Fungsi intermediasi perbankan masih berjalan dengan baik. Rasio penyaluran kredit terhadap dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun mengalami peningkatan. Kredit yang disalurkan ke sektor usaha maupun untuk konsumsi sama-sama tumbuh dua digit. Ini menandakan kredit bank berperan besar terhadap ekonomi. Otoritas Jasa Keuangan mencatat, kredit perbankan per Agustus 2024 tumbuh 11,4% secara tahunan menjadi Rp 7.508 triliun. Adapun DPK tercatat sebesar Rp 8.650 triliun, atau tumbuh 7,0%. Jika dirinci, kredit modal kerja tercatat tumbuh 10% per Agustus. Kredit investasi meningkat 12,08% dan kredit konsumsi naik 10,83%. Senior Vice President LPPI Trioksa Siahaan mengungkapkan, penyaluran kredit perbankan berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tapi, ini terjadi bila kredit disalurkan ke sektor produktif yang dapat mendorong perputaran ekonomi. Direktur Kepatuhan Oke Bank Efdinal Alamsyah menyadari bank-bank KBMI 4 ini tak tertandingi. Dengan modal yang lebih besar dan sumber daya lebih lengkap, Efdinal menilai bank jumbo lebih mampu memberikan pinjaman dalam jumlah besar. 

Meski demikian, Efdinal menilai bukan berarti bank- di luar KBMI 4 tak bisa memberi kontribusi pada perekonomian. Justru, ia melihat bank-bank seperti Oke Bank memiliki peran dalam segmen-segmen yang spesifik. Setali tiga uang, Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan menyebut, bank KBMI 3 bisa menyamai KBMI 4 dalam ekspansi kredit. Ini pernah terjadi sebelum era suku bunga tinggi. Ketua Asbanda sekaligus Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi bilang, kontribusi terhadap ekonomi tak bisa hanya dilihat dari kredit.Tapi juga dari dukungan infrastruktur keuangan. Misal BPD mendukun pengelolaan keuangan daerah, penerimaan pajak, retribusi, infrastruktur daerah dan UMKM.

Kredit macet industri fintech peer to peer (P2P) lending terus melandai. Menilik data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Agustus, angka tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) fintech lending sebesar 2,38%. Ini adalah level terendah sejak Mei 2022. Ketua Umum AFPI Entjik Djafar menyampaikan, perbaikan TWP90 tak terlepas dari strategi banyak penyelenggara fintech lending yang kini lebih fokus pada debitur yang sudah punya track record baik. Pemain fintech lending juga semakin hati-hati dalam memberi pinjaman dana. Entjik menambahkan, membaiknya TWP90 juga dipengaruhi kesadaran borrower untuk membayar tepat waktu yang kian baik. "Para borrower yang menunggak akan dilaporkan ke Sistem Layangan Informasi Keuangan (SLIK) dan akan berdampak pada nama baik di masa depan," ungkap dia. Para pemain mengamini TWP90 terus turun. PT Akselerasi Usaha Indonesia misalnya menyebut angka TWP90 berada di bawah 1%. 

Group CEO & Co-Founder Akseleran Ivan Nikolas Tambunan memprediksi tingkat kredit macet secara agregat bisa berada di bawah 1% hingga akhir tahun ini. Modalku juga mengalami perbaikan kredit macet. Country Head Modalku Indonesia Arthur Adisusanto mengatakan, per 1 Oktober 2024, TWP90 turun 0,2% menjadi 2,1%, dari 2,3% pada akhir September 2024. Untuk menekan kredit macet, Modalku akan fokus menerapkan prinsip kehati-hatian. PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) menyatakan akan menerapkan sejumlah upaya untuk menjaga angka TWP90 di level terendah. Berdasarkan data di situs perusahaan, AdaKami mencatat angka TKB90 sebesar 99,80%. Ini artinya TWP90 Adakami ada di 0,2%. Chief of Public Affairs AdaKami Karissa Sjawaldy bilang, AdaKami berkomitmen menjaga kualitas kredit yang disalurkan lewat inovasi teknologi dan pelayanan.

Emiten perusahaan gas, PT Samator Indo Gas Tbk (AGII) meresmikan pabrik ke-56 di Kawasan Industri Terpadu Batang atau KIT Batang, Jawa Tengah. Pabrik ini siap melayani tenant di sektor medis dan industrial yang ada di KITB, serta pelanggan lain di wilayah Jawa Tengah. Presiden Direktur Samator Indo Gas Rachmat Harsono mengatakan, fasilitas baru ini bisa menopang kinerja penjualan dan profitabilitas AGII di tengah meningkatnya permintaan dari pelaku industri. Rachmat menjelaskan, pembangunan pabrik di kawasan KITB telah dimulai sejak bulan Maret 2023, dengan menyerap biaya investasi sebesar Rp 500 miliar. "Dengan hadirnya pabrik Samator yang modern ini, kami semakin yakin bahwa KITB dapat menjadi kawasan industri yang hijau, pintar, dan berkelanjutan," ujar Rachmat, Selasa(2/10). Salah satu pelanggan pertama yang akan dipasok oleh pabrik baru AGII adalah KCC Glass Corporation (KCC Glass), sebuah perusahaan manufaktur kaca yang berkantor pusat di Korea Selatan. Pabrik KCC Glass di KITB akan menjadi salah satu pabrik kaca terbesar di Asia Tenggara. Namun, tidak terbatas di kawasan KITB saja. 

Pabrik yang berdiri di lahan seluas 2,7 hektare (ha) ini juga membidik industri-industri di kawasan Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Yang pasti, kehadiran pabrik baru ini diharapkan dapat menopang kinerja bisnis Samator Gas agar dapat mencapai level pertumbuhan lebih tinggi lagi dari yang sudah dicapai saat ini. Adapun, laba bruto sebesar Rp 640,81 miliar atau meningkat 6,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 603,61 miliar. Rachmat mengatakan, kontribusi utama penjualan pada semester I-2024 datang dari sektor kesehatan atau healthcare. Hal ini tak lepas dari kemampuan AGII dalam mempertahankan jaringan rumah sakit baru dan yang sudah ada. Kontribusi berikutnya bersumber dari sektor infrastruktur seiring meningkatnya aktivitas sektor konstruksi. Sementara itu, sektor barang konsumsi menunjukkan permintaan yang stabil, namun sektor ritel belum menunjukkan pertumbuhan yang diharapkan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Soliditas daya beli masyarakat Indonesia menghadapi tantangan serius dengan sejumlah indikator ekonomi yang menunjukkan kontraksi. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan deflasi sebesar 0,12% pada September 2024, memperpanjang tren deflasi sejak Mei 2024. Selain itu, data PMI Manufaktur dari S&P Global juga menunjukkan kontraksi di angka 49,2 untuk bulan lalu, yang sudah terjadi selama tiga bulan berturut-turut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah untuk memperkuat daya beli, termasuk mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) serta mendorong konsumsi, terutama di sektor properti dengan insentif pajak. Airlangga menyebutkan insentif ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 61/2024 yang memberikan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk rumah tapak dan satuan rumah susun.

Di sektor otomotif, Ketua I Gaikindo, Jongkie D. Sugiarto, mengusulkan agar pemerintah kembali menerapkan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) seperti yang dilakukan saat pandemi untuk meningkatkan penjualan kendaraan. Sementara itu, Hermawan Wijaya, Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk., menyebut bahwa perpanjangan insentif PPN DTP akan membantu penjualan properti dan memproyeksikan penjualan mencapai Rp2 triliun hingga akhir tahun.

Ekonom Mohammad Faisal dari Core Indonesia menilai bahwa deflasi yang terjadi selama lima bulan terakhir adalah anomali, mengingat ekonomi Indonesia masih tumbuh di atas 5%, dan hal ini disebabkan oleh lemahnya permintaan. Banjaran Surya, Chief Economist Bank Syariah Indonesia, menambahkan bahwa penurunan suku bunga acuan dapat menjadi opsi untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Sepanjang kuartal III/2024, indeks Bisnis-27 menunjukkan kinerja yang positif dengan mencatatkan kenaikan sebesar 8,50%, mengungguli Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang tumbuh 5,65%. Katalis utama yang mendukung kenaikan ini adalah kebijakan The Fed yang memangkas suku bunga, serta keputusan Bank Indonesia yang menurunkan suku bunga acuan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 6,00%. Saham PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) memimpin penguatan dalam indeks Bisnis-27 dengan kenaikan 17,73%, diikuti oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) dengan 13,58%, dan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) dengan 8,97%.

Keberhasilan indeks ini turut mendongkrak performa produk reksa dana terkait seperti Bahana ETF Bisnis-27 dan UOBAM Indeks Bisnis-27, yang mencatat imbal hasil positif selama setahun dan tiga tahun terakhir. Faktor lain yang mendukung pertumbuhan pasar adalah rendahnya inflasi Agustus 2024 sebesar 2,12% (YoY) serta surplus neraca perdagangan Indonesia selama 52 bulan berturut-turut.

Cuaca basah yang menandai awal musim penghujan di Sulawesi Selatan berdampak signifikan terhadap harga ikan dan potensi inflasi. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda, mengakui bahwa cuaca buruk dan gelombang tinggi dapat menghambat nelayan untuk melaut, sehingga menurunkan pasokan ikan dan memicu kenaikan harga yang berpotensi mendorong inflasi di kuartal IV/2024. Meski demikian, Rizki optimistis bahwa inflasi Sulsel tetap terkendali berkat penanganan yang baik dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dengan inflasi year-to-date yang masih rendah di angka 2,3%.

Ekonom Universitas Hasanuddin, Hamid Paddu, juga menyebutkan bahwa meskipun harga ikan diprediksi naik, masyarakat Sulsel sudah terbiasa mengubah pola konsumsi ke daging, ayam, dan telur sebagai pengganti. Hamid menekankan pentingnya menjaga distribusi bahan pangan alternatif ini agar inflasi tidak melonjak terlalu tinggi. Kepala BPS Sulsel, Aryanto, menambahkan bahwa komoditas emas perhiasan dan rokok sigaret kretek mesin menjadi penyumbang utama inflasi Sulsel pada September 2024, dengan andil inflasi tertinggi masing-masing 0,35% dan 0,19%.

Pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diharapkan mengatasi pelemahan daya beli masyarakat, khususnya di sektor otomotif. Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Bob Azam, menyarankan agar kebijakan yang baik dari pemerintahan sebelumnya dilanjutkan, dan yang kurang diperbaiki, terutama untuk memperkuat ekonomi kelas menengah dan industri yang menyerap tenaga kerja.

Bob Azam juga menekankan pentingnya pemberian insentif untuk mengembalikan daya beli masyarakat, terutama dengan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025. Dia khawatir kenaikan pajak ini dapat memperburuk daya beli masyarakat yang sudah melemah, mencerminkan penurunan penjualan mobil pada 2024. Bob menyarankan agar pemerintah lebih berhati-hati dalam menaikkan tarif pajak, dan sebaliknya mempertimbangkan relaksasi pajak untuk mendorong permintaan dan pemulihan ekonomi.

Sepanjang Januari-Agustus 2024, penjualan mobil secara wholesales turun 17,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menunjukkan penurunan daya beli yang nyata. Penjualan tertinggi dicatat oleh Grup Astra, dengan merek Toyota dan Daihatsu.

Tim advokasi tambang resmi mengajukan gugatan terhadap pemberian prioritas izin tambang bagi organisasi keagamaan ke Mahkamah Agung (MA). Raziv Barokah, perwakilan kuasa hukum, menjelaskan bahwa penolakan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 25/2024 yang dianggap melanggar hukum. Menurutnya, pemberian izin tambang tanpa melalui proses lelang menyalahi ketentuan Pasal 75 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Raziv juga menekankan bahwa gugatan ini bertujuan melindungi reputasi organisasi keagamaan yang bisa terdampak negatif. Selain berpotensi merusak lingkungan, izin tambang tersebut bisa memicu konflik dengan masyarakat adat. Tim advokasi, yang terdiri dari akademisi dan lembaga masyarakat, merekomendasikan agar organisasi keagamaan tetap fokus pada pembinaan umat, bukan bisnis tambang.

Dalam laporan Bisnis, diketahui bahwa dua organisasi keagamaan, yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, telah menyatakan siap mengelola wilayah usaha pertambangan yang diberikan oleh pemerintah, dengan PBNU sudah membentuk perusahaan khusus untuk tujuan tersebut.

Lengkap sudah beragam indikator yang memperlihatkan bahwa perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Tentu saja, ini perlu menjadi perhatian serius pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober nanti. Indikator pertama, Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur Indonesia sudah bertahan di zona kontraksi tiga bulan beruntun tahun ini. Data teranyar pada September 2024, PMI Manufaktur RI tercatat di level 49,2, setelah Agustus 48,9 dan Juli 49,2. Economics Director S&P Global Market Intelligence Paul Smith mengatakan, kinerja sektor manufaktur Indonesia yang mengecewakan terkait kondisi makro ekonomi global yang sedang lesu pada September, dengan penurunan tercepat pada penjualan eksternal dalam waktu hampir dua tahun dari laporan terkini. Sedangkan data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan, kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) naik. Pada September 2024, pekerja yang terkena PHK bertambah 6.753 orang. Alhasil, jumlah pekerja terkena PHK periode Januari hingga 26 September mencapai 52.993 orang. PHK terbesar masih di sektor manufaktur. Indikator kedua, Indeks Harga Konsumen (IHK) mencatatkan deflasi selama lima bulan berturut-turut tahun ini, mendekati krisis 1999 silam, dengan deflasi selama tujuh bulan berturut-turut. Meski BPS dan pemerintah menyangkal deflasi itu akibat pelemahan daya beli. 

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti bilang, deflasi beruntun akibat penurunan harga, baik dari sisi penawaran maupun pasokan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menilai, daya beli masyarakat masih kuat. Salah satunya ditandai komponen inti yang masih naik 0,16% mtm. Ketiga, Indeks Indeks Kepercayaan Industri (IKI) September 2024 juga turun. Penurunan pesanan baru terjadi pada subsektor industri pengolahan lain yang mengalami kontraksi karena turunnya pesanan, dari luar negeri dan dalam negeri. Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, kontraksi manufaktur dan deflasi beruntun jadi indikasi kuat bahwa konsumen maupun produsen pesimistis dengan prospek ekonomi. Alhasil, keduanya defensif dengan mengurangi produksi dan konsumsi. Ekonom Bright Institute Awalil Rizky juga menilai, perlu kejelasan strategi industrialisasi jangka menengah panjang. Kepala Ekonom BCA David Sumual lagi-lagi mengimbau pemerintah menciptakan lapangan kerja. Lebih dari 3,5 juta orang butuh lapangan kerja baru per tahun. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Kamdani berharap, otoritas fiskal dan moneter menciptakan iklim usaha yang baik.

Pemerintah ingin adanya sanksi terhadap pemerintah daerah (pemda) yang terbukti memanipulasi data inflasi. Praktik manipulasi data inflasi diduga demi mengejar insentif fiskal dari pemerintah pusat. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengaku pihaknya sudah mengantongi sejumlah pemda yang sering memanipulasi data. Kementeran PPN juga mendorong Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan hukuman bagi kepala daerah terkait ini. "Ini harus disentil daerah yang seenaknya saja, ngawur seperti itu," kata Suharso kepada media di kantornya, Senin (30/9). Kendati demikian, Suharso menegaskan pemberian skema insentif dan sanksi terhadap daerah masih efektif untuk mengendalikan inflasi. Dia bilang Menteri Keuangan Sri Mulyani tak pernah memberikan insentif terhadap daerah yang terbukti melakukan pemalsuan data. Dari 50 penerima insentif itu, sebanyak 36 daerah di antaranya atau 72% merupakan daerah baru yang sebelumnya tak pernah menerima penghargaan kategori pengendalian inflasi di 2023. 

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemkeu Luky Alfirman mengatakan, pihaknya memberikan keleluasaan terhadap pemda dalam menggunakan insentif fiskal tersebut, seperti pembangunan infrastruktur, layanan publik, layanan kesehatan, ataupun layanan pendidikan. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan BPS mempunyai data dan metodologi untuk menghitung inflasi. BPS juga menjaga independensi pengolahan dan pengumpulan data dan tidak ada intervensi dari pihak lain. Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansah menilai, pemberian insentif fiskal kepada pemda dalam pengendalian inflasi bukan sesuatu yang perlu dilakukan. Nyatanya, pemberian insentif tidak efektif lantaran justru melahirkan "permainan" oleh oknum-oknum kepala daerah.