Penurunan penetrasi asuransi di Indonesia, yang turun dari 3,11% pada 2020 menjadi 2,59% pada 2023, menciptakan tantangan serius bagi industri ini. Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Budi Herawan, menyoroti bahwa meski industri asuransi tumbuh dalam hal premi dan aset, kontribusinya terhadap perekonomian tetap stagnan. Menurutnya, rendahnya literasi keuangan, minimnya kesadaran manfaat asuransi di sektor swasta, serta masalah kepercayaan publik terhadap asuransi menjadi hambatan utama.

Direktur Pengembangan Bisnis Jasindo, Diwe Novara, menyatakan bahwa rendahnya literasi dan inklusi keuangan di sektor asuransi menjadi alasan utama rendahnya penetrasi asuransi. Ia juga mengungkapkan bahwa masalah kepercayaan muncul akibat kegagalan beberapa perusahaan asuransi dalam memenuhi regulasi. Di sisi lain, Wakil Presiden Direktur Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (ACPI), Nico Prawira, melihat peluang dari peningkatan jumlah generasi muda yang dinamis dan fasih dalam teknologi digital.

Deputi Komisioner OJK, Iwan Pasila, menekankan pentingnya digitalisasi untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan menekan biaya operasional perusahaan asuransi. Ia menambahkan bahwa digitalisasi juga bisa memitigasi risiko fraud dan meningkatkan kualitas layanan melalui registrasi agen yang transparan dan mudah diakses.

Pelaku usaha diimbau untuk tidak terlalu khawatir mengenai penerapan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) oleh Uni Eropa yang akan efektif penuh pada 2026. CBAM, yang menargetkan produk besi, baja, aluminium, semen, pupuk, dan energi listrik, terutama akan berdampak pada ekspor ke Uni Eropa. Menurut Ferry Samuel Jacob, Analis Perdagangan Ahli Madya dari Kemendag, sebagian besar produk terkait CBAM dari Indonesia diekspor ke negara seperti China, India, dan Taiwan, dengan China menyumbang sekitar 63,53% dari ekspor. Ekspor ke Uni Eropa sendiri relatif kecil, menempatkan Indonesia pada peringkat ke-48 sebagai negara asal produk CBAM ke Eropa pada 2023.

Ferry menekankan agar pelaku usaha tetap waspada terhadap tren kebijakan lingkungan yang berkembang secara global, karena negara lain mungkin mengikuti jejak Uni Eropa. Ia juga menjelaskan bahwa fase awal CBAM yang dimulai pada 2023 hanya memerlukan pelaporan jumlah emisi dalam produk, sementara pembayaran pajak karbon baru akan diterapkan penuh pada 2026.

Tanaman vanili menjadi produk unggulan ekspor dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang kini banyak diminati pasar global, terutama Amerika Serikat. Ekspor vanili dari NTB dilakukan oleh UD Rempah Organik Lombok dengan nilai ekspor mencapai Rp6 miliar. Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi, menyatakan bahwa pengembangan vanili di NTB tidak lepas dari jasa perintis tanaman ini, Muhir. Gita menekankan pentingnya menjaga kualitas, kuantitas, dan kontinuitas vanili agar memenuhi standar organik bebas pestisida, sehingga pasar ekspor tetap terbuka dan tidak terhambat.

Gita juga berharap agar hasil produksi meningkat dari 6 ton ke 7-8 ton per tahun demi kesejahteraan masyarakat setempat. Kepala Balai Karantina NTB, Agus Mugianto, mendukung upaya peningkatan ekspor dengan memperkuat berbagai produk unggulan selain vanili, seperti kopi, untuk memacu perputaran ekonomi. Berry A. Harahap, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, menjelaskan bahwa pihaknya mendorong promosi perdagangan ekspor melalui program unggulan yang menghubungkan UMKM dengan calon pembeli global.

Pemerintahan Prabowo Subianto berencana mengejar potensi penerimaan negara sebesar Rp 300 triliun yang hilang akibat pengemplang pajak, terutama dari sektor perkebunan sawit. Potensi ini menjadi krusial dalam mendukung berbagai program pemerintah dan menutupi hilangnya penerimaan akibat rencana pemangkasan tarif pajak penghasilan badan dan penundaan kenaikan tarif PPN.

Hashim Djojohadikusumo, anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, mengungkapkan adanya pengusaha sawit yang menunggak pajak hingga Rp 300 triliun, berdasarkan data dari Kemenko Marves dan BPKP. Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, membenarkan temuan sementara ini, meski audit masih berlangsung. Dradjad Wibowo dari TKN juga menyebutkan bahwa angka kehilangan

Minat korporasi lokal dan global untuk menjadi perusahaan publik di Indonesia melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) semakin besar. Alih-alih menggunakan skema IPO, banyak yang memilih metode backdoor listing, yaitu mengakuisisi perusahaan yang sudah tercatat di BEI untuk menjadi perusahaan terbuka. Sepanjang tahun ini, tercatat lima emiten yang melakukan perubahan pengendali dan nama perusahaan.

Pemerintahan Prabowo Subianto akan meluncurkan program pemeriksaan kesehatan gratis mulai tahun 2025, yang menyasar 52 juta penduduk dengan anggaran awal Rp 3,3 triliun. Program ini diprediksi menjadi katalis positif bagi emiten rumah sakit. Founder Stocknow.id, Hendra Wardana, menyatakan program ini akan meningkatkan volume pasien dan pendapatan rumah sakit, namun mengingatkan pentingnya jaminan pembayaran tepat waktu dari pemerintah untuk menghindari masalah likuiditas.

Kinerja PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) diproyeksikan tetap kuat pada semester II-2024, terutama didukung oleh permintaan produk unggulan seperti Tolak Angin selama musim hujan. Menurut analis Mirae Asset Sekuritas, Andreas Kristo Saragih, katalis positif untuk SIDO termasuk cuaca di kuartal IV-2024, profitabilitas yang terjaga akibat biaya bahan baku rendah, serta pembayaran dividen interim. Andreas memperkirakan pendapatan dan laba bersih SIDO tumbuh lebih dari 20% tahun ini.

Bank-bank di Indonesia semakin fokus mengembangkan aplikasi digital mereka menjadi "super apps" untuk menarik lebih banyak nasabah. PT Bank Permata Tbk (BNLI) meluncurkan Permata ME, sebuah super apps yang merupakan versi lanjutan dari Permata Mobile X, dengan fitur-fitur tambahan seperti pembelian valuta asing dan pengiriman uang dalam 13 mata uang asing. Djumariah Tenteram, Direktur Consumer Banking Permata Bank, berharap aplikasi baru ini bisa menggandakan jumlah pengguna yang saat ini kurang dari dua juta.

Industri asuransi umum menghadapi tantangan besar dengan penerapan PSAK 117 dan aturan permodalan baru yang ditetapkan oleh POJK 23/2023. Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Budi Herawan, menyebut bahwa penerapan PSAK 117 dapat menekan ekuitas dari sekitar 40 perusahaan asuransi umum. Hal ini menambah beban, mengingat POJK 23/2023 akan meningkatkan syarat ekuitas minimal dari Rp 100 miliar menjadi Rp 250 miliar pada tahun 2026. Budi mengakui bahwa opsi merger dan akuisisi menjadi salah satu solusi, tetapi proses ini tidak mudah dan memakan waktu lama.

PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) sedang mempercepat kinerja dengan menyerap 60% dari anggaran belanja modal 2024 sebesar Rp 1,4 triliun hingga Rp 2 triliun. Menurut Head of Public Affairs Siloam, Jimmy Rambing, dana ini dialokasikan untuk akuisisi lahan dan konstruksi rumah sakit baru. SILO menargetkan pertumbuhan pendapatan dua digit dengan margin EBITDA sekitar 29%-30% pada akhir tahun.