Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40460 )

Penjualan Kendaraan di Akhir Tahun: Upaya Meningkatkan Angka

07 Oct 2024

Menjelang akhir tahun 2024, sejumlah agen pemegang merek (APM) otomotif gencar menebar berbagai macam promo kepada para calon konsumen. Hal ini demi mendongkrak penjualan mobil baru yang sepanjang 2024 berada dalam tren melambat. Lihat saja, hingga Agustus 2024, penjualan mobil nasional turun 12,1% year on year (yoy) menjadi 684.879 unit di kategori retail (dealer ke konsumen). Salah satu merek yang cukup aktif menggelar program promo penjualan mobil baru adalah Daihatsu. Salah satu jaringan dealer Daihatsu yang menjangkau area Jabodetabek, yakni Astrido Daihatsu, memberlakukan promo pembelian mobil merek asal Jepang ini dengan uang muka atau down payment (DP) ringan. Secara umum, PT Astra Daihatsu Motor (ADM) juga memiliki program penjualan yang disebut Daifest 2024 yang berlaku sejak September sampai akhir Desember nanti. Program ini berisi diskon spesial, paket kredit spesial dan bebas biaya admin, promo tukar tambah, dan lain-lain. "Program penjualan Daihatsu memiliki dasar yang sama, namun tiap dealer bisa menawarkan promo beragam sesuai preferensi konsumen," ujar Marketing & Customer Relations Division Head Astra International Daihatsu Sales Operation Tri Mulyono, Minggu (6/10).

APM lainnya, PT Toyota Astra Motor (TAM) juga memacu penjualan melalui beragam promo bertajuk Toyota Spektakuler. Toyota memberikan promo DP ringan mulai 20% dan bunga cicilan 0%-2,9% hingga 3 tahun untuk pembelian Avanza, Veloz, dan Rush. Honda Prospect Motor juga jor-joran menebar promo. Dealer Honda Jakarta Pusat menawarkan program spesial Oktober 2024 berupa cashback mulai Rp 5 jutaan untuk model Honda WR-V, HR-V, dan Brio. Honda juga menyediakan promo bebas biaya perawatan untuk Brio Satya, Brio RS, CR-V, Mobilio, dan BR-V.

Ekonomi

Kinerja DPR Terganggu Polemik Tunjangan Perumahan

07 Oct 2024

Pemberian tunjangan perumahan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dibuat mendadak dan menimbulkan polemik dikhawatirkan berdampak pada ketidakpastian kinerja parlemen. Pemberian tunjangan itu juga menimbulkan kesenjangan dengan Dewan Perwakilan Daerah yang tidak mendapatkan fasilitas tempat tinggal. Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR, Hidayat Nur Wahid, mengatakan, pemberian tunjangan perumahan untuk anggota DPR semestinya sudah dikaji secara matang. Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR seharusnya telah mendalami usulan kebijakan tersebut sebelum masa jabatan DPR 2019-2024 berakhir.

Apalagi, kondisi rumah dinas DPR sudah diketahui baik oleh Setjen maupun BURT selama setahun terakhir. Menurut Hidayat, implementasi kebijakan yang berbarengan dengan pengkajiannya seperti saat ini bakal berdampak pada kinerja parlemen. Hal itu akan menambah ketidakpastian kerja para anggota DPR yang juga masih menunggu kepastian ihwal penambahan alat yang sudah memiliki rumah pribadi di Jakarta diberikan opsi untuk menempati rumah dinas atau rumah pribadinya. Dihubungi terpisah, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Erwin Aksa, menilai, pemberian tunjangan perumahan akan lebih efektif ketimbang rumah dinas. Sebab, fasilitas dalam bentuk tunjangan lebih bisa digunakan secara bertanggung jawab ketimbang rumah dinas.

Berkaca pada pengalaman selama ini, para anggota DPR cenderung tidak menempati rumah dinasnya. ”Anggota DPR kebanyakan sudah punya rumah dan anggota DPR ingin privacy family,” katanya mengenai alasan banyak anggota DPR yang tak menempati rumah dinasnya. Rencana untuk mengubah fasilitas rumah dinas anggota DPR menjadi tunjangan perumahan tertuang dalam surat edaran Setjen DPR kepada anggota DPR2019-2024 Nomor B/733/RT.01/09/2024. Surat tersebut ditandatangani Sekjen DPR Indra Iskandar pada 25 September 2024 atau lima hari sebelum masa jabatan DPR 2019-2024 berakhir. Dalam surat itu disebutkan bahwa anggota DPR 2024-2029. akan mendapat tunjangan perumahan dan tidak diberikan fasilitas rumah jabatan anggota. Hal itu merupakan hasil keputusan rapat pimpinan DPR, pimpinan fraksi-fraksi partai politik di DPR, dan Setjen DPR pada 24 September 2024. (Yoga)

Ekonomi

Tantangan di Balik Penundaan EUDR hingga Akhir 2025

07 Oct 2024

Komisi Uni Eropa merilis rencana penundaan penerapan aturan produk bebas deforestasi dan degradasi hutan atau EUDR hingga akhir 2025. Meski memberi angin segar bagi industri dan petani sawit, hal ini bisa memperlambat perbaikan tata kelola sawit. Pada 2 Oktober 2024 Komisi Uni Eropa (UE) mengusulkan penundaan EUDR sebagai respons atas keberatan sejumlah negara pengekspor produk berbasis lahan, termasuk Indonesia, terhadap regulasi itu. Aturan tersebut dinilai diskriminatif dan menekan petani kecil. Penundaan penerapan aturan itu harus menanti persetujuan Parlemen UE. Jika disetujui Parlemen dan Dewan UE, aturan ini bakal berlaku 30 Desember 2025 bagi perusahaan besar serta 30 Juni 2026 untuk usaha mikro dan kecil demi memastikan penerapan regulasi itu tepat dan efektif.

Sebelumnya Uni Eropa mengesahkan EUDR awal Desember 2022 dan penerapannya mulai akhir 2024. Namun, penerapan regulasi tersebut menuai kritik dari sejumlah negara pengekspor produk berbasis lahan seperti sawit, termasuk dari Indonesia (Kompas.id, 5/10/2024). Aturan dalam EUDR mewajibkan produk ataupun komoditas yang masuk ke pasar UE tidak berasal dari aktivitas deforestasi dan degradasi lahan. Penerapan regulasi ini akan berbasis pada sistem uji tuntas yang wajib dimiliki semua operator yang menempatkan produknya di pasar UEDR Setiap operator mesti mempunyai dokumen yang menyatakan produk atau komoditas itu legal dan bebas dari kegiatan deforestasi. Untuk memastikannya, UE akan menelusuri hingga bidang tanah tempat komoditas diproduksi.

Aspek lain EUDR adalah transparansi data peredaran produk hasil hutan ke Uni Eropa. Publik bisa melihat pihak yang mematuhi aturan ini dan produknya bebas dari aktivitas deforestasi dan degradasi lahan. Mekanisme pemulihan hutan akibat ekspansi perkebunan sawit pun diatur. Tentu regulasi ini bakal berdampak bagi Indonesia sebagai negara pengekspor utama sawit dan kayu ke UE. Beberapa pekerjaan rumah mesti dikerjakan, yakni mengharmonisasikan regulasi di Indonesia dengan UE, antara lain data lokasi dan standardisasi produk bebas deforestasi. Di dalam negeri ada beda pendapat antara pemerintah danpelaku industri terkait keterbukaan data geospasial atau identifikasi letak geografis, obyek, atau fenomena komoditas yang disyaratkan EUDR. Persoalan lain yang mesti diatasi adalah maraknya perkebunan sawit ilegal dalam hutan. Meski memberi angin segar bagi produsen produk sawit dan kayu, rencana penundaan pemberlakuan aturan ini bisa memperlambat proses pembenahan tata kelola sawit berkelanjutan dari negara produsen ke negara konsumen. (Yoga)

Ekonomi

20 Regulasi Kosong

07 Oct 2024

Perlindungan pekerja di platform digital diIndonesia masih lemah. Hal ini disebabkan belum adanya regulasi yang jelas dari pemerintah untuk melindungi mereka. Analis Indonesia Labour Institute, Rekson Silaban, akhir pekan lalu di Jakarta, mengatakan, sekurangnya terdapat 20 kekosongan regulasi perlindungan pekerja platform digital. Beberapa di antaranya tidak adanya definisi hukum yang jelas mengenai status pekerja. Kemudian, kekosongan hukum untuk mendefinisikan status aplikator sebagai perusahaan teknologi atau berdasarkan jenis layanan yang diberikan. Lalu, kekosongan regulasi terkait dengan ruang lingkup platform ekonomi untuk menentukan pengaturan berbasis lokasi dan laman, hubungan kerja, dan cara mengintegrasikan ekonomi platform ke struktur hubungan industrial.

Selanjutnya, kekosongan hukum terkait hak untuk berorganisasi dan berunding bersama, dasar penentuan biaya pendaftaran, jam kerja yang termasuk alokasi waktu saat menunggu pesanan, dan bentuk upah minimum. Ada juga kekosongan model manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3), regulasi yang mewajibkan jaminan sosial, transparansi algoritma, sistem pengawasan ketenagakerjaan, persaingan tidak sehat dengan transportasi konvensional, serta koherensi kebijakan. Selain itu, ada ketiadaan regulasi tentang pembatasan jumlah kendaraan, mekanisme penyelesaian sengketa konsumen, penanganan masalah pekerjaan lintas batas, keamanan data penumpang dan pengemudi, serta perlindungan atas diskriminasi pekerjaan.

”Kalaupun ada, regulasi yang tersedia tidak mengenal sistem relasi kerja pada platform digital, status kerja mitra versus perusahaan platform, dan status penyedia teknologi versus pemberi kerja,” katanya. Dalam riset disertasinya mengenai kebijakan perlindungan kerja pekerja platform, Rekson menemukan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hanya mengatur tata cara kerja sama pengangkutan umum angkutan ojek daring dengan koperasi dan UMKM. Temuan lainnya, Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat hanya menyebutkan hubungan antara perusahaan aplikasi dan pengemudi sebagai hubungan kemitraan. (Yoga)

Ekonomi

Taktik Merebut Pasar Daring

07 Oct 2024

Sekitar satu dekade lalu, bisnis transportasi daring mulai berkembang di Indonesia. Sejak saat itu, perusahaan-perusahaan di sektor ini, termasuk layanan taksi daring, mengalami pertumbuhan yang pesat. Masyarakat berbondong-bondong menggunakan layanan jasa ride-hailing. Hanya dengan satu sentuhan layar ponsel, konsumen bisa memesan sepeda motor atau mobil dengan harga terjangkau. Ragam promo diberikan untuk menarik lebih banyak orang. Pasar taksi konvensional pun perlahan menyusut karena banyak konsumen yang beralih ke layanan daring. Ada yang nyaris gulung tikar, tetapi ada pula yang masih berusaha bertahan. Perubahan ini memaksa mereka berinovasi demi mempertahankan pamor dan eksistensi. Seiring berjalannya waktu, keluhan-keluhan layanan jasa taksi daring bermunculan.

Sebagian komplain karena kondisi mobil yang kotor dan tak rapi sehingga mengurangi kenyamanan. Ada pula kasus-kasus pemerasan hingga penculikan yang dilakukan sopir taksi daring. Kejadian-kejadian ini menurunkan kepercayaan konsumen sehingga mereka kembali pada taksi konvensional dengan standar yang jelas dan ketat. Apalagi, perusahaan taksi konvensional juga telah mengadopsi digitaliasi. ”Akhir-akhir ini memesan taksi online seperti gambling untuk mendapatkan mobil yang nyaman. Sebab, mereka enggak punya standar bagi pengemudi,” ujar pengamat transportasi sekaligus konsumen, Djoko Setijowarno, saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (6/10/2024).

Tak ada jaminan keamanan bagi para penumpang meski aplikator (penyedia kerja) pasti akan membekukan oknum sopir bermasalah. Namun, masalah utamanya terletak pada kurangnya tindakan preventif yang seharusnya dapat diantisipasi. Djoko mengatakan, kondisi itu erat kaitannya dengan fasilitas serta perhatian perusahaan bagi para sopirnya. ”Pada akhirnya, beberapa pengemudi taksi konvensional yang beralih ke daring kembali lagi ke perusahaan semula. Kemudian, ada pula pengemudi taksi daring pindah ke konvensional,” katanya. Dalam laporan Statista, pasar transportasi daring atau layanan berbagi tumpangan (ride-hailing) didominasi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dan PT Grab Teknologi Indonesia. (Yoga)

Ekonomi

Harga Cabai Melonjak Turun

07 Oct 2024

Harga cabai merah besar anjlok. Dalam tiga hari terakhir, harga cabai merah besar di Jawa Timur menyentuh Rp 3.500 per kilogram dan Rp 4.000 per kg. Petani rugi besar sebab harga pokok penjualan Rp 15.000 per kg. Di tempat lain, seperti Kota Cirebon, Jawa Barat, hal serupa terjadi. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat, harga cabai merah turun dari Rp 30.000 per kg pada akhir Agustus menjadi Rp 15.000 per kg pada September. ”Dalam tiga hari terakhir ini harga terus buruk. Cabai merah besar ukuran kecil sampai Rp 3.500 per kg, sedangkan yang biasa Rp 4.000-Rp 5.000 per kg. Dalam kondisi seperti ini, kami berharap pemerintah turut memikirkan solusi bagi petani,” kata Nanang Triatmoko, Ketua Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI) Jatim, Jumat (4/10/2024).

Oleh karena kondisi terpuruk tersebut, Nanang mengatakan AACI membuat surat terbuka kepada Presiden RI agar pemerintah memberikan perhatian dan solusi. Mereka memilih bersurat karena tidak bisa berunjuk rasa lantaran masih harus mengurus lahan. ”Permintaan kami sangat sederhana, yaitu di saat harga di tingkat petani Rp 4.000 per kg, pemerintah bisa hadir. Jadi sama seperti pemerintah hadir saat harga mahal. Kalau harga mahal, pemerintah ribut membuat operasi pasar dan lainnya. Kalau harga jatuh, apa yang akan dilakukan?Berlaku adillah kepada petani,” katanya. Menurut Nanang, hal yang bisa dilakukan pemerintah adalah membuat regulasi jelas terhadap fluktuasi harga produk pertanian seperti cabai tersebut. Dengan demikian, saat harga mahal atau murah, kerugian, baik di konsumen maupun petani, tidak terlalu besar. Penyerapan bisa melalui pihak ketiga, Bulog, atau lainnya.

”Harga jatuh karena sentra-sentra cabai seperti di Sembalun Mataram, Banyuwangi, Jember, Paiton, Blitar, dan Bojonegoro semuanya sedang panen. Makanya, cabai di tingkat petani harganya rendah. Apalagi saat ini daya beli masyarakatturun sehingga pembelian cabai juga menurun,” katanya. Rendahnya harga cabai merah pernah terjadi lima tahun lalu saat pandemiCovid-19. Saat itu harga cabai merah di bawah Rp 5.000 per kg. Adapun 12 tahun lalu harga cabai merah pernah di angka Rp 2.000 per kg.Wahyu Nur Cahaya (35), petani cabai asal Ngantang, Malang, mengatakan, hampir dua bulan ini harga cabai merah besar terus merosot. ”Saat ini di petani harganya Rp 3.000-Rp 3.500 per kg. Kemarin di pasar dijual Rp 4.000 per kg tidak laku,” katanya. (Yoga)

Ekonomi

Susahnya Mencapai Target Penerbitan Saham Perdana

07 Oct 2024

Kurang dari tiga bulan menuju akhir 2024, jumlah saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia telah mencapai 936 entitas. Jumlah tersebut masih jauh dari target otoritas pasar modal yang mengharapkan tercatatnya 1.000 perusahaan. Sampai dengan Jumat (4/10/2024), jumlah perusahaan yang berencana melakukan pencatatan saham perdana mencapai 30 perusahaan dari beragam sektor. Mayoritas atau sebanyak 28 perusahaan yang hendak masuk ke bursa itu memiliki aset berkategori menengah dan atas, lebih dari Rp 50 miliar. Jika semua perusahaan itu bisa melaksanakan pencatatan saham perdana (initial public offering/IPO) hingga akhir tahun ini, target yang diharapkan otoritas bursa sebelumnya tidak akan tercapai.

Hal ini memang sudah diprediksi jauh-jauh hari, melihat perkembangan situasi ekonomi dan politik, yang diwarnai sentimen suku bunga tinggi dan pemilu di banyak negara, termasuk Indonesia. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengakui tantangan tersebut ketika menjawab pertanyaan wartawan mengenai persiapan IPO perusahaan di bawah mereka yang dikabarkan tertunda. Perusahaan itu antara lain PT Pertamina Hulu Energi (PHE), PT Pupuk Kalimantan Timur, dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV, PalmCo. ”Setelah dikaji, rencana listing ditunda. Keputusan IPO bergantung pada minat (pelaku pasar). Sementara kami lihat tahun ini, momentumnya kurang,” ujar Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Kamis (3/10).

Direktur Utama PalmCo Muhammad Abdul Gani, sebelumnya mengatakan, perseroan masih menunggu arahan dari pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. ”Kami tunggu dan mendengarkan kebijakan pemerintah mendatang. Secara prinsip, kami sudah siap,” ujarnya. Satu perusahaan swasta yang hendak IPO belum lama ini bahkan tiba-tiba mengundurkan diri. Perusahaan itu adalah PT Golden Westindo Artajaya (GWAA) yang akhir September lalu tidak melanjutkan proses IPO mereka. Laman e-IPO yang menampilkan prospektus calon emiten tertulis status ”postpone” atau ditunda. Terkait penundaan ini, belum ada informasi lebih lanjut dari perusahaan. (Yoga)

Ekonomi

Cuan dari Ikan Gabus

07 Oct 2024

Tiga kolam berdinding kayu, beralas terpal, dengan dinaungi paranet tertata di halaman rumah Nad (64) di Desa Penyengat, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau. Samar-samar tampak ratusan ikan gabus (Channa striata) berenang di dasar kolam dengan air berwarna gelap. Di sekeliling rumah Nad, perkebunan kelapa sawit seakan tiada habis. Meski memiliki pohon kelapa sawit, Nad memilih memenuhi kebunnya dengan hamparan tanaman nanas. Sejak awal 2024, kesibukannya bertambah dengan memelihara 2.500 ikan gabus. Siang itu, Rabu (18/9/2024), Nad kedatangan seorang anggota staf PT Alam Siak Lestari bernama Legianto (33). Di PT Alam Siak Lestari, salah satu tugas Legianto adalah mendampingi pembudidaya ikan gabus. Kepada Legianto, Nad menceritakan, seekor ikan baru saja mati, padahal air di ketiga kolam belum lama diganti. Air kolam diambil dari sungai kecil yang mengalir di depan rumah.

Legianto lalu membuka kotak berisi perlengkapan pengukur keasaman (pH) air. Salah satu kolam terindikasi lebih asam dibandingkan dua kolam lain. Ia menduga, itu penyebab ikan mati. Nad lalu diminta menaburkan kapur dolomit ke kolam yang terlalu asam. Sekitar 1,5 jam perjalanan dari tempat Nad, di laboratorium PT Alam Siak Lestari yang terletak di Kecamatan Siak, Rifa’i (30), seorang anggota staf, tengah mengolah puluhan ikan gabus. Ikan gabus segar berbobot 500 gram sampai 800 gram dipisahkan antara daging, isi perut, dan kulitnya. Daging ikan gabus kemudian dipotong dan dikukus selama tiga jam dengan alat khusus. Ketika daging ikan gabus dikukus, terdapat uap air yang kemudian didinginkan menjadi ekstrak atau sari albumin cair.

Daging ikan gabus yang telah dikukus kemudian dipisahkan dari tulangnya, lalu dikeringkan dengan alat khusus sampai kadar airnya tinggal 8 persen. Daging ikan yang sudah keringkemudian dihaluskan sampai berbentuk tepung. Tepung ikan gabus yang dihasilkan memiliki kandungan albumin 17-20 persen. Jumlah itu lebih tinggi dari Standar Nasional Indonesia (SNI) sebesar 15 persen. Tepung berisi ekstrak atau sari albumin lalu dimasukkan ke dalam kapsul dan dipasarkan dengan merek Albugo. Aktivitas budidaya ikan gabus yang dilakukan Nad dengan pengolahan ikan gabus oleh PT Alam Siak Lestari terhubung oleh gambut. Ketika terjadi kebakaran lahan pada 2015, Kabupaten Siak menjadi salah satu lokasi di Provinsi Riau yang lahan gambutnya terbakar hebat. Sebanyak 57 persen wilayah Kabupaten Siak merupakan tanah gambut. (Yoga)

Ekonomi

Presiden Jokowi Opening BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC

07 Oct 2024

Presiden Jokow dijadwalkan membuka forum BNI Investor Daily Summit (IDS) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) pada 8 Oktober 2024. Forum yang mengangkat tema "Accelerating Ressilent Growth dan berlangsung dua hari, 8-9 Oktober 2024, ini mendiskusikan isu-isu kritis dan strategis terkait perekonomian Indonesia, dan akan menghadirkan puluhan pembicara, serta Vision Statement oleh Prabowo Subianto (Presiden Terpilih RI) di hari kedua. Direktur Utama B-Universe Rio Abdurrachman mengatakan kehadiran Presiden Jokowi merupakan dorongan dari Chairman B-Univer Enggartiasto Lukita dan menjadi bukti Presiden Jokowi sangat mengapresiasi insan media yang menjadi salah satu pilar demokrasi Indonesia. Kali ini BNI Investor Daily Summit 2024 menghadirkan lebih dari 50 pembicara yang kompeten di bidangnya serta stakeholder terkait. Acara ini menjadi ajang penting bagi berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku bisnis, hingga investor, untuk bersama-sama merumuskan strategi menghadapi tantangan ekonomi global dan nasional. (Yetede)

Ekonomi

Saatnya Koleksi Saham yang Harganya Sedang Turun

07 Oct 2024

Indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) diprediksi masih berada di fase penurunan (bearish) pada pekan ini, dengan menguji level support selanjutnya di 7.460. Kondisi pasar yang minim sentimen positif ini justru memunculkan kesempatan bagi investor untuk buy on weakness saham saham unggulan yang harganya sudah murah. "IHSG sudah limited downside, dan ini waktu yang tepat bagi investor untuk buy on weakness. Apalagi secara histories, IHSG di bulan Oktober sampai Februari mayoritas positif,' kata Senior Market Charist-Retail Business Mirea Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta Utama.

Nafan mengungkapkan. Pergerakan IHSG akan mendekati support terkuat di 7.460, dengan potensi rebound masih tetap terbuka untuk jangka menengah panjang, Sentimen penggerak IHSG akan datang dari rilis beberapa data ekonomi di AS dan domestik, geopolitik Timur Tengah, pergerakan rupiah, serta dinamika pemilihan kepala daerah di dalam negeri. Di tengah konidi saat ini, Nafan menyoroti tiga saham potensial yakni EXCL, MEDC, dan NCKL. "Berdasarkan weekly chart, EXCL telah terjadi buy on dan ditutup diatas MA20 line, dengan target harga Rp2.360. MEDC dan NCKL juga menunjukkan sinyal positif dengan target harga masing-masing Rp 1.495 dan Rp950," ujar dia, (Yetede)