;
Kategori

Ekonomi

( 40554 )

Ekspor Alas kaki Tumbuh Pesat

17 Oct 2024
Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko mengatakan ekspor alas kaki Indonesia tumbuh 64,5% selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi. "Selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, alas kaki Indonesia meningkat pesat, sebesar 64,5%, meskipun seharusnya bisa mencapai dua kali lipat," ujar Eddy. Keyakinan itu, kata dia, tercermin pada pertumbuhan ekspor yang sempat menyentuh US$ 7,7 miliar pada 2022. Angka ini melejit, 88% dibandingkan dengan kondisi awal Presiden Jokowi kali pertama  menjabat dengan nilai ekspor US$ 4,1 miliar pada 2014. Eddy mengatakan, ekspor alas kaki bisa meningkat dua kali lipat apabila tidak terjadi penurunan permintaan global akibat adanya perang  di Eropa antara Rusia dengan Ukraina pada 2022. Menurutnya, tahun ini ekspor alas kaki mulai stabil dan diproyeksikan tumbuh positif meskipun masih kecil. "Estimasi Aprisindo pada tahun 2024 ekspor akan mencapai US$ 6,7 miliar atau tumbuh 5% dibandingkan tahun 2023," kata dia. (Yetede)

Debut Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan RI

17 Oct 2024
SENIN malam, 14 Oktober 2024, Sri Mulyani Indrawati mendatangi kediaman presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hampir tiga jam mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut berdiskusi dengan Prabowo ihwal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penguatan Kementerian Keuangan, serta pengelolaan penerimaan negara.  Sri Mulyani mengungkapkan, Prabowo meminta dia kembali menjadi Menteri Keuangan pada pemerintahan mendatang. Prabowo juga berpesan untuk menggenjot penerimaan negara. "Kami membicarakan langkah untuk memperkuat Kementerian Keuangan agar bisa mendukung program-program beliau," tutur Sri Mulyani. 

Sinyal Sri Mulyani kembali menjabat Menteri Keuangan menguat. Sejumlah ekonom dan pengusaha menyambut positif kabar tersebut. Namun ada berbagai catatan merah atas kebijakannya selama menjabat Menteri Keuangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Direktur Next Policy Yusuf Wibisono berpendapat Sri Mulyani adalah figur dengan integritas dan kredibilitas yang baik sehingga mendapat kepercayaan tinggi dari pelaku pasar. Kedekatan Sri Mulyani dengan lembaga keuangan multilateral juga dianggap memudahkan Indonesia diterima oleh komunitas keuangan internasional. (Yetede)

Pemerintah Menutup Mata pada Gig Economy

17 Oct 2024
FENOMENA gig economy (ekonomi serabutan) banyak disebut tengah menjadi tren ketenagakerjaan di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam fenomena ini, perusahaan cenderung memilih untuk merekrut pekerja lepas atau independen ketimbang karyawan tetap. Jenis pekerjaan serabutan atau paruh waktu itu makin luas dengan adanya platform digital.  Pada prinsipnya, gig economy adalah sistem pasar tenaga kerja yang memungkinkan perusahaan merekrut pekerja secara sementara atau kontrak jangka pendek. Pekerja dalam konsep ekonomi serabutan ini tidak terikat dengan kontrak permanen dan tidak bekerja secara konvensional, seperti bekerja di kantor dari pagi hingga sore dan mendapatkan gaji bulanan. Contoh pekerjaan yang termasuk dalam gig economy adalah pekerja lepas (freelancer), kontraktor independen, tenaga kerja berbasis proyek, kreator konten, seniman, dan lain-lain.

Konsep ekonomi serabutan sebenarnya sudah digagas sejak lama. Hadirnya inovasi platform digital mengakselerasi pertumbuhan ekonomi serabutan dan terus merambah berbagai sektor ketenagakerjaan, lalu menjungkirbalikkan peraturan ketenagakerjaan yang telah ada. Gig economy merupakan hasrat liar rezim fleksibilitas ketenagakerjaan. Ironisnya, dalam menghadapi fenomena ekonomi serabutan ini, pemerintah menutup telinga dan menghibur diri. Pemerintah menganggap jumlah pekerja serabutan atau gig worker di negeri ini tidak banyak dan sudah ada peraturan yang mengakui keberadaannya. Besaran persentase pekerja serabutan di Indonesia, berdasarkan penelitian kami, tidak jauh berbeda dengan estimasi pekerja serabutan penuh waktu di Amerika Serikat, Eropa, dan Inggris yang berada di angka 0,5-5 persen dari angkatan kerja. Namun jumlah ini diprediksi cepat meningkat jika makin banyak perusahaan yang memakai platform digital dalam operasinya. (Yetede)

Beban Besar Kabinet Besar yang Miskin Kompetensi

17 Oct 2024
SEJAK awal, tekad presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kabinet zaken hanyalah tebu di bibir. Alih-alih menempatkan para ahli untuk mengisi sebagian besar posisi di kabinetnya, Prabowo justru bakal memilih para politikus dan orang yang miskin kompetensi. Amburadulnya sejumlah kementerian kelak sudah bisa diperkirakan sejak sekarang. Melihat sekilas saja kita bisa paham bahwa kabinet ini bertujuan mengakomodasi kepentingan politik. Wakil partai politik memenuhi kursi menteri dan wakil menteri ketimbang para teknokrat. Kompensasi politik Prabowo kepada pendukungnya ini akan berakibat buruk. Wakil partai yang duduk di kabinet tidak akan berfokus membantu presiden karena sarat konflik kepentingan. Mereka tidak hanya bekerja menjalankan perintah presiden, tapi juga memikirkan kepentingan partai.

Kesan bahwa Prabowo sedang membalas budi pun terlihat dari latar belakang para calon menteri dan wakil menteri. Sebagian tak punya riwayat yang meyakinkan untuk memimpin kementerian. Ketimbang mengurus negara, mereka mungkin akan lebih sibuk mengurus dirinya sendiri. Alasan Prabowo membentuk kabinet besar agar para menteri fokus bekerja diragukan bakal tercapai. Alih-alih sukses menjalankan program, kabinet besar sudah barang tentu akan memboroskan anggaran. Masih mending jika penambahan anggaran tersebut untuk program yang berguna bagi rakyat. Penambahan jumlah anggaran yang nyata justru untuk belanja pegawai dan keperluan birokrasi. (Yetede)

Manuver NasDem Dalam Pemerintah Prabowo Memicu Kontroversi

17 Oct 2024
DUKUNGAN Partai NasDem terhadap pemerintahan Prabowo Subianto memicu kontroversi. Elite partai politik yang didirikan oleh Surya Paloh pada 2011 itu memilih tak masuk kabinet Prabowo, tapi menyatakan tetap mendukung pemerintahan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut dalam lima tahun ke depan.Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa mengatakan keputusan NasDem tidak masuk kabinet Prabowo bukan karena kekecewaan akibat tak mendapat posisi strategis di kabinet. "Jadi, bukan karena, misalnya, portofolionya enggak pas. Itu enggak ada sama sekali," kata Saan di kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Jakarta, pada Senin, 14 Oktober 2024.Bagi-bagi Jatah Menteri Kabinet Besar Saan berdalih, partainya merasa tahu diri.

NasDem bukan pendukung Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan presiden 2024. Dalam pemilihan itu, NasDem mengusung Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan wakil presiden. Namun jagoan NasDem kalah oleh Prabowo-Gibran. Setelah pemilihan presiden, Ketua Umum NasDem Surya Paloh mengatakan partainya mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan. Paloh dan Prabowo juga berkali-kali bertemu untuk membahas dukungan NasDem. Sejak berdiri, NasDem selalu berada dalam barisan pendukung pemerintah. Partai ini mendukung Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2014 dan 2019. Jokowi dua kali memenangi pemilihan presiden tersebut. Partai NasDem pun setia mendukung pemerintahan Jokowi hingga ujung masa jabatan mantan Wali Kota Solo tersebut. (Yetede)

Kopra by Mandiri: Solusi untuk Bisnis Wholesale

17 Oct 2024

Bank Mandiri telah meluncurkan inovasi terbaru untuk platform Kopra by Mandiri, memperkuat fungsionalitas dan antarmuka demi memenuhi kebutuhan nasabah wholesale. Dalam perayaan HUT ke-26, Direktur Utama Darmawan Junaidi menyatakan bahwa pengembangan ini bertujuan agar Bank Mandiri tetap relevan dan adaptif di tengah perkembangan kebutuhan korporasi. Kopra kini dilengkapi dengan dashboard yang dapat disesuaikan dan fitur transaksi digital yang memudahkan pengelolaan likuiditas serta pembayaran hingga 50.000 transaksi dalam satu unggah. Integrasi dengan Livin’ by Mandiri mempercepat proses pembayaran dan mendukung ekosistem bisnis, menciptakan nilai transaksi yang tumbuh 13% year-on-year hingga mencapai Rp15.000 triliun pada September 2024. Pencapaian ini menegaskan posisi Bank Mandiri sebagai pemimpin pasar di sektor wholesale dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Stabilitas di Masa Transisi

17 Oct 2024

Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 15-16 Oktober 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6% serta suku bunga Deposit Facility dan Lending Facility masing-masing di 5,25% dan 6,75%. Keputusan ini diambil dalam konteks transisi pemerintahan menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, serta dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang meningkat.

Gubernur Bank Indonesia berupaya menjaga stabilitas makroekonomi, termasuk nilai tukar rupiah yang telah terdepresiasi sekitar 2% terhadap dolar AS, serta menghadapi risiko pelarian modal akibat ketidakpastian global. Suku bunga yang dipertahankan bertujuan untuk mencegah depresiasi lebih lanjut dari rupiah dan inflasi yang dapat menggerus daya beli masyarakat. Meskipun pelonggaran moneter dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, BI memutuskan untuk menunggu dan mengamati perkembangan sebelum mengambil langkah lebih lanjut, dengan pertimbangan dampak kebijakan moneter AS terhadap ekonomi domestik.


Efek Program Prabowo: Peluang di Emiten Unggas

17 Oct 2024

Saham emiten unggas mengalami kenaikan signifikan dalam sepekan terakhir, dengan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) naik 10,62% menjadi Rp1.615, PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) naik 4,12% menjadi Rp5.050, dan PT Malindo Feedmill Tbk. (MAIN) naik 7,89% menjadi Rp820. Menurut analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo, kenaikan ini didorong oleh prospek program makan bergizi gratis yang diusulkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang diperkirakan akan meningkatkan konsumsi unggas.

Meskipun ada tantangan, seperti kenaikan harga jagung akibat musim hujan, prospek positif untuk sektor ini tetap ada. Analis Mirae Asset Sekuritas, Andreas K. Saragih, dan Christine Natasya dari Bahana Sekuritas juga menyampaikan optimisme tentang kinerja emiten unggas. Mereka merekomendasikan saham JPFA dan CPIN untuk dibeli, dengan target harga masing-masing Rp1.740 dan Rp5.900. Secara keseluruhan, konsensus dari 16 sekuritas menunjukkan rekomendasi beli untuk JPFA, menegaskan potensi pertumbuhan di sektor unggas menjelang pelaksanaan program pemerintah yang mendukung peningkatan konsumsi.



Legasi Jokowi untuk Prabowo di Bisnis Indonesia Forum

17 Oct 2024

Keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo selama dua periode masih meninggalkan tantangan signifikan bagi pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, terutama dalam hal kepastian hukum yang menjadi perhatian utama pelaku industri. Sanny Iskandar, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), menyoroti bahwa kepastian hukum yang tidak konsisten menjadi hambatan bagi investasi, yang berdampak pada stagnasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, Danang Girindrawardana dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia juga menekankan perlunya peninjauan ulang regulasi yang memberatkan industri. Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Andi Rizaldi, mengakui adanya pekerjaan rumah yang mendesak untuk mendukung pemulihan sektor manufaktur. Dengan adanya tantangan-tantangan ini, diharapkan pemerintahan baru dapat merumuskan kebijakan yang lebih mendukung, termasuk dalam sektor otomotif, untuk meningkatkan daya saing industri Indonesia di pasar global.


Tim Ekonomi Lama di Kabinet Baru

17 Oct 2024
Tim Ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mulai terungkap setelah pertemuan antara Prabowo dan calon menteri di kediamannya pada 14 Oktober 2024. Beberapa nama dari kabinet sebelumnya, seperti Sri Mulyani Indrawati, Bahlil Lahaladia, dan Agus Gumiwang Kartasasmita, diperkirakan akan tetap menjabat, menunjukkan kesinambungan kebijakan ekonomi. Diana Dewi, Ketua Kadin Jakarta, menyambut baik keputusan Prabowo untuk melibatkan menteri-menteri lama sebagai tanda keberlanjutan.

Namun, Tim Ekonomi ini dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, dan memperkuat kerja sama ekonomi. Eddy Martono dari Gapki menekankan pentingnya perbaikan tata kelola komoditas sawit, sedangkan Sutrisno Iwantono dari Apindo memperingatkan adanya menteri yang mungkin membawa kebijakan kontroversial yang bisa merugikan dunia usaha. Tantangan ini harus dihadapi oleh Prabowo agar dapat mewujudkan program-program yang diharapkan oleh sektor bisnis dan masyarakat.