Keuangan BUMN Terancam Target Dividen Rp 90 Triliun

;

Keuangan BUMN Terancam Target Dividen Rp 90 Triliun

Ekonomi Yoga 02 Oct 2024 Kompas

Pada periode akhir kepemimpinan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, pemerintah mencanangkan target tinggi setoran dividen perusahaan pelat merah ke kas negara pada tahun 2025 mencapai Rp 90 triliun. Angka ini lebih tinggi dari target setoran BUMN kekantong negara tahun ini sebesar Rp 85,4 triliun. Target setoran dividen BUMN sebesar Rp 90 triliun ini bahkan lebih tinggi dari pendapatan pos kekayaan negara dipisahkan yang berasal dari dividen BUMN yang sebelumnya tertera dalam Nota Keuangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp 86 triliun. Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Septembe lalu, Erick menyatakan, keputusan tersebut telah diresmikan oleh Badan Anggaran DPR. ”Saya baru dapat info, sudah diketuk oleh Banggar, untuk dividen 2025 kami ditargetkan Rp 90 triliun. Saya rasa ini angka yang fantastis,” ujarnya, dikutip dari kanal Youtube Komisi VI DPR.

Di balik upaya pemerintah mempertahankan pertumbuhan setoran dividen BUMN, kas keuangan perusahaan-perusahaan pelat merah berisiko menghadapi keterbatasan untuk melakukan aksi korporasi, baik itu ruang dalam melakukan ekspansi maupun investasi. Pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, mengatakan, target dividen raksasa yang dipatok pemerintah tahun depan cukup berisiko menghadang laju keberlanjutan bisnis mereka di tengah tekanan ekonomi global. Terlebih, ada kecenderungan memaksa BUMN menyetorkan laba di ambang batas kewajaran. ”Ada sinyal pemaksaan ke BUMN untuk setoran laba di luar kebiasaannya. Kalau dilihat dari indikator yang ada, BUMN seolah dipaksa untuk menyetorkan dividen lebih besar,” ujar Herry saat dihubungi Kompas, Selasa (1/10/2024). Hal itu tecermin dari rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio) tiga BUMN penyumbang dividen terbesar pada 2023, yaitu BRI, PT Pertamina (Persero), dan Bank Mandiri.

Tahun lalu, rasio pembayaran dividen rata-rata ketiganya mencapai 26 persen, melonjak dibandingkan 2022 dan 2021 yang masing-masing 17,1 persen dan 18 persen. Oleh karena itu, dia memandang target penerimaan negara dari dividen BUMN pada 2025 ini terlalu ambisius. Terlebih target ini dicanangkan pada saat ruang investasi perusahaan pelat merah dari perolehan laba bersih juga berisiko menyempit akibat perlambatan ekonomi global. Di sisi lain, tantangan ekonomi yang kemungkinan masih berat hingga akhir tahun ini menjadikan sangat sulit bagi BUMN untuk dapat mengerek kinerjanya secara signifikan. Sebagai gambaran, empat dari tujuh emiten BUMN penghuni indeks IDX High Dividend 20 mengalami penurunan laba pada semester I-2024. ”Target dividen tersebut tidak selaras dengan kenaikan kinerjanya, khususnya laba. Jadi, ada kecenderungan pemaksaan kepada BUMN untuk menyisihkan laba lebih besar dari biasanya sebagai dividen untuk pemerintah,” kata Herry. (Yoga)