;
Kategori

Ekonomi

( 40460 )

Potensi Bergabungnya 100 Perusahaan di IDX Carbon

04 Oct 2024

IDX Carbon mengintegrasikan platform mereka dengan sistem perdagangan sertifikat karbon PLTU di Kementerian ESDM. Bursa kar-bon Indonesia yang telah setahun berdiri membuka kesempatan pada lebih banyak perusahaan energi yang memiliki rencana menyeimbangkan emisi karbon. Strategi ini dilakukan dengan tujuan menambah kepesertaan dan perdagangan dalam bursa karbon yang bersifat wajib. Penyelenggara bursa karbon  Indonesia Carbon Exchange (IDX Carbon) di bawah Bursa Efek Indonesia (BEI), mengumumkan, sejak diresmikan pada 26 September 2023, mereka telah memperjualbelikan efek unit karbon yang setara dengan 614.000 ton CO2 ekuivalen (tCO2e) senilai Rp 37 miliar, sampai dengan awal Oktober ini. Direktur Utama BEI Iman Rachman mengungkap, transaksi itu didapat dari perdagangan efek unit karbon Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) terdaftar di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI). 

Perdagangan itu dilakukan berbagai sektor pelaku usaha secara sukarela. ”Pengguna jasa karbon naik, dari awal terdaftar sebanyak 16 pengguna jasa, saat ini sudah  ada 81,” kata Imam kepada wartawan di sela acara perayaan ”Satu Tahun Bursa Karbon Indonesia” di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (3/10/2024). Dari jumlah tersebut, saat ini, terdapat empat proyek yang berlaku sebagai penjual efek, antara lain proyek Pertamina Geothermal Lahendong, PLTGU Muara Karang milik PLN, dan PLTM Gunung Wugul milik grup PLN. Mereka telah menjual efek dari kegiatan mereka dalam mengurangi emisi karbon senilai 1.777.141 tCO2e pada 26 September 2024, dengan 1.357.112 tCO2e unit karbon yang masih tersedia setelah retirement. Karena itu, para pemangku kepentingan masih berupaya untuk meningkatkan volume transaksi dan jumlah kepesertaan di masa depan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi, dalam sambutannya pada acara yang sama, menyampaikan, mereka telah mempersiapkan perdagangan efek Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi bagi Pelaku Usaha (PTBAE- PU) yang dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Berbeda dengan SPE-GRK. yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), transaksi PTBAE-PU bersifat mandatory atau wajib dijual oleh unit pembangkit listrik yang ditugaskan. Perdagangan sertifikat karbon itu berlangsung di platform Apple-Gatrik sejak awal 2023. (Yoga)

Protes sopir angkot Bekasi jurusan K-11 dan K-25 terhadap Biskita Trans Bekasi Patriot

04 Oct 2024

Protes sopir angkutan kota Bekasi jurusan K-11 dan K-25 terhadap keberadaan Biskita Trans Bekasi Patriot di Kota Bekasi terus berlanjut. Keberadaan Biskita dinilai membunuh penghasilan para sopir angkot lantaran hingga kini operasionalnya masih digratiskan. Biskita Trans Bekasi Patriot Vida Bantargebang-Summarecon Bekasi beroperasi sejak Maret 2024 dengan skema buy the service (BTS). Untuk menggunakan bus ini, penumpang tidak dikenai biaya. Syaratnya hanya perlu tap kartu pembayaran elektronik. ”Kami meminta kepedulian pemerintah daerah untuk turut memperhatikan operasional angkot di Kota Bekasi. Kami merasa diperlakukan tidak adil. Biskita disubsidi, tetapi angkot tidak disubsidi,” ungkap Ketua OrganisasiAngkutan Darat(Organda) Kota Bekasi, Indra Hermawan, Kamis (3/10/2024). 

Menurut dia, mulanya dikatakan subsidi Biskita hanya berjalan selama enam bulan. Namun hingga kini, sekitar tujuh bulan setelah beroperasi, subsidi tersebut masih berlanjut. Indra dan beberapa rekannya mendatangi Gedung DPRD Kota Bekasi untuk beraudiensi dengan pimpinan DPRD untuk mencari solusi terbaik, Kamis siang. Audiensi dilakukan setelah Rabu sejumlah sopir angkot berunjuk rasa di Gedung DPRD Kota Bekasi. Dalam audiensi, para sopir angkot meminta penghentian operasional Biskita Trans Patriot sampai penetapan tarif. Trans Patriot boleh beroperasi jika sudah ada penetapan tarif. Sopir juga meminta bantuan peremajaan armada angkot.  (Yoga)

IKN Menuju Pusat Perekonomian Baru

04 Oct 2024
Salah satu milestone keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi adalah terwujudnya pembangunan IKN di Penajam Paser, Kalimantan Timur. Keberadaan IKN diyakini bakal menjadi pusat ekonomi baru yang mendukung pertumbuhan sektor  industri, teknologi, dan inovasi. Langkah pemerintah membentuk IKN juga menjadi bukti serius pemerintah membentuk Indonesia sentris, yang mendukung pemerataan dan konetivitas nasional. IKN juga menjadi showcase transformasi Indonesia di bidang ekonomi hingga sosial. Karena itu, pembangunan IKN membutuhkan dukungan semua pihak. Tercatat hingga Agustus 2024 investasi untuk pembangunan IKN telah masuk sebesar Rp 56,2 triliun, di luar anggaran APBN. (Yetede)

Industri Multifinance Akhir Agustus 2024 Memperoleh Dana Sebesar Rp377,74 triliun,

04 Oct 2024
Industri perusahaan pembiayaan (multifinance) hingga akhir Agustus 2024 memperoleh sumber daya sebesar Rp377,74 triliun,  meningkat 10,96% secara tahunan (yoy). Dari nilai tersebut, mayoritas pendanaan masih berasal dari kalangan perbankan. "Pinjaman perusahaan pembiayaan dari sektor perbankan meningkat 13,86% (yoy) menjadi Rp287,21 triliun, atau sebesar 76,03% dari total seluruh total sumber pendanaan perusahaan pembiayaan," ungkap Kepala Ekekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK lainnya OJK Agusman. Agusman menilai, dengan adanya nilai tren penurunan suku bunga, diharapkan dapat berdampak baik terhadap kinerja perusahaan pembiayaan kedepannya. Sumber pendanaan yang diterima multifinance tersebut disalurkan kembali dengan piutang pembiayaan tumbuh sebesar 10,18% (yoy) per Agustus 2024 menjadi Rp499,29 triliun, melambat dari bulan sebelumnya yang meningkat 10,53% (yoy). (Yetede)

Deflasi Menurunkan Kunjungan Wisatawan

04 Oct 2024
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat jumlah perjalanan pada Agustus 2024 mencapai 75,88 juta perjalanan. Jumlah ini turun 1,77% dibandingkan Juli 2024 yang sebanyak 77,24 juta perjalanan. Pada Januari-Agustus 2024 perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) di Indonesia mencapai 674,60 juta perjalanan. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Budijanto Ardiansjah menerangkan, ada beberapa faktor  yang mendorong terjadinya penurunan jumlah wisatawan. Salah satu penyebabnya yakni pertumbuhan ekonomi yang melambat. "Kita tahu dalam empat bulan kebelakang (Mei-Agustus 2024) menjadi deflasi berarti daya belinya menurun. Dan pariwisata atau leasure ini kan termasuk kebutuhan sekunder, jadi otomoatis akan mendapatkan kondisi yang sama," terang dia. (Yetede)

Bergabungnya First Media dan XL Axiata

04 Oct 2024
Layanan internet residensial dengan brand Firts Media yang dulu menjadi bagian dari bisnis PT Link Net Tbk secara resmi telah menjadi bagian dari PT XL Axiata Tbk terhitung sejak 27 September 2024. Semua layanan First Media kepada konsumen ritelnya (business to costumer/B2C) pun kini dikelola penuh oleh XL Axiata. Bergabungnya salah satu penyedia layanan internet kabel terbesar di Indonesia tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut berdasarkan perjanjian pengalihan bisnis  B2C Link Net dengan XL Axiata pada 22 mei 2024.  Setelah penggabungan bisnis tersebut, First Media dan XL Axiata akan terus berupaya memastikan agar pelanggan tetap menikmati layanan yang sama atau lebih baik. Bahkan pelanggan akan memiliki kemudahan akses ke rangkaian produk yang lebih lengkap, termasuk seluler, selain internet berbasis kabel dan TV kabel. (Yetede)

Masukan untuk Indonesia Dari Bank Dunia

04 Oct 2024
LAPORAN Bank Dunia menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam perangkap negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Laporan bertajuk The Middle-Income Trap ini memaparkan bahwa, sejak 1970-an, pendapatan per kapita di negara berpendapatan menengah rata-rata mandek di angka kurang dari sepersepuluh pendapatan per kapita Amerika Serikat. Menurut riset tersebut, sejak 1990-an, hanya 34 negara berpendapatan menengah yang berhasil mencapai status berpendapatan tinggi. Sedangkan sisanya atau 108 negara, hingga akhir 2023, masih terjebak dalam perangkap berpendapatan menengah. Bank Dunia juga memberikan saran bagi negara dengan pendapatan menengah atas seperti Indonesia agar bisa naik kelas. Strategi yang dilakukan adalah investasi, infusi, dan inovasi. (Yetede)

Pemerintah Memberikan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Kepada Organisasi Keagamaan

04 Oct 2024
LANGKAH pemerintah memberikan penawaran prioritas wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan berbuntut polemik di tengah publik, terutama di kalangan internal ormas keagamaan itu sendiri. Sejumlah beleid disesuaikan untuk memberi landasan hukum atas langkah tersebut. Mulai dari perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan menjadi PP Nomor 25 Tahun 2024. Aturan lain yang juga diubah yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi, yang diubah menjadi Perpres Nomor 76 Tahun 2024.

Perubahan aturan itu bertujuan memberi dasar hukum bagi ormas keagamaan untuk mendapatkan penawaran prioritas dalam pengelolaan WIUP yang berasal dari perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B). Induk aturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang disahkan saat awal pandemi Covid-19 melanda. Atas nama kewenangan bebas atau diskresi, pemerintah memiliki ruang untuk menerbitkan atau mengubah aturan sebagaimana dalam urusan pemberian penawaran izin tambang bagi ormas keagamaan. Meski kebijakan ini dari sisi filosofis-konstitusional terbuka untuk diperdebatkan. (Yetede)

Masih Terjebak Negara Berpendapatan Menengah

04 Oct 2024
BANK Dunia menyatakan Indonesia butuh keajaiban untuk bisa lepas dari perangkap negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Laporan Bank Dunia bertajuk "The Middle-Income Trap" menunjukkan 108 negara berkembang, termasuk Indonesia, sulit menuju kategori negara berpendapatan tinggi lantaran masih mengandalkan strategi kuno. "Jika tetap menggunakan pedoman lama, sebagian besar negara berkembang akan kalah dalam perlombaan untuk menciptakan masyarakat yang cukup makmur pada pertengahan abad ini," ujar Kepala Ekonom Bank Dunia Indermit Gill dalam laporan yang dirilis pada Agustus 2024 tersebut.

Dalam ekonomi pembangunan, perangkap negara berpendapatan menengah merupakan situasi ketika suatu negara telah berkembang hingga produk domestik bruto (PDB) per kapita mencapai tingkat pendapatan menengah, tapi tidak berkembang lebih jauh dan tak mencapai status negara berpendapatan tinggi.Bank Dunia membuat klasifikasi negara berdasarkan PDB per kapita dalam empat kategori. Keempatnya adalah negara berpendapatan rendah (US$ 1.035), negara berpendapatan menengah bawah (US$ 1.036-4.045), negara berpendapatan menengah atas (US$ 4.046-12.535), dan negara berpendapatan tinggi (di atas US$ 12.535). (Yetede)

Bangkitkan Industri Hilir Sehingga Ekspor Meningkat

03 Oct 2024
Hilirisasi sumber daya alam (SDA) berjalan sukses selama 10 tahun pemerintahan Jokowi. Investasi mengalir deras ke proyek hilirisasi, sehingga ekspor berbasis komoditas SDA meningkat yang pada ujungnya  meningkatkan ketahanan ekonomi dari gejolak eksternal. Kini waktunya pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo Subianto melanjutkan program ini dengan membangun industri hilir yan bisa menyerap produk hilirisasi. Tujuannya agar nilai tambah yang diperolah Indonesia dari hilirisasi makin besar. Hal itu juga bisa memacu industrialisasi secara besar-besaran, sehingga porsi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) bisa kembali di atas 20%. Selama ini, hilirisasi mineral baru menyentuh produk setengah jadi, dimana pengolahannya didalam negeri baru sampai ke feronikel, nickle pig iron (NPI), hingga mixed hydroxide precipitate (MHP). Ketika produk turunan nikel itu lantas di ekspor, kebanyakan China untuk diolah kembali untuk produk manufaktur jadi. (Yetede)