Sejak diakui sebagai aset komoditi bursa berjangka pada 2018, perdagangan aset kripto di Indonesia mengalami perkembangan signifikan, terutama dalam hal regulasi dan partisipasi pasar. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mulai memperketat aturan dengan mensyaratkan izin bagi pedagang fisik aset kripto pada 2021, sehingga hanya pedagang resmi yang dapat memperdagangkan aset kripto. Ini dilakukan seiring peningkatan nilai transaksi yang mencapai Rp859,4 triliun pada 2021 dengan 11 juta investor, meskipun isu keamanan dana nasabah masih menjadi sorotan.

Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 diterapkan untuk memperkuat ekosistem kripto, dengan menunjuk PT Bursa Komoditi Nusantara sebagai bursa berjangka dan PT Kliring Komoditi Indonesia sebagai lembaga kliring untuk perdagangan aset kripto. Pada Mei 2022, pemerintah mulai memungut pajak dari transaksi kripto, dengan tarif PPh 0,1% untuk penjual dan PPN 0,11% untuk pembeli. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan memastikan transparansi dalam ekosistem kripto.

Regulasi pajak yang ketat juga mencakup tarif lebih tinggi bagi pedagang tidak resmi. Hingga saat ini, hanya ada 5 pedagang fisik kripto yang terdaftar di Bappebti, sementara 30 calon lainnya masih memenuhi persyaratan sebelum batas waktu yang ditetapkan. Ke depannya, kewenangan pengaturan aset kripto akan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diharapkan membawa ekosistem kripto yang lebih aman, teratur, dan inklusif bagi investor dan pelaku pasar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan jaminan kepada pelaku industri dan investor aset kripto mengenai stabilitas regulasi saat mengambil alih pengawasan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mulai Januari 2025. Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan OJK, menegaskan bahwa tidak akan ada perubahan substansial dalam regulasi yang akan mempengaruhi pelaku industri. Robby, Ketua Asosiasi Blockchain & Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo-ABI), juga menyatakan keyakinan bahwa peralihan pengawasan akan berjalan lancar, namun ia menggarisbawahi perlunya evaluasi terhadap mekanisme perpajakan yang dinilai kurang kompetitif.

Di sisi lain, Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, melaporkan peningkatan realisasi penerimaan pajak dari transaksi kripto. Para pengamat, seperti Fajry Akbar dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), menyoroti pentingnya OJK untuk melakukan sosialisasi agar transaksi di bursa kripto meningkat, serta memperkuat penegakan hukum untuk mencegah perpindahan pengguna ke platform ilegal. Dengan demikian, OJK diharapkan dapat mengoptimalkan potensi pajak dan perkembangan pasar kripto di Indonesia.

Pemerintah China mengumumkan paket stimulus fiskal baru berupa penerbitan obligasi khusus senilai sekitar USD 325,5 miliar. Langkah ini bertujuan mengatasi krisis sektor properti dan rendahnya konsumsi masyarakat di China. Cheril Tanuwijaya dari Mega Capital Sekuritas mengamati bahwa stimulus ini memicu arus keluar dana asing dari Bursa Efek Indonesia (BEI), memperkuat tren net sell yang mencapai Rp 4,99 triliun minggu lalu.

Neraca perdagangan Indonesia pada September 2024 diproyeksikan akan terus mencatat surplus, dengan nilai diperkirakan antara USD 2,5 hingga USD 3,13 miliar. Ekonom Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, memperkirakan surplus sebesar USD 2,55 miliar, didorong oleh peningkatan permintaan ekspor terutama untuk produk manufaktur dan minyak sawit mentah (CPO), yang selaras dengan peningkatan angka PMI Manufaktur Indonesia menjadi 49,2.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan, kembali ke level 7.520,60 setelah penurunan 3,56% dalam sebulan terakhir. Saham-saham berkapitalisasi besar (big cap), seperti PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN), dan PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), menjadi faktor utama yang menekan IHSG.

Peluang positif di sektor properti yang didorong oleh kebijakan moneter dan rencana kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto. Kebijakan Bank Indonesia (BI) dan Federal Reserve untuk menurunkan suku bunga pada September 2024 memberikan angin segar bagi sektor ini, dan penurunan suku bunga lebih lanjut sebelum akhir tahun diprediksi akan mendukung kinerja perusahaan properti.

Prospek positif bagi emiten sektor unggas pada akhir tahun 2024, didukung oleh penurunan biaya pakan dan potensi kenaikan harga ayam. Analis Mirae Asset Sekuritas, Andreas Saragih, mencatat adanya perbaikan harga Day Old Chick (DOC) dan ayam pedaging pada September 2024 setelah penurunan sebelumnya, dan memproyeksikan tren positif ini akan berlanjut. Inflasi yang terkendali juga dipandang dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

Fenomena "makan tabungan" di kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah, yang tercermin dari pertumbuhan rendah simpanan di bawah Rp 100 juta. Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjukkan simpanan kelompok ini hanya naik 0,8% sepanjang 2024 hingga Agustus.

Industri asuransi jiwa optimistis menghadapi prospek kinerja investasi menjelang akhir tahun, didorong oleh sentimen penurunan suku bunga acuan dan window dressing. Direktur Ciputra Life, Listianiwati Sugiyanto, melihat potensi kenaikan pada instrumen surat utang dan saham. Ciputra Life akan menyesuaikan strateginya dengan meningkatkan porsi investasi di saham dan mempertahankan obligasi, terutama obligasi pemerintah dan korporasi dengan rating minimal investment grade.