;
Kategori

Ekonomi

( 40554 )

Konektivitas Mendongkrak Produktivitas Ekonomi

05 Oct 2024
Selain beberapa risiko jangka pendek seperti tingkat suku bunga  global yang tinggi dan eskalasi konflik geopolitik, prospek pertumbuhan ekonomi dunia juga dibayangi oleh sejumlah faktor yang bersifat jangka panjang. Faktor-faktor itu di antaranya adalah dampak perubahan iklim, penuaan populasi terutama di negara maju, serta digitalisasi dan perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelegence). Tak hanya berpeluang untuk mendongkrak produktivitas ekonomi, tren tersebut juga memberikan tantangan bagi struktur  ekonomi di masa yang akan datang. Perkembangan digitalisasi dan kecerdasan buatan misalnya, dapat mentransformasi pasar tenaga kerja secara signifikan, sehingga menuntut adaptasi yang cepat dari para tenaga kerja untuk mengejar perkembangan teknologi yang pesat. Namun, bila tidak diikuti dengan peningkatan ketrampilan yang cepat, digitalisasi dapat mengakibatkan job  displacement yang akan memengaruhi kehidupan sosial ekonomi negara secara signifikan. (Yetede)

Buruh Pelabuhan Berhasil Menuntut Kenaikan Upah

05 Oct 2024

Pelabuhan-pelabuhan disepanjang Pantai Timur dan Pantai Teluk Amerika Serikat (AS) dilaporkan mulai dibuka kembali pada Kamis (03/10/2024) malam waktu setempat. Hal ini terjadi menyusul tercapainya kesepakatan sementara serikat pekerja internasional International Longshoremen's Associate (ILA) atau Asosiasi Buruh Bongkar Muatan Internasional dengan Operator Pelabuhan United States Maritime Alliance (USMX). Menurut para sumber, ILA dan USMX telah menyetujui penaikan upah sekitar 62% selama enam tahun, dan menaikkan upah rata-rata dari US$ 39 per jam menjadi sekitar US$ 63 per jam.

Sebelumnya, ILA meminta kenaikan upah sebesar 77% sementara USMX telah menaikkan tawarannya menjadi  hampir 50%. Mengutip dari pernyataan, ILA dan USMX bakal memperpanjang kontrak induk mereka hingga 15 Januari 2025 untuk kembali ke meja perundingan guna menegosiasikan semua masalah yang belum terselesaikan. "Efektif segera, semua aksi kerja saat ini akan dihentikan  dan semua pekerjaan yang tercakup dalam Kontrak Induk akan dilanjutkan,"   kata pernyataan, yang dilansir Reuters pada Jumat (04/10/2024). (Yetede)

Deflasi Bukan Sinyal Negatif Perekonomian

05 Oct 2024

Pemerintah menegaskan bahwa deflasi yang terjadi selama lima bulan beruntun bukan sinyal negatif bagi perekonomian. Adapun deflasi disebabkan oleh komponen harga bergejolak (volatile food) yang berkaitan dengan komoditas pangan. Dengan Deflasi makan, maka harga bahan makanan di pasar dalam kondisi stabil atau bahkan menurun. Deflasi dalam lima bulan terakhir terutama dikontribusikan penurunan harga pangan. Menurut saya, ini suatu perkembangan positif  terutama terhadap daya beli masyarakat," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Dia menjelaskan, belanja masyarakat, tertutamanya kelompok menengah kebawah, didominasi oleh belanja makanan. Artinya, harga pangan di pasar yang menurun justru bisa membantu masyarakat menjangkau bahan-bahan makanan dengan lebih murah. "Jadi deflasi lima bulan berturut-turut yang berasal dari harga bergejolak itu  adalah hal yang memang kita harapkan bisa menciptakan level harga makanan yang stabil dan rendah, karena itu baik untuk konsumen Indonesia, terutama menengah kebawah yang mayoritas belanjanya makanan," tambah dia. (Yetede)

Nomenklatur di Kabinet Prabowo

05 Oct 2024
MENJELANG pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden-wakil presiden terpilih, orang-orang kepercayaan Prabowo menggelar rapat secara maraton. Orang kepercayaan yang dimaksudkan itu adalah para petinggi Partai Gerindra, seperti Ketua Harian Pusat Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono.

Mereka merumuskan jumlah nomenklatur kementerian yang dibutuhkan kabinet Prabowo. Hasil rapat intens tersebut dilaporkan secara rutin dan berkala kepada Prabowo di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Sufmi Dasco mengatakan perumusan jumlah nomenklatur kementerian di kabinet Prabowo bakal disampaikan setidaknya lima hari sebelum pelantikan Prabowo. Rumusan dan hasil perkembangan kajian nomenklatur rutin disampaikan kepada Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. “Rumusan disampaikan sekaligus untuk meminta masukan dari Prabowo,” ujar Sufmi Dasco melalui pesan pendek yang diterima Tempo, kemarin.

Seorang narasumber di kubu Prabowo-Gibran mengatakan rumusan nomenklatur kementerian di kabinet Prabowo akan bertambah dari jumlah kementerian pada era pemerintahan sebelumnya. Hal itu untuk mengakomodasi partai pendukung Prabowo, khususnya partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) saat pemilihan presiden 2024. Anggota KIM terdiri atas Partai Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Demokrat, serta partai non-parlemen, seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), Gelora, Garuda, dan Prima. (Yetede)

WAWANCARA KHUSUS dengan Kepala Bappenas, Suharso Momoarfa

05 Oct 2024
Bagaimana realisasi pembangunan oleh pemerintahan Presiden Jokowi selama 2014-2024? Apakah realisasi pembangunan telah sesuai dengan target dan perencanaan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024? Dalam konteks evaluasi pembangunan oleh pemerintahan Presiden Jokowi selama satu dekade yang akan berakhir per 20 Oktober 2024, Kompas mewawancarai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa di kantornya, di Jakarta, Kamis (19/9/2024). Berikut petikannya.

Berapa persen RPJMN yang terealisasi? Selama 10 tahun ini, rata-rata mungkin mediannya ada di angka 70 persen. Ini saya coba fair dalam menghitung karena dalam RPJMN ada program prioritas, ada program non-prioritas. Ketercapaian program-program prioritas itu lebih tinggi. Contohnya soal elektrifikasi kita yang tinggi. Jangkauannya sudah bisa dibilang 100 persen. Namun, kalau dari sisi konsumsinya rendah. Apa masalah 30 persen sisanya yang belum tercapai? Kenapa? Masalah utamanya adalah sinkronisasi kebijakan di antara kementerian dan lembaga (K/L) ataupun daerah. Di setiap kementerian sendiri, di antara direktorat jenderal masih kerap ditemukan ketidaksinkronan.

Di antara semua K/L, ada yang menawar, tidak mampu, dan seterusnya. Ada karena juga anggarannya tidak tersedia, dan beberapa alasan. Jadi pertama ketidaksinkronan sudah terjadi antar-K/L. Yang kedua yang juga tidak sinkron adalah antara pusat dan daerah. Pemerintah pusat, misalnya, mau membangun proyek baru di satu tempat. Namun, pemerintah daerah kurang mendukung. Misalnya, tidak membantu menyelesaikan persoalan tanah. Itu, kan, sudah menjadi persoalan. (Yoga)

Mimpi Indonesia Menjadi Jawara Global dengan Transformasi Sektor Perikanan

05 Oct 2024
Sektor kelautan dan perikanan diproyeksikan bakal menjadi penyumbang utama ketahanan pangan masa depan sejalan dengan kebutuhan pangan dan protein penduduk dunia yang terus meningkat. Dengan dua pertiga wilayahnya berupa lautan, Indonesia berpotensi besar menyediakan kebutuhan protein dan pangan global dari sumber daya perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan perikanan budidaya sebagai andalan pangan di masa depan serta menjadi substitusi atas hasil tangkapan ikan. Perikanan tangkap secara bertahap dikurangi untuk bergeser ke perikanan budidaya. Kesiapan ekosistem budidaya kini masih menjadi pekerjaan rumah, antara lain mencakup ketersediaan benih dan pakan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, upaya membangkitkan sektor kelautan dan perikanan perlu memprioritaskan komoditas unggulan dan bisa dikuasai. Namun, keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan ketahanan ekologi perlu dijaga Untuk mengetahui lebih dalam evaluasi dan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan selama empat tahun terakhir, berikut wawancara khusus Kompas dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, Senin (23/9/2024). Apa yang menjadi target besar Kementerian Kelautan dan Perikanan? Mimpi kami, pertama, Indonesia memiliki kekuatan dan menjadi jawara di sektor perikanan budidaya, sebagai bagian dari kesejahteraan bangsa.

Perikanan budidaya memiliki ketertelusuran yang baik dalam komposisi dan kandungan serta tidak ada kandungan merkuri dan mikroplastik.Tetapi,terus terang Indonesia masih ketinggalan dalam perikanan budidaya. Kita tidak bisa bandingkan dengan China dan Jepang yang luar biasa. Dengan Vietnam saja kalah. Padahal, pasar perikanan dunia sangat besar dengan nilai lebih dari 280 miliar dollar AS. Kalau kontribusi pasar perikanan budidaya Indonesia hanya 5 miliar-6 miliar dollar AS, ini masih kecil. Ada lima komoditas yang kita desain menjadi unggulan, yakni udang, lobster, tilapia (nila), kepiting, dan rumput laut. Lima komoditas ini punya nilai yang begitu besar di pasar dunia. Di dalam negeri, pasar kita juga cukup kuat, dengan kebutuhan konsumsi lebih kurang 12 juta ton per tahun. Pasar ini harusnya juga kita bisa kelola dengan baik. (Yoga)

Deflasi Melemahkan kondisi perekonomian

05 Oct 2024
Gejala atas kondisi yang tak baik, sesamar apa pun, mesti dicermati dan diperbaiki. Hal ini termasuk deflasi yang bisa mengarah pada pelemahan kondisi perekonomian. Bagi sebagian masyarakat yang gemar berbelanja, penurunan harga barang bagaikan angin segar. Barang yang disasar serasa memanggil-manggil agar segera dibeli. Mengutip artikel di Forum Ekonomi Dunia dan Forbes, deflasi kerap kali terdengar dan terkesan baik. Sebab, harga yang turun kerap dimaknai memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk membeli barang. Akan tetapi, deflasi bisa mempertajam pelemahan ekonomi. Mengapa? Sebab, penurunan harga yang berlangsung secara terus-menerus membuat masyarakat memiliki ekspektasi lebih jauh, yakni harga barang akan turun lagi atau harga barang lain ikut turun. Lantas, masyarakat menunda ber- belanja. Jika terjadi terus-menerus, barang tidak terserap pasar.

Lebih lanjut, permintaan atas barang merosot. Akibatnya, produsen memperlambat roda produksi untuk mengurangi produksi barang. Jika hal ini terjadi, pendapatan anjlok sehingga biaya produksi mesti ditekan, antara lain dengan mengurangi jumlah pekerja. Jumlah penganggur bertambah. Hal ini kerap disebut sebagai jebakan deflasi. Deflasi terjadi saat inflasi berbalik menjadi negatif, yang mengindikasikan penurunan harga rata-rata barang dan jasa selama periode tertentu. Dalam jangka pendek, deflasi bisa memicu deflasi lebih lanjut. Indonesia, pada Mei-September 2024, mengalami deflasi bulanan. Meski demikian, secara tahunan pada September 2024 masih tercatat inflasi 1,84 persen. Sejumlah ekonom menyampaikan kekhawatiran perihal deflasi ini, yakni keterbatasan dana masyarakat untuk berbelanja atau membeli barang. Akibatnya, barang tak terserap dan pasokan berlebih. Harga barang pun turun.

Sementara, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, deflasi disebabkan pasokan barang pangan yang berlimpah. Masyarakat yang mengurangi belanja atau tak berbelanja mesti ditelisik penyebab dan dampaknya. Belanja atau konsumsi masyarakat berperan 52-54 persen terhadap produk domestik bruto. Maka, belanja masyarakat yang berkurang akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun penyebabnya mesti ditelisik agar bisa ditangani secara lebih menyeluruh. Solusi untuk menopang belanja masyarakat berupa bantuan sosial hanya bisa sementara. Harus ada solusi yang lebih fundamental dan berkelanjutan. Jika disederhanakan, masyarakat akan berbelanja jika barang tersedia, harganya terjangkau, dan memiliki dana untuk dibelanjakan. (Yoga)

Akses Pengobatan yang Terjangkau bagi Pasien HIV

05 Oct 2024
Kelompok masyarakat sipil, termasuk orang dengan HIV, mendorong produksi generik dan akses yang terjangkau dalam pengobatan HIV, khususnya penyediaan obat lenacapavir. Produksi generik dan akses terjangkau obat lenacapavir ini sangat penting karena pasien HIV membutuhkan obat antiretroviral yang harus dikonsumsi setiap hari. Upaya mendorong produksi generik dan akses pengobatan HIV yang terjangkau dilakukan kelompok masyarakat sipil dengan mengajukan permohonan banding atas pemberian paten obat lenacapavir ke Komisi Banding Paten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Banding paten ini sudah diajukan sejak 2023 dan sidang selanjutnya dijadwalkan pada Selasa, 8 Oktober 2024.

Lenacapavir adalah obat antiretroviral (ARV) generasi baru dengan cara kerja longacting (jangka panjang) atau tidak perlu dikonsumsi setiap hari. Obat ini didaftarkan patennya di Kemenkumham oleh perusahaan farmasi global Gilead Sciences di Indonesia. Peneliti Senior Indonesia lobal Justice (IGJ) Lutfiyah Hanim menyampaikan, banding paten yang dilakukan kelompok masyarakat sipil ini sangat penting untuk memastikan adanya akses pengobatan HIV bagi masyarakat secara generik dan terjangkau. ”Pengobatan HIV di Indonesia sebenarnya dimasukkan ke dalam program di mana orang dengan HIV mendapatkan obat secara gratis dari pemerintah. Namun, berdasarkan pengalaman kami, akan semakin banyak pasien yang di-cover jika harga obat semakin terjangkau,” ujar Hanim dalam konferensi pers secara daring, Jumat (4/10/2024).

Banding paten obat lenacapavir sangat penting karena selama ini banyak perusahaan farmasi besar berupaya mematenkan obat tersebut. Padahal Hanim menilai lenacapavir bukanlah obat yang bisa dipatenkan karena tidak memiliki kebaruan. Paten ini juga akan mempersulit sebuah perusahaan memproduksi lenacapavir secara generik. Menurut Hanim, perusahaan pemilik paten lenacapavir telah mengajukan paten di banyak negara, seperti India dan Vietnam. Pengajuan banding paten tidak hanya dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil di Indonesia, tetapi juga banyak negara, termasuk India. (Yoga)

Membenahi Tata Kelola Bursa Karbon

04 Oct 2024

Memasuki tahun pertama operasinya, Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) telah membukukan pencapaian yang cukup baik, namun masih jauh dari potensinya. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman tetap optimis, meskipun transaksi karbon IDX Carbon hingga Agustus 2024 hanya mencapai Rp6,14 miliar, jauh lebih rendah dari 2023 yang sebesar Rp30,9 miliar. Iman menyebut IDX Carbon masih lebih baik dibandingkan bursa karbon di Malaysia dan Jepang, serta berencana menambah jumlah partisipan dan meningkatkan likuiditas pasar melalui edukasi dan koordinasi dengan OJK dan kementerian terkait.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Inarno Djajadi, juga melihat potensi IDX Carbon yang besar, terutama dengan adanya ribuan calon partisipan terdaftar di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI). Ia menekankan pentingnya penguatan regulasi untuk meningkatkan volume transaksi karbon.

Namun, pengamat pasar modal Teguh Hidayat dan Guru Besar FEB UI Budi Frensidy mengkritik lambatnya pertumbuhan IDX Carbon akibat kurangnya ketegasan pemerintah untuk mewajibkan korporasi membeli kredit karbon. Budi menilai BEI perlu lebih aktif melakukan sosialisasi mengenai aturan karbon dan proses verifikasi emisi. Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association, Hendra Sinadia, menambahkan bahwa Bursa Karbon adalah opsi positif bagi sektor usaha, terutama pertambangan, dalam dekarbonisasi, namun masih membutuhkan kepastian dan sosialisasi terkait pajak karbon dari pemerintah.

Pemerintah Ajak Jepang Kelola Bandara di IKN

04 Oct 2024

Kementerian Perhubungan sedang menjajaki kerja sama dengan perusahaan Jepang untuk pengelolaan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (Bandara Sepinggan) di Balikpapan serta Bandara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati, mengungkapkan bahwa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah bertemu dengan pejabat Jepang untuk membahas kerja sama ini sebagai bagian dari upaya menarik investor untuk IKN Nusantara. Meski pertemuan masih dalam tahap awal, Jepang menunjukkan ketertarikannya dalam pembangunan dan pengoperasian beberapa bandara di Indonesia.

Budi Karya juga menyatakan bahwa pemerintah berencana melelang pengelolaan Bandara IKN Nusantara kepada entitas asing melalui skema kerja sama pemerintah-badan usaha (KPBU) setelah pembangunan rampung. Di sisi lain, Direktur Utama InJourney Airports, Faik Fahmi, menegaskan kesiapan perusahaannya untuk mengelola Bandara IKN Nusantara dengan menerapkan konsep multi-airport system, apabila diminta oleh pemerintah.