Pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi antar-BUMN dan memperjelas arah koordinasi korporasi negara untuk menopang ketahanan ekonomi nasional. Managing Director Danantara, Djamal Attamimi, menekankan bahwa strategi Danantara fokus pada konsolidasi, IPO, dan kemitraan strategis untuk menciptakan BUMN yang mampu bersaing secara global serta tetap menjaga peran layanan publik.

Direktur Utama Grup PTPN, Mohammad Abdul Ghani, menyambut positif kehadiran Danantara karena kini tugas korporasi dan penugasan publik tidak lagi tumpang tindih. Ia menyebut kebijakan ini sebagai langkah tepat dari Presiden Prabowo Subianto.

Senior Executive Vice President BRI, Muhammad Candra Utama, juga menegaskan keberhasilan sinergi Holding Ultramikro antara BRI, Pegadaian, dan PMN dalam menjangkau lebih banyak nasabah dan mendorong pertumbuhan bisnis.

Meski demikian, Ekonom Senior INDEF, Tauhid Ahmad, mengingatkan bahwa Danantara menghadapi pekerjaan rumah berat, termasuk beban utang BUMN, penugasan yang membebani, lambatnya restrukturisasi, hingga potensi fraud. Ia menyoroti tantangan eksternal seperti turunnya harga komoditas dan pengetatan likuiditas yang bisa menghambat proses holding.

Kesuksesan Danantara dalam menyinergikan BUMN sangat krusial untuk menciptakan model bisnis baru yang relevan, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, dan memastikan peran BUMN tetap strategis di masa depan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Angkutan Dalam Jaringan guna mengatasi ketidakjelasan regulasi terkait transportasi online di Indonesia. Ketua Komisi V DPR, Lasarus, menyatakan bahwa pembahasan RUU ini akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga karena isu transportasi daring mencakup lintas sektor, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian Ketenagakerjaan.

Rencana peningkatan impor minyak dan gas bumi (migas) dari Amerika Serikat oleh PT Pertamina (Persero) memunculkan sejumlah risiko strategis dan operasional yang perlu diantisipasi oleh pemerintah. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan bahwa tantangan utama berasal dari jarak pengiriman yang jauh—sekitar 40 hari—yang berpotensi mengganggu ketahanan energi nasional, terutama jika terjadi gangguan cuaca seperti badai atau kabut.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memutus akses terhadap situs PeduliLindungi.id setelah situs tersebut mengalami peretasan dan dialihkan ke laman judi online. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, menyatakan bahwa hasil verifikasi menunjukkan adanya tindakan defacement yang menampilkan konten ilegal, melanggar prinsip keamanan informasi di ruang digital nasional.

Ketahanan eksternal Indonesia menunjukkan penguatan di awal tahun 2025, ditandai dengan menyusutnya defisit transaksi berjalan (CAD) menjadi hanya US$ 177 juta atau 0,1% dari PDB pada kuartal I-2025, menurut data Bank Indonesia (BI). Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa pelemahan ekspor nonmigas akibat perlambatan global diimbangi oleh penurunan impor nonmigas yang lebih dalam, sehingga neraca perdagangan barang tetap surplus.

Kinerja PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) terus menunjukkan pertumbuhan impresif, didorong oleh lonjakan harga emas global dan peningkatan volume produksi. Pada kuartal I-2025, BRMS mencatat pertumbuhan pendapatan sebesar 211,5% yoy menjadi US$ 63,32 juta, serta laba bersih yang melonjak 304% yoy menjadi US$ 14,47 juta. Analis Rizal Rafly dari Ajaib Sekuritas menyebut, lonjakan ini utamanya berasal dari kontribusi anak usaha PT Citra Palu Minerals (CPM) dan harga jual emas yang menguntungkan.

Kondisi likuiditas perbankan Indonesia saat ini sedang tertekan, tercermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang melambat dan bunga kredit yang terus naik. Hingga April 2025, DPK hanya tumbuh 4,55% yoy, sementara bunga kredit baru naik menjadi 9,63%, dipicu oleh suku bunga dasar kredit yang meningkat.

Kejagung menahan Iwan Setiawan Lukminto yang dulunya Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Bos perusahaan konfeksi yang pada Oktober lalu dinyatakan pailit itu disangka korupsi terkait pemberian kredit dari Bank Jabar Banten dan Bank DKI. Diperkirakan, kerugian negara akibat korupsi itu Rp 692,9 miliar. Iwan Setiawan ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa di kantor Kejagung, Jakarta, sepanjang Rabu (21/5). Kejagung juga menetapkan dua tersangka lain, yakni Dirut Bank DKI tahun 2020, Zainuddin Mappa dan pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB, Dicky Syahbandinata. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar di Kejagung, Rabu malam, mengatakan, penyidik telah menemukan alat bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit dari Bank BJB dan Bank DKI kepada Sritex.

”Penyidik memperoleh alat bukti yang cukup telah terjadi tindak pidana korupsi pemberian kredit beberapa bank pemerintah kepada Sritex dengan total outstanding atau tagihan yang belum dilunasi hingga Oktober 2024 sebesar Rp3,58 triliun,” kata Qohar. Tagihan terhadap Sritex berasal dari sejumlah bank, antara lain Bank Jateng Rp 395,6 miliar, Bank BJB Rp 543,9 miliar dan Bank DKI Rp 149 miliar. Tagihan juga berasal dari bank sindikasi, yakni BNI, BRI, LPEI, serta 20 bank swasta dengan total tagihan Rp 2,5 triliun. Penyidik menemukan pelanggaran hukum karena kredit diberikan tanpa analisis yang memadai, juga tidak sesuai prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan. Sritex diduga tidak menggunakan kredit untuk modal kerja sebagaimana tujuan dari pemberian kredit. Pinjaman dari bank itu malah disalahgunakan untuk membayar utang kepada pihak ketiga dan membeli asset nonproduktif, seperti tanah. Iwan Lukminto dijemput penyidik Kejagung di Surakarta, Jateng, Selasa (20/5) malam. (Yoga)

Mentan Jepang, Taku Eto mengundurkan diri setelah pernya-taannya tentang ”hadiah beras” memicu polemik. ”Saya membuat pernyataan tidak pantas saat rakyat menderita karena harga beras yang melonjak. Tidak pantas bagi saya untuk tetap menjabat,” kata Eto kepada wartawan setelah menyerahkan pengunduran dirinya di Kantor Perdana Menteri di Tokyo, Jepang, Rabu (21/5). Sebelumnya Eto sesumbar, dirinya tidak pernah membeli beras karena ia mendapatkannya gratis dari para pendukungnya sebagai hadiah. PM Jepang, Shigeru Ishiba, Selasa, menegur Eto karena pernyataannya memicu kemarahan rakyat. Saat ini, rakyat Jepang tengah bergulat dengan harga beras yang terus melambung tinggi. Selain membuat rakyat marah, pernyataan Eto juga memicu protes anggota parlemen. Semula Eto tetap dipertahankan sebagai mentan, tetapi ia kemudian mengundurkan diri. Menteri Lingkungan Hidup, Shinjiro Koizumi diberitakan akan menggantikan sementara posisi Eto.

Sejak Maret lalu, pemerintah telah melepaskan sebagian beras yang disimpan sebagai persediaan darurat untuk mengendalikan harga. Namun, belum ada dampaknya. Pemicu lonjakan harga Harga beras, yang menjadi makanan pokok rakyat Jepang, menjadi sangat tinggi karena panen yang buruk akibat cuaca panas pada tahun 2023. Kekurangan stok beras juga dipicu oleh kepanikan warga menyusul peringatan pemerintah akan kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi. Selain itu, permintaan beras tinggi karena lonjakan pariwisata. Harga pupuk pun meningkat. Selama bertahun-tahun rakyat Jepang terbiasa dengan deflasi dan upah rendah akibat penyesuaian inflasi. Namun, harga beras yang naik dua kali lipat tahun lalu menjadi perhatian rakyat Jepang. (Yoga)

Unjuk rasa ojek daring dengan segala tuntutannya hanyalah satu dari sekian masalah  bisnis berbasis aplikasi. Industri ini bagaikan menyimpan bom waktu. Pemerintah bertemu dengan sejumlah aplikator untukmenyikapi seruan demonstrasi yang akan digelar para pengemudi ojek daring, Selasa (20/5). Mereka memastikan bahwa kebijakan tarif mengikuti regulasi yang berlaku. Tuntutan menjadi pekerja dinilai bertentangan dengan fleksibilitas yang menjadi acuan utama pengemudi ojek daring selama ini. Menhub, Dudy Purwagandhi mempertemukan para aplikator ojek daring guna membahas isu yang menjadi polemik di antara para pengemudi ojek. Salah satunya, problem tarif yang dianggap tak sesuai proporsi. Namun, aplikator memastikan, besaran tarif sudah sesuai proporsi dan mengikuti regulasi (Kompas, 21/5/2025).

Ujung tuntutan dari masalah ini adalah kesejahteraan pengemudi yang kini merasakan tekanan daya beli. Penghasilan yang didapat tak sebanding dengan kerja keras mereka. Masa bakar uang telah berakhir sehingga subsidi bagi pengemudi sudah lama tak ada. Bila semua tuntutan pengemudi dipenuhi, perusahaanaplikasi kemungkinan akan bangkrut. Mereka terbebani dengan berbagai aturan ketenagakerjaan yang akanmemakan biaya. Konsep usaha ini, di mana pengemudi menjadi mitra, menjadi kabur karena pengemudi menjadi karyawan dengan segala hal yang harus dipenuhi. Apalagi jumlah pengemudi yang mencapai 4,7 juta, membebani perusahaan. Perusahaan aplikasi sangat berat untuk menaikkan harga layanan, karena tidak kompetitif melawan pengelola aplikasi lain.

Situasi yang stagnan menyebabkan mereka tak bisa mendapat margin besar, sementara kebutuhan arus kas untuk operasi perusahaan terus ber-tambah. Situasi ini jika terus tanpa solusi, akan memunculkan ledakan masalah bagi perusahaan di kemudian hari. Merger antar mereka agar menjadi kekuatan utama dalam bisnis transportasi daring sepintas akan menjadi solusi. Mereka bisa menaikkan harga layanan begitu mereka menjadi satu sehingga diharapkan aplikasi akan mendapatkan untung karena bisa mengatur harga. Tapi, rencana itu akan dipermasalahkan secara legal karena memunculkan kondisi monopoli. Solusi yang menguntungkan pengemudi dan perusahaan tak mungkin didapat dalam waktu dekat. Industri transportasi daring bagaikan menyimpan bom waktu. (Yoga)