Industri asuransi umum menghadapi tantangan besar dengan penerapan PSAK 117 dan aturan permodalan baru yang ditetapkan oleh POJK 23/2023. Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Budi Herawan, menyebut bahwa penerapan PSAK 117 dapat menekan ekuitas dari sekitar 40 perusahaan asuransi umum. Hal ini menambah beban, mengingat POJK 23/2023 akan meningkatkan syarat ekuitas minimal dari Rp 100 miliar menjadi Rp 250 miliar pada tahun 2026. Budi mengakui bahwa opsi merger dan akuisisi menjadi salah satu solusi, tetapi proses ini tidak mudah dan memakan waktu lama.

PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) sedang mempercepat kinerja dengan menyerap 60% dari anggaran belanja modal 2024 sebesar Rp 1,4 triliun hingga Rp 2 triliun. Menurut Head of Public Affairs Siloam, Jimmy Rambing, dana ini dialokasikan untuk akuisisi lahan dan konstruksi rumah sakit baru. SILO menargetkan pertumbuhan pendapatan dua digit dengan margin EBITDA sekitar 29%-30% pada akhir tahun.

Bankir menyambut baik hadirnya lembaga  Central Counterparty (CCP) yang dibentuk oleh bank Indonesia (BI), OJK, BEI, Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI), dan Perbankan.  Sebab, CCP menempatkan dirinya diantara para pihak yang melakukan transaksi untuk mitigasi risiko kegagalan transaksi antar pihak (counterparty risk), risiko likuiditas (liqiudditiy risk), dan risiko karena volatilitas harga pasar (market risk). Sebelumnya, gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa CCP khusus derivatif Suku Bunga Nilai Tukar (SBNT) siap diimplementasikan guna mengakselerasi pendalaman Mata Uang dan Valutas Asing (PUVA), serta mendukung transmisi  kebijakan moneter sehingga meningkatkan kapasitas pembiayaan perekonomian. BI memberikan status Qualifyying CCP (QCCP) kepada CCP, yang telah dinilai memenuhi standard internasional dan juga telah mengakomodasi penyelesaian secara close-out netting. Pada tahap awal implementasi CCP akan difokuskan pada intrusmen Domestic Non Deliverable  Forward dan Repo, dengan implementasi penambahan produk yang akan diperluas secara bertahap mempertimbangkan volume transaksi dan kesiapan pasar, termasuk infrastruktur. (Yetede)

Para pendiri bangsa masih terus berupaya keras untuk mendirikan bank sentral usai kemerdekaan RI diproklamasikan pada tahun 1945. Ini sebagai salah satu persyaratan untuk bardaulat dalam ranah ekonomi moneter. Dalam kondisi tersebut, terdapat dua pendapat ekonom yang berbeda, yakni dari Margono Djojohadokoesoemo dan Soerachman. Pendapat pertama dari Margono yang merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Dia menilai Indonesia sebaiknya segera mendirikan suatu bank negara yang berfungsi sebagai bank sirkulasi sekaligus bank umum. Bahkan, tokoh ini telah menerima surat kuasa dari pemerintah untuk mendirikan bank negara.

Pendapat kedua dari Soerachman yang pada saat itu menjabat sebagai menteri kemakmuran menilai bahwa tisak perlu membuat bank negara baru dari nol, sebab ada De Javasche Bank (DJB) yang bisa diambil alih ddan dijadikan bank sirkulasi milik RI. Ini merupakan cikal bakal lahirnya BNI. Menteri Pertahanan Sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto berbagi kenangan pribadi dengan tentang hubungan keluarganya dengan PT Bank BNI dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC. Demikian benang merah sentral dari sejumlah narasumber yang dihubungi Investor Daily. Mereka adalah Ketua Hubungan Antar-Lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sarman Simanjorang, ekonom senior dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, Peneliti Institutet for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Muhammad Anwar, dan Deputi Badan  Pemenangan Pemilu, Dewn Pimpinan Pusat Partai Demokart Kamhar Lakumani. (Yetede)

Direktorat Jenderal Bina marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) telah merampungkan pembangunan over pass (OP) Balaraja B dan rehabilitasi fly over (FO) Cibodas Provinsi Banten. OP Balaraja Barat B dan FO Cibodas memiliki sejumlah peran penting  diantaranya mendukung konetivitas Jalan Nasional Kota Tangerang dengan Kota Serang, mobilitas masyarakat, dan akses kawasan industri. Lebih jauh lagi, mereka juga termasuk dalam jaringan jalan Pantai Utara Jawa atau Pantura yang terhubung hingga Pelabuhan Merak. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK 1.5) Provinsi Banten, Balai Pelaksana Jalan Nasional (PBJN) Banten, Rahmat Donal mengatakan bahwa kontraktual pekerjaan OP Balaraja Barat B dan FO Cibodas sama-sama dimulai 4 Agustus 2023 dan rampung pada 26 September 2024 lalu. "Pekerjaan OP Balaraja Barat  dan FO Cibodas ini berada dalam satu paket dengan nilai kontrak sebesar Rp100,3 miliar," jelas Donal. (Yetede)