DATA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan penghimpunan dana di pasar modal lesu. Jumlah aksi ataupun dana terhimpun sampai September 2024 tercatat hanya 138, dengan akumulasi nilai Rp 137,05 triliun. Angka ini anjlok dibanding pada periode yang sama tahun lalu, yang mencapai 169 aksi dengan akumulasi nilai menembus Rp 190,02 triliun. Pengimpunan dana di pasar modal hingga kuartal III 2024 terdiri atas 27 initial public offering (IPO), 11 penawaran umum terbatas (PUT), 5 efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS), serta 95 Penawaran Umum Bersama (PUB) EBUS.

Sejumlah analis menganggap lesunya pengumpulan dana di bursa tidak terlepas dari kondisi perekonomian di dalam negeri. Ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2024 hanya tumbuh 5,05 persen. Nilainya melemah dibanding pada kuartal pertama yang sebesar 5,11 persen. Penurunan tersebut disebabkan oleh melambatnya konsumsi rumah tangga. Padahal konsumsi rumah tangga berkontribusi 54,93 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya 4,91 persen. Nilainya lebih rendah dibanding pada kuartal kedua 2023 yang sebesar 5,22 persen. Angka tersebut juga lebih kecil dibanding pada kuartal yang sama pada 2022 yang sebesar 5,52 persen. Customer Literation and Education PT Kiwoom Sekuritas Indonesia M. Faiz Abrar berpandangan kondisi ekonomi saat inilah yang menjadi penghambat penghimpunan dana di pasar modal. Turunnya daya beli masyarakat juga mengurangi pendapatan perusahaan. "Akibatnya, perusahaan cenderung menahan diri untuk berekspansi, termasuk mengumpulkan dana dari pasar modal," katanya. (Yetede)

Di masa awal kepemimpinannya pada 2014, Presiden Joko Widodo menyatakan akan lebih berfokus ke persoalan dalam negeri, karena hal itu adalah “keahliannya”. Dari pernyataan itu, Lowy Institute for International Policy memprediksi kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi pun akan lebih banyak dijalankan oleh orang-orang di sekitar Presiden. Kala itu, Presiden dianggap tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk menangani masalah luar negeri.

Faktanya, sepak terjang politik luar negeri Indonesia selama sepuluh tahun terakhir sangat "beraroma" Jokowi. Karakter dan orientasi politik luar negeri Indonesia menunjukkan personalisasi sang Presiden: pragmatis, populis, dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Jokowi teguh menggunakan kebijakan politik luar negeri sebagai alat untuk kepentingan dalam negeri. Upaya mengejar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur secara masif adalah fokus perhatian pemerintahan Jokowi. Karena itu, kebijakan politik luar negeri Indonesia pun dikerahkan untuk mendukung fokus tersebut.

Salah satu kecenderungan kebijakan politik luar negeri pada masa pemerintahan Jokowi adalah penekanan pada hubungan bilateral, yang biasanya berhubungan dengan kerja sama konkret dan hasilnya bisa dirasakan cepat. Masalah untung dan rugi sebagaimana orientasi pelaku usaha menjadi kalkulasi utama dalam perumusan dan implementasi politik luar negeri Indonesia. Adapun masalah hubungan multilateral atau bahkan plurilateral yang biasanya menekankan pada pembangunan nilai-nilai “agung” tampak bukan jadi prioritas utama, kecuali untuk isu tertentu. (Yetede)

KURANG dari tiga bulan sebelum 2024 berganti, masih ada 27 perusahaan yang antre mencatatkan saham perdana atau initial public offering (IPO) mereka di pasar modal dalam negeri. Jika 27 perusahaan tersebut berhasil melakukan IPO, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bakal melampaui target 62 emiten baru pada tahun ini. Hingga pekan kedua Oktober 2024, BEI mencatat 36 emiten anyar resmi melantai di bursa dengan total dana yang dihimpun mencapai Rp 5,42 triliun. Namun, dengan sisa tiga bulan, sejumlah analis ragu target 62 perusahaan IPO pada tahun ini bisa tercapai. "Rasanya tidak mungkin tiap pekan 3-4 kali IPO," kata Investment Consultant PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk Reza Priyambada kepada Tempo, Senin, 14 Oktober 2024. Selain soal waktu, tantangan untuk mewujudkan target tersebut adalah minat investor. Di tengah kondisi pasar saat ini, Reza menilai pelaku pasar masih cenderung wait and see untuk membeli saham-saham baru. Sementara itu, para emiten melantai di bursa dengan tujuan menggalang dana.

Pasar saat ini sedang tidak dalam kondisi prima, meskipun tahun ini Indeks Harga Saham Gabungan berulang kali menorehkan rekor nilai tertinggi. Reza mencatat kenaikan tersebut hanya ditopang oleh beberapa emiten. Selain itu, ada risiko ketidakpastian yang masih tinggi dari dalam dan luar negeri. Daftar penyebabnya panjang, dari konflik geopolitik yang memanas, tingginya suku bunga, pelemahan ekonomi di sejumlah negara, hingga deflasi lima bulan berturut-turut. Reza menilai target IPO tahun ini bisa tak tercapai setelah kasus suap di perusahaan tersebut mencuat. Lima karyawan BEI dipecat lantaran ketahuan meminta imbalan dan gratifikasi atas jasa pencatatan saham perdana. Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad menyatakan kelima karyawan tersebut melanggar etik karena menerima imbalan dan gratifikasi atas jasa mereka dalam penerimaan emiten agar sahamnya dapat tercatat di BEl. (Yetede)

OJK meluncurkan Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 2024-2027, sebagai arah pengembangan dan acuan bagi seluruh pemangku  kepentingan untuk mewujudkan BPD yang resilien, kontributif, dan kompetitif.  Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, ditengah ketidakpastian global secara geopolitik dan ekonomi, penguatan perekonomian domestik penting untuk terus didorong, terutama menumbuhkan sumber-sumber perekonomian baru di daerah. Perekonomian daerah yang tumbuh akan menjadi dasar pertumbuhan ekonomi nasional. "BPD memiliki peran strategis dalam mewujudkan perekonomian daerah yang terus bertumbuh dan berkelanjutan. OJK berkomitmen untuk terus mendorong BPD menjadi regional champion di daerah, salah satunya dengan meluncurkan Roadmap Penguatan BPD," kata Mahendra. Menurutnya, Roadmap ini diharapkan dapat mewujudkan BPD yang memilki kualitas SDM yang baik, teknologi yang mumpuni, dan mampu menerapkan tata kelola maupun manajemen resiko dalam menjalankan proses bisnisnya. (Yetede)

PT Vale Indonesia Tbk (INCO)  membuka opsi untuk menjual nikel hijau (green nickel) secara business-to-businesss (B2B), alih-alih memperdagangkannya di pasar terbuka (open market). Mekanisme B2B dinilai lebih memberikan nilai tambah (added value) untuk saat ini. Chief of Sustainability & Corp Vale Indonesia Bernardus Irmanto memproyeksikan, arah bisnis nikel kemungkinan akan bergerak menuju green nickel. Kendati, transaksi volume perdagangan nikel ramah lingkungan tersebut di platform Metals-hub sekarang masih belum liquid. "Tapi arahnya akan kesana." kata pria yang akrab disapa Anto ini menjawab pertanyaan Investor Daily. metals-hub merupakan solusi hasil kerja sama antara Metals-hub dan London Metal Exchange (LME), platform perdagangan industri logam dunia, serta para pelaku pasar lain untuk memfasilitasi transisi menuju ekonomi hijau. Head of Market Development LME Robin Marten dalam pengumuman resminya, menyampaikan bahwa pasar nikel hijau belum cukup liquid untuk mendukung perdagangan aktif dalam kontrak berjangka. Alasannya, masih terdapat perdebatan mengenai definisi 'hijau' itu sendiri. Saat ini, standar 'hijau' yang berlaku pada industri nikel meliputi dekarbonisasi minimal 20 metrik ton Co2, kemudian pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, penghormatan terhadap hak-hak pekerja, manajemen air, serta integrasi bisnis yang lebih luas dan transparan. (Yetede)

Sales Director PT Chery Sales indonesia (CSI) Budhi Dharmawan menerangkan, pihaknya tetap optimistis di tengah kondisi dan situasi yang menantang. Hal ini karena Chery adalah salah satu jenama yang masih menunjukkan trend positif di saat market lagi negatif. "Hingga saat ini kita sudah achieve lebih dari 80% dari target penjualan kita di tahun ini," jelas dia. Sebelumnya Asisstant President Director CSI Zeng Shou menargetkan penjualan mobil Chery di tahun ini sebesar 10.000 sampai 11.000 unit. Budi menjelaskan, kontribusi terbesar dari penjualan mobil yaitu pada kendaraan listrik dan ICE. "Saat ini kontribusinya hampir sama. Tapi sedikit lebih besar EV-nya yaitu 55% bandingkan ICE sebesar 45%," Untuk menghadapi pelemahan daya beli dan peningkatan penjualan, Chery menghadirkan sejumlah strategi penjualan. Salah satunya memberikan alternatif produk yang lebih variatif kepada konsumen. "Yang baru kita launching itu Tiggo 8 kan menggebrak market. Saat kelesu-lesuan ini kita memberikan kayak suatu rangsangan baru," kata Budi. (Yetede)

Pada pekan ini, tepatnya 16 Oktober 2024, pendaftaran Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) ditutup. Persoalannya, hingga saat ini hanya ada lima perusahaan yang secara resmi mendapatkan izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Ketatnya ketentuan yang wajib dipatuhi dituding sebagai penyebab sulitnya pedagang fisik mendapatkan izin dari Bappebti. Padahal, jumlah PFAK diyakini memengaruhi nilai transaksi perdagangan kripto yang menyusut dari level puncak pada 2021 silam. Pelaku usaha pun berharap adanya stimulus sebagai kompensasi atas beratnya upaya untuk memenuhi ketentuan tersebut. Harapan besar ditempatkan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang akan mengambil alih fungsi pengawasan Bursa Kripto dari Bappebti mulai Januari 2025.

Sejak diakui sebagai aset komoditi bursa berjangka pada 2018, perdagangan aset kripto di Indonesia mengalami perkembangan signifikan, terutama dalam hal regulasi dan partisipasi pasar. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mulai memperketat aturan dengan mensyaratkan izin bagi pedagang fisik aset kripto pada 2021, sehingga hanya pedagang resmi yang dapat memperdagangkan aset kripto. Ini dilakukan seiring peningkatan nilai transaksi yang mencapai Rp859,4 triliun pada 2021 dengan 11 juta investor, meskipun isu keamanan dana nasabah masih menjadi sorotan.

Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 diterapkan untuk memperkuat ekosistem kripto, dengan menunjuk PT Bursa Komoditi Nusantara sebagai bursa berjangka dan PT Kliring Komoditi Indonesia sebagai lembaga kliring untuk perdagangan aset kripto. Pada Mei 2022, pemerintah mulai memungut pajak dari transaksi kripto, dengan tarif PPh 0,1% untuk penjual dan PPN 0,11% untuk pembeli. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan memastikan transparansi dalam ekosistem kripto.

Regulasi pajak yang ketat juga mencakup tarif lebih tinggi bagi pedagang tidak resmi. Hingga saat ini, hanya ada 5 pedagang fisik kripto yang terdaftar di Bappebti, sementara 30 calon lainnya masih memenuhi persyaratan sebelum batas waktu yang ditetapkan. Ke depannya, kewenangan pengaturan aset kripto akan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diharapkan membawa ekosistem kripto yang lebih aman, teratur, dan inklusif bagi investor dan pelaku pasar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan jaminan kepada pelaku industri dan investor aset kripto mengenai stabilitas regulasi saat mengambil alih pengawasan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mulai Januari 2025. Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan OJK, menegaskan bahwa tidak akan ada perubahan substansial dalam regulasi yang akan mempengaruhi pelaku industri. Robby, Ketua Asosiasi Blockchain & Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo-ABI), juga menyatakan keyakinan bahwa peralihan pengawasan akan berjalan lancar, namun ia menggarisbawahi perlunya evaluasi terhadap mekanisme perpajakan yang dinilai kurang kompetitif.

Di sisi lain, Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, melaporkan peningkatan realisasi penerimaan pajak dari transaksi kripto. Para pengamat, seperti Fajry Akbar dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), menyoroti pentingnya OJK untuk melakukan sosialisasi agar transaksi di bursa kripto meningkat, serta memperkuat penegakan hukum untuk mencegah perpindahan pengguna ke platform ilegal. Dengan demikian, OJK diharapkan dapat mengoptimalkan potensi pajak dan perkembangan pasar kripto di Indonesia.