kredit perbankan maupun non kredit perbankan untuk modal investasi kapal, namun sayangnya dengan kendala operasional yang dihadapi, pelayaran dikatagorikan sbagai profil usaha yang berisiko tinggi. (Yetede)

Lesunya pertumbuhan kredit per April 2025 salah satunya dikontribusi dari kredit modal kerja yang tumbuh melambat. Ini dikarenakan permintaan dari sektor  riil yang juga melemah, sehinga di sisi permintaan kredit modal kerja menurun dan diperkirakan berlanjut hingga akhir tahun. Berdasarkan data uang beredar yang dirils BI, kredit ya disalurkan perbankan per April 2025 sebesar Rp7.886. 5 triliun, tumbuh 8,5% secara yoy. Dari jenis penggunaannya, kredit modal kerja (KMK) pada empat bulan pertama tahun ini hanya naik 4,4% (yoy), setelah pada bulan sebelumnya tumbuh 6,2% (yoy). Perkembangan KMK terutama bersumber dari pertumbuhan sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan yang meningkat 10,1% (yoy) menjadi Rp544,2 triliun per April 2025. Pertumbuhan kredit ini  (yoy). Selain itu melambat dari posisi Maret 2025 yang sebesar 12,8% (yoy). Selain itu, kredit sektor industri pengolahan juga tumbuh melambat dari 8,3% (yoy). Selain itu, kredit dektor industri pengolahan juga tumbuh melambat dari 8,3% (yoy) per Maret 2025 menjadi naik 5,2,(yoy) per April 2025 dengan nilai kredit Rp842,3 triliun (Yetede)

Para menteri keuangan (Menkeu) dan gubernur bank sentral dari kelompok negara G7 mengaku telah menyelesaikan bermacam perbedaan di antara mereka dan berjanji mengatasi ketimpangan  berlebihan dalam ekonomi global. Pertemuan para petinggi keuangan ini menjadi pembuka untuk pertemuan puncak para pemimpin G7 pada 15-17 Juni 2025 di resor pegunungan Kannaskis, Kanada. menurut Gedung Putih pada Kamis (22/5/2025), Presiden Donald Trump dijadwalkan menghadiri KTT G7. Sempat muncul keraguan apakah para petinggi keuangan G7 bakal mengeluarkan komunike final, mengingat perbedaan pendapat mengenai tarif yang dijatuhkan AS dan keengganan AS untuk menyebut perang Rusia di Ujraina sebagai suatu yang ilegal. Namun setelah tiga hari pembicaraan, para peserta menandatangani dokumen panjang, yang sebelumnya tidak menyinggung tentang memerangi perubahan iklim dan meredakan perang Ukraina. "Kami menemukan titik temu dalam isu-isu global yang paling mendesak yang kita hadapi. Saya pikir ini mngirimkan sinyal yang sangat jelas kepada dunia bahwa G7 bersatu dalam tujuan dan tindakan," ujar Menkeu kaada Francois-Philippe Champagne. Para pejabat, yang bertemu di kawasan pegunungan Rocky Kanada, turut menyerukan pemahaman bersama tentang bagaimana kebijakan keamanan ekonomi internasional. (Yetede)

Pembangunan Kereta cepat Jakarta-Surabaya harus mempertimbangkan banyak aspek berdasarkan kajian atas potensi sehingga mampu berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal. Ketua Forum Transportasi Jalan dan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana mengatakan, pembangunan proyek ini harus dilihat berdasarkan kondisi makroekonomi dan kebutuhan masyarakat sebagai pembentukan permintaan yang utama. "Rencana ini sebenarnya sudah lama dan masuk dalam rencana induk perkeretapian nasional. tapi pembangunannya harus mempertimbangkan supply and demans, dan kondisi perekonomian kita. karena siapapun investornya mau itu pemerintah atau swasta atau dari China harus melihat pengembalian modalnya berapa lama," ujarnya kepada Investor Daily.  Ia mencontohkan, untuk realisasi pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) bisa mencapai seratus triliun lebih dengan pengembalian modal dalam jangka 40 tahun. hal itu memberikan gambaran setiap tahun jumlah pengembalian keuntungan yang bisa dicapai pengelola KCJB setiap tahunnya harus hati-hati," ucapnya. (Yetede)