Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40460 )

OJK Optimalisasi Potensi Kredit di daerah dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi

07 Oct 2024

OJK Terus mengoptimalisasi potensi kredit di daerah-daerah atau di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Hal itu dilakukan sebagai upaya OJK terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Ketua Dewan Komisoner OJK Mahendra Siregar mengatakan, optimalisasi potensi kredit itu tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Dengan akses keuangan masyarakat yang bertanggung jawab dan produktif. Ia berharap bisa meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat perekonomian nasional. "Kolaborasi dan sinergi untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di daerahh yang penting dilakukan. Dengan memiliki literasi dan inklusi keuangan yang baik maka akan memperluas dan membuka basis ekonomi baru di daerah. Hal ini merupakan komitmen dan respons yang tepat dan dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045,' kata Ketua Dewan Komisoner OJK Mahendra Siregar. (Yetede)

Ekonomi

Untung atau Rugi Pemisahan PUPR

07 Oct 2024

JOKO Suranto antusias menanti kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menanti gebrakan calon pemimpin baru: pendirian Kementerian Perumahan Rakyat dengan memecah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR hingga program pembangunan 3 juta rumah. Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) ini menyebutkan dua gebrakan tersebut sangat krusial untuk mendorong industri, khususnya menjawab masalah penyediaan rumah di dalam negeri. "Dengan adanya rencana pembentukan Kementerian Perumahan dan program 3 juta rumah, berarti sudah ada keberpihakan," ujar Joko kepada Tempo, kemarin.

Selain itu, REI mengidentifikasi saat ini ada 56 persen dari total penduduk yang tinggal di perkotaan. Jumlahnya akan meningkat menjadi 66 persen pada 2035. Artinya, kebutuhan terhadap perumahan makin tinggi. Sementara itu, di sisi lain, masyarakat makin kesulitan membeli rumah di perkotaan, baik karena keterbatasan lahan maupun harga yang melonjak. Kemampuan pemerintah untuk mengintervensi terbatas, seperti melalui program pembiayaan untuk masyarakat berpendapatan rendah, yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Tahun ini saja pemerintah mengurangi anggaran program FLPP hanya untuk 166 ribu unit rumah dari sebelumnya pada 2023 sebanyak 229 ribu unit. (Yetede)

Ekonomi

Transportasi Publik Belum Ramah Difabel

07 Oct 2024

MASIH banyak pekerjaan rumah yang perlu dibereskan untuk menghadirkan transportasi publik yang inklusif di Jakarta. Meskipun penyedia moda transportasi di Jakarta terlihat sudah berupaya, banyak hal dalam pelayanan transportasi umum yang belum ramah difabel. Liputan Tempo memperlihatkan penyedia transportasi publik memang sudah menyediakan sejumlah layanan, seperti kursi atau ruangan prioritas, toilet khusus, serta petugas yang senantiasa mendampingi para difabel. Ini merupakan kemajuan yang menggembirakan jika dibanding beberapa tahun lalu.

Walaupun demikian, masih ada halte atau stasiun yang hanya menyediakan tangga yang sulit dilalui kaum difabel secara mandiri. Penyediaan petunjuk visual untuk difabel tuli dan huruf Braille untuk difabel netra juga belum maksimal. Stasiun atau halte pun belum menyediakan ruang tenang, yang diperlukan bagi difabel mental yang tiba-tiba mengalami tantrum. Berbagai kekurangan tersebut tak boleh dibiarkan. Kehadiran layanan transportasi umum yang inklusif diperlukan demi menciptakan kesetaraan sekaligus merupakan amanat undang-undang. Ketersediaannya sangat penting karena menjadi pintu masuk bagi kaum difabel untuk menjalankan aktivitasnya. Ketika transportasi publik bisa diakses secara leluasa, mereka bisa berkegiatan secara mandiri dan berbaur dalam berbagai bidang kehidupan.

Kelompok difabel kerap terabaikan karena mereka merupakan minoritas. Data Dinas Sosial DKI Jakarta pada Desember 2023 menyebutkan terdapat 44 ribu difabel di provinsi ini. Adapun di Indonesia, menurut data Badan Pusat Statistik, jumlahnya 22,97 juta pada 2020. Meski bukan mayoritas, mereka tak boleh diabaikan. Kaum difabel memiliki hak pelayanan yang sama dengan masyarakat lain. Mereka perlu diberdayakan dengan berbasis hak asasi manusia, bukan karena amal atau belas kasihan belaka. (Yetede)

Ekonomi

Program Pembangunan 3 Juta Rumah

07 Oct 2024

Setelah dilantik menjadi Ketua Umum REI pada Agustus 2023, Joko berinisiatif memetakan kondisi industri, khususnya untuk sektor perumahan. Asosiasi menyoroti masalah seperti adanya backlog atau kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dan rumah yang dibutuhkan rakyat.Survei Sosial-Ekonomi Nasional yang digelar Badan Pusat Statistik pada 2023 menunjukkan angka backlog perumahan sebesar 9,9 juta unit. Lebih dari satu dekade ini, angkanya tak banyak berkurang. Survei yang sama pada 2010 menunjukkan angka backlog sebesar 13,5 juta unit. Selain itu, REI mengidentifikasi saat ini ada 56 persen dari total penduduk yang tinggal di perkotaan. Jumlahnya akan meningkat menjadi 66 persen pada 2035. Artinya, kebutuhan terhadap perumahan makin tinggi. Sementara itu, di sisi lain, masyarakat makin kesulitan membeli rumah di perkotaan, baik karena keterbatasan lahan maupun harga yang melonjak. (Yetede)

Ekonomi

Panas Dingin Hubungan Banteng dan Anak Banteng

07 Oct 2024

KETEGANGAN hubungan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo mulai mengemuka menjelang Pemilihan Umum 2024. Keduanya berbeda sikap politik dalam pemilihan presiden. Megawati mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud Md. sebagai calon presiden dan wakil presiden. Namun Jokowi yang merupakan kader PDIP justru mendukung putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Sejak saat itu, kedua tokoh tersebut tidak lagi bertemu secara langsung. Pertemuan terakhir Megawati dengan Jokowi yang tercatat terjadi saat rapat kerja nasional PDI Perjuangan di JIExpo, Jakarta Pusat, pada September 2023. Namun, meski hadir dalam acara yang sama, keduanya dikabarkan tidak akur. Megawati disebut-sebut telah mendengar kabar tentang manuver Jokowi untuk menduetkan Prabowo dengan Gibran.

Rencana tersebut betul-betul terealisasi setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu yang mengatur syarat batas usia pencalonan presiden. Awalnya pasal ini mengatur batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun. Namun MK mengubahnya menjadi "berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah”.

Sejak saat itu, Megawati dan PDIP berseberangan jalan dengan Jokowi. Jokowi tidak pernah terang-terangan menyatakan dukungan untuk Prabowo-Gibran. Namun berbagai kebijakan pemerintahan Jokowi disebut-sebut untuk memenangi Prabowo-Gibran, seperti bantuan sosial dan bantuan bahan pokok yang gencar disalurkan pada masa kampanye pemilihan presiden. Prabowo-Gibran memenangi pemilihan presiden. Mereka mengalahkan dua rivalnya, Ganjar-Mahfud dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. (Yetede)

Ekonomi

Konektivitas Mendongkrak Produktivitas Ekonomi

05 Oct 2024

Selain beberapa risiko jangka pendek seperti tingkat suku bunga global yang tinggi dan eskalasi konflik geopolitik, prospek pertumbuhan ekonomi dunia juga dibayangi oleh sejumlah faktor yang bersifat jangka panjang. Faktor-faktor itu di antaranya adalah dampak perubahan iklim, penuaan populasi terutama di negara maju, serta digitalisasi dan perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelegence). Tak hanya berpeluang untuk mendongkrak produktivitas ekonomi, tren tersebut juga memberikan tantangan bagi struktur ekonomi di masa yang akan datang. Perkembangan digitalisasi dan kecerdasan buatan misalnya, dapat mentransformasi pasar tenaga kerja secara signifikan, sehingga menuntut adaptasi yang cepat dari para tenaga kerja untuk mengejar perkembangan teknologi yang pesat. Namun, bila tidak diikuti dengan peningkatan ketrampilan yang cepat, digitalisasi dapat mengakibatkan job displacement yang akan memengaruhi kehidupan sosial ekonomi negara secara signifikan. (Yetede)

Ekonomi

Buruh Pelabuhan Berhasil Menuntut Kenaikan Upah

05 Oct 2024

Pelabuhan-pelabuhan disepanjang Pantai Timur dan Pantai Teluk Amerika Serikat (AS) dilaporkan mulai dibuka kembali pada Kamis (03/10/2024) malam waktu setempat. Hal ini terjadi menyusul tercapainya kesepakatan sementara serikat pekerja internasional International Longshoremen's Associate (ILA) atau Asosiasi Buruh Bongkar Muatan Internasional dengan Operator Pelabuhan United States Maritime Alliance (USMX). Menurut para sumber, ILA dan USMX telah menyetujui penaikan upah sekitar 62% selama enam tahun, dan menaikkan upah rata-rata dari US$ 39 per jam menjadi sekitar US$ 63 per jam.

Sebelumnya, ILA meminta kenaikan upah sebesar 77% sementara USMX telah menaikkan tawarannya menjadi hampir 50%. Mengutip dari pernyataan, ILA dan USMX bakal memperpanjang kontrak induk mereka hingga 15 Januari 2025 untuk kembali ke meja perundingan guna menegosiasikan semua masalah yang belum terselesaikan. "Efektif segera, semua aksi kerja saat ini akan dihentikan dan semua pekerjaan yang tercakup dalam Kontrak Induk akan dilanjutkan," kata pernyataan, yang dilansir Reuters pada Jumat (04/10/2024). (Yetede)

Ekonomi

Deflasi Bukan Sinyal Negatif Perekonomian

05 Oct 2024

Pemerintah menegaskan bahwa deflasi yang terjadi selama lima bulan beruntun bukan sinyal negatif bagi perekonomian. Adapun deflasi disebabkan oleh komponen harga bergejolak (volatile food) yang berkaitan dengan komoditas pangan. Dengan Deflasi makan, maka harga bahan makanan di pasar dalam kondisi stabil atau bahkan menurun. Deflasi dalam lima bulan terakhir terutama dikontribusikan penurunan harga pangan. Menurut saya, ini suatu perkembangan positif terutama terhadap daya beli masyarakat," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Dia menjelaskan, belanja masyarakat, tertutamanya kelompok menengah kebawah, didominasi oleh belanja makanan. Artinya, harga pangan di pasar yang menurun justru bisa membantu masyarakat menjangkau bahan-bahan makanan dengan lebih murah. "Jadi deflasi lima bulan berturut-turut yang berasal dari harga bergejolak itu adalah hal yang memang kita harapkan bisa menciptakan level harga makanan yang stabil dan rendah, karena itu baik untuk konsumen Indonesia, terutama menengah kebawah yang mayoritas belanjanya makanan," tambah dia. (Yetede)

Ekonomi

Nomenklatur di Kabinet Prabowo

05 Oct 2024

MENJELANG pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden-wakil presiden terpilih, orang-orang kepercayaan Prabowo menggelar rapat secara maraton. Orang kepercayaan yang dimaksudkan itu adalah para petinggi Partai Gerindra, seperti Ketua Harian Pusat Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono.

Mereka merumuskan jumlah nomenklatur kementerian yang dibutuhkan kabinet Prabowo. Hasil rapat intens tersebut dilaporkan secara rutin dan berkala kepada Prabowo di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Sufmi Dasco mengatakan perumusan jumlah nomenklatur kementerian di kabinet Prabowo bakal disampaikan setidaknya lima hari sebelum pelantikan Prabowo. Rumusan dan hasil perkembangan kajian nomenklatur rutin disampaikan kepada Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. “Rumusan disampaikan sekaligus untuk meminta masukan dari Prabowo,” ujar Sufmi Dasco melalui pesan pendek yang diterima Tempo, kemarin.

Seorang narasumber di kubu Prabowo-Gibran mengatakan rumusan nomenklatur kementerian di kabinet Prabowo akan bertambah dari jumlah kementerian pada era pemerintahan sebelumnya. Hal itu untuk mengakomodasi partai pendukung Prabowo, khususnya partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) saat pemilihan presiden 2024. Anggota KIM terdiri atas Partai Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Demokrat, serta partai non-parlemen, seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), Gelora, Garuda, dan Prima. (Yetede)

Ekonomi

WAWANCARA KHUSUS dengan Kepala Bappenas, Suharso Momoarfa

05 Oct 2024

Bagaimana realisasi pembangunan oleh pemerintahan Presiden Jokowi selama 2014-2024? Apakah realisasi pembangunan telah sesuai dengan target dan perencanaan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024? Dalam konteks evaluasi pembangunan oleh pemerintahan Presiden Jokowi selama satu dekade yang akan berakhir per 20 Oktober 2024, Kompas mewawancarai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa di kantornya, di Jakarta, Kamis (19/9/2024). Berikut petikannya.

Berapa persen RPJMN yang terealisasi? Selama 10 tahun ini, rata-rata mungkin mediannya ada di angka 70 persen. Ini saya coba fair dalam menghitung karena dalam RPJMN ada program prioritas, ada program non-prioritas. Ketercapaian program-program prioritas itu lebih tinggi. Contohnya soal elektrifikasi kita yang tinggi. Jangkauannya sudah bisa dibilang 100 persen. Namun, kalau dari sisi konsumsinya rendah. Apa masalah 30 persen sisanya yang belum tercapai? Kenapa? Masalah utamanya adalah sinkronisasi kebijakan di antara kementerian dan lembaga (K/L) ataupun daerah. Di setiap kementerian sendiri, di antara direktorat jenderal masih kerap ditemukan ketidaksinkronan.

Di antara semua K/L, ada yang menawar, tidak mampu, dan seterusnya. Ada karena juga anggarannya tidak tersedia, dan beberapa alasan. Jadi pertama ketidaksinkronan sudah terjadi antar-K/L. Yang kedua yang juga tidak sinkron adalah antara pusat dan daerah. Pemerintah pusat, misalnya, mau membangun proyek baru di satu tempat. Namun, pemerintah daerah kurang mendukung. Misalnya, tidak membantu menyelesaikan persoalan tanah. Itu, kan, sudah menjadi persoalan. (Yoga)