;
Kategori

Ekonomi

( 40554 )

Potensi Setoran Sawit Dipertanyakan

14 Oct 2024
Hashim Djojohadikusumo menyebutkan ada potensi penerimaan negara dari denda kegiatan sawit ilegal di dalam kawasan hutan yang mencapai Rp 300 triliun. Sayangnya, dana tersebut belum masuk kantong negara. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus adik presiden terpilih Prabowo Subianto tersebut menyebutkan banyak pengusaha sawit belum membayar denda setelah mengokupansi hutan untuk berkebun tanpa izin. Dia mengklaim ada jutaan hektare lahan kebun sawit di dalam kawasan hutan. "Ternyata sudah diingatkan, tapi sampai sekarang belum bayar," ujar Hashim dalam acara diskusi yang digelar Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Menara Kadin, Senin, 7 Oktober 2024.

Menurut CEO Arsari Group tersebut, data ia peroleh dari Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh. Dia menyebutkan Prabowo Subianto sudah mengidentifikasi 300 nama pengusaha sawit nakal yang menduduki hutan secara ilegal. Jika praktik perkebunan sawit di dalam hutan ini bisa ditertibkan, Hashim memperkirakan negara bisa menerima Rp 50 triliun setiap tahun. "Setiap Rp 5 triliun yang kami dapat dari penutupan kebocoran penerimaan negara bisa memberikan makanan gratis pagi dan siang untuk 9 juta jiwa,” tuturnya.

Saat dimintai konfirmasi mengenai pernyataan Hashim tersebut, Ateh membenarkan bahwa data kebocoran penerimaan negara itu datang dari hasil penelusuran BPKP mengenai praktik sawit ilegal di dalam hutan. "Benar itu," ujarnya. Namun ia enggan merinci hasil temuan mereka. Ateh mengklaim proses audit masih berlangsung. Tertanggal 14 April 2023, Presiden Joko Widodo membentuk tim khusus untuk membenahi tata kelola industri sawit. Pemicunya, pemerintah mengidentifikasi ada 3,37 juta hektare kebun sawit di dalam kawasan hutan. Pemerintah berencana mengampuni para pengusaha yang merangsek ke hutan asalkan membayar denda. (Yetede)


Pemerintahan Prabowo Menuju Target Pertumbuhan Ekonomi 8%

12 Oct 2024

Presiden terpilih Prabowo Subianto mematok target pertumbuhan ekonomi tinggi, yakni sebesar 8% per tahun, melampaui rata-rata 10 tahun terakhir sekitar 5%. Pemerintah sudah menyiapkan strategi untuk mewujudkan target tersebut. Strategi ini antara lain mengoptimalkan investasi berkelanjutan, lalu melibatkan swasta di proyek mercusuar, menciptakan kemandirian energi dan pangan, serta menggenjot inovasi teknologi untuk mencegah korupsi. Secara historia, Indonesia pernah mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, yakni pada 1977, 1980, 1981, dan 1995.

Artinya target itu bukan mustahil tercapai, kendati perlu upaya keras. Itu sebabnya, ekonom menyarankan pemerintah  menjaga daya beli kelas menengah karena mereka penggerak pertumbuhan ekonomi dengan cara pemberian subsidi, fasilitas kesehatan, dan pendidikan hingga penundaan kenaikan pajak. Lalu, pemerintah bisa mendorong pertumbuhan usaha dengan pemberian insentif dan kredit khususnya pada industri padat karya. Investasi juga harus dipacu habis-habisan hingga mencapai 53% dari PDB atau setara Rp 11 ribu triliun. Jumlah itu jauh diatas target 2024 sebesar Rp1.600 rupiah. (Yetede)

Jalur Licin Asuransi

12 Oct 2024
Sejumlah perusahaan asuransi dipastikan banyak menemui kesulitan  dalam mengejar ekuitas minimum yang bakal berlaku dua tahap pada 2026 dan 2028. Saat tingkat profitabilitas kurang mendukung untuk memupuk laba secara organik, asuransi masih harus dihadapkan pada implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 yang bisa menggerogoti ekuitas. Di sektor asuransi umum hingga akhir Agustus 2024, terdapat sebanyak 23 perushaan dari 71 perusahaan yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp 250 miliar sesuai POJK 23/2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi  Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah. Mereka punya tenggat 31 Desember 2026 untuk memenuhi aturan ekuitas minimum tersebut. Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan menyampaikan, masalah permodalan ini banyak terjadi pada perusahaan asuransi umum lokal. Sebagai wadah  dari  perusahaan asuransi umum lokal. (Yetede)

Memperbesar Kontribusi Koperasi ke Perekonomian

12 Oct 2024

Pemerintah mendorong peningkatan kontribusi usaha koperasi terhadap PDB nasional dari 5,7% menjadi 6,2% pada tahun ini. Untuk itu, pemerintah menerapkan program koperasi modern  mulai tahun 2020 hingga 2023 yang menghasilkan 400 koperasi, dan target tahun ini menjadi 500 koperasi modern. Kontribusi koperasi terhadap PDB telah mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam rencana tersebut, target kontribusi koperasi mencapai 5,5% terhadap PDB nasional pada 2024.

Deputi  Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM (Kemekop UKM) Ahmad Zabadi mengatakan, program  korporatisasi petani yang menghadirkan  ekosistem hulu hilir dengan menciptakan nilai tambah ekonomi bagi petani anggota koperasi. Dalam program ini petani menjadi penyedia bahan baku/supplyer dan koperasi menjadi konsolidator dan agregator produk pertanian dengan mencari pasar/offtaker. "Kami ingin koperasi menjadi bagian dari rantai pasok dan ekosistem bisnis dan terhubung dengan dunia usaha lain atau industri. Program hilirisasi koprasi kita dorong agar terintegrasi dari hulu ke hilir dalam konteks koperasi di sektor riil," jelas Ahmad. (Yetede)

Strategi Pasangan Calon di Daerah Mendompleng Ketenaran Prabowo Subianto

12 Oct 2024
SEUSAI pemilihan presiden, masyarakat menyambut pemilihan kepala daerah serentak yang digelar pada 27 November 2024. Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum, masa kampanye pilkada berlangsung pada 25 September-23 November 2024. Para calon kepala daerah melancarkan beragam strategi demi mendulang suara selama masa kampanye. Sejumlah calon kepala daerah yang didukung Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus memanfaatkan popularitas presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengerek elektabilitas mereka. KIM plus, yang di antaranya terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional, merupakan pengusung utama Prabowo dalam pilpres 2024.

Calon Gubernur Banten nomor urut 2, Andra Soni, misalnya. Dalam kunjungannya ke kantor Demokrat di Banten, ia berharap Prabowo bisa turun langsung berkampanye untuk membantu mendongkrak elektabilitasnya. Dalam sejumlah survei, Andra masih tertinggal oleh Airin Rachmi Diany, yang menjadi rivalnya dalam pilkada Banten. Selain itu, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, memamerkan kedekatannya dengan Prabowo. Pria yang kerap disapa RK ini menyebutkan hubungan baik dengan presiden terpilih akan mempermudah urusan anggaran. Ia menganalogikan, jika hubungan dengan pemerintah pusat baik, program Jakarta akan lebih banyak didukung. "Kalau hubungan baik, dana transfer dari pemerintah pusat akan berlipat-lipat sehingga program Jakarta semuanya akan lebih banyak dan sejahtera," ujarnya dalam debat pilkada di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Ahad, 6 Oktober 2024. Dalam kesempatan berbeda, RK pernah menyatakan menggunakan gimik yang mirip strategi Prabowo pada pilpres 2024. (Yetede)

Kolaborasi inklusif Pemerintah-Swasta Menentukan Kecepatan dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

12 Oct 2024
PresideJoko Widodo mengajak semua pemangku kepentingan untuk kompak berperan aktif mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai pembangunan yang telah dihasilkan dalam 10 tahun terakhir menjadi modalnya. Ia yakin, Indonesia yang kompak bakal menuju negara maju di bawah Prabowo Subianto yang akan memerintah pada periode 2024-2029. ”Dari pembangunan, ada hasil-hasil konkret yang akan memperkuat daya saing kita. Dan memang sudah saatnya bangsa kita berkonsolidasi. Bangsa ini harus berkonsolidasi. Negara ini harus berkonsolidasi. Semua harus kompak. Semua harus bersatu,” kata Presiden Jokowi pada Kompas100 CEO Forum Powered by PLN di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Jumat (11/10/2024).

Forum tahunan tersebut merupakan edisi ke-15. Kali ini, sekitar 200 peserta hadir. Mereka terdiri dari unsur pimpinan perusahaan dan sejumlah perwakilan institusi negara. Seruan kolaborasi inklusi  merupakan elaborasi dari sejumlah aspirasi yang mengemuka dalam forum itu, baik pemerintah, politisi, maupun swasta. Konsolidasi, menurut Presiden, penting di tengah dunia yang serba tidak pasti. Pertumbuhan ekonomi global pada 2025-2026 diperkirakan 2,7-2,8 persen, sedangkan di Indonesia diproyeksikan di atas 5 persen. ”Hal-hal seperti ini yang patut kita syukuri. Kita sering lupa bersyukur. Dan, sekarang ini yang harus terus dipompakan adalah pemikiran-pemikiran positif, pemikiran yang optimistis, ” tutur Presiden.

Saat ini, Presiden melanjutkan, dunia memasuki Abad Asia dengan tiga negara diperkirakan menjadi kekuatan ekonomi baru, yaitu China, Indonesia, dan India. Merujuk pada kajian sejumlah lembaga internasional, Presiden mengatakan, PDB per kapita Indonesia akan terus tumbuh. Pada satu masa, Indonesia diperkirakan naik kelas dari negara berpendapatan menengah ke tinggi alias menjadi negara maju. ”Tapi, sekali lagi, menuju kesana juga tidak gampang. Butuh keberanian memutuskan, tapi juga butuh itung-itungan yang detail dan komplet dengan angka-angka yang jelas sehingga memutuskannya betul. Dan, saya meyakini, Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto mampu membawa kita semuanya untuk menuju ke angka-angka yang tadi saya sampaikan,” kata Presiden. (Yoga)

Menekan Ketimpangan dan Kebocoran

12 Oct 2024
Sistem ekonomi dibenahi untuk menekan ketimpangan dan kebocoran. Ketimpangan bukan hanya soal pendapatan, melainkan juga akses informasi dan layanan. Ketimpangan antara si kaya dan si miskin digambarkan dalam film Parasite yang disutradarai Bong Joon-ho. Di film peraih Piala Oscar untuk kategori Film Terbaik dalam ajang Academy Awards 2020 itu, kehidupan keluarga kaya di Korea Selatan yang sangat nyaman disandingkan dengan keluarga miskin yang berjuang keras, tetapi juga manipulatif. Dalam jurnalnya, ekonom Lucas Chancel dan Thomas Piketty menyebutkan, ketimpangan pendapatan global selalu sangat besar. Hal ini merefleksikan sistem ekonomi dunia yang hierarkis berlangsung terus-menerus. Di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, 10 persen masyarakat ekonomi teratas menguasai 41 persen total pendapatan pada 2020. Sebaliknya, 50 persen masyarakat ekonomi terbawah hanya menguasai 16 persen total pendapatan.

Joseph E Stiglitz, penerima penghargaan Nobel Ekonomi, berpendapat, teori trickle-down economics atau ekonomi yang menetes ke bawah, yakni pemberian insentif yang menguntungkan kelompok ekonomi atas akan mengalir ke masyarakat ekonomi bawah, sudah kuno dan tidak relevan. Ia justru menyarankan trickle-up economics atau mengalir ke atas dengan cara memberi bantuan masyarakat bawah sehingga semua akan mendapat manfaatnya. Kebijakan serupa adalah membantu kelompok masyarakat menengah, yang manfaatnya akan dirasakan kelompok di atas dan di bawahnya. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan mengurangi ketimpangan, diperlukan sistem dan kebijakan ekonomi dalam skala luas Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan akan membenahi sistem ekonomi yang selama ini memicu ketimpangan dan kebocoran ekonomi di Indonesia (Kompas.id,10/10/2024).

Langkah yang direncanakan antara lain menyalurkan subsidi secara tepat sasaran, yakni langsung ketangan orang yang membutuhkan. Kebocoran ekonomi akan ditangani, di antaranya, dengan memperbaiki sistem ekonomi, peradilan, hingga pendidikan secara menyeluruh. Subsidi semestinya diberikan kepada yang memerlukan bantuan. Saat ini masih ada subsidi yang sebenarnya untuk masyarakat miskin, tetapi dinikmati masyarakat yang tak layak dibantu, seperti elpiji dalam tabung ukuran 3 kilogram. Data yang tepat dan niat baik merupakan kunci pemberian subsidi tepat sasaran. Data diperbarui setiap saat agar sesuai dengan kondisi terkini. Adapun niat baik berupa kesadaran untuk tidak mengambil bantuan yang bukan haknya. Seiring dengan itu, kebocoran penerimaan segera ditambal. Celah sekecil apa pun harus disumbat. Perbaiki sistem agar lebih transparan dan meniadakan transaksi di bawah meja. Setiap biaya mesti dapat dipertanggungjawabkan. Sistem yang transparan akan mendorong biaya lebih efisien. Bagi perusahaan, efisiensi akan menopang perbaikan kinerja sehingga pekerja bisa lebih sejahtera. (Yoga)

BP Tapera diusulkan Jadi Badan Investasi

12 Oct 2024
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang belum lama berjalan diusulkan untuk diubah menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional. Dengan perubahan itu, cakupan pendanaan dan investasi perumahan diharapkan bisa diperluas. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat(BP Tapera) merupakan peleburan dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan-Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) sesuai dengan Undang-Undang Nomor4Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. BP Tapera saat ini berperan mengelola dana aparatur sipil negara (ASN) eks peserta Bapertarum-PNS. ASN yang tercatat sebagai anggota Bapertarum-PNS otomatis menjadi peserta Tapera. Hingga kini, BP Tapera belum melakukan pungutan tabungan perumahan rakyat atau kontribusi dana dari pekerja karena peraturan pelaksana Tapera belum terbit.

Aturan pelaksana Tapera masih dalam proses berupa peraturan Menteri Keuangan untuk pekerja yang penghasilannya dibiayai APBN/APBD. Sementara pekerja yang tidak digaji oleh APBN/APBD melalui peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Sid Herdi Kusuma, Jumat (11/10/2024), berpendapat, wacana perubahan BP Tapera masih didiskusikan oleh anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan. Idenya agar sumber dana institusi juga dapat dioptimalkan untuk pendukung program 3 juta rumah per tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Dana Tapera bisa dimanfaatkan untuk pemilikan rumah, renovasi, ataupun investasi. Di beberapa negara, seperti Meksiko, Singapura, dan China, pengelolaan dana dengan bauran sumber dana institusi dinilai telah berhasil meningkatkan kepemilikan dan kelayakan hunian bagi masyarakat, khususnya menengah bawah.

”BP Tapera sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan didesain khusus untuk mengelola dana sektor perumahan dapat diberikan mandat sebagai pengelola,” katanya. Investasi lebih luas Sebelumnya, usulan perubahan BP Tapera menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional diungkapkan anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Bonny Z Minang. Program Tapera tetap akan dilanjutkan di pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, pihaknya mengusulkan BP Tapera diiubah menjadi Badan Investasi Perumahan asional. Hal itu untuk membuka investasi dan dana perumahan yang lebih luas, tidak hanya bersumber dari Tapera. (Yoga)

Prediksi Membaiknya Perdagangan di Tahun 2025

12 Oct 2024
Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO merevisi ke atas proyeksi pertumbuhan perdagangan barang dunia 2024. Pertumbuhan tersebut ditopang kawasan Asia yang berperan sebagai penghubung ekonomi ditengah konflik geopolitik dan fragmentasi perdagangan dunia. Dalam Global Trade Outlook and Statistic yang dirilis pada Kamis (10/10/2024), WTO memperkirakan volume perdagangan barang global pada 2024 tumbuh 2,7 persen secara tahunan. Proyeksi itu naik tipis dari perkiraan pada April 2024 sebesar 2,6 persen. Kemudian, pada 2025, volume perdagangan dunia diperkirakan tumbuh 3 persen. Perkiraan itu justru lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi WTO pada April 2024 yang sebesar 3,3 persen. WTO juga meramal ekonomi dunia pada 2024 dan 2025 bakal tumbuh sama sebesar 2,7 persen.

Dibandingkan dengan ramalan sebelumnya, proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun ini naik tipis 0,1 persen dan pada tahun depan tetap sama. Kawasan Asia menjadi pengungkit pertumbuhan perdagangan dunia. Volume ekspor kawasan tersebut akan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan kawasan lain, yakni naik 7,4 persen pada 2024. Ekspor Asia meningkat kuat pada paruh pertama tahun ini berkat peningkatan ekspor China, Singapura, dan Korea Selatan. Adapun impor Asia menunjukkan tren yang berbeda. Pertumbuhan impor China tetap moderat, sedangkan negara lain, seperti Singapura, Malaysia, India, dan Vietnam justru melonjak. Hal itu menunjukkan banyak negara di Asia yang berperan sebagai negara penghubung ekonomi. Mereka mampu memanfaatkan peluang perdagangan lintas blok geopolitik sehingga berpotensi mengurangi risiko fragmentasi.

Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan, perdagangan barang dunia berada di jalur pemulihan bertahap meskipun masih ada risiko penurunan. Ada harapan perdagangan tersebut terus tumbuh hingga akhir tahun ini. ”Namun, kami tetap waspada terhadap potensi kemunduran, khususnya potensi eskalasi konflik regional seperti yang terjadi di Timur Tengah,” ujarnya melalui siaran pers. Risiko tetap ada Menurut Okonjo, dampak konflik geopolitik itu bisa sangat parah bagi negara-negara yang terlibat langsung. Dampaknya juga dapat secara tidak langsung memengaruhi biaya energi dan rute pengiriman barang dunia. Untuk itu, WTO
berharap setiap negara perlu terus bekerja sama untuk memastikan stabilitas ekonomi global dan pertumbuhan berkelanjutan. Hal itu sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia. Dalam laporan itu, WTO juga waswas dengan kondisi industri manufaktur global yang tengah melambat. Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Global pada September 2024 sebesar 48,8. Hal itu mengindikasikan industri manufaktu dunia  tengah terkontraksi karena PMI berada di bawah ambang batas 50.  (Yoga)

Bank Thailand Merambah Indonesia

12 Oct 2024

Lembaga keuangan dari Thailand dalam beberapa tahun terakhir mulai mengakuisisi perbankan diIndonesia. Apa strategi kerja sama antara industri keuangan ”Negeri Gajah Putih” dan Indonesia? PT Bank Permata Tbk pada akhir September 2024 mengukuhkan kerja sama mereka dengan Bangkok Bank dengan mengganti logo berbentuk permata yang telah mereka pertahankan selama 21 tahun. Logo itu berganti menjadi bunga lotus, yang akrab dengan filosofi Buddha yang menjadi kepercayaan mayoritas di Thailand. Bangkok Bank menjadi satu-satunya pengendali saham bank yang terdaftar di bursa dengan kode BNLI tersebut. Per 30 September, Bangkok Bank menguasai 89,12 persen saham BNLI dan sisanya oleh publik.

Kepemilikan ini tercapai sejak Bangkok Bankmengakuisisi Bank Permata dari PT Astra International Tbk dan Standard Chartered Bank pada pertengahan 2020. Presiden Direktur Bank Permata Meliza M Rusli saat ditemui di Jakarta, Kamis (10/10/2024), menjelaskan, Bangkok Bank mengakuisisi mereka karena memiliki visi untuk mendukung nasabah Indonesia yang memiliki bisnis di luar Indonesia. Demikian sebaliknya dengan Bangkok Bank yang sebelumnya sudah membuka cabang di Indonesia sejak 1968. Mereka berekspansi mengikuti perkembangan bisnis nasabahnya. ”Sekarang Indonesia ini, kan, sudah berada di tahap dimana banyak perusahaan Indonesia yang menjadi pemain regional, bahkan menjadi pemain global. Mereka punya bisnis di Afrika, di London, dibanyak tempat. Kami ingin menjadi salah satu bank yang juga bisa memberikan dukungan kepada nasabah-nasabah kami ini dalam transaksi lintas batas,” tuturnya.

Bankok Bank, yang merupakan Lembaga keuangan dari Thailand dalam beberapa tahun terakhir mulai mengakuisisi perbankan di Indonesia. Apa strategi kerja sama antara industri keuangan ”Negeri Gajah Putih” dan Indonesia? PT Bank Permata Tbk pada akhir September 2024 mengukuhkan kerja sama mereka dengan Bangkok Bank dengan mengganti logo berbentuk permata yang telah mereka pertahankan selama 21 tahun. Logo itu berganti menjadi bunga lotus, yang akrab dengan filosofi Buddha yang menjadi kepercayaan mayoritas di Thailand. Bangkok Bank menjadi satu-satunya pengendali saham bank yang terdaftar di bursa dengan kode BNLI tersebut. Per 30 September, Bangkok Bank menguasai 89,12 persen saham BNLI dan sisanya oleh publik. Kepemilikan ini tercapai sejak Bangkok Bank mengakuisisi Bank Permata dari PT Astra International Tbk dan Standard Chartered Bank pada pertengahan 2020. (Yoga)