Ekonomi
( 40554 )Konektivitas Mendongkrak Produktivitas Ekonomi
Buruh Pelabuhan Berhasil Menuntut Kenaikan Upah
Pelabuhan-pelabuhan disepanjang Pantai Timur dan Pantai Teluk Amerika Serikat (AS) dilaporkan mulai dibuka kembali pada Kamis (03/10/2024) malam waktu setempat. Hal ini terjadi menyusul tercapainya kesepakatan sementara serikat pekerja internasional International Longshoremen's Associate (ILA) atau Asosiasi Buruh Bongkar Muatan Internasional dengan Operator Pelabuhan United States Maritime Alliance (USMX). Menurut para sumber, ILA dan USMX telah menyetujui penaikan upah sekitar 62% selama enam tahun, dan menaikkan upah rata-rata dari US$ 39 per jam menjadi sekitar US$ 63 per jam.
Sebelumnya, ILA meminta kenaikan upah sebesar 77% sementara USMX telah menaikkan tawarannya menjadi hampir 50%. Mengutip dari pernyataan, ILA dan USMX bakal memperpanjang kontrak induk mereka hingga 15 Januari 2025 untuk kembali ke meja perundingan guna menegosiasikan semua masalah yang belum terselesaikan. "Efektif segera, semua aksi kerja saat ini akan dihentikan dan semua pekerjaan yang tercakup dalam Kontrak Induk akan dilanjutkan," kata pernyataan, yang dilansir Reuters pada Jumat (04/10/2024). (Yetede)
Deflasi Bukan Sinyal Negatif Perekonomian
Pemerintah menegaskan bahwa deflasi yang terjadi selama lima bulan beruntun bukan sinyal negatif bagi perekonomian. Adapun deflasi disebabkan oleh komponen harga bergejolak (volatile food) yang berkaitan dengan komoditas pangan. Dengan Deflasi makan, maka harga bahan makanan di pasar dalam kondisi stabil atau bahkan menurun. Deflasi dalam lima bulan terakhir terutama dikontribusikan penurunan harga pangan. Menurut saya, ini suatu perkembangan positif terutama terhadap daya beli masyarakat," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Dia menjelaskan, belanja masyarakat, tertutamanya kelompok menengah kebawah, didominasi oleh belanja makanan. Artinya, harga pangan di pasar yang menurun justru bisa membantu masyarakat menjangkau bahan-bahan makanan dengan lebih murah. "Jadi deflasi lima bulan berturut-turut yang berasal dari harga bergejolak itu adalah hal yang memang kita harapkan bisa menciptakan level harga makanan yang stabil dan rendah, karena itu baik untuk konsumen Indonesia, terutama menengah kebawah yang mayoritas belanjanya makanan," tambah dia. (Yetede)
Nomenklatur di Kabinet Prabowo
WAWANCARA KHUSUS dengan Kepala Bappenas, Suharso Momoarfa
Mimpi Indonesia Menjadi Jawara Global dengan Transformasi Sektor Perikanan
Deflasi Melemahkan kondisi perekonomian
Akses Pengobatan yang Terjangkau bagi Pasien HIV
Membenahi Tata Kelola Bursa Karbon
Memasuki tahun pertama operasinya, Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) telah membukukan pencapaian yang cukup baik, namun masih jauh dari potensinya. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman tetap optimis, meskipun transaksi karbon IDX Carbon hingga Agustus 2024 hanya mencapai Rp6,14 miliar, jauh lebih rendah dari 2023 yang sebesar Rp30,9 miliar. Iman menyebut IDX Carbon masih lebih baik dibandingkan bursa karbon di Malaysia dan Jepang, serta berencana menambah jumlah partisipan dan meningkatkan likuiditas pasar melalui edukasi dan koordinasi dengan OJK dan kementerian terkait.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Inarno Djajadi, juga melihat potensi IDX Carbon yang besar, terutama dengan adanya ribuan calon partisipan terdaftar di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI). Ia menekankan pentingnya penguatan regulasi untuk meningkatkan volume transaksi karbon.
Namun, pengamat pasar modal Teguh Hidayat dan Guru Besar FEB UI Budi Frensidy mengkritik lambatnya pertumbuhan IDX Carbon akibat kurangnya ketegasan pemerintah untuk mewajibkan korporasi membeli kredit karbon. Budi menilai BEI perlu lebih aktif melakukan sosialisasi mengenai aturan karbon dan proses verifikasi emisi. Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association, Hendra Sinadia, menambahkan bahwa Bursa Karbon adalah opsi positif bagi sektor usaha, terutama pertambangan, dalam dekarbonisasi, namun masih membutuhkan kepastian dan sosialisasi terkait pajak karbon dari pemerintah.
Pemerintah Ajak Jepang Kelola Bandara di IKN
Kementerian Perhubungan sedang menjajaki kerja sama dengan perusahaan Jepang untuk pengelolaan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (Bandara Sepinggan) di Balikpapan serta Bandara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati, mengungkapkan bahwa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah bertemu dengan pejabat Jepang untuk membahas kerja sama ini sebagai bagian dari upaya menarik investor untuk IKN Nusantara. Meski pertemuan masih dalam tahap awal, Jepang menunjukkan ketertarikannya dalam pembangunan dan pengoperasian beberapa bandara di Indonesia.
Budi Karya juga menyatakan bahwa pemerintah berencana melelang pengelolaan Bandara IKN Nusantara kepada entitas asing melalui skema kerja sama pemerintah-badan usaha (KPBU) setelah pembangunan rampung. Di sisi lain, Direktur Utama InJourney Airports, Faik Fahmi, menegaskan kesiapan perusahaannya untuk mengelola Bandara IKN Nusantara dengan menerapkan konsep multi-airport system, apabila diminta oleh pemerintah.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









