Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40733 )

Transportasi Publik Belum Ramah Difabel

07 Oct 2024

MASIH banyak pekerjaan rumah yang perlu dibereskan untuk menghadirkan transportasi publik yang inklusif di Jakarta. Meskipun penyedia moda transportasi di Jakarta terlihat sudah berupaya, banyak hal dalam pelayanan transportasi umum yang belum ramah difabel. Liputan Tempo memperlihatkan penyedia transportasi publik memang sudah menyediakan sejumlah layanan, seperti kursi atau ruangan prioritas, toilet khusus, serta petugas yang senantiasa mendampingi para difabel. Ini merupakan kemajuan yang menggembirakan jika dibanding beberapa tahun lalu.

Walaupun demikian, masih ada halte atau stasiun yang hanya menyediakan tangga yang sulit dilalui kaum difabel secara mandiri. Penyediaan petunjuk visual untuk difabel tuli dan huruf Braille untuk difabel netra juga belum maksimal. Stasiun atau halte pun belum menyediakan ruang tenang, yang diperlukan bagi difabel mental yang tiba-tiba mengalami tantrum. Berbagai kekurangan tersebut tak boleh dibiarkan. Kehadiran layanan transportasi umum yang inklusif diperlukan demi menciptakan kesetaraan sekaligus merupakan amanat undang-undang. Ketersediaannya sangat penting karena menjadi pintu masuk bagi kaum difabel untuk menjalankan aktivitasnya. Ketika transportasi publik bisa diakses secara leluasa, mereka bisa berkegiatan secara mandiri dan berbaur dalam berbagai bidang kehidupan.

Kelompok difabel kerap terabaikan karena mereka merupakan minoritas. Data Dinas Sosial DKI Jakarta pada Desember 2023 menyebutkan terdapat 44 ribu difabel di provinsi ini. Adapun di Indonesia, menurut data Badan Pusat Statistik, jumlahnya 22,97 juta pada 2020. Meski bukan mayoritas, mereka tak boleh diabaikan. Kaum difabel memiliki hak pelayanan yang sama dengan masyarakat lain. Mereka perlu diberdayakan dengan berbasis hak asasi manusia, bukan karena amal atau belas kasihan belaka. (Yetede)

Ekonomi

Program Pembangunan 3 Juta Rumah

07 Oct 2024

JOKO Suranto antusias menanti kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menanti gebrakan calon pemimpin baru: pendirian Kementerian Perumahan Rakyat dengan memecah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR hingga program pembangunan 3 juta rumah. Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) ini menyebutkan dua gebrakan tersebut sangat krusial untuk mendorong industri, khususnya menjawab masalah penyediaan rumah di dalam negeri. "Dengan adanya rencana pembentukan Kementerian Perumahan dan program 3 juta rumah, berarti sudah ada keberpihakan," ujar Joko kepada Tempo, kemarin.

Setelah dilantik menjadi Ketua Umum REI pada Agustus 2023, Joko berinisiatif memetakan kondisi industri, khususnya untuk sektor perumahan. Asosiasi menyoroti masalah seperti adanya backlog atau kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dan rumah yang dibutuhkan rakyat.Survei Sosial-Ekonomi Nasional yang digelar Badan Pusat Statistik pada 2023 menunjukkan angka backlog perumahan sebesar 9,9 juta unit. Lebih dari satu dekade ini, angkanya tak banyak berkurang. Survei yang sama pada 2010 menunjukkan angka backlog sebesar 13,5 juta unit. Selain itu, REI mengidentifikasi saat ini ada 56 persen dari total penduduk yang tinggal di perkotaan. Jumlahnya akan meningkat menjadi 66 persen pada 2035. Artinya, kebutuhan terhadap perumahan makin tinggi. Sementara itu, di sisi lain, masyarakat makin kesulitan membeli rumah di perkotaan, baik karena keterbatasan lahan maupun harga yang melonjak. (Yetede)

Ekonomi

Panas Dingin Hubungan Banteng dan Anak Banteng

07 Oct 2024

KETEGANGAN hubungan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo mulai mengemuka menjelang Pemilihan Umum 2024. Keduanya berbeda sikap politik dalam pemilihan presiden. Megawati mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud Md. sebagai calon presiden dan wakil presiden. Namun Jokowi yang merupakan kader PDIP justru mendukung putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Sejak saat itu, kedua tokoh tersebut tidak lagi bertemu secara langsung. Pertemuan terakhir Megawati dengan Jokowi yang tercatat terjadi saat rapat kerja nasional PDI Perjuangan di JIExpo, Jakarta Pusat, pada September 2023. Namun, meski hadir dalam acara yang sama, keduanya dikabarkan tidak akur. Megawati disebut-sebut telah mendengar kabar tentang manuver Jokowi untuk menduetkan Prabowo dengan Gibran.

Rencana tersebut betul-betul terealisasi setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu yang mengatur syarat batas usia pencalonan presiden. Awalnya pasal ini mengatur batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun. Namun MK mengubahnya menjadi "berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah”.

Sejak saat itu, Megawati dan PDIP berseberangan jalan dengan Jokowi. Jokowi tidak pernah terang-terangan menyatakan dukungan untuk Prabowo-Gibran. Namun berbagai kebijakan pemerintahan Jokowi disebut-sebut untuk memenangi Prabowo-Gibran, seperti bantuan sosial dan bantuan bahan pokok yang gencar disalurkan pada masa kampanye pemilihan presiden. Prabowo-Gibran memenangi pemilihan presiden. Mereka mengalahkan dua rivalnya, Ganjar-Mahfud dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. (Yetede)

Ekonomi

Konektivitas Mendongkrak Produktivitas Ekonomi

05 Oct 2024

Selain beberapa risiko jangka pendek seperti tingkat suku bunga global yang tinggi dan eskalasi konflik geopolitik, prospek pertumbuhan ekonomi dunia juga dibayangi oleh sejumlah faktor yang bersifat jangka panjang. Faktor-faktor itu di antaranya adalah dampak perubahan iklim, penuaan populasi terutama di negara maju, serta digitalisasi dan perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelegence). Tak hanya berpeluang untuk mendongkrak produktivitas ekonomi, tren tersebut juga memberikan tantangan bagi struktur ekonomi di masa yang akan datang. Perkembangan digitalisasi dan kecerdasan buatan misalnya, dapat mentransformasi pasar tenaga kerja secara signifikan, sehingga menuntut adaptasi yang cepat dari para tenaga kerja untuk mengejar perkembangan teknologi yang pesat. Namun, bila tidak diikuti dengan peningkatan ketrampilan yang cepat, digitalisasi dapat mengakibatkan job displacement yang akan memengaruhi kehidupan sosial ekonomi negara secara signifikan. (Yetede)

Ekonomi

Buruh Pelabuhan Berhasil Menuntut Kenaikan Upah

05 Oct 2024

Pelabuhan-pelabuhan disepanjang Pantai Timur dan Pantai Teluk Amerika Serikat (AS) dilaporkan mulai dibuka kembali pada Kamis (03/10/2024) malam waktu setempat. Hal ini terjadi menyusul tercapainya kesepakatan sementara serikat pekerja internasional International Longshoremen's Associate (ILA) atau Asosiasi Buruh Bongkar Muatan Internasional dengan Operator Pelabuhan United States Maritime Alliance (USMX). Menurut para sumber, ILA dan USMX telah menyetujui penaikan upah sekitar 62% selama enam tahun, dan menaikkan upah rata-rata dari US$ 39 per jam menjadi sekitar US$ 63 per jam.

Sebelumnya, ILA meminta kenaikan upah sebesar 77% sementara USMX telah menaikkan tawarannya menjadi hampir 50%. Mengutip dari pernyataan, ILA dan USMX bakal memperpanjang kontrak induk mereka hingga 15 Januari 2025 untuk kembali ke meja perundingan guna menegosiasikan semua masalah yang belum terselesaikan. "Efektif segera, semua aksi kerja saat ini akan dihentikan dan semua pekerjaan yang tercakup dalam Kontrak Induk akan dilanjutkan," kata pernyataan, yang dilansir Reuters pada Jumat (04/10/2024). (Yetede)

Ekonomi

Deflasi Bukan Sinyal Negatif Perekonomian

05 Oct 2024

Pemerintah menegaskan bahwa deflasi yang terjadi selama lima bulan beruntun bukan sinyal negatif bagi perekonomian. Adapun deflasi disebabkan oleh komponen harga bergejolak (volatile food) yang berkaitan dengan komoditas pangan. Dengan Deflasi makan, maka harga bahan makanan di pasar dalam kondisi stabil atau bahkan menurun. Deflasi dalam lima bulan terakhir terutama dikontribusikan penurunan harga pangan. Menurut saya, ini suatu perkembangan positif terutama terhadap daya beli masyarakat," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Dia menjelaskan, belanja masyarakat, tertutamanya kelompok menengah kebawah, didominasi oleh belanja makanan. Artinya, harga pangan di pasar yang menurun justru bisa membantu masyarakat menjangkau bahan-bahan makanan dengan lebih murah. "Jadi deflasi lima bulan berturut-turut yang berasal dari harga bergejolak itu adalah hal yang memang kita harapkan bisa menciptakan level harga makanan yang stabil dan rendah, karena itu baik untuk konsumen Indonesia, terutama menengah kebawah yang mayoritas belanjanya makanan," tambah dia. (Yetede)

Ekonomi

Nomenklatur di Kabinet Prabowo

05 Oct 2024

MENJELANG pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden-wakil presiden terpilih, orang-orang kepercayaan Prabowo menggelar rapat secara maraton. Orang kepercayaan yang dimaksudkan itu adalah para petinggi Partai Gerindra, seperti Ketua Harian Pusat Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono.

Mereka merumuskan jumlah nomenklatur kementerian yang dibutuhkan kabinet Prabowo. Hasil rapat intens tersebut dilaporkan secara rutin dan berkala kepada Prabowo di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Sufmi Dasco mengatakan perumusan jumlah nomenklatur kementerian di kabinet Prabowo bakal disampaikan setidaknya lima hari sebelum pelantikan Prabowo. Rumusan dan hasil perkembangan kajian nomenklatur rutin disampaikan kepada Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. “Rumusan disampaikan sekaligus untuk meminta masukan dari Prabowo,” ujar Sufmi Dasco melalui pesan pendek yang diterima Tempo, kemarin.

Seorang narasumber di kubu Prabowo-Gibran mengatakan rumusan nomenklatur kementerian di kabinet Prabowo akan bertambah dari jumlah kementerian pada era pemerintahan sebelumnya. Hal itu untuk mengakomodasi partai pendukung Prabowo, khususnya partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) saat pemilihan presiden 2024. Anggota KIM terdiri atas Partai Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Demokrat, serta partai non-parlemen, seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), Gelora, Garuda, dan Prima. (Yetede)

Ekonomi

WAWANCARA KHUSUS dengan Kepala Bappenas, Suharso Momoarfa

05 Oct 2024

Bagaimana realisasi pembangunan oleh pemerintahan Presiden Jokowi selama 2014-2024? Apakah realisasi pembangunan telah sesuai dengan target dan perencanaan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024? Dalam konteks evaluasi pembangunan oleh pemerintahan Presiden Jokowi selama satu dekade yang akan berakhir per 20 Oktober 2024, Kompas mewawancarai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa di kantornya, di Jakarta, Kamis (19/9/2024). Berikut petikannya.

Berapa persen RPJMN yang terealisasi? Selama 10 tahun ini, rata-rata mungkin mediannya ada di angka 70 persen. Ini saya coba fair dalam menghitung karena dalam RPJMN ada program prioritas, ada program non-prioritas. Ketercapaian program-program prioritas itu lebih tinggi. Contohnya soal elektrifikasi kita yang tinggi. Jangkauannya sudah bisa dibilang 100 persen. Namun, kalau dari sisi konsumsinya rendah. Apa masalah 30 persen sisanya yang belum tercapai? Kenapa? Masalah utamanya adalah sinkronisasi kebijakan di antara kementerian dan lembaga (K/L) ataupun daerah. Di setiap kementerian sendiri, di antara direktorat jenderal masih kerap ditemukan ketidaksinkronan.

Di antara semua K/L, ada yang menawar, tidak mampu, dan seterusnya. Ada karena juga anggarannya tidak tersedia, dan beberapa alasan. Jadi pertama ketidaksinkronan sudah terjadi antar-K/L. Yang kedua yang juga tidak sinkron adalah antara pusat dan daerah. Pemerintah pusat, misalnya, mau membangun proyek baru di satu tempat. Namun, pemerintah daerah kurang mendukung. Misalnya, tidak membantu menyelesaikan persoalan tanah. Itu, kan, sudah menjadi persoalan. (Yoga)

Ekonomi

Mimpi Indonesia Menjadi Jawara Global dengan Transformasi Sektor Perikanan

05 Oct 2024

Sektor kelautan dan perikanan diproyeksikan bakal menjadi penyumbang utama ketahanan pangan masa depan sejalan dengan kebutuhan pangan dan protein penduduk dunia yang terus meningkat. Dengan dua pertiga wilayahnya berupa lautan, Indonesia berpotensi besar menyediakan kebutuhan protein dan pangan global dari sumber daya perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan perikanan budidaya sebagai andalan pangan di masa depan serta menjadi substitusi atas hasil tangkapan ikan. Perikanan tangkap secara bertahap dikurangi untuk bergeser ke perikanan budidaya. Kesiapan ekosistem budidaya kini masih menjadi pekerjaan rumah, antara lain mencakup ketersediaan benih dan pakan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, upaya membangkitkan sektor kelautan dan perikanan perlu memprioritaskan komoditas unggulan dan bisa dikuasai. Namun, keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan ketahanan ekologi perlu dijaga Untuk mengetahui lebih dalam evaluasi dan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan selama empat tahun terakhir, berikut wawancara khusus Kompas dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, Senin (23/9/2024). Apa yang menjadi target besar Kementerian Kelautan dan Perikanan? Mimpi kami, pertama, Indonesia memiliki kekuatan dan menjadi jawara di sektor perikanan budidaya, sebagai bagian dari kesejahteraan bangsa.

Perikanan budidaya memiliki ketertelusuran yang baik dalam komposisi dan kandungan serta tidak ada kandungan merkuri dan mikroplastik.Tetapi,terus terang Indonesia masih ketinggalan dalam perikanan budidaya. Kita tidak bisa bandingkan dengan China dan Jepang yang luar biasa. Dengan Vietnam saja kalah. Padahal, pasar perikanan dunia sangat besar dengan nilai lebih dari 280 miliar dollar AS. Kalau kontribusi pasar perikanan budidaya Indonesia hanya 5 miliar-6 miliar dollar AS, ini masih kecil. Ada lima komoditas yang kita desain menjadi unggulan, yakni udang, lobster, tilapia (nila), kepiting, dan rumput laut. Lima komoditas ini punya nilai yang begitu besar di pasar dunia. Di dalam negeri, pasar kita juga cukup kuat, dengan kebutuhan konsumsi lebih kurang 12 juta ton per tahun. Pasar ini harusnya juga kita bisa kelola dengan baik. (Yoga)

Ekonomi

Deflasi Melemahkan kondisi perekonomian

05 Oct 2024

Gejala atas kondisi yang tak baik, sesamar apa pun, mesti dicermati dan diperbaiki. Hal ini termasuk deflasi yang bisa mengarah pada pelemahan kondisi perekonomian. Bagi sebagian masyarakat yang gemar berbelanja, penurunan harga barang bagaikan angin segar. Barang yang disasar serasa memanggil-manggil agar segera dibeli. Mengutip artikel di Forum Ekonomi Dunia dan Forbes, deflasi kerap kali terdengar dan terkesan baik. Sebab, harga yang turun kerap dimaknai memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk membeli barang. Akan tetapi, deflasi bisa mempertajam pelemahan ekonomi. Mengapa? Sebab, penurunan harga yang berlangsung secara terus-menerus membuat masyarakat memiliki ekspektasi lebih jauh, yakni harga barang akan turun lagi atau harga barang lain ikut turun. Lantas, masyarakat menunda ber- belanja. Jika terjadi terus-menerus, barang tidak terserap pasar.

Lebih lanjut, permintaan atas barang merosot. Akibatnya, produsen memperlambat roda produksi untuk mengurangi produksi barang. Jika hal ini terjadi, pendapatan anjlok sehingga biaya produksi mesti ditekan, antara lain dengan mengurangi jumlah pekerja. Jumlah penganggur bertambah. Hal ini kerap disebut sebagai jebakan deflasi. Deflasi terjadi saat inflasi berbalik menjadi negatif, yang mengindikasikan penurunan harga rata-rata barang dan jasa selama periode tertentu. Dalam jangka pendek, deflasi bisa memicu deflasi lebih lanjut. Indonesia, pada Mei-September 2024, mengalami deflasi bulanan. Meski demikian, secara tahunan pada September 2024 masih tercatat inflasi 1,84 persen. Sejumlah ekonom menyampaikan kekhawatiran perihal deflasi ini, yakni keterbatasan dana masyarakat untuk berbelanja atau membeli barang. Akibatnya, barang tak terserap dan pasokan berlebih. Harga barang pun turun.

Sementara, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, deflasi disebabkan pasokan barang pangan yang berlimpah. Masyarakat yang mengurangi belanja atau tak berbelanja mesti ditelisik penyebab dan dampaknya. Belanja atau konsumsi masyarakat berperan 52-54 persen terhadap produk domestik bruto. Maka, belanja masyarakat yang berkurang akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun penyebabnya mesti ditelisik agar bisa ditangani secara lebih menyeluruh. Solusi untuk menopang belanja masyarakat berupa bantuan sosial hanya bisa sementara. Harus ada solusi yang lebih fundamental dan berkelanjutan. Jika disederhanakan, masyarakat akan berbelanja jika barang tersedia, harganya terjangkau, dan memiliki dana untuk dibelanjakan. (Yoga)