Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih menghadapi tekanan signifikan yang terlihat dari lemahnya pertumbuhan kredit dan memburuknya kualitas aset di segmen ini. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit UMKM hanya sebesar 2,3% secara tahunan per April 2025, dengan kredit mikro bahkan mengalami kontraksi 2,5%. Rasio kredit bermasalah (NPL) UMKM juga meningkat menjadi 4,36%, menandakan risiko yang makin tinggi di sektor ini.

KTT Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dimulai pekan depan. Isu tarif Trump dan Myanmar jadi momok bagi 10 negara anggota. KTT ASEAN akan diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia, mulai Senin (26/5). Malaysia memegang keketuaan ASEAN tahun 2025. Menurut bocoran naskah pernyataan bersama pada Jumat (23/5), para pemimpin mengutarakan kekhawatiran atas penjatuhan tarif impor baru secara unilateral oleh Presiden AS, Donald Trump. Awal April lalu, Trump mengumumkan tarif impor balasan kepada semua negara mitra dagang. Dalihnya, AS mengalami defisit neraca perdagangan dengan mereka. Indonesia dikenai tarif impor 32 %, Singapura 10 %, Kamboja 49 % dan Vietnam 46 %. China yang merupakan mitra dagang terbesar ASEAN dijatuhi tarif 145 %. China balas memukul AS dengan tarif impor 125 %. Beijing dan Washington DC masih berunding mengenai penurunan tarif. Perang dagang merugikan ASEAN yang ekonominya bergantung pada perdagangan internasional.

”ASEAN berkomitmen menjalankan sistem perdagangan bebas global,” bunyi naskah tersebut. PM Malaysia, Anwar Ibrahim mengatakan, setiap negara anggota ASEAN mengadakan perundingan bilateral dengan AS untuk membahas tarif masing-masing. ”Pada saat yang sama, ASEAN harus kompak dan memastikan posisi negosiasi khusus ASEAN dengan AS,” ujarnya. Kesatuan ASEAN, Kekompakan ASEAN merupakan kunci dari organisasi, termasuk kemampuan membuat keputusan yang praktis. ASEAN berprinsip sebagai sahabat bagi semua. Pada KTT hari kedua, Selasa (27/5), ASEAN akan bertemu PM China, Li Qiang dan dilanjutkan dengan perwakilan negara-negara Teluk. Sejak adanya tariff Trump, China semakin mendekati ASEAN. Sepekan setelah pengumuman tarif Trump, Presiden China Xi Jinping melawat ke Kamboja, Malaysia dan Vietnam. Xi mengatakan, China menjamin prinsipnya sebagai mitra dagang yang tepercaya.

Sharifah Munurah Alatas, ahli hubungan internasional di Universiti Malaya, menjelaskan, sikap netral ASEAN tidak pernah dipermasalahkan oleh dunia. Justru, dunia menilai ASEAN dari kemampuan menyelesaikan sengketa di Laut China Selatan dan krisis keamanan di Myanmar. Krisis keamanan di Myanmar belum selesai. Junta militer Myanmar pada akhir 2024 mengatakan akan menggelar pemilihan umum pada 2025 meskipun belum ada tanggal pasti. Junta berkuasa sejak melancarkan kudeta pada 1 Februari 2021. Pada April 2025, Anwar bertemu secara tertutup dengan pemimpin junta Jenderal Senior Min Aung Hlaing di Bangkok, Thailand, esoknya Anwar bertemu perwakilan Pemerintah Nasional Bersatu (NUG) yang merupakan oposisi junta. Menurut Anwar, sudah waktunya junta dan NUG bertemu untuk berbicara, tapi, tidak ada seorang pun di luar Myanmar yang bisa memaksa hal tersebut. (Yoga)

Kebijakan BI menurunkan suku bunga acuan menjadi 5,5 % pekan ini, akan membuat investasi saham dan obligasi lebih atraktif. Apalagi jika bank sentral melanjutkan relaksasi kebijakan moneternya. BI menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bsp) menjadi 5,5 % pada Rapat Dewan Gubernur di Jakarta, Rabu (21/5), yang menjadi pemulihan sejak tren kenaikan suku bunga yang secara kumulatif mencapai 250 bps sejak pertengahan 2022 hingga puncaknya di 6,25 % per April 2024. Retail Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), Indri Liftiany Travelin Yunus, Jumat (23/5) berpendapat, BI dalam kebijakan moneter berikutnya akan terus mempertimbangkan keputusan The Federal Reserve. Bank sentral AS itu diproyeksikan masih memiliki ruang untuk memangkas tingkat suku bunga acuan pada sisa waktu di 2025.

”BI masih membuka peluang besar untuk melakukan pemangkasan tingkat suku bunga acuan lebih lanjut pada tahun ini,” ujarnya. Arah kebijakan ini, langsung berdampak pada instrumen investasi, seperti saham dan obligasi. Pasar saham akan terimbas sentimen positif dari penurunan suku bunga yang akan membuat perputaran ekonomi dan membuat daya beli masyarakat meningkat. ”Dari sisi perusahaan atau emiten sendiri, penurunan suku bunga akan berdampak pada bunga kredit yang lebih rendah sehingga beban usaha perusahaan berkurang, sehingga berdampak positif bagi keuntungan bersih perusahaan,” tuturnya. Kinerja perusahaan yang membaik akan menarik minat pelaku pasar berinvestasi di pasar saham dan membuat harga saham meningkat. Perbaikan kinerja juga dapat terjadi manakala beban kredit usaha menjadi rendah dengan penurunan suku bunga acuan. (Yoga)

Kalangan pengusaha menyambut baik pelantikan Dirjen Pajak serta Dirjen Bea dan Cukai yang baru. Harapannya, keduanya dapat mendorong kebijakan yang proinvestasi dan responsif terhadap dinamika dunia industri. Hal yang dinilai perlu dibenahi, antara lain konsistensi regulasi perpajakan di setiap tingkatan, prosedur pemberian insentif pajak, penyederhanaan perizinan impor, serta berbagai hambatan administratif lainnya. Dirjen Pajak serta Dirjen Bea dan Cukai yang baru adalah Bimo Wijayanto dan Djaka BudiUtama. Keduanya dilantik Menkeu, Sri Mulyani pada Jumat (23/5). Menkeu juga melantik 20 pejabat eselon satu lainnya pada kesempatan yang sama. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan, dunia usia memandang pelantikan keduanya sebagai momentum keberlanjutan agenda reformasi kelembagaan di sektor perpajakan dan kepabeanan, yang sangat krusial bagi terciptanya iklim investasi yang sehat dan daya saing nasional berkelanjutan.

”Sektor industri adalah penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, beberapa periode terakhir, tantangan global dan domestik termasuk perlambatan konsumsi serta regulasi yang belum sepenuhnya efisien, turut menekan kontribusinya terhadap PDB,” kata Shinta, Jumat (23/5). Apindo berharap kepemimpinan baru di Ditjen Pajak dan Bea Cukai mampu mempererat kolaborasi dengan dunia usaha dalam merancang kebijakan yang pro investasi, adaptif terhadap dinamika industri dan memperluas basis penerimaan negara tanpa memberatkan pelaku usaha patuh. Melalui Roadmap Perekonomian 2024-2029, Apindo mendorong penyempurnaan implementasi sistem administrasi perpajakan (core tax) dan penyederhanaan proses agar mudah diakses seluruh wajib pajak. Ia berharap prosedur insentif perpajakan disederhanakan agar menjadi pendorong produktivitas dan investasi, untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkontribusi optimal bagi pembangunan ekonomi nasional. (Yoga)

Literasi dan inklusi keuangan memiliki peran penting dalam peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan literasi keuangan yang baik, masyarakat mampu memilih produk dan layanan keuangan sesuai kebutuhan, memaksimalkan manfaat dari produk dan layanan, serta terhindar dari kejahatan di sektor jasa keuangan. Beberapa waktu terakhir, media massa ramai memberitakan permasalahan antara lembaga jasa keuangan (LJK) dengan konsumen, karena ketidaksepahaman atas perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya. Untuk memperkecil kejadian ini terulang, dibutuhkan upaya, dimana LJK harus mampu memastikan masyarakat yang akan membeli produk dan layanan keuangan paham akan manfaat, risiko, biaya dan ketentuan tentang produk.

Sebagai konsumen, masyarakat dianjurkan bertanya jika masih ada yang belum dipahami. Hal inilah yang mendasari pentingnya tingkat literasi dan inklusi keuangan harus berjalan beriringan. OJK bersama BPS telah melakukan survei untuk melihat tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat yang terangkum dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025. Ditemukan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia secara umum sebesar 66,46 % dan tingkat inklusi keuangannya 80,51 %. OJK senantiasa melakukan berbagai upaya agar literasi dan inklusi keuangan dapat dilakukan secara masif, merata dan menyentuh semua kalangan termasuk masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dimana OJK bersinergi dengan semua pihak termasuk kementerian/lembaga, pemda, asosiasi, LJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Untuk pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), melalui Peraturan OJK (POJK) No 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, OJK mewajibkan PUJK melakukan peningkatan literasi keuangan secara berkala kepada konsumen dan masyarakat serta melaporkannya kepada OJK. Sejak 1 Januari 2025 hingga 30 April 2025, OJK telah menyelenggarakan 1.913 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 5.550.988 peserta. Pemenambahan pemahaman tentang produk/layanan keuangan dapat dilakukan dengan mengakses media pembelajaran OJK melalui Learning Management System Edukasi Keuangan (LMSKU) (https://lmsku.ojk.go.id (Yoga)

Kadin Indonesia meluncurkan buku panduan untuk para pengembang menuju properti hijau. Inisiasi produk properti hijau, baik komersial maupun residensial, kian menarik perhatian sehingga perlu disiapkan panduan agar bisnis properti bisa menuju ke bisnis yang berkelanjutan. Buku panduan itu berjudul Transitioning to Net Zero yang ditulis dan dikembangkan Kadin Indonesia bekerja sama dengan perusahaan dan organisasi terkemuka, seperti GRI, CDP, LCI, IFC, Sustainahaus, AIGCC, SII dan KPMG. Kadin juga menggelar diskusi bertajuk Net Zero and Fund Access: Turning Sustainability Into Profitability di Studio 1 Kompas TV, Jakarta, Jumat (23/5). Pembicara dalam unjuk bincang (talkshow) tersebut adalah, Senior Vice President BRI, Madya Januar, Ketua Umum Konsil Bangunan Hijau Indonesia (GBCI) Ignesjz Kemalawarta dan Global Market Manager Real Estate Development SGS, Benjamin Van der Auwera. Diskusi dipandu Pemimpin Redaksi Kontan, Titis Nurdiana sebagai moderator.

Semua narasumber mengapresiasi langkah Kadin dan berbagai organisasi yang membuat buku panduan setebal 178 halaman tersebut. Buku dalam bahasa Inggris itu menjadi peta jalan dasar perusahaan properti menyelaraskan operasinya dengan target nol emisi Indonesia, meliputi penilaian kinerja awal; menetapkan komitmen dan target nol emisi; melibatkan pemangku kepentingan utama; merencanakan dan melaksanakan strategi dekarbonisasi; melacak, melaporkan dan memverifikasi kemajuan; serta adaptasi, inovasi, dan pembiayaan. ”Bisnis properti menyumbang 40 % karbon di dunia, saatnya beralih ke properti hijau. Kami tak bisa berbisnis kalau lingkungannya rusak,” ungkap Ignesjz. GBCI kini memiliki wewenang mengeluarkan sertifikat properti hijau yang disebut greenship GBCI. Untuk mendapatkan sertifikat itu ada enam penilaian, yaitu pengembangan lokasi yang tepat, penggunaan energi, tata kelola air, penggunaan material, kualitas udara di alam dan diluar ruangan, serta tata kelola bangunan.

Pengembang harus bisa memenuhi nilai-nilai itu jika ingin mendapat sertifikat perumahan atau bangunan hijau, yang berdampak pada pembiayaan. Karena itu, biaya pembangunan gedung baru dengan konsep hijau 4 % lebih tinggi dibanding gedung konvensional. Namun, dengan penghematan air dan penggunaan energi terbarukan, penghematan bisa dilakukan di tahun-tahun berikutnya. Pengembangan properti hijau juga dipengaruhi pembiayaan bank-bank di Indonesia. Sayangnya, belum semua bank betul-betul fokus pada pembiayaan pengembangan property hijau di Indonesia atau pembiayaan hijau. ”Ada dua kategori pembiayaan hijau, yakni kategori hijau dan transisi. Karpet merah diberikan bank-bank dengan memberi pembeli (properti hijau) bunga yang murah. Ini harus segera jadi peraturan pemerintah supaya bisa dilaksanakan,” ungkap Ignesjz. (Yoga)

Pemerintah harus didorong untuk mengoptimalkan belanja negara (goverment spending) guna mendorong  pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pasalnya, realisasi belanja negara per 30 April 2025 mencapai Rp806,2 triliun atau mengalami kontraksi 5,1% secara tahunan. Diharapkan belanja negara akan kembali melaju pada kuartal ketiga seiring dengan mulai berjalannya sejumlah program besar dan optimalisasi penyerapan anggaran. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan realisasi belanja negara dalam belanja pemerintah pusat sebesar Rp456,8 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 259,4 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp253,6 triliun dan non K/L sebesar Rp293,1 triliun. Secara tahunan belanja pemerintah pusat mengalami kontraksi 7,6% karena adanya momentum pemilu yang berlangsung tahun 2024 tetapi tidak terulang di tahun 2025 ini. Sementara belanja K/L terbagi dalam empat jenis belanja. Pertama yaitu belanja pegawai sebesar Rp102 triliun atau 15,7% dari pagu APBN. Khusus pada April 2025 realisasi belanja pegawai mencapai Rp 22,5 triliun. Dari sisi non PNS terjadi kenaikan jumlah guru yang dibiayai pada tahun 2025 sebanyak 301.968 guru. (Yetede)

Amerika Serikat dan China menunjukkan kemajuan sepakat untuk menjaga jalur komunikasi tetap terbuka. Pada Kamis (22/05/2025), para pejabat senior dari kedua pihak melakukan percakapan via telepon sekaligus menandakan berlanjutnya keterlibatan pejabat tinggi menuju kesepakatan perdagangan yang lebih luas. Dalam percakapan ini, Wakil Menteri  Luar Negeri (Wamenlu) China Ma Zhaoxu dan Wamenlu AS Christopher Landau saling berbagi pandangaan tentang berbagai masalah utama. Keduanya juga sama-sama menyampaikan pernyataan yang selaras pada Jumat (23/5/2025), tanpa menyebutkan topik yang dibahas. "Mereka panggilan telepon tersebut mungkin tidak mengindikasikan terobosan dalam perundigan perdagangan yang sedang berlangsung, ini adalah tanda positif bahwa Beijing sekarang tahu siapa yang harus diajak bicara dari pihak AS," ujar Dan Wang, direktur urusan China di konsultan  risiko politik Eurasia Group, yang dilansir CNBC. Setelah pembiacara tingkat tinggi di Jenewa, Swiss, awal bulan ini, AS dan China mengeluarkan pernyataan bersama yang intinya menurunkan sebagian besar tarif barang satu sama lain untuk sementara waktu, sambil  berupaya mencapai kesepakatan yang lebih luas. (Yetede)

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias Danantara akan  tetap mempertahankan skema penawaran umum perdana saham (initial public offering.IPO) sebagai salah satu opsi untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan-perusahaan BUMN. Danantara saat ini membawahi sejumlah 844 perusahaan BUMN yang meliputi perusahaan induk, anak usaha, cucu sampai cicit usaha. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 37 BUMN atau merefleksikan 4,3% perusahaan pelat merah yang sahamnya sudah tercatat di BEI. Atau dengan kata lain, hanya sekitar 1 dari 23 BUMN kelolaan Danantara yang sudah berstatus emiten.  Postur emiten BUMN tersebut akan trus digenjot Danantara sebagai upaya untuk memperkuat  struktur permodalan dam membuat perusahaan-perusahaan nasional berdaya  saing di tingkat global.

Karena itu, transformasi BUMN baik melalui restrukturisasi keuangan, konsolidasi, klasterisasi, maupun peningkatan skala bisnis merupakan aksi korporasi yang akan Danantara tempuh sebagai intrusmen strategis dalam mewujudkan asta cita dan tujuan nasional. "Jadi, dalam proses transformasi ini, Pak Donny dan tim ( di Holding Operasional)  akan melakukan analisa pasar maupun analisa kekuatan dan kelemahan dari masing-masing BUMN untuk dilihat kemungkinan efisiensi dan konsolidasinya seperti apa. Jadi, objektifnya, kami kedepan adalah memiliki BUMN yang lebih besar," jelas Managing Director Holding Investment Danantara Djamal Attamimi. (Yetede) 

Dukungan pendanaan untuk pembiayaan kapal masih menjadi salah satu tantangan utama menciptakan industri maritim yang kompetitif. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian National  Shipowners' Association (DPP INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, pelayaran merupakan salah satu sektor industri strategi dengan lebih dari 90% akivitas pedagangan global melalui laut sehingga perlu ditopang. "Di domestik, pelayaran juga berperan sebagai tulang punggung kegiatan logistik nasional  mengingat Indonesia  merupakan negara kepulauan," ucap Carmelita. DI sisi lain, pelayaran merupakan industri  padat modal, yang membutuhkan dukungan pendanaan yang besar, baik untuk modal kerja operasional maupun investasi jangka panjang. Modal kerja yang dimaksud adalah gaji awak kapal, jasa kepelabuhan, hingga kewajiban pajak, dan biaya bahan bakar, sedangkan investasi jangka panjang  terkait dengan pengadaan  kapal.  Ia menuturkan, perusahaan pelayaran biasa memanfaatkan skema kredit perbankan maupun non kredit perbankan untuk modal investasi kapal, namun sayangnya dengan kendala operasional yang dihadapi, pelayaran dikatagorikan sbagai profil usaha yang berisiko tinggi. (Yetede)