Kebijakan hilirisasi oleh Presiden Jokowi harus terus ditingkatkan produktivitasnya agar dapat mencapai visi Indonesia Emas 2045. Dengan meningkatkan produktivitas maka  Indonesia bisa meningkatkan juga pendapatan. Dalam kebanyakan teori mainstream, berbicara tentang alokasi sumber daya, bagaimana cara mengefisiensikan alokasi sumber daya. Hal ini diungkapkan Profesor and Dean of the Institute of New Structural Economics, Peking University/Deputy Director, Economic Committee of the Chinese People’s Political Consultative Conference, Justin Yifu Lin dalam  sesi diskusi “Indonesia & The Global Economic Order,” dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024, bertajuk “Accelerating Resselient  Growth” di Jakarta Convention Center (JJC), pada Selasa (08/10/2024).

Prof Justin mengatakan jika melihat negara-negara yang sukses, yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan produktivitas  setiap saat. “Dan jika Anda ingin meningkatkan produktivitas  maka Anda harus mengikuti satu prinsip  dalam cara pertumbuhan. Anda harus mengikuti  keunggulan kompetitif Anda. Tentukan apa yang menjadi keunggulan pabrik Anda, apa yang Anda miliki saat ini, dan cari tahu apa yang bisa  Anda lakukan dengan baik berdasarkan apa yang Anda miliki. Itulah, keunggulan kompetitif Anda. Ini adalah pinsip yang sangat umum,” ujar Prof Justin.  (Yetede)

OJK mencatatkan premi asuransi kesehatan per Agustus 2024 tumbuh tinggi. Pertumbuhan premi yang tinggi juga diiringi dengan klaim yang juga meningkat, sehingga industri asuransi diminta melakukan efisiensi. Kepala Pengawas Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, Dana Pensiun  Ogi Prastomiyono menjelaskan, sampai akhir Agustus 2024, premi asuransi kesehatan dari sektor asuransi jiwa mencapai Rp19,36 triliun, tumbuh 38,35% secara yoy. Sementara sektor asuransi umum juga mencatatkan pertumbuhan premi asuransi kesehatan yang mencapai Rp6,61 triliun, tumbuh 27% (yoy). “Walaupun pertumbuhan premi  dapat terbilang cukup baik, klaim di kedua sector ini masih terbilang cukup baik, klaim di kedua sektor ini masih terbilang tinggi, dan menjadi concern utama untuk melakukan efisiensi di berbagai lini. Mulai dari operasional  sampai kepada pemberian  layanan medis di rekanan klinik dan rumah sakit,” jelas Ogi. (Yetede)

Forum Bisnis Indonesia, Asia Selatan, dan Asia Tengah atau INASCA yang pertama telah selesai diadakan di Jakarta, Senin (7/10/2024). Acara itu menjadi ”biro jodoh" bagi para pelaku usaha dari 15 negara untuk mencari mitra yang cocok. Sepanjang acara, dibahas isu kebangkitan kekuatan ekonomi Asia di berbagai bidang dengan syarat ada perubahan pemikiran yang mendasar mengenai cara menjalankan kerja sama. ”Kita tidak bisa lagi berpikir dengan cara tradisional. Pelaku usaha harus melihat berbagai permasalahan nyata di dalam peningkatan ekonomi, yaitu krisis iklim,” kata Ijaz Nisar, pendiri sekaligus Direktur CEO Club Pakistan, lembaga konsultan dan kajian untuk bisnis. Ia menjelaskan, krisis iklim merupakan akibat ulah manu-sia dan telah merugikan perekonomian global. Namun, di negara-negara selatan dunia, belum banyak pelaku usaha menyadari ataupun mengakui koneksi krisis iklim dengan persoalan ekonomi. 

Sebagai contoh adalah Pakistan yang merupakan lumbung pangan kawasan Asia Selatan, tetapi setiap tahun menderita akibat banjir sehingga hasil panen rusak. ”Alam harus dihitung sebagai aset usaha sekaligus risiko kerugian. Aset jika bisa dimanfaatkan dan dilestarikan dengan baik. Risiko jika tidak ada tindakan mitigasi dan produktivitas terus terganggu akibat berbagai bencana alam ataupun kerusakan lingkungan,” tutur Nisar. Ia mengatakan, menerapkan pemikiran tersebut ke dalam produktivitas nyata perusahaan memang susah karena dari pemerintah, pelaku usaha, sampai dengan konsumen harus mengubah cara berpikir. Apalagi, keputusan untuk melakukannya kerap tidak populer di masyarakat. Menurut Nisar, perubahan pola pikir yang berbasis keberlanjutan lingkungan dan mitigasi krisis iklim ini harus diterapkan diteknologi,tata kelola usaha, kebijakan pemerintah, dan pengawasan masyarakat. Banyak pihak menganggap mengubah perilaku ini memakan tenaga, waktu, dan biaya. Ketua Dewan Usaha Sri Lanka-Indonesia Vish Govindasamy dalam pemaparannya menjelaskan, potensi bisnis besar di Asia Selatan dan Asia Tengah adalah ketahanan pangan. 

Setiap tahun, dunia merugi hingga 900 miliar dollar AS akibat bahan pangan yang rusak. Selain bencana alam, kerusakan juga terjadi karena minimnya sarana penyimpanan yang layak.  ”Kita membutuhkan teknologi ramah lingkungan untuk pemuliaan benih, penyimpanan hasil panen, distribusi yang cepat, dan penjualan berbasis daring yang terlacak,” ujarnya. Logistik Setelah persoalan utama, yaitu isu keberlanjutan alam, pembangunan infrastruktur logistik yang efisien menjadi benang merah kedua di dalam INASCA. Hal ini disampaikan Gulmira Rzayvea, peneliti senior di Institut Kajian Energi Oxford (OIES) yang berpengalaman menjadi staf ahli bidang energi untuk Presiden Azerbaijan hingga 2019. Kerja sama energi terbarukan memerlukan infrastruktur yang mumpuni. Memang, peralihannya tidak bisa sekejap karena berisiko menggoyang kestabilan ekonomi. Namun, peralihan bertahap ini bisa diupayakan dengan membangun sistem logistik yang komprehensif. ”Kita membutuhkan perpipaan, perkapalan, jalur darat, wadah, dan infrastruktur keterhubungan,” katanya. (Yoga)

Pemilihan presiden di Amerika Serikat akhirnya menyenggol beberapa merek. McDonald’s menjadi perbincangan ketika salah satu calon, Kamala Harris, mengaku pernah bekerja di restoran cepat saji itu, tetapi lawannya, Donald Trump, mempermasalahkan klaim itu. Belakangan makin mudah merek terjerumus ke dalam isu-isu politik. Di Indonesia ada juga. Bagaimana produk pengharum bau badan harus bersikap ketika isu bau ketek merebak? Bagaimana perusahaan teknologi finansial harus bersikap ketika akunnya adalah milik orang penting? Bagaimana perusahaan e-dagang harus bersikap ketika muncul isu jet pribadi? Bagaimana pula platform perbincangan komunitas ketika muncul dalam perdebatan soal politik? Majalah Fast Company menyebut bahwa inti perseteruan Trump dan Kamala adalah burger dan kentang goreng produksi McDonald’s. Merek ini sepertinya tidak bisa lepas dari pemilihan presiden tahun 2024. Setidaknya mereka menyebut merek ini berulang-ulang.

Akan tetapi, McDonald’s sepertinya harus repot. Pasalnya, saling serang terkait dengan benar atau tidaknya Kamala pernah bekerja di tempat itu. Trump dengan blak-blakan menyerang klaim Kamala yang bekerja di McDonald’s saat masih bersekolah. ”Dia tidak pernah bekerja di sana!” kata Trump saat rapat umum di Indiana, Pennsylvania. Ia kemudian menyatakan dengan nada mengejek bahwa ia ingin melihat keadaan dapur McDonald’s tempat Kamala bekerja. Kamala sendiri sebenarnya telah menyebut pekerjaannya di McDonald’s sejak kampanye tahun 2019 untuk kursi kepresidenan, dan hal itu disebutkan dalam iklannya pada tahun 2024 yang menandakan latar belakang yang sederhana: ”Dia tumbuh di rumah kelas menengah,” lanjutnya. ”Dia adalah putri dari seorang ibu yang bekerja. Dan dia bekerja di McDonald’s sambil mendapatkan gelarnya.” Penjelasan ini tak cukup membungkam kubu Trump. Mereka mencari bukti-bukti bahwa Kamala tidak pernah bekerja ditempat itu dengan mengatakan, di dua buku tentang Kamala, pekerjaan itu tak disebut. 

Di tengah perdebatan konyol dan dengan segala kerepotan seperti itu, restoran cepat saji itu mendapat ”untung”. Nama McDonald’s boleh dibilang tampil menjadi ikon. Ikon ini layak disematkan karena buktinya satu dari delapan orang Amerika pernah bekerja untuk jaringan tersebut. Bagaimana perusahaan harus bersikap ketika masuk dalam isu-isu politik? Konsultan merek Mike Jones di dalam akun LinkedIn tahun 2017 mengatakan, iklan politik dan keterlibatan merek dalam perdebatan politik sedang meningkat dalam tatanan politik Amerika Serikat. Saat ini sudah menjadi hal yang populer untuk menggunakan politik sebagai salah satu alat pemasaran. Ia membeberkan sejumlah merek yang mulai masuk dalam pertengkaran politik. Semua ini membuat ia berpikir keras tentang upaya-upaya terbaru dari merek. Bolehkah merek mengambil sikap politik? Apakah ada saatnya mereka tidak seharusnya melakukannya? Jika ya, bagaimana mereka harus menghadapi pelanggan atau karyawan atau mitra dan vendor yang tidak sependapat dengan mereka? Apakah ada garis yang tidak boleh mereka lewati? Salah satu panduan yang diberikan Mike Jones adalah soal nilai-nilai perusahaan. Ini menjadi pertimbangan penting sebelum mereka melakukan langkah yang menyerempet
ke isu politik. (Yoga)