Sales Director PT Chery Sales indonesia (CSI) Budhi Dharmawan menerangkan, pihaknya tetap optimistis di tengah kondisi dan situasi yang menantang. Hal ini karena Chery adalah salah satu jenama yang masih menunjukkan trend positif di saat market lagi negatif. "Hingga saat ini kita sudah achieve lebih dari 80% dari target penjualan kita di tahun ini," jelas dia. Sebelumnya Asisstant President Director CSI Zeng Shou menargetkan penjualan mobil Chery di tahun ini sebesar 10.000 sampai 11.000 unit. Budi menjelaskan, kontribusi terbesar dari penjualan mobil yaitu pada kendaraan listrik dan ICE. "Saat ini kontribusinya hampir sama. Tapi sedikit lebih besar EV-nya yaitu 55% bandingkan ICE sebesar 45%," Untuk menghadapi pelemahan daya beli dan peningkatan penjualan, Chery menghadirkan sejumlah strategi penjualan. Salah satunya memberikan alternatif produk yang lebih variatif kepada konsumen. "Yang baru kita launching itu Tiggo 8 kan menggebrak market. Saat kelesu-lesuan ini kita memberikan kayak suatu rangsangan baru," kata Budi. (Yetede)

Pada pekan ini, tepatnya 16 Oktober 2024, pendaftaran Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) ditutup. Persoalannya, hingga saat ini hanya ada lima perusahaan yang secara resmi mendapatkan izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Ketatnya ketentuan yang wajib dipatuhi dituding sebagai penyebab sulitnya pedagang fisik mendapatkan izin dari Bappebti. Padahal, jumlah PFAK diyakini memengaruhi nilai transaksi perdagangan kripto yang menyusut dari level puncak pada 2021 silam. Pelaku usaha pun berharap adanya stimulus sebagai kompensasi atas beratnya upaya untuk memenuhi ketentuan tersebut. Harapan besar ditempatkan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang akan mengambil alih fungsi pengawasan Bursa Kripto dari Bappebti mulai Januari 2025.

Sejak diakui sebagai aset komoditi bursa berjangka pada 2018, perdagangan aset kripto di Indonesia mengalami perkembangan signifikan, terutama dalam hal regulasi dan partisipasi pasar. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mulai memperketat aturan dengan mensyaratkan izin bagi pedagang fisik aset kripto pada 2021, sehingga hanya pedagang resmi yang dapat memperdagangkan aset kripto. Ini dilakukan seiring peningkatan nilai transaksi yang mencapai Rp859,4 triliun pada 2021 dengan 11 juta investor, meskipun isu keamanan dana nasabah masih menjadi sorotan.

Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 diterapkan untuk memperkuat ekosistem kripto, dengan menunjuk PT Bursa Komoditi Nusantara sebagai bursa berjangka dan PT Kliring Komoditi Indonesia sebagai lembaga kliring untuk perdagangan aset kripto. Pada Mei 2022, pemerintah mulai memungut pajak dari transaksi kripto, dengan tarif PPh 0,1% untuk penjual dan PPN 0,11% untuk pembeli. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan memastikan transparansi dalam ekosistem kripto.

Regulasi pajak yang ketat juga mencakup tarif lebih tinggi bagi pedagang tidak resmi. Hingga saat ini, hanya ada 5 pedagang fisik kripto yang terdaftar di Bappebti, sementara 30 calon lainnya masih memenuhi persyaratan sebelum batas waktu yang ditetapkan. Ke depannya, kewenangan pengaturan aset kripto akan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diharapkan membawa ekosistem kripto yang lebih aman, teratur, dan inklusif bagi investor dan pelaku pasar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan jaminan kepada pelaku industri dan investor aset kripto mengenai stabilitas regulasi saat mengambil alih pengawasan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mulai Januari 2025. Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan OJK, menegaskan bahwa tidak akan ada perubahan substansial dalam regulasi yang akan mempengaruhi pelaku industri. Robby, Ketua Asosiasi Blockchain & Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo-ABI), juga menyatakan keyakinan bahwa peralihan pengawasan akan berjalan lancar, namun ia menggarisbawahi perlunya evaluasi terhadap mekanisme perpajakan yang dinilai kurang kompetitif.

Di sisi lain, Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, melaporkan peningkatan realisasi penerimaan pajak dari transaksi kripto. Para pengamat, seperti Fajry Akbar dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), menyoroti pentingnya OJK untuk melakukan sosialisasi agar transaksi di bursa kripto meningkat, serta memperkuat penegakan hukum untuk mencegah perpindahan pengguna ke platform ilegal. Dengan demikian, OJK diharapkan dapat mengoptimalkan potensi pajak dan perkembangan pasar kripto di Indonesia.